Ditemukan 122496 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Jnp
Tanggal 18 Juli 2019 — Pemohon:
Binarung Dg Ngugi binti Sirajan Dg Tungku
219
  • sehingga telah memenuhi ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan denganketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi HukumIslam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon untukdiitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yangmenegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan aktanikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
    Tinri yang dilaksanakan padatanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya , Desa Baraya, KecamatanBontoramba, Kabupaten Jeneponto;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatanperkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, danpada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapatdibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelahadanya penetapan pengadilan
Register : 26-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA.Sgta
Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
4417
  • No 0381/Pdt.G/2017/PA.SgtaMenimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 01-03-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Sgta
Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • dihadirkan oleh Penggugat juga telahmenerangkan jika usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga masingmasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 04-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 640/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 10 Mei 2017 — Pemohon VS Termohon
82
  • dengan pendapat ahli fiqgh dalam aj/Anwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhnkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
    Deli Serdang, Tergugat bertempattinggal di wilayah KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kaabupaten DeliSerdang dan berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P, pernikahanPenggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA Kecamatan Percut SeiTuan, Kabupaten Deli Serdang maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgaamaLubuk Pakam kepada PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, KabupatenDeli Serdang, untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat,sebagaimana akan ditegaskan
Register : 13-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm
Tanggal 24 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm(Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal bulan Oktober 1985 diKelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf aKompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaandengan perkara a quo yakni itsbat nikah kumulasi
    kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanyasetelah dipertimbangkan itsbat nikah pemohon tersebut di atas, makaselanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian pemohon di bawahini sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun danharmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yangnyata dimana antara suami istri Senantiasa berada dalam satu rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Register : 25-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 651/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 6 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
80
  • Bahwa ditegaskan sekali lagi, bahwa kKirakira 1 bulan sebelumpernikan ketika Penggugat masih di Hongkong,Penggugat mintarencana pernikahannya dengan Tergugat untuk dibatalkan tetapidengan pertimbangan untuk tidak mengecewakan orang tua masingmasing (karena rencana pernikahan tersebut sudah diketahui olehsanak saudara)maka pernikahan tetap dilaksanakan dengan catatansetelah pernikahan dilaksanakan Tergugat sanggup menceraikanPenggugat;13.
    adalahseperti diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranya kepadaKUASA HUKUM, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di JalanKemanggisan Utara C7/8 Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa yangterdaftar di Panitera Pengadilan Agama Ponorogo' Nomor:544/Kuasa/IV/2016 tanggal 26 April 2016 disamping itu Penerima kuasajuga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota Peradi;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 tahun2003 tentang Advokad Pasal 2 ayat (2) ditegaskan
Register : 23-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 2179/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Islam, kemudiantidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlahhaknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Termohon/walipengampu tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalildalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun karenaperkara ini perkara perceraian (person recht) merupakan masalah rumahtangga yang mengandung nilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatashubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
    Pemohon danTermohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untukdirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Him
Register : 06-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Pdlg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
102
  • Padlgtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Padlghukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut
Register : 22-02-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Lbs
Tanggal 22 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
152
  • Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
    Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
Register : 16-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0146/Pdt.G/2021/PA.Bbu
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • ., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut
    dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selaluHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0136/Pdt.G/2021/PA.Bbumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1806/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1806/Pdt.G
    tempat tinggal sejak bulan Juli tahun2020 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 02-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Gsg
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1314
  • Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan CeraiGugat terhadap Tergugat sebagaimana disebut dalam surat gugatanHalaman 8 dari 14, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.GsgPenggugat yang ditegaskan kembali pada replik pada pokoknya adalah karenarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi,Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat
    dikarenakanTergugat malas bekerja, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudahpisah rumah 7 (tujuh) bulan lamanya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban secara lisan yang ditegaskan kembali pada duplik yangpada pokoknya sebagaimana pada bagian duduk perkara yang mengakuisebagian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian lainnya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga danorang terdekat yaitu: X dan X, , Saksisaksi tersebut
Register : 09-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.Pdg
Tanggal 14 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
204
  • hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraianyang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuanPenjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 joPasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
    sebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundangnomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPadang untuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 11-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA.Sgta
Tanggal 24 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • Penggugat ; Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepadaPenggugat ; Bahwa, para saksi sudan menasehati Penggugat agar tidak berceraidengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 9 dari 14 Put.
Putus : 31-08-2012 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3105 K/Pdt/2011
Tanggal 31 Agustus 2012 — SOEPARDI vs 1. MUSTAKIM, dkk
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak mengetahui perjanjian antara para TermohonKasasi dengan Turut Termohon Kasasi; Pemohon Kasasi tidak pernahmembuat suatu perjanjian apapun dengan para Termohon Kasasi dan TurutTermohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi menjadi Avalist atau Borgtogatas perjanjian para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;Jangankan menandatangani sebagai penjamin, apa bentuk perjanjian antarapara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi pada waktu ituPemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahuinya;d Perlu ditegaskan
    seorangTentara aktif;Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya (dan dikuatkanoleh Pengadilan Jawa Timur) tersebut; satu dan lainnya dikarenakansertifikat/surat ijo tersebut diambil paksa oleh para Termohon Kasasidisatu pihak; sedangkan dilain pihak bangunan rumah yang berdiri di atastanah sertifikat/surat ijo diperoleh Pemohon Kasasi dan istrinya dengancara menabung dari gaji Pemohon Kasasi selama puluhan tahun lamanya;e Ditegaskan
Register : 04-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sgta
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
137
  • pisah tempat tinggal hinggasekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudahpernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    No 0011/Pdt.G/2018/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus ; Perselisihan dan pertengkaran
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.Pkj
Tanggal 6 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) yangdisebabkan oleh termohon berselingkuh dengan lakilaki lain, dan menuduh pemohonyang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan timbulnyapercekcokan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untukbercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
    pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumahtangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuanPasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilanganekspektasi untuk kembali rukun sebagai Suami istri sebagai unsurunsur terpenuhinyaalasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 17-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 671/Pdt.P/2018/PA.Tgrs
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
1611
  • Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang /tsbat nikahHal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor:671/Pat.P/2018/PA.
    Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 24-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 456/Pdt.G/2019/PA.KBr
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
187
  • yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
    Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukumyang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm
Tanggal 16 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
177
  • ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli waris.Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
    daripenetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untukkepentingan hukum lainnya selain dari Kepentingan in casu adalah sah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandungsengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuanPasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebuttelah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan