PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yangmerupakan Ketentuan Hukum Publik, dengan demikian tindakanTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakanHukum Tata Usaha Negara.

BROTOYUONO (Pjs Tk II Kasi Pelayanan Publik Sub divre Madura), Sdr. ENDUHRUKYAT (kasi Minku Sub Divre Madura), Sdr. ANUGERAH RAHMANHal. 116 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.(Aswmudwas Sub Divre Madura), Sdr.

HERFANTOALI SABRI alias PAK TOTOK selaku Kasi Pelayanan Publik Sub Divre Maduradan biasanya dilakukan pencocokan dan pengecekan laporan harian, mingguanmaupun bulanan oleh sdr.

Kasi Pelayanan Publik ; Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah :e Saksi masuk Sub Divre Madura sejak tahun 2008 sebagai Staf Sub Divre;e Tahun 2010 sebagai Petugas TU gudang Mlajah Bangkalan;e Sebagai Staf Akuntansi sejak tahun 2012 s/d tanggal 16 September 2014;e Tanggal 16 September 2014 menjadi Pjs. Kasi Pelayanan Publik SubDivre Madura sampai 1 April 2015, namun aktifnya sebagai Pjs.

Kasi Pelayanan Publik baru pada tanggal 23 September2014 dan diketemukan kehilangan beras sebanyak 1.504.716,07 Kg netto.

PRAYITNO selakuWakasubdivre, saksi HERFANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik, saksiSUNARSO selaku Surveyor, dan para Mitra Pengadaan diantaranya yaitu sdr.MARSUKI, sdr. PARDI dan sdr.

KecamatanBelitang Ill Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikahBapak Kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) tunai, sebagaimana tertera dalam KutipanAkta Nikah Nomor274/18/X1/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBelitang Ill Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 06DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik

informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idNovember 2013;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik

Srog Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutpada tanggal 13 Desember 2017 dan 12 Januari 2018 melalui LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPPRRI) Sorong sedangkanketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidakpernah hadir ke persidangan.

Termohon telah pergi meninggalkanPemohon, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengabaikan kewajibannyasebagai seorang istri dan sudah tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepadaPemohon sebagai suaminya.Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta Termohon telahpergi sejak tahun 2017 dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya meskipunPemohon telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ketemu dikuatkandengan fakta Termohon telah dipanggil melalui pengumuman yang disiarkanoleh Lembaga Penyiaran Publik

BMA dibeberapa lelang proyek di Sumbar memang menjaditanda tanya besar dan bahkan telah menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkankarena sebagai pendatang dari luar Sumbar, PT. BMA telah sukses mendapatkanbeberapa proyek besar di Tahun 2018 ini, salah satunya yaitu Pengelolaan danPemasangan Pipa serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau Kab.Pessel senilai Rp. 8.253.210.000,. Dari Informasi yang diperoleh JMG, salahHalaman 2 dari 10 Hal. Putusan Pidana No. 8/PID/2019/PT.

BMA dibeberapa lelang proyek di Sumbarmemang menjadi tanda tanya besar dan bahkan telah menjadi sorotan publik. Halini disebabkan karena sebagai pendatang dari luar Sumbar, PT. BMA telah suksesmendapatkan beberapa proyek besar di Tahun 2018 ini, salah satunya yaituPengelolaan dan Pemasangan Pipa serta Sambungan Rumah di PDAM TirtaLangkisau Kab. Pessel senilai Rp. 8.253.210.000,.

Pada bulan AgustusTahun 2013 Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten MalukuTenggara Barat sesuai laporan Tergugat, untuk melakukan mediasidalam perkara ini agar bisa rujuk kembali, namun Penggugat telahmerasa malu kepada publik karena harga diri Penggugat telah diinjakinjak dan merasa bahwa Tergugat telah menodai Perkawinan yang sahyang telah di langsungkan selama ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) OrangAnak, malahanberselingku dengan A.O, Sehingga Inspektoratmenawarkan agar Gaji (Penghasilan

Dimana didalam peratuaran pemerintah A quo tidak pernahdikenal adanya alasan perceraian karena adanya rasa malu Penggugatkepada publik;2.

Kasasi, lebih lanjutakan dituangkan dalam memori kasasi tambahan setelahn Pemohon Kasasimenerima salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi;Tambahan Memori KasasiBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam putusannya telahsalah dalam menerapkan tentang Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI306) dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 yangdalam putusannya halaman 37 memuat pertimbangan antara lain:Dalam hal melakukan penentuan besarnya ganti kerugian yang dilakukanpenilai publik

Pasal 18 ayat 1 dan 3:Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatanpengambilan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanahyang hasilnya akan digunakan sebagai data untuk pelaksanaanKonsultasi Publik rencana pembangunan;2. Selanjutnya data tersebut dipergunakan untuk mendapatkan kesepakatanlokasi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan sebagaidasar instansi yang menibutuhkan untuk mengajukan permohonanpenetapan lokasi kepada Gubernur.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaaspanggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa

Raya Baturraden, Desa Rempoah, Kecamatan baturradentelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaSARIFIN kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau didalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1(satu) buah KTP a.n.

Inpres,Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakanperaturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwaatas nama MADMUSLIM kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau didalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buahKTP a.n. MADMUSLIM.

:~n nnn nn nner nnn nnn nnnennnnnnenonannanennnnasanananannsAtau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yangseadil adilnya; 222202 22222 nn nnn nnn nnn nn nnn nennneeeo Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri.oo Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia

hubungan badan layaknya suami istri antaraTerdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosialFacebook atas nama YUSTHYAA; dane Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret Pukul 19:28 WITA Terdakwamengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antaraTerdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosialFacebook atas nama RIFAL RIFAL;Bahwa vidio yang didistribusikan dan / atau ditransmisikan olehTerdakwa kepada akunakun media sosial (Fecebook) sebagaimanatersebut diatas menjadi konsumsi publik

Andi Chandra Pannyiwi,S.T., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa Ahli memiliki ijazah Strata satu dari fakultas Tekhnik ElektroUniversitas Gadjah Mada tamat tahun 2001 dan sekarang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Kominfo sejak tahun2010 dengan jabatan Kasi pengelolaan media komunikasi publik ; Bahwa Dalam UU No. 19/2016 tentang perubahan terhadap UU RI No.11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud denganinformasi

melalui komputeryang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya ; Bahwa menurut UU RI No. 19/2016, mentransmisikan adalahmengirimkan dan meneruskan dokumen elektronik, mendistribusikan adalahmenyebarluaskan informasi elektronik melalui sistem elektronik (contohmengunggah melalui media sosial seperti Facebook, twitter, whatsapp),membuat dapat diakses adalah perbuatan selain mendistribusikan sehinggainformasi atau dokumen elektronik bisa diakses dan dilihat oleh publik

Penyebarluasan dapat berupa mengirimkaninformasi dan/atau dokumen elektronik kebeberapa tempat atau pihak lainmelalui sistem elektronik;Menimbang, bahwa membuat dapat diaksesnya maksudnya adalahperbuatan selain mentransmisikan dan mendistribusikan sehingga informasidan/atau dokumen elektronik bisa diakses atau dilihat oleh publik;Menimbang, bahwa fokus perbuatan yang dilarang pada pasal iniadalah pada perbuatan mentrasmisikan, mendistribusikan dan/atau membuatdapat diaksesnya informasi elektronik

Pada kenyataan di lapangan pihak Tergugat Illtelah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan terjadimusyawarah, padahal faktanya pada pertemuan tersebut ParaTergugat hanya menyampaikan revisi kutipan nilai ganti kerugian,dan tidak ada proses terjadinya musyawarah antara kedua belah pihak ;7.

Bahwa dalam musyawarah Penetapan bentuk ganti Rugi, PelaksanaPengadaan Tanah hanya menyampaikan hasil penilaian ganti kerugian dariPenilai Publik sebagaimana di atur Pasal 68 ayat (4) Perpres 71 tahun2012.Pasal 68 ayat (4) Perpres 71/2012 :Halaman 37 dari 114 halaman Putusan Nomor : 86/Padt.G./2016/PN.MlgDalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaianGanti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)..

Tanggal 7 Januari 2016 : penyampaian hasil revisi dari penilai publik kepadawarga dan sekaligus merupakan Musyawarah ganti kerugian.12.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat (Para Pemohon Keberatan) padaposita angka 9 (Sembilan) yang mendalilkan Para Tergugat (Para TermohonKeberatan) tidak terobuka dalam menyampaikan informasi terkait nilai gantikerugian lahan serat melakukan aktivitas diluar kewajaran dan diluarmekanisme sebagaimana undangundang yang berlaku serta melakukanintimidasi dan ancaman

Keputusan Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang Nomor :04/KEP35.73/P2T/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015.Halaman 52 dari 114 halaman Putusan Nomor : 86/Padt.G./2016/PN.Mlg17.Bahwa dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap penilaian gantikerugian adalah Penilai in casu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)ABDULLAH FITRANTO & REKAN, bukan Termohon Keberatan Il (Tergugat Il)dan hasil penilaian ganti kerugian tersebut telah mempertimbangkan segalaaspek

Bahwa memang benar pada tanggal 23 November 2015 telah diadakanmusyawarah penetapan bentuk ganti rugi dengan hasil kesepakatan berupauang dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah,dan pada tanggal 7 Januari 2016 telah diadakan musyawarah penyampaianhasil revisi dari Penilai Publik (Appraisal) kepada warga denganditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah;Halaman 55 dari 114 halaman Putusan Nomor : 86/Padt.G./2016/PN.Mlg3.

persidangan, ternyatatelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pula, Tergugat telahtidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,meskipun menurut relaas Nomor : 0072/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 24 Juni 2013 dan24 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi danpatut melalui media massa (Radio Publik

untuk mengembalikanpinjaman modal kepada Penggugat dengan total pinjamankeseluruhan sebesar Rp. 130.725.000, (sartus tiga puluhjuta tujuh ratus dua puluh liam ribu rupiah) ; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkeuntungan pinjaman modal sebesar 5% (lima persen) darijumlah pinjaman modal dimaksud, yaitu 5% xRp. 130.725.000, (sartus tiga puluh juta tujuh ratusdua puluh liam ribu rupiah) terhitung sejak perjanjianditandatangani sampai putusan ini dilaksanakan denganperhitungan Akuntan Publik

Hadjon, makna hukum tatausaha negara adalah hukum administrasi dan hukum administrasi adalahhukum publik, maka tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakanhukum publik. Dengan demikian, yang disengketakan di Peradilan TataUsaha Negara adalah sengketa hukum publik karena terjadinya sengketayang menyangkut pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh badan ataupejabat tata usaha negara menurut hukum publik (Philipus M.

Hadjon, dkk,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal.139);Menimbang, bahwa secara yuridisteoritis, tindakan hukum TataUsaha Negara yang digariskan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor: 51Tahun 2009 tersebut termasuk dalam jajaran tindakan hukum publik yangsifatnya sepihak dan diarahkan pada sasaran individual.Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan sengketaini, maka telah jelas bahwa Tergugat telah mendapatkan wewenang untukmenjalankan

tugas dan fungsinya berdasarkan wewenang dalam ranahhukum publik, dengan demikian tindakan hukumnyapun merupakan tindakanhukum publik;Ad.4).

Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian sebelumnya, bahwatindakan hukum publik yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa, pada hakikatnya disandarkan pada peraturan perundanganHal. 89 dari 107 hal.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau badan publik negara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan, tindakan hukumtata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usahanegara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yangdapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Merekabaru tahu setelah diumumkan kepada publik pada tanggal 29 November 2015 ;e Bahwa kami panitia meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berisitentang keterangan keaslian ijazah tersebut;e Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa pada saat ituadalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa), Donatus Ola, dan Bernadus Bala;e Bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa pada saat ituadalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa) dengan

Mereka baru tahu setelah diumumkan secara lisan kepada publik padatanggal 29 November 2015 ;Bahwa Pada saat itu kami panitia meminta Terdakwa untuk membuat suratpernyataan yang berisi tentang keterangan keaslian ijazah tersebut;Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa padasaat itu adalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa), Donatus Ola, danBernadus Bala;Bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa padasaat itu adalah saudara Markus Corsini Raring

Lembata;e Bahwa pada Saat itu saksi tolak pergantian ijazah tersebut dengan ijazah SMPkarena kalau ada perubahan seperti itu maka harus diputuskan oleh semuaanggota panitia pemilihan kepala desa sebanyak 5 orang, sedangkan jadwalselanjutnya adalah pengumuman kepada publik.

Mereka baru tahu setelah diumumkan secara lisan kepada publik padatanggal 29 November 2015 ;Bahwa pada saat Terdakwa mempertahankan ijazah tersebut denganmengatakan Jjazah saya asli dan saya bayar mahal, kami panitia memintaTerdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang keterangankeaslian ijazah tersebut;Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa padasaat itu ada tiga orang yaitu saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa),Donatus Ola, dan Bernadus Bala;Bahwa yang

Kemudian Terdakwa meminta untuk menggantikan ijazahSMK tersebut tersebut dengan ijazah SMP miliknya, namun oleh karena pada saat itu hanyaada saksi Atawolo Dori Petrus selaku Ketua Panitia dan saksi Yohanes Sogan Atawolo selakuanggota Panitia sehingga tidak bisa mengambil keputusan, karena keputusan harus berdasarkanpertimbangan semua anggota panitia pemilihan kepala desa sebanyak 5 orang, sedangkanjadwal selanjutnya adalah pengumuman kepada publik.

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;Subsider :Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadirsendiri.Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, PengadilanAgama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukanoleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia(RRI) Jember;Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah

hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 01Desember 2020 dan 15 Desember 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik

Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur telahdilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh SatuanHalaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor 213/Pid.C/2020/PN PwtPolisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama HARIKRISTIANTO kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ataudi dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa1 (Satu) buah KTP a.n. HARI KRISTIANTO.