Ditemukan 18113 data
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taib alias Mas bin H.Saiman menggunakan satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu denganmenggunakan alat penghisap secara bergantian;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Terbanding/Penuntut Umum : Muhammad Fadil Paramahajeng, SH
56 — 18
Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,Ketua Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkatpertama, bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam permusyawaratan Majelis HakimBanding tidak tercapai kata mufakat
AHMAD RAMADHANY
Tergugat:
YAYASAN SARI MUTIARA
64 — 17
SusPHI/2020/PNMdnJadi merujuk Pada Angka tersebut jika ditotal dari sekitar 393 Orang JumlahPekerja RSU Sari Mutiara Medan Maka dari Jumlah tersebut ada sekitar297 orang Eks Pekerja RSU Sari Mutiara Medan yang bersediaMemutuskan Hubungan Kerja/Mutasi atau Diperbantukan Ke Unit YayasanSari Mutiara Yang Lain dengan Kesepakatan bersama dengan Tergugatmelalui Musawarah Mufakat atau Kurang Lebih 75 Persen dari Total JumlahEks Pekerja secara Keseluruhan.
Terbanding/Penuntut Umum : EKO MARANATA SIMBOLON SH
21 — 11
Akan tetapi meskipun telah diupayakan dengan sungguh sungguh, ternyata tidak diperoleh suara mufakat bulat.
262 — 99
Kepegawaian yangdijabat oleh Penggugat sebagai sekertaris dan karena objekHal. 17 dari51 halaman Putusan Perkara No.16/G/2013/PTUN.ABNPembahasan menyangkut ulah dan tingkah Penggugat, makaPenggugat tidak diikutsertakan dalam persidangan;Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan telah memenuhiqorum menurutPasal 10 Peraturan Menteri Agama nomor : 9 tahun 2007karena dihadiri oleh 9 orang anggota tanpa dihadiri sekertaris yakniPGI Cpa Gece rere emerBahwa sidang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
Terbanding/Tergugat I : Andi Sirajuddin
Terbanding/Tergugat II : Andi Asma
Terbanding/Tergugat III : Andi Khaeruddin
Terbanding/Tergugat IV : Andi Pudding
Terbanding/Tergugat V : Andi Waty
Terbanding/Tergugat VI : Yuni
90 — 61
(Bukti P7);Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan musyawarah/mediasi agar perkara a quo dapat diselesaikan, baik yang telahdilakukan pada tingkat pemerintahan Desa Lamarua maupun padatingkat pemerintahan Kecematan Takkalalla, akan tetapi tidak mencapaisuatu kesepakatan untuk mufakat karena Para Tergugat masih padapendiriannya tetap mengklaim bahwa Empang B tidak beralin kepadaPenggugat;Bahwa demi kepastian hukum bagi Penggugat sehubungan peralihanEmpang B kepada Penggugat, maka Gugatan
52 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2017(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat;12.Bahwa faktanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensimenjalakan Instruksi Organisasi DPP FSPMI hanya selama satu hari padatanggal 24 November 2015, yang seharusnya berdasarkan instruksi tersebutdilakukan selama empat hari terhitung sejak tanggal 2427 November 2015,hal tersebut dilakukan oleh Para Penggugat
64 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai para pihaksepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi;c. Apabila dalam mediasi tidak ada kesepakatan maka para pihak sepakatuntuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Klaten;7.
29 — 3
para penggugat ,dan malah dengan cara memaksa serta menteror secara keras terhadappengambilan mobil Loxio milik para penggugat dengan cara merampas danlangsung membawa nya sehingga mobil sengketa tersebut berada dibawahpenguasaan Tergugat ;Bahwa perbuatan tergugat tersebut akan dilaporkan oleh para penggugat kepadapihak aparat yang berwajib terhadap perbuatan seperti yang terurai dalam butir2.1. dan 2.2. tersebut diatas;Bahwa para Penggugat telah meminta untuk diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: BUPATI BONE, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
235 — 124
Bahwa, Pemohon atas permasalahan yang terjadi, telah berulangkali memintapelunasan utang Termohon, namun belum direalisasikan sehingga Termohontidak mempunyai pilihan hukum lain lagi untuk menyelesaikan permasalahan utangTermohon, kecuali melalui mengajukan Upaya Hukum permohonan pailit ini;Faktanya, meskipun Pemohon telah berulangkali melakukan Penagihan BaikLisan maupun Tertulis (vide BUKTI P6 s/d P7) kepada Termohon, denganharapan terjadi Penyelesaian Kewajiban Secara Musyawarah Mufakat, akantetapi
63 — 32
Bahwa pada dasarnya, dalam setiap perselisihan hubungan industrialwajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat. Demikian ketentuan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial Putusan No. 20/PdtSusPHI/2018/PN.Mks Hal .42. ("UU 2/2004")3.
363 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor74/PID/2019/PT DPS tanggal 21 Januari 2020 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7November 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
., menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion),maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Dalamhal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakimyang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat HakimAnggota yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.
HENGKY FIRMANSYAH, SH
Terdakwa:
SARWANI Als ISAR Bin ASTAR
510 — 77
telah menyulutapi ke lahannya untuk membuat ladang, maka dengan demikian unsurini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke1KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidakterdapat alasa pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapatdicapai mufakat
160 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan pada poin 2nya disebutkan bahwa: "Berdasarkan UndangUndang No. 41 Tahun 2004dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 18 ayat 1 kecuali hakatas tanah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 17 ayat 1 huruf c yangberbunyi hak guna bangunan atau hak pakai pengelolaan atau hak milikwajid mendapatkan izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.Dan dijelaskan pula dalam surat yang sama, apabila telah mengalamiproses musyawarah dan mufakat apabila wakaf tersebut akandipindahtangankan
48 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proses pertemuan Bipartit tersebutmengacu kepada pasal 136 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangmenyebutkan bahwa perselisihnan hubungan industrial wajib dilakukanpenyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat;Hal. 7 dari 18 hal. Put.
105 — 33
Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa tidak keberatan danmenyetujuinya* apabila akibat cerai a quo tidak dibayarkan oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada saat itu atau pada saat haribersamaan dilaksanakan ikrar talak;Menimbang, bahwa meskipun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamadan Tingkat Banding telah memberikan perlindungan kepada TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut diatas,namun apabila di antara Terbanding dengan Pembanding tercapaimusyawarah mufakat
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 449 K/AG/2010dan mufakat, tetapi Tergugat selalu mencari alasan yang tidak jelas dantampaknya Tergugat ingin menguasai sepenuhnya terhadap harta warisantersebut;Bahwa oleh karena para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahliwaris yang sah dari almarhum Muhammad dan almarhumah Hindun, paraPenggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan danmembagi harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukumIslam/ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang
21 — 5
setelah sampai di Sidikalang Penggugat memboncengTergugat pulang ke Salak ke rumah orang tua Penggugat.Bahwa sesampainya Tergugat di rumah orang tua Tergugat dimana saatitu kerabat keluarga dari pihak marga Padang dan marga Berutu sudahberkumpul dimana saat itu Penggugat dan Tergugat dinasihati olehpenatua sehingga rumah tangga Penggugat masih tetap dapatdipertahankan.Bahwa 2 (dua) hari setelah datang dari Medan dan juga setelahmendengar nasihat para penatua, Penggugat dan Tergugat musyawarahdan mufakat