Ditemukan 25456 data
11 — 5
1Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2016/PA MORTBTahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
13 — 2
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 21 November 2017, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
11 — 6
permohonan para Pemohon, dengan demikian berdasarkanketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksisaksi a quotelah memenuhi syarat materiil dan dapat dijadikan bukti yang sah untukmendukung dalildalil permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa untuk ditetapbkannya seseorang sebagai ahli warisdari pewaris harus ada hubungan nasab (darah) atau perkawinan serta tidakadanya halhal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (mawani alirts/)sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang
6 — 4
Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidakada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapatmenjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukumIslam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak pernahdiganggu gugat oleh orang lain atau) pihak mana pun tentangkeabsahannya;7.
11 — 5
adil;Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:dua 93S Sid Soe a89 le Ain LS opt 13/5Artinya :Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuaidengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya,Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 1552/Pdt.P/2016/PA MORTBMenimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
9 — 5
2015, waktu mana telah berlakunya Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itubukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
9 — 7
untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau atau pejabat lain yangditunjuk olehnya agar dapat melaksanakan pernikahan tersebut;Menimbang bahwa Pemohon dan calon besannya pun telah sepakatuntuk menikahkan kedua calon mempelai, bahkan kedua calon tersebutbersedia untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dankedua calon pula beragama Islam serta tidak ada hubungan keluarga/nasabdan sesusuan ataupun sesuatu yang dapat menjadi penghalang
15 — 4
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il terjadi padatanggal 30 November 2017, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
12 — 4
permintaan, maka tetaplah hukum ataspernikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadipada tanggal 15 Maret 2014, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamataalasan tersebut tidaklah menjadi penghalang
7 — 5
berpendapat tidak terdapat larangan bagiPemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebutmenurut ketentuan hukum Islam juncto Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbuktiPemohon tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain sedangkanPemohon II tidak sedang terikat nikah dengan lakilaki lain dan tidak sedangdalam masa iddah, maka Majelis Hakim memandang Pemohon dan PemohonIl tidak terdapat penghalang
13 — 6
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 01 Mei 2017, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
11 — 4
Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PA MORTBMenimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 27 Juni 2017, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
8 — 4
Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 02 April 2018, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebutHalaman 8 / 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2019/PA.MORTBtidaklah menjadi penghalang
13 — 3
1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukanHalaman 7 / 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PA MORTBdisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
5 — 5
Pen Nomor 0065/Padt.P/2018/PA.Mnacalon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calonisterinya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baiksecara syari maupun perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon tersebut, bukan termasukorang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telahsesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannyadidasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isiketerangannya
10 — 4
P/2019/PA Bb.Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau atau pejabat lain yangditunjuk olehnya agar dapat melaksanakan pernikahan tersebut;Menimbang bahwa Pemohon dan calon besannya pun telah sepakatuntuk menikahkan kedua calon mempelai, bahkan kedua calon tersebutbersedia untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dankedua calon pula beragama Islam serta tidak ada hubungan keluarga/nasabdan sesusuan ataupun sesuatu yang dapat menjadi penghalang bagipernikahan kedua calon suami
16 — 6
adalahbenar anak kandung dari Pemohon (bukti P.2 dan P.4);Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, tapioleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukupumur yang di izinkan oleh Peraturan Perundangundangan (bukti P.5 danP.6);Bahwa antara (WIWIN INDAR TIA NINGSIH binti SAIFUL) dengan (SUEBbin SANIMAN) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semendadan hubungan murdhiah (Sepersususan) yang menjadi penghalang
13 — 6
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 9 Agustus 2008, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
10 — 4
permintaan, maka tetaplah hukum atas permikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 06 Juli 1987, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
11 — 3
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 15 Agustus 1998, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang