Ditemukan 18113 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PA Kabanjahe 401792 Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Kbj Tanggal 7 April 2016 — PEMOHON I melawan TERMOHON I,II,III
67 — 38
67 — 38
No. 37/Pdt.G/2016/PA.Kbjsungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka berdasarkan Pasal 14ayat (3) Undangundang Nomor: 48 tahun 2009 jis Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor : 45/ PK/ Pid / HAM .ADHOC/2004 tanggal 4 Nopember 2004dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Peradilan Agama MajelisHakim tingkat pertama mengambil suara terbanyak;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk disahkanpernikahannya sebagaimana tersebut dalam petitum, maka Majelis Hakimberpendapat dapat diterima
Register : 07-03-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/G/2012/PHI.Smda Tanggal 2 Mei 2012 — Abdul Kasim lawan PT. Cipta Sumina Indah Satresna ( CSIS)
93 — 17
93 — 17
Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan RatusDelapan Belas Rupiah) ;10.Bahwa berdasarkan penolakan Tergugat terhadap Anjuran PegawaiPerantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota SamarindaProvinsi Kalimantan Timur, sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untukmengajukan gugatan Perselisihan Hak terhadap Tergugat sebagaimana diaturdalam Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Pasal 136 ayat (2) Dalam hal penyelesaian secaramusyawarah untuk mufakat
Register : 22-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 01-04-2013
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0967/Pdt.G/2012/PA.Bkl Tanggal 13 Maret 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
16 — 2
16 — 2
Nurul Yakin, umur 4tahun 1 bulan agar ditetapkan ada pada Penggugat dan biaya dibebankankepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah memberikan jawabannya yang pada pokoknya tidak berkeberatan dandapat menerima serta siap melaksanakannya ; Menimbang, bahwa mediator dalam laporannya menyatakan bahwamediasi pokok perkara telah gagal mencapai mufakat namun dalam halgugatan rekonpensi tercapai kesepakatan bahwa Tergugat
Register : 09-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 30 September 2015 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH);KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR
206 — 111
206 — 111
Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasidalam dalildalil permohonan keberatannya pada pokoknya tidak sependapatdengan amar putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajariPutusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, berkas perkara, permohonankeberatan serta buktibukti, maka terhadap pendapat/pertimbangan PutusanKomisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, setelah bermusyawarah Majelis Hakimmemberikan pendapat secara mufakat
Register : 25-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 135/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 12 Mei 2016 —
36 — 18
36 — 18
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo inidapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada upaya hukum, baikbantahan (verzet), banding atau kasasi dari Tergugat fuitvoerbaar bijvoorraad);Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah berulangkalimengupayakan perdamaian untuk mengajak TERGUGAT untukmenyelesaikan perkara ini dengan musyawarah dan mufakat secarakekeluargaan, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukanTERGUGAT tidak pernah menunjukkan adanya itikad baik dankerjasama
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/PDT.SUS/2011 USMAN RASYAD, DKK.; PT. CHANDRA ASRI CHEMICAL, DKK.
18 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Premature :1 Bahwa, Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan "PerselisihanHubungan Industrial wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melaluiperundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat" ;2 Bahwa, sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak pernah menerimaundangan untuk melakukan perundingan bipartite dari para Penggugat mengenaiperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan
Register : 11-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 450/Pdt.P/2014/PN Dps Tanggal 8 Januari 2015 — I MADE RENA, DK
22 — 13
22 — 13
Bahwa pemeliharaan, pemanfaatan berikut pengalihan hak sebagaimanadimaksud poin 17.2 diatas adalah atas persetujuan saya NI KETUTLESEG (Pemohon) ;""18 Bahwa atas segala hal sebagaimana dimaksud poin 17 diatas, Termohonmenerima secara bertanggung jawab :19.Bahwa apabila dikemudian hari saudara MADE RENA berikut ahliwarisnya tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud poin 17dan 18 diatas maka akan diselesaikan secarae musyawarah mufakat ; menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana =;Demikianlah
Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/PDT.SUS/2011 THEO JULIUS SAPUTRA, SH.; PT. WIRAKARYA SAKTI
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2004dinyatakan perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat ;.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2015 — ZEM TEUF, ; PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Milik Secara Fidusia Nomor050811200044, tanggal 23 Maret 2011, dengan tidak melakukanpembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu tunggakan padaangsuran ke 24 dari tenor 36 bulan pada tanggal 23 Maret 2013sehingga atas permasalahan tersebut selanjutnya Tergugat selakukreditur hanya melaksanakan ketentuan sebagaimana yangdisepakati pada perjanjian tersebut di atas serta segala legalitasnya,selanjutnya atas permasalahan tersebut telah pula diadakan suatuproses negoisasi melalui musyawarah dan mufakat
Putus : 31-05-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 42/PDT/2017/PT KALBAR Tanggal 31 Mei 2017 — Agustina Fitriani, SE
melawan
Ketua Pengurus Koperasi Kredit Credit Union Khatulistiwa Bakti
57 — 25
57 — 25
Bahwa apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah dan mufakat, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untukmemilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera PengadilanNegeri Bengkayang;5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya;6.
Putus : 17-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 — SENA WIDJAJA MUNDISUGIH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebuttelah benar dan tepat, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusanMahkamah Agung sendiri ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka TermohonKasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan ;Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — dr. Vera Dolores Lukman VS PT. Affinity Health Indonesia (RS. Premier Jatinegara)
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari awal Penggugat Konvensi sudah ada niat untuk menjatuhkanPHK kepada Tergugat Konvensi, niat ini telah dijadikan dasar oleh kuasahukum Penggugat dalam pertemuan bipartit oleh kuasa hukum Penggugatlangsung diarahkan pada PHK, bukan untuk meyelesaikan permasalahandalam musyawarah untuk mufakat;.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 24 Juli 2013 — PT. MAKALOT INDUSTRIAL INDONESIA, diwakili oleh Direktur Cheng Wu Ning vs WA AMPI
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
P21 = T11);3) Bahwa terhadap peristiwa hukum demikian sekalipun Pekerja tidakmengulangi perbuatan namun mempertimbangkan PHK telah dijatuhkandan tidak ada secara tegas terkait dengan kegiatan Serikat Pekerjasebagaimana terurai pada Surat PeringatanSurat Peringatan tersebut,maka adil PHK Wa Ampi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat(2) (3) (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dariMajelis Hakim, dalam musyawarah tidak dapat dicapai mufakat
Putus : 13-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 13 Maret 2012 — PT. SUMBER MITRA JAYA vs ALI DARWANTO, Pekerja PT. Sumber Mitra Jaya
101 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Premateur :Bahwa gugatan perkara a quo adalah premateur (gugatan belum dapatdiajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial), karena belum melalui tahapanperundingan bipartit sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UndangundangNo. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;1:Bahwa Pasal 3 UU PHI secara tegas menyebutkan:Pasal 3(1) Perselisinan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat
Putus : 22-10-2012 — Upload : 18-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 — 1. DRS. H. SUHAIRI A.S. M.Psi., 2. DRS. IRFAN POLEM, MM. vs REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan 70 ;b Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dan Pembina Universitas PancasilaNomor : 40/YPS/VI/2002 tentang STATUTA Universitas Pancasila,khususnya pada Bab XI Penyelesaian Perselisihan pada Pasal 38 ;c Ketentuanketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 136UndangUndang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 3Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, yaitu dimana Tergugat Rekonvensi wajibuntuk melakukan musyawarah untuk mufakat
Putus : 22-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1441 K/Pdt/2015 Tanggal 22 September 2015 — KASIJAH, dk ; HERMAN PUJIHARJO, dk
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan musyawarah mufakat seluruhahli waris tersebut memutuskan Penggugat mendapatkan hak pembagiantanah warisan dari alm. Somodihardjo seluas 146 meter persegi berdasarkanBuku letter C Nomor 775 Nomor Persil 54. a. Klas D.IIl dengan batasbatassebagai berikut: Batas utara Jalan Tirtoudan Raya; Batas selatan Tanah milik lou Wismi dan rumah Bapak H. Djoewarno;Hal. 2 dari 16 hal. Put.
Register : 22-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 63/PDT.G/2014/PN.RBI Tanggal 22 April 2015 — MUHAMMAD YASIN
MELAWAN
MAS'UD H.JAMALUDIN, DKK
39 — 9
39 — 9
ALI AMAMISKAN dan telah membuat surat penyerahan tanah secara tertulis padaTERGUGAT I selaku kuasa yang diselesaikan secara musyawarah mufakat, makahal ini Para TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT Vmenanggapinya sebagai berikut :Bahwa ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan atau kakek TERGUGAT IVdan TERGUGAT V ( H. ALI AMA MISKAN ), tidak pemah melimpahkankekuasaan kepada TERGUGAT I (H. MASUD H.
Putus : 20-06-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 20 Juni 2014 — ARSIN ARI DIRGANTORO, S.T VS PT. FITNESS FIRST INDONESIA
66 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang lebih baik dari tawaran yang pernah ditawarkan Tergugat dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;Penggugat Telah Melalui Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan KerjaSesuai UndangUndang:14.LS,Bahwa merujuk Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "PerselisihanHubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melaluiperundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat
Putus : 07-10-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/Pid/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — YU JING
268 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 123/PID/2019/PT DKI tanggal 15 Mei 2019 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1443/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 6 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai lamanyapidana penjara yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
Register : 15-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
309 — 188
309 — 188
demikian, disamping pertimbanganpersyaratan formal dan material yang lain dari suatu gugatan, gugatanPenggugat a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya,Hal 11 dari 21 Hal PutEksyar No. 2760/Pdt.G/2020/PA.Sbysehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untukdiperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damaipara pihak beperkara di depan sidang dengan cara menasehatiPenggugat untuk mengupayakan kembali penyelesaian dengan caramusyawarah mufakat