PUTUSANNomor 1126/Pdt.G/2018/PA.Ptk.Pr Ze veDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, lahir di Pemangkat tanggal 16 Maret 1986, agama Islam,pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Perikanan,tempat tinggal di Kabupaten Sambas, disebutPemohon;melawanTERMOHON, lahir di Pemangkat tanggal 03 Juli 1987, agama Islam,pendidikan

S.P.dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Bulan Januari 2017, yangselanjutnya diberi tanda P4;5. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk atas nama JUMRATUL HASANAHS.P. dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Bulan Januari 2017, yangselanjutnya diberi tanda P5;6. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1504030401120020 atas nama kepalakeluarga ARDIANSYAH R., yang selanjutnya diberitanda P6;7.

PUTUSANNomor 540/Pdt.G/2015/PA.Pal DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai gugat, antara:PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1(sarjana pendidikan)pekerjaan wartawati, tempat kediaman di Kota Palu, sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1(sarjana perikanan),pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Surat Izin perihal permohonan izin cerai atas nama Pemohon, dengannomor 000/134/BAPEL/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014, yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,diberi kode P.3;Menimbang, bahwa pada persidangan keenam, Pemohon menyatakan akanmenghadirkan saksisaksi pada sidang berikutnya, namun Pemohon tidak hadir dantidak pula mengirimkan wakil ata kuasanya yang sah, serta tidak mengajukan saksHal. 5 dari 10

PENETAPANNomor 0183/Pdt.P/2017/PA TIAneA .St gil ul the aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraitsbat nikah, yang diajukan oleh :Ramlan Ubrusun bin Muhammad Isa Ubrusun, umur 54 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan/Perikanan,bertempat tinggal di Ohoi Ngursit, Kecamatan HoatSurbay,Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon ;Azima Ubrusun

Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yangdiajukan oleh:Karyat bin Maik, Sukabumi, 01 Januari 1957 (umur 61 tahun), agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat diKampung Pasir Randu RT.002 RW. 008 Desa Pasir BaruKecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebutsebagai Pemohon I;Tini binti Bahri, Sukabumi, 07 Februari 1975 (umur 43 tahun

PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwaNama Lengkap : Irwan alias Iwan Bin Usman;Tempat Lahir > Sinjat;Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/15 November 1991;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan SinjaiTimur, Kabupaten Sinjai;Agama : Islam;Pekerjaan : Nelayan (Perikanan

ACHDIAT ADI SOBARI bin SOBARI, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaanPerum Perikanan, bertempat tinggal di Pondok Kopi BlokAD 4/4 Rt. 05 Rw. 05 Duren Sawit, Jakarta Timur,Selanjutnya disebut Penggugat III/Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi/TERBANDING IT;HJ.TIMAS M.RIBIAH binti SOBARI, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaanKaryawan BUMN, bertempat tinggal di Jl.Merkuri Selatan Rt.06Rw.08 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasasi, KotaBandung, Selanjutnya disebut Penggugat IV/PenggugatKonpensi/Tergugat

Bone, untuk selanjutnya disebutPenggugat IV.PENGGUGAT 5, Umur 69 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,Pekerjaan XxxxxXxXxX XXXXX XXXXXxX, bertempat tinggal di KABUPATENBONE, untuk selanjutnya disebut Penggugat V.PENGGUGAT 6, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di KABUPATENBONE, untuk selanjutnya disebut Penggugat VI.PENGGUGAT 7, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,Pekerjaan XxxxxXxXX XXXXX XXXXXxX, bertempat tinggal

GETRIDAMANDOWEN, SE selaku Bendahara Pembantu pada Badan Pengawas pemilihanUmum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat berdasarkan Nota Penempatan dari KepalaDinas Perikanan dan Kelautan Manokwari Nomor: 823/200/2013 tanggal 21Nopember 2013, pada suatu waktu antara bulan Januari 2015 sampai denganDesember 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015,bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat di Jalan Merdeka KabupatenManokwari atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang berdasarkanPasal

selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas PemilihanUmum;Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa MUHAMAD IDRUS, SHselaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan juga selaku KuasaPengguna Anggaran pada Bawaslu Provinsi Papua Barat yakni:> Mengelola administrasi kepegawaian;> Membuat surat serta mendisposisikan surat masuk;> Mengelolah administrasi keuangan;Bahwa berdasarkan Nota Penempatan Nomor: 823/200/2013 tanggal 21November 2013 yang ditandatangani oleh MICHEL WANMA, S.Sos selakuKepala Dinas Perikanan

MUHAMAD IDRUS, SHselaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan juga selaku KuasaPengguna Anggaran pada Bawaslu Provinsi Papua Barat yakni :> Mengelola administrasi kepegawaian> Membuat surat serta mendisposisikan surat masuk> Mengelolah administrasi keuangan.Bahwa berdasarkan Nota Penempatan Nomor : 823/200/2013 tanggal 21November 2013 yang ditandatangani oleh MICHEL WANMA, S.Sos selakuKepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari yang menunjukTerdakwa II.

BNITAPLUS atas nama MUHAMMAD IDRUS periode 28 Pebruari 2015 s/d31 Desember 2015.11 (Sebelas) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUSatas nama ROSITA RUMAYOMI periode O1 Pebruari 2015 s/d 31Desember 2015.3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan MenteriPenerangan Republik Indonesia nomor: 292 / SK / PN / 1984, tanggal 10September 1984, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas namaMUHAMAD IDRUS.1 (satu) lembar Fotocopy Nota Penempatan Nomor 823/200/2013Pemerintah Kabupaten Manokwari Dinas Perikanan

2015.11 (Ssebelas) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUS atasnama ROSITA RUMAYOMI periode 01 Pebruari 2015 s/d 31 Desember2015.3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia nomor: 292 / SK / PN / 1984, tanggal 10 September1984, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMADIDRUS.Halaman 46 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PT JAP28)29)30)31)471 (satu) lembar Fotocopy Nota Penempatan Nomor 823/200/2013Pemerintah Kabupaten Manokwari Dinas Perikanan

Foto copy Peta Kasar Tanah Komplek Ruhui Rahayu GarapanKaryawan Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27Juli 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P 3a;Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pik10.11.12.13.14.15.16.Foto copy Peta Kasar Komplek Dinas Perikanan dan Kelautan PropinsiKalimantan Tengah, Kawasan Komplek Ruhui Rahayu Jalan Rel PT.Kayon Lama Tahun 1980/1981, selanjutnya diberi tanda bukti P 3b;Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran Angsuran PenggarapanTanah

pertama kali melihat Pak Dawid dan Bu Nantjieberaktivitas di atas tanah miliknya tersebut sekitar tahun 1986sampai dengan 1995 dan kami sering bertemu karena kami sama sama menebas di atas tanah kami masing masing;Bahwa saksi menguasai tanah saya yang berbatasan dengan PakDawid dan Bu Nantjie tersebut sejak tahun 1982 dan sayamemperoleh tanah saya tersebut dengan cara membeli secarakredit dengan Pak A.B Dohong dan pada tahun 1986 baru lunas;Saksi Gath Cillius Raban :Bahwa saksi mantan Pegawai Dinas Perikanan

tanah yang menjadisengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat pada saatsekarang ini;Bahwa saksi ada membuat Surat Pernyataan bahwa tanah saya dantanah Pak Dawid beserta Bu Nantjie tersebut didapat dari A.BDohong;Saksi Edel Tanduh :Bahwa saksi kenal dengan Merry Limin karena Merry Limin adalahIstri saya dan saat sekarang Merry Limin telah meninggal dunia;Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pik Bahwa Merry Limin adalah mantan Pegawai Negeri Sipil padakantor Dinas Perikanan

2011;Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa di daerah tersebut barukali ini saja;Bahwa Surat surat atas tanah tersebut pada waktu itu suratpernyataan sampai Lurah saja;Bahwa saksi pernah minta Surat Keterangan atas tanah tersebut kepadaRT setempat namun tidak diberikan oleh RT setempat tersebut denganalasan tidak bisa diterbitkan dikarenakan tanah tersebut ada sengketadengan Pak Dawid;Bahwa sepengetahuan saksi didaerah tanah saya tersebut merupakankomplek perumahan Perkebunan bukan komplek Perikanan

Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu ( spesifikasi )tertentu dan tidak diberikan subsidi.Saksi Ahli menerangkan apa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak bersubsidi danNon subsidi: BBM bersubsidi atau disebut juga jenis bahan bakar tertentu adalahbahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenisstandar dan mutu ( spesifikasi ) harga, volume, dan konsumen tertentuserta harga jual ecerannya ditetapbkan pemerintah.Peruntukannya adalahuntuk rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan

, transportasi umumdan pelayanan umum; BBM non subsidi terdiridari jenis bahan bakar minyak penugasan danjenis bahan bakar minyak umum sebagaimana penjelasan saya pada no15 huruf b dan c diatas.Berdasarkan Berdasarkan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan,pendistribusian, dan harga jual eceran, telah ditetapbkan konsumen penggunajenis minyak tanah yaitu rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usahapertanian, transportasi dan pelayanan umum sesuai pasal 23 UU RI No. 22 tahun2001 Tentang

Akhirnya Tergugat DK membawapindah Penggugat DK untuk tinggal di Kampung Padengdeng wilayahPamengpeuk, Tergugat DK mulai berusaha di bidang perikanan diPamengpeuk Garut, akan tetapi karena terlalu banyaknya permintaan biayayang dimintakan oleh Penggugat DK, dan selain Tergugat DK harus memenuhikebutuhan biaya keluarga inti (Tergugat DK dan Penggugat DK serta anakkandung), Tergugat DK pun harus menanggung biaya hidup dan pendidikan,serta kesehatan anak tiri Tergugat DK (3 (tiga) anak kandung Penggugat

DKhasil perkawinan dengan suaminya terdahulu, yang masingmasing bernama:1) Rodiya + berumur 14 tahun, 2) Hilyah + berumur 8 tahun, dan 3) Tami + 7tahun), juga untuk membiayai kebutuhan hidup orag tua Penggugat DK yangdibebankan kepada Tergugat DK, dan ternyata usaha perikanan yang telahHal. 4 dari 21 hal.

PenggunaLain ( APL ) dan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan tersebut diperolehluasan areal yang telah terbakar seluas + 0.25 Ha (nol koma dua puluh limahektar).Bahwa benar, Areal Penggunaan Lainnya (APL) dimaksud tidak pernah dibebaniperijinan, baik itu perijinan perkebunan dan budidaya non kehutanan lainnya danbukan merupakan kawasan hutan dan memang diperuntukkan bagi kegiatan nonkehutanan seperti pemukiman penduduk, sarana prasarana umum, lahanpertanian dan perkebunan, budidaya lainnya, perikanan

Pengguna Lain (APL ) dan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan tersebut diperoleh luasan arealyang telah terbakar seluas + 0.25 Ha (nol koma dua puluh lima hektar).Menimbang, bahwa Areal Penggunaan Lainnya (APL) dimaksud tidak pernahdibebani perijinan, baik itu perijinan perkebunan dan budidaya non kehutanan lainnyadan bukan merupakan kawasan hutan dan memang diperuntukkan bagi kegiatan nonkehutanan seperti pemukiman penduduk, sarana prasarana umum, lahan pertanian danperkebunan, budidaya lainnya, perikanan

Lebih lanjut, didalam Pasal 47 ayat (2) UndangUndang Pokok Agrariamenjabarkan bahwa Hak Guna Air serta pemeliharaan dan penangkapan ikandiatur dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, disebutkan: Petani Ikanadalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.selanjutnya Pasal 2 ayat 2 huruf (c) diatur, Usaha Pembudidayaan Ikan meliputijenis kegiatan pembudidayaan ikan di laut.

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat 3,diatur bahwa: Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)wajidb mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas Perikanan Daerah.Dimana didalam Penjelasan Umumnya pada alinea kedua disebutkan baginelayan dan petani ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin.Akan tetapi untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya;Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa

Hal ini seharusnyamenjadi pertimbangan Kepala Desa ketika mengeluarkan objek sengketa yangmana perlu. memperhatikan apakah kegiatan tambaknya sebagaimanadisebutkan dalam objek sengketa telah tercatat di Dinas Perikanan Daerah ataubelum.

Karena jika belum tercatat, maka objek sengketa yang dikeluarkanTergugat telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan karenatelah menerbitkan Surat Keterangan Garap/Hak Garap terhadap kegiatan yangbelum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan tersebutdiatas;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidakditemukan adanya Bukti yang menerangkan bahwa usaha Tambak yangdimaksud dalam substansi

objek sengketa telah tercatat di Dinas PerikananDaerah, dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan karenatelah menerbitkan Surat Keterangan Garap/Hak Garap terhadap kegiatan yangbelum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;Halaman 79 dari 83 halaman.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa MOHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan.

Berita acara pemeriksaan/Survey tegakan mangrove dan Dinas Kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tgl. 160120/1.20b. Surat Perintah pembayaran provisi sumber daya hutan tanggal 16 O1 2012,tanggal 16 januari 2012.c. Bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp.600.250, kepada dinas kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tanggal 18012012.d.

Bukti setoran Bank Mandiri sebesar US$ 49.00, kepada dinas kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tanggal 18012012.e. Tergugat I telah menunjuk PT. Mulia Jaya Persada untuk melakukanpematangan lahan (Cut & Fill) milik Tergugat I, dan oleh Tergugat IIdikeluarkan izin Pematangan Lahan Nomor 8/4 78 9/A2. 1/3/20 12 tanggal 9maret 2012.f.

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Survey tegakan mangrove dari Dinas Kelautan,Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batam, tanggal 16 Januari2011, diberi tanda T113 ;14. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Provisi sumber daya hutan tanggal 16 Januari2012 dan bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 600.225 , diberi tanda T114 ;15. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi tanggal 16 Januari 2012 danbukti setoran Bank Mandiri sebesar US$49.00, diberi tanda T115 ;16.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI di JakartaCq. Kepala Badan Karantina Ikan PengendalianMutu dan Keamanan Hasil PerikananHalaman 17 dari 49 Putusan Nomor 42/Padt.G/2016/PN SmlKementerian Kelautan dan Perikanan RI diJakarta Cq.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Kelas Ambon,Alamat: Jalan Laksdya Leo Wattimena, WaiheruAmbon 97232, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;Kepala Desa Sifnana/Ketua Persekutuan Adat Desa Sifnana,Alamat: Desa Sifnana, Kecamatan TanimbarSelatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq.Gubernur Maluku di Ambon Cq.

danRumah Sakit Bergerak termasuk dalam wilayah Tanah Soa Krawain yangdiketahui Saksi karena Saksi berkebun dekat tanah tersebut, yangsepengetahuan Saksi pelepasan hak atas tanah diwakili kelima margaSoa Krawain;Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam pelepasan hak atas tanahobjek senketa yang pertama, akan tetapi diperintah Kepala Desa Sifnanamembantu menghitung tanaman diatas tanah sengketa karena menurutpenjelasan Kepala Desa, tanah tersebut telah dilepas Mathias Rangkolykepada Kementerian Perikanan

Gurusinga (Teknis Perikanan)/ Anggota19600330 198603 2 002 Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasasesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak:b. Menerima hasil pekerjaan:c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yangtelah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentukBerita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan:Hal. 4 dari 72 hal.

memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain,maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarikpaket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan darikelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugiapapun;e Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medanserta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertaniandan Kelautan Kota Medan;e Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiapbulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medanmelalui Kepala Bidang Produksi Perikanan

Gurusinga (Teknis Perikanan)/ Anggota19600330 198603 2 002 Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasasesual ketentuan yang tercantum dalam kontrak;b. Menerima hasil pekerjaan;c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yangtelah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentukBerita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan;d.

No. 470 K/PID.SUS/2017eBerkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiapbulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medanmelalui Kepala Bidang Produksi Perikanan;" Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasilaudit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan AlatTangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan denganmetode perhitungan

Kegiatan padaDinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danKelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima HasilPekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danKelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentangPenetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai CalonPenerima Paket Bantuan Perikanan

., yangdiakui sebagai keuntungan, tanpa diimbangi dengan penyerahanprestasi pekerjaan kepada negara/ masyarakat Rp.20.000.000,Rp.66.000.000,Rp.1.500.000,Rp.5.000.000,Rp.108.319.432. e Bahwa pengadaan 2 (dua) Unit Sarana Tangkap (funai) pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara yang diadakan padatahun anggaran 2006 di UPT Serey tersebut di atas ternyata juga tidakdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkanoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa

Bahwa pengadaan 2 (dua) Unit Sarana Tangkap (funai) pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara yang diadakan padatahun anggaran 2006 di UPT Serey tersebut di atas ternyata juga tidakdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkanoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara sesuaisurat Nomor : 523/01/DPKMU/67/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 danjuga tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) daridinas Perhubungan, Komunikasi

Bahwa pengadaan proyekdimaksud juga tidak dilengkapi dengan Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI), Kemudian masyarakat nelayan tidak pernahmenggunakan/memanfaatkan kapal funai tersebut;Berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaiandengan keterangan saksi saksi serta faktadipersidangan, telah dapat dibuktikan bahwa perbuatanTerdakwa diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwauntuk dengan sengaja menganiaya saksi korban;3.