Menyatakan Terdakwa Rudi Supriadi Bin Zubir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan, pengangkutan pengolahan ikan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

43/Pid.Sus/2018/PN Ttn (Perikanan)

Menyatakan terdakwa NGUYEN HANH, terbukti secara sah dan meyakinkan , bersalah melakukan tindak pidana perikanan Secara bersama-sama mengoperasikan kapal ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI);2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan kurungan;3. Menetapkan barang bukti berupa: - Uang hasil lelang KM.

Buon Ma Thout, Da Lak,Vietnam, sekarang berdomisili diStasiun PSDKP Pontianak Desa SungaiRengas Kecamatan Kakap KabupatenKubu Raya;Agama > Budha;Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Perikanan KM.BV 5248 TS;Terdakwa berada di luar tahanan;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:KESATU:Bahwa Terdakwa LE VAN DAI selaku Nahkoda KM.

BV 5248 TS. ditahan diPelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, makaPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukanHal. 1 dari 15 hal. Put.

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor71/PID.SUSPRK/2016/PT PTK tanggal 5 September 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor14/Pid.SusPRK/2016/PN Ptk tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan TerdakwaLE VAN DAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana: dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan

No. 110 K/Pid.Sus/2017dan benar:Judex Facti telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut sertamelakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danmenggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana didakwakanPenuntut Umum

persidangan mengenai perkara a quo, khususnya berdasarkan faktabahwa Terdakwa LE VAN DAI sebagai nakhoda kapal perikanan KM.

Menyatakan terdakwa MAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan melayarkan kapal perikanan tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar pelabuhan perikanan ;2.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013,Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan ;3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ;e Bahwa KMN.

CINTAH MEDINA telah melakukan penangkapan ikan didaerah Perairan Geliting Kabupaten Sikka yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 5UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan ;e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45Tahun 2014, Tentang SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan bahwadokumen perikanan yang wajib berada diatas kapal perikanan yangsedang melakukan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan, disebutkan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, danpenelitian/eksplorasi perikanan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia

Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMENKP/2014, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perikanan RepublikIndonesia Nomor PER.30/MEN/2012, Tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menerangkan bahwaDokumen yang harus ada di atas kapal baik kapal penangkap dan/atau kapalpengangkut terdiri atas : SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SLO (Surat LaikOperasi) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang semuanya harus asli ;Menimbang, bahwa selanjutnya

Nakhoda kapal perikanan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMENKP/2014, Tentang Surat LaikOperasi Kapal Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan WNakhoda KapalPerikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadiPutusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2016/PN.Mme.

Menyatakan Terdakwa Ase Mahron bin Sardapi bersalah melakukantindak pidana perikanan sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaituPasal 93 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

,M.H.) tersebut adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 71 UU No.45 Tahun 2009 tentangPerikanan yang merupakan perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa:(1) Dengan UU ini dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidangperikanan;(2) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1)merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkunganperadilan umum.(3) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandibentuk

di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak,Bitung dan Tual.(4) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan di Pengadilan Negeri.(5) Pembentukan Pengadilan Perikanan selanjutnya dilakukan secarabertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan denganKeputusan Presiden.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71A UU No.45 Tahun2009 tentang Perikanan yang mengubah UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa,mengadili

dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang Perikanan yangterjadi di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia baikyang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RINo.15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 dinyatakan bahwa pembentukanPengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas danberwenang memeriksa dan memultus tindak pidana di bidang perikanan padaPengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri

,M.H.) berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinangberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini denganalasan sebagai berikut: Bawa dalam Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004dinyatakan bahwa: selama belum dibentuk pengadilan perikananselain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luardaerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 ayat (3) tetap diperiksa dan diputus

Sinar Harapan Baru 02;Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalamtahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2017sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolgakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN ALTERNATIF:KESATU : Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004tentang Perikanan;KEDUA : Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) juncto Pasal 43 UndangUndang

No. 129 K/Pid.Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSibolga tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit bersalah melakukantindak pidana Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalamDakwaan atau kedua

No. 129 K/Pid.Sus/2018 30 (tiga puluh) set jaring gill net/jaring malong; 20 (dua puluh) buah drum plastik; 2 (dua) buah fiber air;Dirampas untuk Negara; + 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur (Dimusnahkan berdasarkanSurat Keterangan Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan danPertanian Nomor 523/144/2017 tanggal 3 April 2017 tentangkondisi ikan hasil tangkapan);Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menyatakan agar Terdakwa Berman Maruba Hutasoit membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaNakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00

No. 129 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

,dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yangtidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwadilakukan dengan sebagai berikut :Hal. 1 dari 17 hal.

Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.

Pasal 5 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndang Perikanan No. 45 Tahun2009 perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUPidana.

denda terhadap pelaku asing yangmelakukan tindak pidana perikanan di ZEEI.

GandariaO2 PPN Dumar Tual)oleh Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual sejaktanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tual karena didakwa:Kesatu:Primair:Bahwa mereka terdakwa . Mr. Chen Naiqin selaku Nahkoda KM.Gandaria02 dan terdakwa Il Mr. Lin Zhenjian selaku KKM kapal KM.

Ali Supardan, M.Sc. selakuDirjen Perikanan Tangkap RI, pada SIPI tersebut telah di tentukan daerahpenangkapan ikan dan Pelabuhan Pangkalan, pada kolom disebutkanPelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yangadalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, darihasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM.

Ali Supardan, M.Sc. selakuDirjen Perikanan Tangkap RI, pada SIPI tersebut telah di tentukan daerahpenangkapan ikan dan Pelabuhan Pangkalan, pada kolom disebutkanPelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yangHal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2607 K/Pid.Sus/2010adalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, darihasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM.

Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa danmemutus perkara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1)UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UUNo. 45 Tahun 2009 dan juga bertentangan dengan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor: 12 tahun 2009;Bahwa perkara tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuanPasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah

1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, serta juga bertentangan denganSurat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 tahun 2009 tertanggal 18Hal. 16 dari 23 hal.

M E N G A D I L I :-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-------------------------------------------------------------------------------------Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 17/Pid.Prkn/2011/PN.PTK. tanggal 4 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

NGUYEN VAN UOC terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana perikanan yaitu: Turut serta dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikanyang tidak meniliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan), DAN mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan yangtidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),DAN menggunakan alat penangkapan ikan yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikantidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP),sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentangPerikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jopasal 26 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, ~ 37 ee ee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yangtidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 jopasal 27 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor3ltahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.10 eee eee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.

25" LS 106 27 45" BT 2015atau setidaktidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah nahkoda kapal perikananyang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara sebagai

Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun2004 Tentang Perikanan (dakwaan Kesatu) ;2.

Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkosperkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor:03/Pid.SusPrk/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Sdr. BUSTANG bin AMBO ASE terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yakni :dengan sengaja, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatHal. 4 dari 11 hal. Put.

No. 2244 K/Pid.Sus/2015secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perikanan dengansengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alatpenangkap ikan dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / ataualat bantu) penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Sebagaimana diaturdalam Pasal 85 UURI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UUnomor : 31 tahun 2004 tentang

126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03/Pid.SusPrk/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2015 mengenai statusbarang bukti sehingga amar pokoknya adalah menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Dengan sengajamenguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenagkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Perikanan pada Pengadilan NegeriRanai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahandan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwamelakukan kegiatan penampungan ikan dengan menggunakan KapalPenampung

LNF 338dibawa/diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa FONG XI Nahkoda KIA LNF 338 yang merupakanKapal Perikanan (Penampung Ikan) berbendera Malaysia pada hari Selasatanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2012 bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada posisi0438'48

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaDakwaan Kedua ;2.

2009tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dan Penuntut Umum membuktikan dakwaan Alternatif yang paling terbukti yakniDakwan Kedua : Pasal 94 Jo Pasal 28 Jo 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurnya sebagai berikut : "Setiap orangyang memiliki dan atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan

Selain itu juga ternyata Majelis HakimPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tidak peduli denganadanya kerugian keuangan Negara yang disebabkan perbuatan Terdakwa.

Sus/2018tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 junctoPasal 16 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikananjuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . ACHMAD SALEHbin UMAR ERMULAN dan Terdakwa II.

Menyatakan Terdakwa Le Ngoc Truong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; ----------------------------------------------------------------4.

Pemuda No.10Kota Tanjungpinang, yang disumpah menurut cara agama Budha ;Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ; Telah me mb 48 22 anno nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn1Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 11/Pen.Pid.SusPRK/2015/PN.Tpg, tanggal 15 Juni 2015 tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara pidana yang bersangkutan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjungpinang

Unsur Dengan sengajadiwilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikanMenimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan menurutMajelis adalah bersifat alternatif, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan melakukanusaha perikanan apabila telah terpenuhi salah satu tindakan penangkapan, pembudidayaan

Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pasal 26ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPP RI) wajibmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan, yaitu

juncto UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan kapalperikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan 59 Putusan Nomor 1/Pid.Suspenangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan ;Menimbang, bahwa sementara itu, kapal berbendera asing adalah kapal yang tidakberbendera

Sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b UndangUndang Perikanan a quo,menyebutkan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi t kaeeeaeee b.

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018DAKWAAN: diatur dan diancam dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulungan tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersama Terdakwa IlMUHADIR bin MARDI bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, melakukan penangkapan ikan menggunakanbahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan nelayan kecilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

Pasal100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersamaTerdakwa Il MUHADIR bin MARDI dengan pidana penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;3.

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018Dirampas untuk negara guna diserahkan kepada Kelompok UsahaBersama dan/atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Bulungan;5.

No. 313 K/Pid.Sus/2007PAKAYA di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandibidang penangkapan ikan tanpa izin yang dalam kegiatannya menggunakan kapalbermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih. Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya Terdakwa selaku nahkoda kapal KM.

Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan jo.

UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 26 April 2005 sebagai berikut :12Menyatakan Terdakwa LUTHER PAKAYA terbukti bersalah melakukantindak pidana PERIKANAN , sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 10 jo Pasal 25 huruf a UU No. 5 tahun 1985 jo UU No. 31Tahun 2004 dalam Surat Dakwaan Tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTHER PAKAYA denganpidana penjara satu tahun dan denda

sebagaimanadalam amar putusan maka dengan demikian UndangUndang yang dijatuhkan adalah UndangUndang Nomor :31 tahun 2004 tentang Perikanan ;e Bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia No.31tahun 2004 tentang Perikanan rumusan Pasal 93 ayat (1)UU ancaman pidananya bersifat Kumulatif bukannyaAlternatif ;e Bahwa jika diteliti rumusan pasal 93 ayat (1) UU No.31tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi : ...........

Pasal 10 UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan jo.UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga demikian seharusnyapidana yang dijatuhkan berupa pidana badan / penjara dan pidana dendaoleh karena Pasal yang didakwakan memuat ancaman pidana bersifatkumulatif yaitu pidana badan dan pidana denda ;c Bahwa oleh karena alasanalasan sebagaimana tersebut di atasmaka sudah cukup alasan kasasi dalam perkara ini sesuai denganPasal 253 ayat 1 KUHAP ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Putusan Nomor 667 K/Pid.Sus/2019Kesatu: melanggar Pasal 92 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Atau kedua: melanggar Pasal 93 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulukumba tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa Syaiful bin Rumpa bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yangtidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 Ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai surat

Putusan Nomor 667 K/Pid.Sus/2019ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpadilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaiful bin Rumpa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;.

Menyatakan Terdakwa Syaiful bin Rumpa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ tindak pidana Melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);2.

Putusan Nomor 667 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judexfacti Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan

Terdakwa KACO B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tidak memiliki surat persetujuan berlayar yangdikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimanadalam dakwaan melanggar Pasal 98 juncto Pasal 42 Ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

HARAPAN BARU, ukuran GT. 5 berwarnaPutih menggunakan mesin merk JIANDONG 24 PK, Mesin MerkRATNA 29 PK dan Mesin Merk TIANGLI 24 PK;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil No. 552.12/1/285/IPKI/04/VII/2016,tanggal 25 Juli 2016; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) NahkodaNomor 176/ IX/sybLbk2005, tanggal 24 September 2005; 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor 552.12/2/285/IPKI/04/V1II/2016, tanggal 25 Juli 2016: 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Nomor523/88/SIUPK/VII/DKP, tertanggal 26 Agustus 2011; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor523/173/KP.03.III/IX/2016, tanggal 26 September 2016: 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (ANDON)(Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/173/KP.03.I/IX/2016, tanggal 26September 2016:Halaman 2 dari 8 hal.

Sus/2018 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan KabupatenPolewali Mandar Prov. Sulawesi Barat Nomor Register523/27/BPKP/DKP/VII/2016, tertanggal 28 Mei 2016: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor 070068002XIISPBKP2016, tertanggal 07 Desember 2016:Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa KACO B);4.

Sus/2018 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor523/88/SIUPK/VII/DKP, tertanggal 26 Agustus 2011; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor523/173/KP.03.III/IX/2016, tanggal 26 September 2016: 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan(ANDON) (Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/173/KP.03.I/IX/2016,tanggal 26 September 2016; 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal PerikananKabupaten Polewali Mandar Prov.