., MS sebagai satusatunya tergugat, sedangkan pihak yangberperan langsung dalam peristiwa transaksi jual beli atas tanahdan rumah sengketa adalah bukan tergu gat.Bahwa perlu ditegaskan bahwa objek sengketa (tanah dan rumah)telah menjadi milik Dra. ENGELINA NABUASA, MS (isteritergugat) atas dasar transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemiliktanah dan rumah sengketa yaitu M. N. S. . MANUBULU sebagaipenjual dan Dra.

MANUBULU sebagai pihak yang berhak atas objeksengketa tersebut bertindak sebagai penjual dan Dra.ENGELINA NABUASA, MS sebagai pembeli.Bahwa perlu ditegaskan dan dipastikan bahwa penggugat adalahbukan pemilik yang sebenarnya atas objek sengketa tersebut, dansebagai bukti petunjuk yang kuat yang perlu ditonjolkan dalam perkaraintialah :a. Setelah M. N. S. . MANUBULU datang dari Belanda ke Kupangpada tahun 2000, maka penggugat menyerahkan surat jual bellitanah dan rumah objek sengketa kepada M. N.

Karena itu perlu ditegaskan bahwa hal yang pastipenggugat selalu menyaksikan secara langsung aktifitasyang dilakukan tergugat di pekarangan objek sengketatersebut.Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, makahal yang patut diduga ialah bahwa proses pengukuran dan penerbitansertifikat atas objek sengketa atas nama penggugat, pasti telahdilakukan diluar persetujuan M. N. S. .

perkawinan yang dilakukansebelum tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, padaasasnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikianberdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadipergeseran penafsiran dengan membuka pintu terhadap pengajuan itsbat nikah.Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi denganbeberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman,tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunyabergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalamlingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum UndangUndangNomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukumyang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Jika sita jaminan dikabulkan, harus ditegaskan secaradeklaratif bahwa sita itu sah dan berharga (goed en van waarde verklaard)dimana pernyataan itu dicantumkan dalam amar/diktum putusan.

Profesor Subekti, SH menyatakan :dalam pasal 606a RV itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidakdapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukumanmembayar sejumlah uang.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) danProvisionil, ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta mertahendaknya berhatihati dan dengan sungguhsungguh memperhatikan danberpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun2000 tentang Putusan Serta Merta (Ujtvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pliterutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan

Rumah tangga yangdemikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannyaperkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS AlRum ayat 21:Ja35 (gill Kad Bs 51 Biudll 93 aS ls Sl aul gosO83 5S8H 3H cy WS 23 OID 4055 6553 BSay"Dan di antara tandatanda kekuasaanNya talah dia menciptakanuntukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasatenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:$9, sol Elio wlilbolsKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkanBilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a)memberikan mut ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

penghasilanyang diterimanya";Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film dibioskop dan sarana penunjang lainnya seperti kantin dan TV gamedengan merek "studio 21" dan bukan merupakan "Join Operationmeskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan Pemilik Film melakukan kerjasama operasi atau joinoperation (KSO/JO) untuk memperoleh penghasilan;Bahwa hal ini ditegaskan

penghasilanyang diterimanya";Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film dibioskop dan sarana penunjang lainnya seperti kantin dan TV gamedengan merek "studio 21" dan bukan merupakan "Join Operationmeskipun Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan Pemilik Film melakukan kerjasama operasi atau joinoperation (KSO/JO) untuk memperoleh penghasilan;Bahwa hal ini ditegaskan

sebagaibiaya dalam SPT Tahunannnya;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pemilikfilm tidak ada perjanjian sewa menyewa, dan atas pembayaran kepadapemilik film adalah berdasarkan bagi hasil atas hasil penjualan karcissetelah dikurangi dengan pajak hiburan yang dikenakan atas penjualankarcis tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf Undangundang PPh ditegaskan

berkewajiban untukmenyediakan dan meminjamkan (on loan basis) kepada bioskopberupa:* Copy filmukuran 35mm; Trailer film ukuran 35mm; Materi Promosi Film yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhanbioskop;Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut kedua belah pihakmempunyai kewajiban atau memberikan share berupa tempat (gedungbioskop) bagi Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan copy film bagi Pemilik Film;Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE28/PJ.433/1989 telah ditegaskan

dikarenakan obyek perkara adalah hartapusaka tinggi, maka sudah semestinya semestinya Penggugat menarikMamak Kepala Waris sebagai para pihak dalam perkara in casu ;Hal ini sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik indonesia NomorRegister 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yang menegaskan :Mamak Kepala Waris adalah sebagai lakilaki tertua (umur) dalam kaumbertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaumbertindak kedalam dan keluar atas nama kaum ;Selain dari itu, juga ditegaskan

No.2503 K/Pdt/2011Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yangjuga menjadi bahagian pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi padang initidak sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor Register 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yangmenegaskan :Mamak Kepala Waris adalah sebagai lakilaki tertua (umur) dalam kaumbertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaumbertindak kedalam dan keluar atas nama kaum ;Selain dari itu, juga ditegaskan lagi dalam

, halaman mana telah diterangkan oleh SaksiTermohon, yakni Burhanuddin Rajo Magek, Syafaruddin dan Daimis Saidsendiri (in casu, yang diakui Termohon selaku Mamak Kepala Warisnya),yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tidak mengetahui danmelihat surat gadai dan tebus sebagaiamana yang dimaksud Penggugat ;Bahwa, tidak adanya gadai menggadai dan tebus ini juga ditegaskan olehSaksi Pemohon, yaitu Hussein Rajo Batuah, Syaukani dan Guspar selakuNinik Mamak di Kampung Lalang, Pauh IX, Kecamatan Kuranji

Terbukti obyek perkara berasal dari pemberian atau Ganggam BaUntuak dari si Lebeh kepada Siti, halamanmana juga ditegaskan dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada halaman31, dalam pertimbangannya yang pada pokoknya Majelis HakimPengadilan Negeri Padang telah menyebutkan:bahwa berdasarkanbukti T.LA tersebut, bahwa benar Tergugat telah mendapatkan obyekperkara berdasarkan ganggam bautuak ;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan

;Dalam pertimbangan yang lain juga ditegaskan;".... selain hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan keberadaan bukti suratT.I.5 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1976yangtelahberkekuatanhukum tetap,yang menolak gugatan Simon Latumaleaatas kepemilikannya terhadap dusun dati Sopiamaluan yang didalamnyaterdapat bangunan Hotel Anggrek, in casu yang menjadi objeksengketa.

Sertifikat HGB Nomor 99 Tahun 1990 adalahcacat hukum sebab dibuat,atau dikonversi bertentangan dengan pasal 19 PP Nomor 10 Tahun1961 dimana ditegaskan bahwa peralihan hak atas tanah harus terjadidi depan Pejabat dalamhal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).Namun peralinan atas tanah dari Pemerintah Negeri Soya kepadaTergugat Intervensi tidak terjadi di depan Pejabat atau PPAT, makatelah terjadi pelanggaran yang normatif jelas harus batal demi hukum;c.

Nomor3055 K/Pdt/201410.11.kewang Negeri Soya Simon Latumalea, kini pasca kematian SimonLatumalea maka Dusun Dati Sopiamalung atau Sapiruang oleh NegeriSoya diberikan kepada Paul Habel Rehatta yang kemudian secaraadministrasi pada tahun 1982 ditegaskan kembali dengan dikeluarkannyaSurat Keterangan Nomor 24/AC/PNS/1982 tertanggal, 3 Januari 1982;Bahwa adapun tepat letak dan batasbatas Dusun Dati Lenyap DatiSopiamaluang atau Sapiruang sesuai Penegasan Hak Kembaliberdasarkan Surat Keterangan Nomor24/

Hal mana ditegaskan dalamHukum Adat Ambon dan Lease, dimana ketentuan hukum Dati tidak dapatdiwarisi oleh keturunan perempuan bila dalam keluarga tidak terdapatketurunan lakilaki maka segala datinya dinyatakan sebagai Dati Lenyapdan dikembalikan kepada Negeri atau Persekutuan Hukum Adat Negeritersebut.

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

dengan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itusudah tidak ada lagi hubungan suami istri; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan

Oleh karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka padadasarnya rumah tangga tersebut telan bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara

terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan

ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan

., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari Kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut

rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh dan Termohon diketahui memiliki hubungan dengan lakilaki lain, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohondengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, makaPenggugat telan membuktikan dalildalil gugatannya tentang adanyaperselisinan dan pertengkaran terusmenerus dalam rumah tangganya tanpaadanya penyelesaian yang baik. sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan

TngMenimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatandengan dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkaraperceraian (person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandungnilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasaserta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Menetapkan bahwa nama Pemohon SITTIARA, lahir di Pangalloang padatanggal 01 Mei 1973 ditegaskan atau diubah lahir di Pangalloang padatanggal 3 Mei 1973, anak kelima ayah bernama MIDO dan DALI; 3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bulukumba melakukan perubahan tanggal kelahiran Pemohondan tanggal kelahiran Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan perundangundangan; 4.

Menetapkan bahwa nama Pemohon SITTIARA, lahir di Pangalloang padatanggal 01 Mei 1973 ditegaskan atau diubah menjadi SITTI ARA lahir di Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 145/Padt.P/2016/PN Bik.Pangalloang pada tanggal 3 Mei 1973, anak kelima ayah bernama MIDOdan DALI;3.

pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehpemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusanadministrasi kKependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperolehketerangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai PeristiwaPenting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan,dan pada ayat (2) ditegaskan

kehilangan kebahagiaan sebagairepresentasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwafakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yangterkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 dimanaPemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batindalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

mereka juga tidakmengetahui keberadaan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarbersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan

terikatoleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melaluiKantor Urusan Agama tersebut;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yangmenjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diaturdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lainmeliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974.Penjelasan yang sama juga ditegaskan

Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA.TgrsKHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapakemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskanbahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa faktatersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yang terkandungdalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 dimana Pemohon danTermohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalamperkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediamanbersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan