Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Perkara No. 0002/Pdt.G/2018/PA Sip.yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PASlp. bertanggal 17 Januari 2018 dan 23 Februari 2018, dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanaHal. 9 dari 15 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan = dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara analogis dandalildalil syarak tersebut jis.

Peraturan Presiden Nomor 3Tahun 2013.3) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon ILembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.Bahwa sesuai dengan Pasal 52 Keppres No 103 tahun 2001 dinyatakan bahwa BPKPmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangandan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Lebih lanjut dalam

berwenang untuk memberikan penugasan/perintah terhadap BPKP yangbentuknya dapat lisan maupuan tertulis.Bahwa Presiden telah menugaskan BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu(termasuk di dalamnya adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara) melaluiInstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan KualitasAkuntabilitas Keuangan Negara.

Dengan demikian Tergugat IT mempunyai kewajiban hukum sebagai ahliakunting dan auditing untuk membantu Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 120KUHAP, Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 UU No 31Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, hal tersebut sekaligus untuk memenuhipenugasan dari Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011tersebut..

Nomor 103Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi danTata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 46Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 9Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 jo.

Peraturan Presiden Nomor 64Tahun 2005 Pasal 1 angka (1) jo.

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo.

Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimanatelah diubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:1.

Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yang bunyinya sebagaiberikut : Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:1.

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 TahunHal. 12 dari 22 Pen.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama WulanSari saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan adalahHal. 13 dari 22 Pen.

No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bkykeduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar darikeadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnyajanin (calon bayi) yang dikandung oleh Gita binti Robertus Along adalah calonbayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya dan harusdijamin hakhaknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksudketentuan Pasal 1 angka 14 dan 12, serta Pasal 2, 3, 21,

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, calonsuami anak Pemohon yang bernama Maulana bin Arianto saat ini baruberusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan.

Pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanyamaka calon suami anak Pemohon tersebut juga harus mendapat DispensasiNikah dari Pengadilan Agama agar dapat segera dinikahkan dengan Gita bintiRobertus Along, dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonandispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua Maulana bin Arianto padaPengadilan Agama Bengkayang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Bky.

Pasal 129Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan olehPemohon diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telahpisah rumah.

Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk diwujudkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat telahcukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohonmaka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 huruf (a) dan (b),dan Pasal 159 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam muncul kewajiban mut'ah dan nafkah iddah

Mayor Memet Sastrawirya No.08.5 llir, Kecamatan llir Timur Il Palembang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Patisindo Sawit;Pendidikan : D3:Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARDIAH BAKRI, SH. Advokat yangberalamat di JI.

Menetapkam terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yangpada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan dan mohon agar dibebaskan dari dakwaan penuntutumum;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ZULKEFLE BIN MUSA selaku Presiden DirekturPT.PATISINDO SAWIT pada waktu

PASINDO SAWIT; saksi menerangkan ciriciri program yang tidak berlisensi milik anggotaBSA adalah antara lain CD ROM cover print bukan asli, Kotak plastic CDROM, cetakannya jelek, harga sangat murah, lebih dari 1 software dalam1 CDROM, tidak terdapat nomor serial lisensi, tidak memiliki sertifikatlisensi; program milik anggota BSA yang digunakan oleh terdakwa ZULKEFLEBIN MUSA selaku Presiden Direktur PT.

PATISINDO SAWIT telah menggunakan software yang tidakberlisensi adalah untuk kelancaran operasional perusahaanAtas Keterangan ahli tersebut terdakwa menanggapi ada yang benar dan adayang tidak benar;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:terdakwa bekerja di PT PATISINDO SAWIT sejak tanggal 24Nopember2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur PTPATISINDO SAWIT, dengan tugas pokok bertanggung jawab dalammelakukan perintah

Thamrin , CikokolTangerang 15117yang bertanggung jawab seluruh operasional dan pengelolaan PT.PATISINDO SAWIT adalah terdakwa sendiri selaku Presiden Direkturterdakwa menerangkan berdasarakan data formulir hasil penemuan BSAtanggal 21 Nopember 2013 terdakwa ikut menyaksikan danmenandatangani program software yang tidak berlisensi adalah sebagaiberikut : Microsoft Windows 7 Ultimate (2) stiker pemeriksaan AO1 dan B1 Microsoft Office Enterpride 2007 (3) stiker pemeriksaan AO2, AO3 danB1 Microsoft Windows

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena

M.Pd :bahwa siaran langsung yang diunggah oleh pemilik akun facebook atas namaOkto Humala Siahaan yang mengatakan Arif Budiman dan krunya telahmelakukan kecurangan dengan menyembunyikan C1 hologram dalam ajangPemilinan Presiden 2019 dapat berakibat negatif atau memicu keonaran(keributan) dikalangan rakyat karena dengan menyatakan Arif Budimandengan leluasanya mempermainkan suara rakyat menyebut kelalaian,menyebut salah input, yang nyatanyata begitu curang, bahkan C1digelapkan, Tangkap itu Arif Budiman

M.Pd : bahwa siaran langsung yang diunggah oleh pemilikakun facebook atas nama Okto Humala Siahaan yang mengatakan ArifBudiman dan krunya telah melakukan kecurangan dengan menyembunyikanC1 hologram dalam ajang Pemilihan Presiden 2019 dapat berakibat negatifatau memicu keonaran (keributan) dikalangan rakyat karena denganmenyatakan Arif Budiman dengan leluasanya mempermainkan suara rakyatmenyebut kelalaian, menyebut salah input, yang nyatanyata begitu curang,bahkan C1 digelapkan, Tangkap itu Arif Budiman

Pasar Merah(aspol) dirumah saksi; Bahwa perkataan Terdakwa saat itu dalam siaran langsung melaluivideo live akun facebooknya tersebut adalah menuding Ketua KomisiHalaman 10 dari 35 Putusan PidanaNomor 587/Pid.Sus /2019/PN RapPemilihnan Umum (KPU) Pusat Arif Budiman beserta krunya telahmelakukan kecurangan dengan cara menyembunyikan C1 hologram dalamajang pemilihan Presiden tahun 2019; Bahwa perkataan Terdakwa dalam siaran langsung melalui video liveakun facebooknya tersebut bermakna agar tidak mempercayai

Kalimat Arif Budiman dengan leluasanya mempermaikan suararakyat menyebut kelalaian, menyebut salah input, yang nyatanyatabegitu curang, bahkan C1 digelapkan memiliki pengertian bahwa akunfacebook atas nama Okto Humala Siahaan menyatakan 1) ArifBudiman berbuat sesuka hatinya dalam memperlakukan suara rakyatatau hasil perhitungan pemilu calon Presiden; 2) Arif BudimanHalaman 21 dari 35 Putusan PidanaNomor 587/Pid.Sus /2019/PN Rapmenyebutkan tindakan itu sebagai kelalaian atau tindakan kurang hatihati

Sumatera Utara, karenamemuat berita bohong;Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Agus Bambang Hermanto,S.S.MPd sebagai ahli di bidang bahasa menyatakan setelah ahli menonton,mendengarkan dan memperhatikan secara seksama dalam video dari akunfacebook atas nama Okto Humala Siahaan yang mengatakan Arif Budiman dankrunya telah melakukan kecurangan dengan menyembunyikan C1 hologramdalam ajang Pemilihan Presiden 2019 dapat berakibat negatif atau memicukeonaran(keributan) dikalangan rakyat karena dengan

., Notaris di Jakarta ;Bahwa dari hasill No. 03 G/HUM/2003 yang pada intinya menolak gugatan dariYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk melakukan hak uji materiilterhadap Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002, putusanmana dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa:Presiden berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait dengan kepatuhan atauketidakpatuhan Pemegang Saham dalam PKPS.Kepada yang patuh diberikan jaminan kepastian hukum berupa pembebasan darituntutan

melaksanakan kebijakankebijakan terkait denganperbankan termasuk program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham sesuai denganalur kebijakan yang telah ditetapkan secara hukum dan politik.Perlu ditambahkan bahwa berdasarkan JAWABAN 1 tersebut diatas, terbukti pulabahwa dengan diterimanya Surat Keterangan Lunas oleh Keluarga Salim (dahuluTERGUGAT 2, 3 dan 4) dari Pemerintah Republik Indonesia, maka Keluarga Salim(dahulu TERGUGAT 2, 3 dan 4) telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkanMSAA.JAWABAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA DALAM HALAMAN 4 DARIJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPAT PENGUSULDAN ANGGOTA LAINNYA TERHADAP KETERANGAN REPUBLIKINDONESIA TENTANG INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN KASUS KREDITLIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN BANTUAN LIKUIDITAS BANKHalaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2014/PN TngINDONESIA PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA TANGGAL 1 APRIL 2008 (JAWABAN 2).Presiden Republik Indonesia

Namun setelah 3 pemaparan tersebut, belum ditemukanadanya buktibukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi dandisimpulkan akan diserahkan kepada Menteri Keuangan untukditindaklanjuti.SELAIN ITU, DI DALAM JAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIADALAM HALAMAN 10 DAN 11 DARI JAWABAN 2, TERBUKTI BAHWASETELAH DILAKUKAN PENGUSUTAN TUNTAS ATAS PEMEGANGSAHAM PENGENDALI PT BCA (KELUARGA SALIM/DAHULUTERGUGAT 2, 3 DAN 4) ATAS DESAKAN KOMISI III DPR DALAMRAPAT KERJA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADATANGGAL

28 JUNI 2007, TIDAK DITEMUKAN ADANYA BUKTIBUKTIYANG MENGARAH KE TINDAK PIDANA KORUPSI.Ditambahkan lebih lanjut oleh Presiden Republik Indonesia dalam halaman 27dan 28 bahwa :Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim BLBI I dan BLBI II adalahmengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset daripemegang saham pengendali (PSP) PT.

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RINomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RINomor : 15 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor : 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a jo Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor :8/Prp/1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal6 Ayat (1) huruf b jo.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang PenetepanPupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005perlu. mengatur ketentuan Pengadaan dan Penyaluran pupukbersubsidi kepada kelompok tani dan/ atau petani;b.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RINomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor : 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No.8/Prp/1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e UU Drt . No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1.

Pasal 21 Ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentangperubahan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1)huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No. 8/Prp/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) hurufb jo.

Pasal 21 Ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentangperubahan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1)huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No. 8/Prp/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo.

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan :"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara"2.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan :"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"2.

Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan :"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untukmelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"V.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";2.

Untuk melaksanakanketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun2005tentanPengadaanTanahBagiPelaksanaanPembangunanUntukKepentinganUmum sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 65Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum telah dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikHalaman 51 dari 95 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT.SMRIndonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun2005tentangPengadaanTanahBagiPelaksanaanPembangunanUntukKepentinganUmum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdinjana dalam pasal 14 ayat (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;1.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Presiden Nomor 36 Tahun2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum ;13.

Tunjukkan Eksistensi Dirimu di Mata Lawan dan gambar yangberisi gambar/photo kepala Presiden JOKO WIDODO yang terlepas daribadannya dan terdakwa sedang memegang pedang.

Selain itu masih padatanggal 19 Oktober 2017 terdakwa mengunggah atau mengupload gambarpada wall/dinding akun facebook milik terdakwa dengan nama CAHYOGUMILAR yang berisi tulisan dengan kalimat Akun Facebook Loe GakKereen SEBELUM BIKIN REZIM JOKOWI PANIK DAN POLISI JUGASIBUK CARI KESALAHAN LOE dan gambar Presiden Joko Widodo yangduduk bersimpuh dengan posisi tangannya kebelakang dengandibelakangnya berdiri lakilaki dengan penutup wajah yang menghunuspisau keatas dan lakilaki yang memakai topi dengan

memegang senapandiarahkan kearah Presiden Joko Widodo, terdapat pula gambar seorangpolisi yang nampak terjatuh dan lakilaki yang memakai kopiah denganmemegang senapanBahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa mengunggah atau mengupload gambar dan tulisan pada wall/dinding akun facebook milik terdakwadengan nama CAHYO GUMILAR yang berisi tulisan dengan kalimatJOKOW!

HANYA DI INDONESIACHINA TIDAK BOLEH DISEBUT CHINA.Bahwa pada tanggal 25 November 2017 terdakwa mengunggah atau mengupload gambar dan tulisan pada wall/dinding akun facebook milik terdakwadengan nama CAHYO GUMILAR yang berisi tulisan dengan kalimatJADILAH MUSLIM YANG BERANI MELAWAN PENGUASA DZALIM dangambar yang berisi gambar/photo Presiden JOKO WIDODO sedang dudukHalaman 6 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Tngdibawah dengan tangan dibelakang dan terdakwa berdiri disebelah kananPresiden JOKO

JOKO WIDODOsedang duduk dibawah dengan tangan dibelakang dan terdakwa berdiridisebelah kanan Presiden JOKO WIDODO dengan memegang senjata apidan disebelah kiri Presiden JOKO WIDODO berdiri seorang lakilakibertopeng memegang sebuah pisau.Bahwa tulisan dan gambar/foto tersebut terdakwa kirimkan ke dalam akunfacebook Terdakwa sehingga dapat diakses oleh orang lain dengan sistemelektronik.

Pasal 129Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 3 Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi danjuga hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidanganyang mana keterangannya mendukung semua dalil permohonan Pemohonsesuai Pasal 309 R.Bg;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antaraseorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurutKompilasi Hukum Islam disebut sebagai miitsaaqgan gholiidhan, dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan olehPemohon diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telahpisah rumah.

Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk diwujudkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat telahcukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri Seseorangbernama Makmur bin Pcie yang bertempat tinggal di wilayah KabupatenBengkayang.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernamaAsnah binti Makmur saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat)bulan adalah anak kandung pasangan Makmur bin Pcie (Pemohon) dan RinaBinti Kudang (ayah kandung Asnah binti Makmur), dan P.5 menjelaskanseorang pelajar bernama Asnah telah menyelesaikan Pendidikannya padaSekolah Menengah Tingkat Pertama yang

Oleh karena itu makamenyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sahmerupakan jalan keluar dari kKeadaan mendesak sesuai dengan ketentuanPasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, disamping itu Sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung olehHal. 16 dari 21 Pen.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, calonsuami anak Pemohon yang bernama Ramadan bin Ismail saat ini baruberusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan.

Pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanyamaka calon suami anak Pemohon tersebut juga harus mendapat DispensasiNikah dari Pengadilan Agama agar dapat segera dinikahkan dengan Asnahbinti Makmur, dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonandispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua Ramadan bin Ismail padaPengadilan Agama Bengkayang Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Bky.

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitasdiri Seseorang bernama Nursiah binti Bujang dan Hermanto yang bertempattinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang. Hakim menilai bukti P.dan 2merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna danmengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapatHal. 13 dari 22 Pen.

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama Rendi yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten BengkayangMenimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangberdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62,dan 69 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuanHal. 14 dari 22 Pen.

Pasal 39Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, EllaElisa Binti Hermanto saat ini berstatus gadis dan Rendi bin ZulkarnainZabas berstatus jejaka serta keduanya samasama beragama Islam.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, calonsuami anak Pemohon yang bernama Rendi bin Zulkarnain Zabas saat inibaru berusia 19 tahun.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan SaksiSaksitersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Pemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguhsungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapiPemohon memperlinatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, olehkarena itu Majelis Hakim

Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadidengan alasanalasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar Kemampuannya dan huruf (f).

Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelaisebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyaihalangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40,41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Syarat wali nikah sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali agrab (yanglebin dekat derajat kekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajatkekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25,dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.

Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa di samping syaratsyarat tersebut di atas, tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku agaria mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2)Hal. 14 dari 20 Hal. Pen.

Perkara No.0023/Pdt.P/2017/PA Slp.Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, makaakad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalil permohonan Para Pemohon telahterbukti, kKecuali mengenai pencatatan perkawinan

dengan perkara ini,alangkah rugi dan menyesalnya terdakwa atas saran tesebut yang ternyata kerugiannegara sebesar Rp. 500.000.000.000, (Lima ratus milyar rupiah) tidak menjadi topicHalaman 12 Putusan Nomor 10/PID/2020/PT BNAperkara yang terdakwa alami, Apakah salah terdakwa untuk menerangkan danmengungkapkan tentang proses kejahaan persekongkolan yang menggerogotikeuangan Negara sebesar itu. kemudian terdakwa berpikir apakah Aceh Tengahbukan tempatya untuk boleh menyuarakan berkaitan Peraturan Presiden

Ditengah telah berlalunya suatu peristiwabersejarah pada tanggal 15082005 di Helsinki, Finlandia dimana telahterciptanya perdamaian MoU antara Pemerintah Republik Indonesia yangdiwakili oleh Wakil Presiden kala itu Bapak Jusuf Kalla, Menteri Hukum danHalaman 13 Putusan Nomor 10/PID/2020/PT BNAHAM Bapak Hamid Awaludin dengan Gerakan Aceh Merdeka oleh Yang MuliaMahmud Al Haiytar.Terhadap Pasal 27 ayat 3 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadapTerdakwa sama sekali tidak terpenuhi, baik syarat formil

dari Pemohon Banding/TerdakwaMembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 106/Pid.Sus/2019/PNTkn atas nama Terdakwa Said Muslim bin Said Meurah dengan segala akibathukumnya;Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik terhadapsebutan Bupati Aceh Tengah Mengutip kata Pakar Hukum Tata Negara, IrmanPutra Sidin tentang kasus yang disangkakan kepada terdakwa atas pencemarannama baik Bupati dibandingkan dengan Presiden

(Presiden bukan simbol negara).Presiden adalah pemegangkekuasaan pemerintahan.Orang bisa mengkritik presiden, karena presiden sebelumdia bekerja kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya, tidak perlu pikir apaapa,Halaman 14 Putusan Nomor 10/PID/2020/PT BNApokoknya kita siapkan semuanya, tapi anda harus siap kita kritik.Ini yang harusdipahami.Jadi orang bisa silakan untuk mengkritik presiden," tegas Irman PutraSidin.4.

Bahwa pada butir 21 positanya di halaman 9 Surat Gugatan,Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif denganmengirimkan Surat Keberatan kepada Presiden yang menurutPenggugat sebagai atasan Tergugat;b.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya adminitratifsecara sempurna kepada Tergugat atau kepada Ketua Komnas HAM,bukan kepada Presiden, maka hal tersebut lagilagi berakibat padatidak sahnya pengajuan gugatan aquo;e. Bahwa pada butir 23 positanya di halaman 9 Surat Gugatan,Penggugat pada intinya tidak dapat menerima sikap Tergugat yangtidak memberikan tanggapan atas Keberatan yang sebelumnya telahdiajukannya kepada Presiden Republik Indonesia.

(Footkopi);Bukti T30 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Surat keberatan Pengugat sudah daluarsa, karena keberatan yang diajukanPenggugat ke Presiden adalah daluwarsa, karena jangka waktu antaraditerbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa tanggal 11 Januari 2019dengan pengajuan keberatannya tanggal 11 April 2019 telah lebih dari 21 harikerja;2. Upaya adminisratif salah tujuan;a. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Presiden haruslahdinyatakan salah tujuan, karena atasan Tergugat adalah Ketua KomnasHAM bukan Presiden;b.

Seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Terggugat, bukankepada Presiden, oleh kerenanya Penggugat tidak menempuh upayaadministratif secara Sempurna;3.