Ditemukan 150360 data
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkanperselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaupayapenyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;"Perundingan bipartit tersebut gagal mencapai kesepakatan dikarenakanPara Tergugat ingkar janji untuk melaksanakan kewajibannya, maka ParaPenggugat mengajukan permohonan mediasi perselisihan hubunganindustrial kepada Suku Dinas Tenaga
Kerja Kota Administrasi JakartaSelatan yang dicatatkan pada tanggal 15 Desember 2015;Bahwa oleh kepala kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Selatan memeriksa perkara ini dengan Surat RegisterNomor 208/PHIKP/I/2016 tanggal 8 Januari 2016;Bahwa perundingan tripartit dilaksanakan di Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal:a.
pemutusan hubungan kerjakepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;Posita;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang UndangNomor 2 Tahun 2004, karena tidak tercapai suatu kesepakatanpenyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara ParaPenggugat dan Para Tergugat, maka mediator pada Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, kemudianmengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam surat SukuDinas Tenaga
Tunjangan hari raya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun2016, Pasal 2 ayat 1:"Pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) kepadapekerja/oburuh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secaraterus menerus atau lebih. "c.
Menyatakan sah menurut hukum putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dan Para Tergugat sejak putusan ini diputuskan dan dibacakan;Halaman 11 dari 21 hal.Put.Nomor 916 K/Padt.SusPHI/2017 Menyatakan anjuran tertulis mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 907/1.835.3,tanggal 11 Maret 2016 sudah sesuai dengan hukum dan dinyatakanditerima;Menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah dan lalai karena tidakmelaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat
41 — 8
Penetapan Hari Sidang ;# Setelah mempelajari surat surat dalam berkas perkara ;# Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Para Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan para Terdakwa JIBNO JULIUS BETTY dan Terdakwa Il FEKITEFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidanaDengan terangterangan dan dengan tenaga
Barang siapa ;2. secara terbuka ;3. dengan tenaga bersama ;4. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Unsur : dengan tenaga bersama,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disiniialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyaitenaga itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekira pukul12.00 Wita di kelurahan Taubneno, kecamatan Kota Soe, Kabupaten TimorTengah Selatan, tepatnya di persimpangan Pasar Buah Kota Soe ;Bahwa peristiwanya berawal ketika Saksi Buyung Cafriadi memukulTerdakwa
Astryana Saragih dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;Menimbang, bahwa jelas perbuatan para Terdakwa, telahmenggunakan tenaga bersama, karenanya unsur ini telah terpenuhii ;Ad. 4. Unsur : melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,Menimbang, menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinyamempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;Menimbang, bahwa menurut S.R.
Melakukankekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuanuntuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain danjuga bukan sebagai sekedar kenakalan ;Menimbang, bahwa NoyonLangemeijer telah mengartikan kekerasanatau geweld sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak denganmempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa,akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatoun dapatdimasukkan ke dalam pengertiannya
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diterima oleh Penggugat adalah sebesarRp1.380.300,00;Bahwa, Penggugat memiliki hak untuk tetap mendapatkan segala hakhak yang biasa diterimanya hingga perselisihan PHK ini memilikiputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/oburuh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya";Bahwa, Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga
THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan satu kalidalam satu tahun;Bahwa, Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor Per04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaanbagi Pekerja di Perusahaan menyebutkan:1. Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)ditetapkan sebagai berikut:a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terusmenerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;b.
kerja danTransmigrasi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara mengirimkansurat pemanggilan dengan nomor surat 2519/1.831 kepada Penggugat danTergugat untuk hadir dalam perundingan yang akan dilaksanakan padatanggal 11 April 2011 di Sudin Tenaga kerja Jakarta Utara masalah PHKsepihak;Bahwa pada tanggal pada tanggal 11 April 2011 terjadi pertemuan antaraSuku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yang diwakili olen Bapak Didit,pihak Penggugat diwakili oleh sdri.
Yoseph selaku kuasa hukum Tergugat tidak dapatmenunjukkan surat kuasanya;Bahwa pada tanggal 12 April 2011 Suku Dinas Tenaga kerja danTransmigrasi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara mengirim suratpemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dengan Nomor surat2911/1.831 untuk kembali melakukan perundingan mediasi pada tanggal 20April 2011;Hal. 7 dari 18 hal. Put.
tanggal 19 Mei 2011;Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 terjadi pertemuan antara Penggugat danTergugat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dan, pihak Penggugatdan Tergugat sepakat untuk melakukan pertemuan di tempat Tergugatuntuk membicarakan permasalahan PHK;Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Penggugat bertemu dengan Tergugat ditempat Tergugat.
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
sisaHasil Usaha (SHU) milik Penggugat dari Koperasi karyawan (Kopkar) PTTimor Media Grafika sebesar Rp2.011.334,00 tanpa hak, dan atau secaramelawan hukum karena tidak pernah mendapatkan persetujuan dariPenggugat selaku anggota Koperasi Karyawan.Tindakan Tergugat (PT.Timor Media Grafika) ini merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenangyang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan Nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun1981 tentang perlindungan upah tenaga
Timor Media Grafika), makapermasalahan penelantaran dan perampasan hakhak pekerja inidimohonkan melalui upaya tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Kupang dengan ekspektasi dapat terselesaikannyapermasalahan ini dengan baik adanya dan memenuhi rasa keadilan bagikedua belah pihak;25.Bahwa dalam upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaKupang, Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat untuk meminta dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (Pemutusan Hubungan Kerja )
Nomor 1279 K/Pdt.Sus/2017tuntas dan final, dimana pekerja telah mengganti seluruh biaya yang diklaimmerupakan milik Tergugat (PT Timor Media Grafika) walaupun tanpa adanyamekanisme ataupun berita acara yang jelas dalam proses audit yangberujung pada keharusan Penggugat untuk mengganti sejumlah uang yangdiklaim milik Tergugat (PT Timor Media Grafika), sebagaimana yangdijelaskan sebelumnya dalam poin 19 dan point 20 gugatan ini;26.Bahwa setalah upaya mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota
Bahwa pada intinya Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Kupang hanya mengakomodir sejumlahbiayakompensasi dari akibat penelantaran ataupun pelangaran yang telah akukanoleh Tergugat (PT Timor Media Grafika) terbilang sangatlah kecil darinominal yang seharusnya diberikan oleh Tergugat (PT Timor fedia Grafika)berdasarkan apa yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1003tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah Tenga Kerja;29.Bahwa
dikarenakan Penggugat sama sekali tidak setuju ataupunsependapat dengan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Kupang maka pada tanggal 26 Oktober 2016Penggugat dengan penuh rasa hormat memberikan tanggapan secaratertulis yang berisikan penolkan terhadap Anjuran tersebut;30.
YULI PARTIMI, SH
Terdakwa:
DOMINIKUS HONA KEDU
87 — 47
- Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga
Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarang;4. Mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
bersama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ataubersamasama adalah perbuatan dengan menggunakan suatu kekuatan yangdilakukan secara bersamasama yang dilakukan lebih dari 1 (Satu) orang;Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama juga memiliki arti sebagaiturut melakukan suatu perbuatan secara kerja sama yang disadari para pelakuuntuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yangmempergunakan
tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidaksah;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta sebagai berikut: Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Jam14.30 Wita yang bertempat dikebun milik Terdakwa Dikampung Bahabu,Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba BaratDaya, Saksi Stephanus Ndara Gallu yang melihat satu ekor babi milikTerdakwa masuk kedalam kebun Saksi Stephanus Ndara Gallukemudian Saksi Stephanus
Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orangatau barang;4. Mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN WkbAd. 1.
Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka,sebagaimana dalam dakwaan subsider;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) Tahun;5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6.
7 — 0
menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahorang tua Pemohon kurang lebih sekitar selama 7 tahun ;3 Bahwa dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badha dhukul) dan sudahmempunyai orang anak;4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namunsekitar sejak bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Termohon semulapamit untuk bekerja sebagai Tenaga
Pemohon karena saksi adalah Pemohon dan saksi tahumereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2004;Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohonkurang lebih sekitar selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,namun sekitar sejak bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Termohon semula pamituntuk bekerja sebagai Tenaga
Pemohon karena saksi adalah Pemohon dan saksi tahumereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2004;Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohonkurang lebih sekitar selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;e Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,namun sekitar sejak bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Termohon semula pamituntuk bekerja sebagai Tenaga
ini harus diputusdengan verstek ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarbersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonancerai talak adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,namun sekitar sejak bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Termohon semula pamit untukbekerja sebagai Tenaga
Akan tetapi sejak sekitar sejak bulan September 2011 kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karenaTermohon semula pamit untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Taiwanakan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah memberi kabar berita kepadaPemohon, yang hingga kini telah berlangsung sekitar selama kurang lebih 2 tahun 7bulan bahkan tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka permohonan talak yangdidalilkan Pemohon dianggap telah terbukti ;Menimbang
15 — 7
Maksum, umur 32 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga honorer, tempat tinggaldi Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten BoneBolango, sebagai Pemohon ;Novita Abas binti Umar Abas, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di DesaHelumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat dalam berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il, saksisaksi sertamemperhatikan
Majelis Hakim mengajukan tanya jawab dengan Pemohon dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karenanama Pemohon II tidak sama dengan dokumen lainnya, sehingga inginmerubah yang di Buku Nikah agar sesual; Bahwa di Buku Nikah nama Pemohon II adalah Novitalia Abas yangsebenarnya adalah Novita Abas; Bahwa karena perbedaan tersebut maka Pemohon dan Pemohon IImengalami kesulitan dalam mengurus administrasi untuk pengangkatankembali sebagai tenaga
kandung Penggugat, saksi dibawah sumpah telahmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri dan telahmenikah secara resmi;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inikarena ada perbedaan nama Pemohon II dalam akta nikah tertulisNovitalia Abas yang benar adalah Novita Abas;Bahwa antara Novitalia Abas atau Novita Abas adalah orang yangsama yaitu Pemohon II;Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk administrasipengangkatan kembali sebagai tenaga
Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Swwpengangkatan kembali Pemohon Il sebagai tenaga honorer, sehinggaPemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama Suwawa;Menimbang, bahwa atas dalildalil Pemohon dan Pemohon Iltersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.
76 — 21
diberlakukan PHK dan berharap masih ada solusisedangkan penggugat berpendapat tetap akan melakukan PHK terhadapTergugat;Bahwa, pada Tanggal 21 Nopember 2016 dengan surat panggilan IV (keempat)No.035/ICB/M/XI/2016 Penggugat dan Tergugat mengadakan bipartite keempatdilaksanakan tanggal 24 Nopember 2016 bertempat di perusahaan dalamperundingan bipartite tersebut para pihak tetap berpegang pada pendirianmasingmasing sehingga perundingan dianggap gagal dan selanjutnya menungguproses melalui mediasi Dinas Tenaga
Putusan Nomor 49/Padt.SusPHI/2017/PN Sby7 Bahwa oleh karena permasalahan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) antara Penggugat dengan Tergugat belum ada penyelesaian maka pihakPenggugat mengajukan permohonan' pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan dengan surat Nomor : 0108/ADV/X1V2016. tanggal 05 Desember 2016agar dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sehubungan denganadanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
antara Penggugat danTergugat;8 Bahwa,setelah dilakukan upaya mediasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Sosialdan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dengan memanggil pihak Penggugatdengan pihak Tergugat beberapa kali yaitu mediasi (pertama) tanggal 09Februari 2017 dan mediasi Il tanggal 23 Februari 2017 akan tetapi masing masingpihak belum ada upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat di DinasTenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan;9 Bahwa, setelah dilakukan upaya mediasi belum juga ada
penyelesaian makapihak Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan mengeluarkan anjuran dengan surat Nomor565/378/424.078/2017 tanggal 11 April 2017 yang menganjurkan :a.
Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan upayapenyelesaian melalui musyawarah secara bipartit meskipun surat anjuran telahditerbitkan namun demikian upaya positif yang dilakukan oleh pihak Penggugatkepada pihak Tergugat belum direspon oleh pihak Tergugat sehingga dalam halini pihak Penggugat melakukan upaya Gugatan kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;12 Bahwa berdasarkan penolakan Penggugat terhadap anjuran mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan ini mengikat bagi Pengusaha maupun Pekerja ;Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KodyaJakarta Utara ;ll Dasar Gugatan1.Bahwa surat keputusan tersebut (obyek gugatan) telah Penggugat terimapada tanggal 1 Oktober 2004, dan gugatan ini telah didaftarkan padatanggal 13 Desember 2004 sehingga karenanya masih ada kesempatanbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
UU No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidakbenar dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku karena :a) Bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan kepada peraturanperundangundangan, dalam hal ini adalah Keputusan Menteri TenagaKerja No.150 Tahun 2000 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, sertabertentangan dengan SK Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi DKI Jakarta No. 11297/M/XV/2001 tanggal 13 November 2001,Tentang Pengesahan Peraturan
No. 30 K/TUN/2011Alasan Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan berbentuk PerseroanTerbatas yang tidak lagi menggunakan Tenaga Kerja Sdr. Sumiantosebagai Pekerja yang bekerja di perusahaan untuk melaksanakankegiatan perusahaan sewaktuwaktu ;Bahwa Sdr. Sumianto atas permintaan sendiri telah mengajukanpengunduran diri pada tanggal 7 April 2003 sebagaimana suratnyatertanggal 7 April 2003 ;.
Bahwa P4P dalam putusannya yang telah sependapat dengan PutusanP4D DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang padahalaman 6 alinea terakhir adalah tidak benar karena pada dasarnya SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKIJakarta No.789/2003 tanggal 22 April 2003 tidak didasarkan oleh danfakta karena hanya mendengar keterangan sepihak dari pada Pekerja danjuga tentang waktu lembur dalam surat keputusan tersebut hanyaberdasarkan pada keterangan sepihak dari
Sumianto) sebesar Rp.5.461.871,50 (limajuta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujunh puluh saturupiah lima puluh sen) karena pertimbangan dari Pegawai Perantara SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara hanya berdasarkanketerangan sepihak dari Pekerja tanpa didukung oleh bukti yang jelas danmeyakinkan sehingga adil dan berdasar pembayaran kekurangan upahlembur terhadap Pekerja yaitu Sdr.
39 — 10
Bahwa Pemohon mempunyai paspor Nomor : A 3974768 yangtertulis dan terbaca HARLIYAH, lahir pada tanggal 27 April 1974,yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singapura yang pembuatanpaspor Pemohon tersebut melalui biro jasa tenaga kerja padatahun 2015 ;4.
Bahwa Pemohon dahulu menyerahkan pengurusan pembuatanpaspor melalui biro jasa tenaga kerja dan pembuatan paspor olehbiro jasa tersebut data Pemohon berupa nama Pemohon ditulistidak lengkap, seperti yang tersebut dalam angka 3 diatas,dikarenakan Pemohon waktu itu belum memahami aturan hukumyang berlaku ;5.
.006 RW.001 Kecamatan Ungaran Timur, KabupatenSemarang, dan Pemohon bekerja di Singapura sejak 10 tahun lalu ;Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 30/Pdt.P/2016/PN UnrBahwa Pemohon bernama Suharliyah sesuai dengan KTP, KK, danAkta Kelahiran namun identitas Pemohon didalam Paspor tidak sesuaiyakni ada kekurangan sehingga tertulis Harliyah ;Bahwa nama Pemohon didalam Paspor tertulis tidak sesuai denganKTP, KK, dan Akta Kelahiran karena saat pembuatan paspor diSingapura tersebut Pemohon melalui Biro Jasa Tenaga
pernah menikahserta tinggal di Kelurahan Kalirejo RT.006 RW.001 KecamatanUngaran Timur, Kabupaten Semarang, dan selama ini Pemohonbekerja di Singapura sejak 10 tahun lalu ;Bahwa dari cerita Pemohon nama Pemohon di dalam Paspornya saatperpanjangan paspor tidak sesuai dengan nama Pemohon adakekurangan sehingga hanya tertulis Harliyah ;Bahwa nama Pemohon didalam Paspor tertulis tidak sesuai denganKTP, KK, dan Akta Kelahiran karena saat pembuatan paspor diSingapura tersebut Pemohon melalui Biro Jasa Tenaga
A3974768 Jenis/Type P atas nama HARLIYAH Reg.No. 1A135P5525MRU yang diterbitkanoleh KBRI Singapura berlaku s/d tanggal 22 Maret 2018 nama Pemohon tertulisdan terbaca HARLIYAH, nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon yangtertulis dan terbaca SUHARLIYAH sebagaimana dalam KTP, KK dan AktaKelahiran, hal tersebut terjadi karena pada saat kepengurusan Paspor di KBRISingapura pada tahun 2015 Pemohon menyerahkan kepengurusan pasportersebut pada Biro Jasa Tenaga Kerja dikarenakan Pemohon saat itu belummemahami
SURYA ERLANGGA
Tergugat:
PT. POS INDONESIA
56 — 11
Bahwa Penggugat merupakan Karyawan dari Tergugat dengan NIPPOS974466270, Penggugat mulai bekerja di tempat Tergugat sejak Tahun 1999pertama kali sebagai tenaga PHL, kemudian menjadi tenaga Outsourching,kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015 dipindah tugaskan di Kantor PosJakarta Pusat (Unit Pos Kurir Jakarta 10600) sebagai Petugas PosKurir/LCC, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT POS INDONESIA(PERSERO), Nomor : SK 1549/YAN SDM/0516, Lampiran 1 (satu) berkas,Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan
Penggugat sebelum dipindahkan di Pos Kurir,adalah sebagai Pengantar Wilayah Kelurahan Cakung Barat 13910.Dikarenakan kondisi pada waktu itu over load, sementara tenaga pengantarbelum ada penambahan, maka Penggugat ditugaskan oleh Tergugat untukmelakukan antaran di wilayah lainnya, yaitu : Pulogadung 13920, Jatinegara13930 dan Kelurahan Ujung Menteng 13960, tanpa adanyapembelajaran/pembekalan (training) terlebih dahulu dari Tergugat;4.
Bahwa karena keterbatasan tenaga dan penguasaan wilayah antaran, makaPenggugat menunda kiriman pada hari itu (d/simpan di rak meja sortir) untukdiantar Penggugat keesokan harinya, karena kebetulan waktu itu bertepatanhari Sabtu, sehingga banyak perkantoran/perusahaan yang tutup dankebetulan kondisi fisik Penggugat pada waktu itu. sedang tidak5.
Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2016, agar dapatdiselesaikan menurut peraturan hukum tentang ketenagakerjaan yang berlaku;Bahwa kemudian Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Utara, telah mengeluarkan Surat Anjuran, Nomor : 1746/1.831, tertanggal 17 April 2017, yang isinya berbunyi :e Agar Pengusaha PT.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan Surat Anjuran, Nomor :1746/1.831, tertanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Mediator padaSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara;8.
35 — 3
Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang untuk dilakukan mdiasi antara para penggugat dengan Tergugat.Bahwa Mediasi telah dilakukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang dan mediasi tersebut tidak berhasil (tidak mencapaikesepakatan/gagal)Bahwa atas Mediasi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang telah mngeluarkan surat No. 560/820/DTKTR/2012 tanggal 2 April 2012dengan No. 560/1861/DTKTR/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang menjelaskan
PERKEBUNANBahwa keputusan Bersama 2 Meneteri (Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja)tersebut dalam Bab XX Ketentuan Penutup pasal 22 Ayat 1 disebut : Peraturan Pensiundan Santunan Hari Tua Karyawan Bulanan dan Harian Tetap PT.
Bahwa sesuai dengan surat kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten deli serdangtertanggal 2 April 2012 Nomor:560/820/DTKTR/2012 perihal penjelasan yang ditujukankepada Poltak Galingging,SH (kuasa hukum penggugat I s/d 86) telah menjelaskan bahwapembayaran hak pensiun penggugat I s/d 86 tidak termasuk kopetensi (wewenang dinastenaga kerja dan transmigrasi kabupaten deli serdang/pegawai mediator hubungan industrialdeli serdang, dengan demikian telah terbukti bahwa Dinas tenaga kerja dan
Jamsostek, hal ini sesuai dengan SKB 2 (dua)menteri (menteri pertanian dan menteri tenaga kerja) yaitu sebagai berikut:Nomor: 640/KPTS/HK.030/11/90 tanggal 14 Nopember 1990Nomor: KEP595/MEN/90 3.
Saksi Ahmad Hari Soeharto SH; Bahwa yang menjadi dasar Perusahaan (Tergugat) membayar gaji pensiunankaryawan PTPN II adalah sesuai dengan SK 2 menteri yaitu Menteri Pertanian dan56Menteri Tenaga Kerja Nomor: 840/KPTS/HK.030/11/90, No.
117 — 85
SHUN SHENG DA tanggal 05 Juli 2010;3. 1 (satu) lembar (Asli) Keputusan Kementrian tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep 45818/Men/B/IMTA/2012 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) PT. SHUN SHENG Da atas nama HONG ZUOHU;4. 1 (satu) lembar (asli) tentang surat keterangan Domisili Perusahaan PT. SHUN SHENG DA An. Sdr. YANG YONG QIANG;5. 1 (satu) lembar (fotocopy) surat Nomor : 503/1101/Ek-bang tentang surat keterangan Domisili Perusahaan PT. SHUN SHENG Da An.
SHUN SHENG DA tanggal 25 Mei 2010 Nomor 34;11. 1 (Satu) rangkap (Fotocopy) surat keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep. 085/PPTK/PPTKA/R-IMTA/III/2013 tentang ijin mempekerjakan Tenaga Kerja asing pada PT. SHUN SHENG DA;12. 1 (Satu) lembar (Asli) surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas PT.
terdakwa tidak ada memiliki izinketenagakerjaan sebagai tenaga kerja asing.Bahwa saksi menerangkan untuk izin tenaga kerja asing yang berkerja diwilayah Kota Singkawang izinnya bisa dikeluarkan oleh Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Singkawang atau Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalbar.Bahwa syaratsyarat yang diperlukan untuk bekerja sebagai tenaga kerja asingdi wilayah RI adalah harus adanya rekomendasi dari perusahaan tempat27bekerja/sponsor, dan melengkapi kelengkapan
tenaga kerja asing harusada RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
SHUN SHENG DA tanggal 25 Mei 2010Nomor 34;12.1 ( Satu ) rangkap ( Fotocopy ) surat keputusan Direktur Jendral PembinaanPenempatan Tenaga Kerja No. Kep. 085 / PPTK / PPTKA/ RIMTA / Ill / 2013tentang ijin mempekerjakan Tenaga Kerja asing pada PT.
SHUN SHENG DA tanggal 25 Mei 2010Nomor 34;11.1 ( Satu ) rangkap ( Fotocopy ) surat keputusan Direktur Jendral PembinaanPenempatan Tenaga Kerja No. Kep. 085 / PPTK / PPTKA/ RIMTA / Ill / 2013tentang ijin mempekerjakan Tenaga Kerja asing pada PT.
SHUN SHENG DA tanggal 25 Mei 2010Nomor 34;11.1 (Satu ) rangkap ( Fotocopy ) surat keputusan Direktur Jendral PembinaanPenempatan Tenaga Kerja No. Kep. 085 / PPTK / PPTKA/ RIMTA / Ill / 2013tentang ijin mempekerjakan Tenaga Kerja asing pada PT.
15 — 1
DeniPunama Putra alais Kendil pergi ke Gudang di jalan Pulau Nias Selatan KIM 4Desa Sinar Gunung Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanyadi belakang gudang tersebut terdakwa bersama saksi Deni Purnama Putra aliasKendil memarkirka sepeda motor Yamaha Mio J warna Hijau lalu selanjutnya saksiDeni Purnama Putra alias Kendil dengan cara memanjat pagar gudang setinggi 3(tiga) meter masuk ke dalam lokasi gudang tersebut, setelah itu saksi DeniPurnama Putra memanjat salah satu tiang lampu tenaga
Mitra PerkasaJaya lalu terdakwa memanjat salah satu tiang lampu tenaga surya yangtingginya 5 meter yang berada di dalam gudang hingga dibagian palingatas tiang lampu Terdakwa bersama Deny Purnama Putra als Kendilmenarik 2 buah baterai kering merk Luminos warna hitam 12 V. 100 danmenyerahkan hasil curian tersebut kepada terdakwa RUSLAN Als LANyang menunggu di luar pagar;Bahwa, akibat dari perobuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalamikerugian sekitar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);Halaman
Mitra PerkasaJaya lalu terdakwa memanjat salah satu tiang lampu tenaga surya yangtingginya 5 meter yang berada di dalam gudang hingga dibagian palingatas tiang lampu Terdakwa bersama Deny Purnama Putra als Kendilmenarik 2 buah baterai kering merk Luminos warna hitam 12 V. 100 danmenyerahkan hasil curian tersebut kepada terdakwa RUSLAN Als LANyang menunggu di luar pagar;Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi koroban mengalamikerugian sekitar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);Bahwa saksi
MitraPerkasa Jaya lalu terdakwa memanjat salah satu tiang lampu tenaga surya yangtingginya 5 meter yang berada di dalam gudang hingga dibagian paling atas tianglampu Terdakwa bersama Deny Purnama Putra als Kendil menarik 2 buah bateraikering merk Luminos warna hitam 12 V. 100 dan menyerahkan hasil curiantersebut kepada terdakwa yang menunggu di luar pagar;Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut PT, Mitra Perkasa Jayamengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), adapun maksuddan
87 — 11
Pupuk Sriwidjaja untukmengikuti lelang Pekerjaan Jasa sewa gudang, pengelolaan gudang (stakeholder) dan tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pupuk/barang di GudangLini Il PT.
Pupuk Sriwidjaja, beliau menyatakan bahwa PerusahaanPenggugat tidak bisa melanjutkan proses Pelelangan jasa Sewa GudangHalaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tjk10.11.Pengelolaan Gudang dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) PT.
Sutardi yang mengaku Panitia Lelang Pekerjaan Jasa sewagudang, pengelolaan gudang (stake holder) dan tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM) Pupuk/barang di Gudang Lini Il PT.
Bahwa proses lelang Jasa Sewa Gudang, Pengelolalan Gudang (StockHolder) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pupuk/Barang di GudangHalaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN TjkLini WOOO PT.
Bahwa benar, Tergugat melakukan tender/lelang pengadaanJasa Sewa Gudang, Pengelolaan Gudang, Tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM) di Gudang Lini IVlll Lampung. Namun pelaksanaan tender tersebutdilakukan dengan Metode Pemilihan Langsung. Departemen PengadaanJasa mengirimkan undangan kepada Vendorvendor yang telah terdaftardalam Daftar Usulan Rekanan (DUR).
65 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat tidak dapat menerima ataumenolak anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBogor ;6.
Bahwa Perusahaan Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidanggarment yang memperkerjakan 1805 orang tenaga kerja ;3. Bahwa dalam Perusahaan Penggugat telah berdiri 2 (dua) Serikat Pekerjayaitu, PSP Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Buruh Gaimen Tekstildan Sepatu (SBGTS) ;4.
Bahwa dengan tidak adanya Nota Pemeriksaan/Teguran dari PegawaiPengawas Dinas Tenaga Kerja Kab.Bogor/sebagaimana dimaksudoleh majelis bukan berarti tidak ada/tidak terjadi pelanggaran di pabrikmilik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ;1.2.
Seharusnya Maajelismemahami bahwa Dinas Tenaga Kerja yang ada di Indonesiacenderung menutupi kesalahan/pelanggaranpelanggaran yangdilakukan oleh Pengusaha sehingga sulit bagi buruh untukmendapatkan hakhaknya dan mewujudkan kondisi kerja yang aman,nyaman dan bermartabat ;2.
Hal mana terpaksadilakukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat mengingatlangkah dan upayaupaya secara persuasif melalui dialogdialog yangkonstruktif, tidak mendapat tanggapan positif dari Termohon kasasi, makapara Pemohon Kasasi selaku Pimpinan Serikat Buruh Garmen Tekstil danSepatuGabungan serikat Buruh Independen PT Busana Prima Global tidakdatang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor guna meminta kepadapihak Dinas Tenaga Kerja Kab.
253 — 88
rumah tetapi korbananak KAROLINA SIGALINGGING dan saksi anak PETRA ROTUASIGALINGGING tidak mau, kemudian anak menarik tubuh saksi anak PETRAROTUA SIGALINGGING ke dalam rumah akan tetapi saksi anak PETRAROTUA SIGALINGGING tetap tidak mau sambil menjatuhkan badannyasehingga anak sulit menariknya yang memicu emosi anak, kKemudian Anakmenarik paksa tangan saksi anak PETRA ROTUA SIGALINGGING sampai keruang tamu, kKemudian anak membenturkan kepala saksi anak PETRA ROTUASIGALINGGING dengan menggunakan tenaga
MEI (orang tua anak) datang dan melihat kondisikorban anak KAROLINA BR SIGALINGGING yang sudah dalam keadaan tidaksadarkan diri, selanjutnya saksi RENTY BR LUMBANTORUAN Alias OP MEImenyuruh GABRIEL untuk menjemput saksi YESI CRISTINA BUTAR BUTAR(tenaga medis) dan oleh saksi YESI CRISTINA BR BUTAR BUTAR datang kerumah saksi RENTY BR LUMBANTORUAN Alias OP.
Mei (orang tua anak) datang danmelihat kondisi koroban anak Karolina Br Sigalingging yang sudah dalamHalaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2019/PN Simkeadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi Renty Br Lumbantoruan Alias OpMei menyuruh saksi Gabriel untuk menjemput tenaga medis (bidan desa) danoleh saksi Yesi Cristina Br Butar Butar datang ke rumah saksi Renty BrLumbantoruan Alias Op.
Mei menyuruh Gabriel untuk menjemput saksi Yesi Cristina Butar Butar(tenaga medis) dan oleh saksi Yesi Cristina Br Butar Butar datang ke rumahsaksi Renty Br Lumbantoruan alias Op.
Mei (orang tua anak) datang danmelihat kondisi korban anak Karolina Br Sigalingging yang sudah dalamkeadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi Renty Br Lumbantoruan aliasOp Mei menyuruh Gabriel untuk menjemput saksi Yesi Cristina Butar Butar(tenaga medis) dan oleh saksi Yesi Cristina Br Butar Butar datang ke rumahsaksi Renty Br Lumbantoruan alias Op.
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halhal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama;Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 87 ayat (1) jo UndangUndang No. 3 Tahun 1992 tentangJaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 17 dan UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) jo UndangUndang No. 3 Tahun 1992tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 12, para Penggugat sebagai ahliwaris dari alm. Drs.
Syarif Manullang juga berhak untuk memperoleh jaminankematian dengan besaran sesuai dengan yang diatur dalam PeraturanPemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program JaminanSosial Tenaga Kerja Pasal 22 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu sebesar:a. Santunan Kematian: Ro10.000.000, Rp 10.000.000.b.
Biaya Pemakaman: Rp2.000.000, = Rp 2.000.000,JumlahRp 16.800.000,(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 ayat (1):"Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatandan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemenperusahaan";UndangUndang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 17:"Pengusaha dan tenaga kerja wajiob ikut serta dalam program jaminansosial tenaga kerja";UndangUndang No. 13
No. 720 K/Pdt.Sus/2010jaminan sosial tenaga kerja";UndangUndang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal12:"(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja,keluarganya berhak atas jaminan kematian;(2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:a. biaya pemakaman ;b. santunan berupa uang";Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima AtasPeraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Sosial Tenaga
Halini menunjukkan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan jiwadari peraturan perundangundangan di bidang Jaminan Sosial TenagaKerja (Jamsostek) karena pada dasarnya setiap perusahaan (sesuaidengan pengertian Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 3 Tahun 1992)wajiod untuk memberikan Jamsostek kepada setiap tenaga kerja yangdipekerjakan oleh perusahaan.
79 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
(bukti T2);3 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat,Nomor 1303/1.8353, hal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 31Juli 2013 (bukti T3);3.
Bahwa bukti ini merupakan balasan dari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat atas laporan (bukti T2) paraPekerja PT Kimia Farma Diagnostik diantaranya termasuk Para PemohonKasasi, Yusuf Cahyono, Dwi Oktavia (sebagai koordinator Teknis cabangDuren Sawit), dan M. Kambali (sebagai PJ koordinator teknis cabangKebayoran Lama);5.2.
Bahwa 11 (sebelas) pekerja PT Kimia Farma Diagnostik yang berselisihdengan Penggugat termasuk di dalamnya Para Pemohon Kasasi, YusufCahyono, M.Kambali dan Dwi Oktavia;6 Bukti T4: Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 108/ANJ/D/XI/13 tertanggal 25 November 2013;Hal. 17 dari 31 hal.Put.Nomor 14 K/Pdt.SusPHI/20156.1.
Kimia Farma Diagnostik merupakan perusahaan yangberbeda;Bukti T43: Nota Pemeriksaan Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor B.278/PPKNKJ/V/2014;Bahwa bukti ini dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang merupakanpihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknyapelanggaran hakhak pekerja/ buruh yang dalam hal ini membuktikanperselisihan mutasi
kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas,obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;2 Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja padajabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dankemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, danperlindungan hukum;Bahwa lebih dari itu, mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada ParaPemohon Kasasi jelasjelas terbukti bertentangan dengan peraturan perundangundangan karena:Hal.
12 — 0
Menurut Hukum ;Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datangmenghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa para Pemohon baik sendirisendiri atau bersamasama untuk menguatkan dalilpermohonannya telah mengajukan alatalat bukti berupa :a Fotocopy KTP Pemohon I Nomor : 3206012005210001 tanggal 24 Juni 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga
Kerja Kabupaten;b ~Fotocopy KTP Pemohon II Nomor : 3206014101370002 tanggal 5 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Garutc Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3206012302085249 tanggal 6 Desember 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Garutd Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/DN/V/1999Tanggal 29 Mei 1999yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Garute Fotocopy
Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA.Grt. dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa paraPemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonan tersebut tanpa ada perubahan ataupuntambahan;Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa para Pemohon mengatakan telah siapdengan alatalat bukti baik surat maupun saksinya;Terlebih dahulu kuasa para Pemohon menyerahkan alat bukti tertulis berupa :f Fotocopy KTP Pemohon I Nomor : 3206012005210001 tanggal 24 Juni 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga
Kerja Kabupaten;g Fotocopy KTP Pemohon II Nomor : 3206014101370002 tanggal 5 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten GaruthFotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3206012302085249 tanggal 6 Desember 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Garuti Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/DN/V/1999Tanggal 29 Mei 1999yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Garutj.