No.116/Pdt.G/2019/PA.TPIyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Tanjungpinag, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor116/Pdt.G/2019/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalamsidang;Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatanPenggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugatdan menambahkan

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapiPenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

kembai dengan Tergugat dalamrangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahanpertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Pengujian arus produksi dilakukan untukmendapatkan jumlah produksi suatu barang yang dihasilkanWajib Pajak dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukungpengujian kebenaran penghasilan bruto/penghasilan luar usahayang dilaporkan Wajib Pajak secara akrual (accrual basis);Bahwa pengujian dengan arus produksi juga lazim digunakandalam dunia audit/pemeriksaan, baik oleh akuntan publik(tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP)maupun akuntan pemerintah (tercantum dalam StandarPemeriksaan

Keuangan Negara/SPKN);Berdasarkan penelitian terhadap perhitungan koreksipenghasilan luar usaha dengan menggunakan arus produksiyang dilakukan Pemeriksa, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa pendekatan arusproduksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai denganketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dilinat dari aspek kelaziman, teknik ini juga lazim digunakandalam audit secara umum, baik oleh akuntan publik

dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put47153/PP/M.III/15/2013 yang berdasarkanequalisasi dengan penghasilan luar usaha pada PPh Badan sebesarRp4.641.142.755,00 yang koreksi tidak dapat dipertahankan, namunHalaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 690/B/PK/PJK/2017koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding yangmendalilkan melalui pengujian bahwa penghasilan luar usaha denganmenggunakan arus produksi merupakan kelaziman dalam dunia audit/pemeriksaan baik menurut Standar Profesional Akuntan Publik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik danPenyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan PertanahanNasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyelahgunakankewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung danHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT PBRayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugianmasyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNBP maupunbiaya transportasi, akomodasi dan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik danPenyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan PertanahanNasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyelahgunakankewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung danayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugianmasyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNBP maupunbiaya transportasi, akomodasi dan konsumsi.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maka Tergugat mengeluarkan objeksengketa Nomor HK.02.04DC/209 tanggal 03 Mei 2012 adalah dalamrangka pelayanan publik kepada umum selaku institusi sebagaiinformasi kedinasan berupa pemberitahuan sebagai pelaksanaanAdministrasi Direktorat Jenderal kepada pihak lain di luar KementerianPekerjaan Umum (Penggugat) atas surat yang dikirimkan pihak luarHalaman 20 dari 47 halaman.

Oleh karenanya sebagai layanan publik Tergugatmempunyai kewenangan untuk menjawab suratsurat yang masuk ;b.

Majelis Hakim yang mulia, bahwa dalam institusi Tergugat adaperbedaan antara surat keputusan yang bersifat final dengan suratkedinasan yang merupakan korespondensi sebagai layanan publik atasketerobukaan informasi mengacu pada Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Pekerjaan Umum ;Bahwa isi dari objek sengketa yang dikirim Tergugat kepada Penggugatmerupakan penjelasan dari Tergugat kepada Penggugat atas keinginanPenggugat untuk melakukan transaksi

Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa adalahtindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan padahukum publik khususnya Pasal 539 huruf e Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang PedomanTata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum ;Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/20131.4. Bersifat konkrit yaitu berkaitan dengan surat permohonan yangdikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 23Januari 2012 dan tanggal 12 April 2012 ;1.5.

Bahwa dengan adanya hubungan hukum sebagaimana telahdikemukakan diatas maka Objek Sengketa bukanlah sebuah suratmenyurat atau korespondensi biasa yang bersifat umum darisesorang atau badan hukum perdata kepada Pejabat Publik atausebaliknya dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menanyakandan/atau menjawab halhal yang bersifat umum sebagaimana yangdidalilkan oleh Termohon Kasasi, melainkan Objek Sengketaadalah sebuah Jawaban/Keputusan Termohon Kasasi terhadappermintaan atau tuntutan dari Pemohon Kasasi

Polres Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa Sumarno bin Kasan Bukhari selaku BendaharaPrimkoppol Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai AktaPerubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihatpada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas PrimkoppolPolres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Juli 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr.

lPolres Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa Sumarno bin Kasan Bukhari selaku BendaharaPrimkoppol Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai AktaPerubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihatpada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas PrimkoppolPolres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Juli 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr.

,AK., Ahli mewakili Kantor Akuntan Publik Dr.

Sidiq (PNS DinasPerindakop dan ESDM Kabupaten Aceh Tengah bidang Koperasi),untuk mengaudit laporan kKeuangan sebuah koperasi, Tim Auditdibentuk oleh Pengurus Koperasi dan tidak bisa diintervensi olehpihak luar;Bahwa dalam permasalahan koperasi Primkoppol Polres AcehTengah ini telah jelas dan terang bahwa Akuntan Publik Dr.Abubakar Kasan Banda Aceh sebagai Tim Audit Independen yangdiminta oleh Polres Aceh Tengah dan adanya arahan dari POLDAdan bukan diminta oleh Pengurus Koperasi Primkoppol Polres

No. 683 K/Pid/2015Penentut Umum dan dalam perkara ini Penuntut Umum telahberlaku tidak objektif terhadap Terdakwa;Bahwa Akuntan Publik Dr.

gedung DPRD Soe saat itu saksi sedang menyampaikanpengaduan kepada anggota dewan jika suami saksi hilang, dan saat itusaksi sedang diwawancara terkait dengan kehilangan suami saksi sambilsaksi memegang selembar kertas yang bertuliskan daftar pencarianorang hilang, saat itu yang mengambil gambar saksi adalah wartawanyang tidak saksi kenal:; Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena saksi masih sakithati sebab postingan tersebut membuat nama saksi tercemar karenadiketahui oleh orang banyak (publik

Banyak orangyang dimaksud adalah orang yang sudah menjalin pertemanan denganakun yang memposting status tersebut; Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semuaperbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melaluiSistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.; Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada abhli, ahimengenal dan mengetahui semua barang bukti tersebut kecuali barangbukti

;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronikmemberikan definisi membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lainselain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau publik.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesadalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikanmelalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan juga dengan keterangan saksisaksi, ahliahli, dan Terdakwa,maka perbuatan Terdakwa yang telah memposting katakata atau kalimat yangbertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban IdalinaMaria Tavares di dalam akun facebook Terdakwa maka Terdakwa telahmembuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang dapatdiketahui pihak lain atau publik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik.

Bahwa dalam putusan judex facti belum mencerminkan rasakeadilan.Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menjadisorotan publik/masyarakat sehingga sudah seharusnya apabilaputusan yang dijatuhnkan adalah yang memberikan rasa keadilan bagimasyarakat pencari keadilan karena Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun sehingga apabila diputuskan oleh Majelis Hakim hanyadipidana penjara selama 4 (empat) tahun maka hal ini adalah belummemberikan

Hal ini berhubungan dengan bahwa korupsi adalahkejahatan krah putih yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya mengemban amanah mensejahterakan masyarakat, akan tetapiHal. 20 dari 43 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2012mecederai kepercayaan masyarakat dengan memperkaya diri, oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Bahwa menurut Indroharto, adanya unsur hukum publik dalam kontrakpemerintah menempatkan pemerintah dalam dua peran. Di satu sisi,sebagai kontraktan pemerintah berkedudukan seperti subyek hukumprivat, di sisi yang lain, dalam kedudukan sebagai badan hukumpublik, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik. Lebih lanjutdikatakan bahwa: Tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usahanegara mewakili pemerintah dalam suatu hubungankontraktualmerupakan tindakan keperdataan.

Bahwa hal yang sama pula dikemukakan oleh Philipus Hadjon bahwatindakan pemerintah yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUNdapat dilakukan dalam dua macam peranan (double roles), yakniselaku pelaku hukum publik (public actor) dan pelaku hukumkeperdataan (civil actor). Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagaikontraktan masuk dalam kategori perobuatan hukum privat. Hubunganhukum yang terbentuk merupakan hubungan hukum dalam lapanganperdata.

Sekalipun dalam jenis kontrak ini terdapat pemerintah sebagaikontraktan dan berlaku syaratsyarat khusus hukum publik dalampembentukannnya, tetapi watak hubungan hukumnya adalah murniperdata. Keabsahan kontrak yang dibentuk diukur juga melalui pasal1320 BW sebagai aturan umum yang menentukan keabsahan bagisemua jenis kontrak.

Ketentuan Tentang LaranganPasal 32 ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakatau melawan hukum dengan cara apapun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatuInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik oranglain atau publik ;Putusan Nomor 1957/Pid.Sus/2019/PN Sby. Halaman 27b.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik oranglain atau publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,(dua miliar rupiah), yang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut :> Subyek : Setiap OrangKesalahan : Dengan Sengaja>> Melawan Hukum : tanpa hak atau melawan hukum>Perbuatan : Mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak,menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan> Obyek : suatu.

Sistem elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materidigital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara downloadmelalui portal / situs, pengiriman lewat email atau melaluiaplikasi lain ke perangkat pengguna ;Bahwa peraturan yang mengatur tentang larangan untuk denganCara apapun dengan cara apapun mengubah, menambah,mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik milik orang lain atau publik yaitu

Ketentuan Tentang LaranganPasal 32 ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakatau melawan hukum dengan cara apapun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatuInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik oranglain atau publik ;b.

Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik orang lain atau publik, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyakRp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ;Bahwa peraturan yang mengatur tentang larangan untuk melakukanperbuatan dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hokumdengan cara apapun memindahkan atau mentransfer InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronikorang lain yang tidak berhak yaitu pads UndangUndang

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tidak ditemui satupun poin yangmencantumkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut,yang ada hanyalah penunjukan sebagai Direksi Perum PerikananIndonesia dan Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Mei2016 tentang Analis Kewajaran, oleh karenanya penentuan tarif sewatersebut tidak dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013sebagai peraturan yang mengatur tentang

Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai ManagingPartner KJPP telah dibawah sumpah, dalam persidangan antara lainmenerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tanggal 2 juni 2014.dengan itu seperti Nilai Sewa Pasar, maka acuan wajarnya adalah sesuaidengan pasar, dengan fakta lain pasarlah yang menentukan besaran nilaitersebut.

melakukananalisa Kewajaran bahwa dalam prakteknya pada setiap penilaian,Penilai Publik hanya akan meminta didampingi oleh pihak Pemberi Tugaskarena dengan Pemberi Tugaslah Perjanjian Kerjasama Penilaianditandatangani dan hasil penilaian umumnya merupakan rahasia bagiPemberi Tugas, selain itu Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) jugamelarang Penilai bertindak untuk dua atau lebih para pihak padapenugasan dengan tujuan yang sama.e Ahli menerangkan bagaimana prosedur Nilai Kewajaran terhadap assetyang

KEP/MEN/2007 tanggal06 Nopember 2007 dan didasarkan pula pada Keterangan Ahli KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) serta Anggota Komite USP MAPPI, Ir.Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai Managing Partner KJPP telah dibawahsumpah, dalam persidangan antara lain menerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu.

Sedangkan penilai padahakekatnya hanya merumuskannya sesuai dengan ilmu penilaian,sehingga dasar nilai yang digunakan akan wajar/adil bagi kedua belahpihak yang berkepentingan, karena pasarlah yang menentukan Nilaibukan pihakpihak yang berkepentingan.Ahli menerangkan pedoman yang harus diperhatikan bahwa yangmenjadi pedoman yang harus diperhatikan adalah Standar PenilaianIndonesia (SPI).Ahli menerangkan mengapa Penilai Publik tidak melibatkan danmengikutsertakan Para Penyewa atau Pengusaha dalam

Terdakwa tidak memberitahukan Kepada Credit Operation yangmemiliki tugas untuk melakukan Verifikasi secara langsung ataumelakukan Review Terhadap Audit yang dilakukan oleh pihak ketiga (Akuntan Publik ) ;3.

TABC ;Bahwa prosedur yang saksi lakukan selaku Akuntan Publik dalammengaudit laporan keuangan PT. Tirta Amarta Bottling Company(TABC) adalah : Pertama Tim Audit mendapatkan laporan keuangan dari PT.

ACHMAD ARIAWAN, MAPPi (Cert) dariKantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.107 Tanggal 13 April 2015yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD ARIAWAN, MAPPi (Cert) dariKantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.106 Tanggal 13 April 2015yang ditandatangani oleh Ir.

Tirta Amarta Bottling Company dariKantor Akuntan Publik DR. LA MIDJAN & Rekan;3) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen yang BerakhirTanggal 31 Desember 2008 No : 20/PEM/KAP/Sk/III/2009Tanggal 2 MAret 2009 Kepada PT. Tirta Amarta Bottling Companydari Kantor Akuntan Publik DR.

ACHMAD ARIAWAN, MAPPi(Cert) dari Kantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;Halaman 327 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg272) 1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.107 Tanggal 13 April2015 yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD ARIAWAN, MAPPi(Cert) dari Kantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;273) 1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT.

MSi yang telahmemiliki jabatan terkait bidang tersebut yaitu pernah menjabat sebagaiKepala Seksi Perizinan Informatika, Komunikasi dan Telekomunikasi padaDinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Kampar, Kepala SeksiKomunikasi Bagian Humas Setda Kabupaten Kampar dan Kepala SeksiLayanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sertamemiliki pengalaman Diklat Teknis yang berkaitan dengan Tupoksi jabatantersebut diantaranya pernah mengikuti Diklat Nasional Multimedia, DiklatHalaman 23

Pelaksanaan pelayanan manajemen data informatika egovernmentdan integrasi layanan publik dan kepentintahan daerah;d. Pelayanan pelaksanaan audit TIK;e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidanginfrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan aplikasiserta keamanan informasi dan komunikasi;18.

Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaanseluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahandan pembangunan;(2). Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikanpelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;(3).

Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;e. Pasal 16Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesualdengan kompetensi yang dibutuhkan;f. Pasal 17Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensiyang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, danPasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah;g.

profesional,memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersihdari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; angka4Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagaiPegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untukmenduduki j abatan pemerintahan; angka 9Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalahsekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan denganpelayanan publik

Menyatakan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik " dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik";

2.

olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. 1 Menyatakan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan TransaksiElektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengancara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukanHalaman 1 dari 39 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN MIgtransmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikansuatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik oranglain atau publik

Ciriciri sebuah situs Internet umumnya dapatdiakses publik secara bebas. Sebuah halaman web merupakanberkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain text) yangdiatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi.instruksi berbasis HTML atau XHTML, kadangkadang pula disisipidengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut kemudianditerjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan sepertilayaknya sebuah halaman pada monitor computer.

saksi penangkap),Keterangan Ahli (Ahli ITE Aulia Bahar Pernama dan Ahli Hukum Pidana Dr.Jusup Jacobus Setyabudhi) serta keterangan terdakwa, serta alat bukti suratdan barang bukti yang dihadirkan telah ada persesuaian keterangan (petunjuk),bahwa terdakwa telah menggunakan nomor kredit Seseorang unutk denganCara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasielektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik

tindak pidana Informasi danTransaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawanhukummengakses komputer dan atau Sistem Elektronik dengan caraapapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atauDokumen Elektronik dan atau sengan cara sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah,mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan atauDokumen Elektronik milik orang lain atau publik

tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronikdengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukummengakseskomputer dan atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengantujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atau DokumenElektronik dan atau sengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan atau DokumenElektronik milik orang lain atau publik

Penanganan Kategori Il ;1)Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)Pusat dan Daerahmelakukan inventarisasi data tenaga honorer danmenyampaikan hasilnya kepada Kementerian PANRBdengan tembusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;BKN melakukan pengolahan data dan verifikasi danvalidasi atas data tenaga honorer ;PPK melakukan pengumuman / uji publik atas data tenagahonorer yang akan mengikuti seleksi ujian tertulis ;Dalam rangka melaksanakan system seleksi CPNS dariTenaga Honorer Kategori Il dan Pelamar Umum yangobyektif

SMKdi Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 terdiridari 1.196 tenaga honorer ;Saksi menerangkan bahwa benar Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/81.A/Disdik/2008 tentangDaftar NamaNama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB,Pamong Belajar dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Tahun 2008 ;Saksi menerangkan benar bahwa pelaksanaan tes CPNS K IlTanggal 3 Nopember 2013 ;Saksi menerangkan bahwa Pengumuman Tanggal 9 Februari 2014 ;Saksi menerangkan bahwa uji publik

Honorer K2 pada tanggal tanggal 3 November 2013 (Vide BuktiP19) ; Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 Tergugat menerbitkan keputusanobjek sengketa , dimana nama Para Penggugat tidak ada dalam daftaratau dengan kata lain Para Penggugat dinyatakan tidak lulus (Vide BuktiP1=T15) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugatdi muka persidangan, yang bernama : Yanto Sunandar, di bawah sumpahmenerangkan bahwa sebelum pelaksanaan Tes CPNS Tahun 2013Tenaga Honorer K2 telah dilakukan uji publik

Bekasi oleh BKN dan Pemda setempat,dimana terdapat + 300 orang yang disanggah dan akhirnya tidak ikut tes.Akan tetapi Para Penggugat sendiri tidak mengajukan keberatan ataupunsanggahan pada masa uji publik tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas,Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat ternyatasejak awal sudah keberatan terhadap hasil verifikasi serta validasi ulangoleh BKN dan BPKP, yang menyatakan Para Penggugat Tidak MemenuhiKriteria (TMK) Tenaga Honorer

Kategori 1 dan otomatis menjadi TenagaHonorer Kategori 2 dan ditambah lagi Tenaga Honorer yang mengisiFormulir Asli Pendataan Tenaga Honorer Kategori 2 yaitu sebanyak 2.460orang, yang selanjutnya dituangkan dalam Pengumuman Bupati Bekasi No.800/2672/BKD/2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagaiPeserta Tes CPNS Tahun 2013, maka seharusnya Para Penggugatmengajukan keberatan ataupun sanggahan pada masa Uji publik yang telahdisediakan atau. menempuh jalur hukum yang tersedia terhadapPengumuman

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentang PengalihanBentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi PerusahaanJawatan Kereta Api/ PUKA) adalah merupakan perusahan negara yang beradadibawah Lingkungan Departemen Perhubungan, karena nya PJKA adalahmerupakan suatu instansi pemerintah, yang lekat dengan hukum publik dalamkegiatan operasional dan tehnis nya;10.Bahwa ciri ciri dari Perusahaan Jawatan antara

tanggal 17 Desember 2014Perihal permintaan agar kontrak sewa menyewadikembalikan serta diselesaikan administrasinya ;Bukti P18 : Fotocopy Surat dari Penggugat tanggal 19 Desember 2014Perihal mengenai menanggapi surat dari PT KAI tanggal17 Desember 2014 ;Bukti P19 : Fotocopy Surat bukti pembayaran pajak rumah tanggatahun 1979Bukti P20 : Fotocopy pendapat hukum tentang status tanah yangDihuni karyawan PJKA dahulu yangs ekarang menjadiPT KAI (persero) menurut perspektif hukum anggarannegara dan keuangan publik

BUMN untuk dikelolaoleh BUMN itu sendiri ada peraturannya ;Bahwa yang bertanggungjawab atas pemberian dan penggunaan asetnegara adalah badan yang diberikan kewenangan untuk menjaga danmengelola aset kekayaan negara tersebut ;Bahwa terhadap adanya perubahan peralihan perusahaan milik negara harusada peraturannya ;Bahwa terhadap aset negara yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN, sertifikatkepemilikan terhadap aset tersebut harus atas nama BUMN itu sendiri ;Bahwa yang dimaksud mengenai Badan Hukum Publik

adalah semua badanbadan yang melaksanakan untuk kepentingan publik ;Bahwa badan hukum privat pegawainya adalah PNS ;Bahwa aset negara yang sudah dimiliki oleh badan hukum atas pemberiannegara, maka aset tersebut adalah milik badan hukum itu sendiri ;Bahwa yang menentukan besarnya sewa ditentukan oleh direksi yangmengelola aset negara tersebut ;Bahwa terhadap rumah negara tidak bisa dijadikan jaminan atau penyertaanmodal bagi pengelola ataupun penghuni terhadap aset tersebut ;Bahwa terhadap PT KAI

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api / PJKA) adalah merupakan perusahannegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan,karenanya PJKA adalah merupakan suatu instansi pemerintah, yang lekatdengan hukum publik dalam kegiatan operasional dan tehnisnya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut

berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat = (2)Undang undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang undang No. 9Tahun 2004 jo Undangundang No. 51 Tahun 2009 makaTergugat mohon Eksepsi' diputus lebih dahulu sebelumkami memberikan jawaban atas Pokok Perkara;2e EKSEPSI wcecsmsacemstunacae 27)EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT45as Bahwa dalam hal Pengadaan Barang dan JasaPemerintah berlakuHukum Campuran atau dikenal dengan*Hukum Hibride makanya didalam pengadaan barang danjasa Pemerintah terdapat berbagai aspek hukum diantaraHukum Publik

itu akanmenjadi tindakan hukum yang berupa perjanjianperdata. ++ eee eeeHal tersebut adalah sesuai dengan Hoge Raad Belandadan yurisprodensi tetap Afd.R.V.State,menyatakan :beberapa kali diputuskan bahwa KeputusanKeputusan jabatan TUN dalam rangka mempersiapkankontrak kontrak/Perjanjian termasuk dan mengandung13.14.71segi segi dalam hukum perdata, hal ini sesuai' jugadengan pendapat ahli hukum (doctrine) Tata UsahaNegara, bapak Indroharto, SH, dalam bukunyaPerbuatan Hukum Pemerintah menurut Hukum Publik

Bahwa hal hal yang dikemukakan dalam bagianEksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dengan Tanggapan Tergugat IIIntervensi terhadap bagian Penolakan PermohonanPenundaan ini; Pelaksanaan Pembangunan Proyek Tidak Dapat Ditundakarena merupakan FASILITAS UMUM(PUBLIK), KepentinganNegara/Pemda dan Masyarakat Sumbawa Barat akan sangatdirugikan jika ditunda (Schorsing);De Bahwa Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) (Multy Years 3,54 %x Rp. 77.500.000.000

, ) diperuntukkan sebagaiFasilitas Umum/Publik, yaitu) Gedung Perkantoran danOlah Raga Pemda Sumbawa Barat yang akan dipergunakanoleh seluruh pegawai dan Pejabat Pemda Sumbawa Baratuntuk melakukan segala kegiatan sehari harinya dalamrangka urusan dan melayani segala kepentinagn seluruhwarga masyarakat Sumbawa Barat, oleh karena itu harussegera dan cepatdilaksanakan; 3.

pembangunanProyek tersebut bersumber dan berasal dari dana APBNdan APBD sehingga apabila pelaksanaan PembangunanProyek tersebut ditunda (Schorsing) maka kepentingan78Negara cq Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakatSumbawa Barat akan sangat dirugikan oleh karena akankehilangan kesempatan untuk memperoleh dan darianggaran APBN/APBD untuk ~~ kepentingan PembangunanProyek tersebut yang pada gilirannya akan kehilangankesempatan untuk mempunyai Sarana dan PrasaranaGedung Perkantoran dan Olah Raga/Fasilitas Umum(Publik

SollyLubis mengartikan kedudukan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 45 adalahmenempatkan warga negara mendapatkan perlakukan yang samadihadapan hukum baik hukum privat maupun hukum publik, sehinggadengan kedudukan yang setara maka warga negara dalam berhadapandengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum.

Hakim Agung RI yang memeriksaperkara a quo;Penerapan Asas Retroaktif Diperlukan Bagi Kepentingan Umum;30.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana31dikutip pada poin 36 di atas adalah pertimbangan hukum yang tidakdidasarkan pada azas ataupun dasar hukum mengapa dalam perkara a quotidak dapat diterapbkan azas retroaktif (kebelakang), sehingga tidakmencerminkan suatu putusan yang baik guna kemanfaatan masyarakat/kepentingan umum;.Bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik

Itu artinya peraturanmenteri kKeuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 yangmerupakan salah satu produk dari hukum pajak yang dapat diterapkansecara retroaktif karena dalam hukum publik mengenal asas Bilamana adaperubahan dalam peraturan perundangundangan sesudah perbuatandilakukan, maka terhadap masyarakat diterapkan ketentuan yang palingmenguntungkan.Tujuan diterapkannya asas tersebut adalah untukkepentingan masyarakat karena dalam hukum publik masyarakat adalahpihak yang paling lemah

Hal ini sesuai dengan pendapat kepala PusatStudi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, A.Tony Prasetiantono, yang dilangsir oleh Koran kompas terbitan 5 Oktober2015, yang mengatakan bahwa: situasi perekonomian global yang telahberubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintahuntuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak targetyang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak.

Bahwa, proses penilaian oleh pelaksaana pengadaan tanahpembangunan jalan tol ManadoBitung melalui KJPP sIH wiryadi &Rekan sudah diilaksanakan sesuai dengan kealian dan konpetensimengingan KJPP SKH Wiryadi & Rekan merupakan penilai resmiberdasartkan lIzin Usaha Perusahaan Jasa penilai No 595/KM.1/2009tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Mentri Keuangan RI jinpenilai Publik No 101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009 yangdikeluarkan oleh Mentri Keuangan RI dan lisensi dari kepala badanPertanahan Nasional

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaianjasa penilai atau Penilai Publik (pasal 63 Perpres no 71 Tahun 2012),dan bukan atas penetapan nilai yang sepihak dari Pihak KetuaHal 13 dari 47 Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2017/PN ArmPelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini Kepala kantor Wilayah BPNPropinsi Sulawesi Utara selaku Termohon atau dari Pihak PejabatPembuat komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado Bitungselaku Termohon Il.12.Bahwa

Penilaian Kegiatan SIHWIRYADI DAN REKAN, Pengadaan Tanah Untuk Jalan TolManadoBitung Terletak di Kabupaten Minahasa Utara, yang didalamnya terlampir Nominatif/Hasil Penilaian Ganti Kerugian dariPemohon (foto copy sesuai aslinya)1 (satu) eksemplar fotokopi Legalitas Perusahaan SIH WIRYADIDAN REKAN, yang didalamnya terlampir :e Lisensi dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahanNasional,e Surat Izin Usaha dari Kementrian Keungan,Hal 24 dari 47 Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2017/PN Arme lzin Penilai Publik

pengadaantanah untuk kepentingan umum;Bahwa, saksi Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang menjadi timpenilai dan ahli mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional;Bahwa, Saksi ahli pernah melakukan penilaian terhadap proyekkepentingan umum pada kantor Pemda yang ada di Wonogiri,Kabupaten Salatiga dan di pulau Sulawesi, saksi pernah melakukanpenilaian di propinsi Gorontalo;Bahwa, Saksi tidak pernah menilai untuk pengadaan tanah tol ManadoBitung;Bahwa, Saksi bekerja di KJPP (konsultan jasa penilai publik

telah bersertifikat dan diberi nilai yang tinggi;Bahwa, dalam menilai tanaman dalam SPI 306 yakni menggunakandaftar dari pemerintah setempat yang berupa SK dan juga bisa denganmenggunakan metode pendekatan biaya;Bahwa, Dalam UU tidak bisa ada 2 (dua) penilai untuk menilai objekyang sama dan jika ika nilai yang dikeluarkan berbeda jauh maka harusdilihat apakah kedua penilai tersebut adalah anggota MAPI(Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia) atau tidak jugak masuk dalamKJPP (Kosultan Jasa Penilai Publik

MUHAMMAD ROHANUDIN;

Saksitidak permah kenal dengan Terdakwa Muklis Rumbia, namun yang biasaberhubungan dan pelaksanaan pekerjaan dengan Panitia adalah Syahid Rusmin.Bahwa saksi menyebutkan bahwa untuk pengadaan Pemancar FM KW 5 + Antena +Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRITual. T.A. 2019.

Kepala Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha : Adrianus JohanisRahangmetan, S.Sos.Kasubsi Layanan Publik : Nicson Rahantoknam (almarhum)Kasubsi Komunikasi Publik : Jabatan KosongKasubsi Pengembangan Usaha : Petrus Somnaikubun Bahwa tupoksi saksi diatur dalam UndangUndang RI Nomor : 1 Tahun 2004Tentang PERBENDAHRAAN NEGARA, yaitu :a.

Bahwa saksi menyatakan tahu ada proyek pengadaan Pemancar FM KW 5 +Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit di Lembaga Penyiaran Publik(LPP) RRI Tual. pada TA. 2019. Bahwa saksi menyatakan nilai anggaran untuk pengadaan Pemancar FM KW 5 +Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit di Lembaga Penyiaran Publik(LPP) RRI Tual. T.A. 2019 adalah sebesar Rp. 750.000.000, (tujut ratus lima puluhjuta rupiah).

Bahwa saksi menyatakan bahwa Dana Kegiatan pengadaan Pemancar FM KW 5+ Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit di Lembaga Penyiaran Publik(LPP) RRI Tual. T.A. 2019 adalah sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah).

Bahwa saksi menyatakan bahwa untuk tahun 2019 ada SPM terkait pekerjaanPaket Pengadaan Pemancar FM KW 5 + Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1(satu) unit di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Tual. Bahwasaksi menyatakan telah membuat 4 ( empat ) kali SPM, bahwa ketiga SPM tersebut adalah dalam bentuk Termin.

Lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI atau lembaga penyiaranlokal seperti televisi atau radio milik pemerintah daerah;b. Lembaga penyiaran swasta baik menggunakan teristerial, analog, maupundigital untuk televisi dan spektrum frekuensi AM maupun FM untuk radio;c. Lembaga penyiaran komunitas baik radio maupun televisi;d.

Lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI atau lembaga penyiaranlokal seperti televisi atau radio milik pemerintah daerah;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Amt.b. Lembaga penyiaran swasta baik menggunakan teristerial, analog, maupundigital untuk televisi dan spektrum frekuensi AM maupun FM untuk radio;c. Lembaga penyiaran komunitas baik radio maupun televisi;d.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No.32 Tahun 2002 menyatakan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran,baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiarankomunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakantugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002menyatakan izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan olehnegara

Lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI atau lembaga penyiaran lokalseperti televisi atau radio milik pemerintah daerah;b. Lembaga penyiaran swasta baik menggunakan teristerial, analog, maupundigital untuk televisi dan spektrum frekuensi AM maupun FM untuk radio;c. Lembaga penyiaran komunitas baik radio maupun televisi;d. Lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupun teristerial;Lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari satelit, kabel, dan teresterial.