Unsur Dimuka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadaporang atau barangMenimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah di tempatdimana publik dapat melihatnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasanadalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yangtidak sah ;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap faktafakta berdasarkanketerangan para saksi dan terdakwa adalah sebagai berikut: Bahwa benar lokasi kejadian adalah ditempat pertunjukan kuda lumping,tempat

mana merupakan sarana publik yang dilihat dan dihadiri olehmasyarakat umum ; Bahwa Terdakwa memukul Saksi Harsoyo bin Sutrisno dengan caramenggunakan tangan kanan dan tangan kiri berulang sekitar tiga kalimengenai wajah yang kemudian diikuti oleh Sdr.

Unsur "di muka umum";Menimbag bahwa yang dimaksud dimuka urnum adalah suatutempat terbuka atau tempat dimana publik dapat melihatnya;Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaituberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa makadiperoleh kenyataan kenyataan sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 April 2008 sekitar jam22.30 WIB bertempat di lapangan sepak bola dukuh pandeandesa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telahterjadi kekerasan masal sewaktu diadakan

Teguh Asmoro.Bahwa benar lapangan sepakbola adalah merupakan tempat urnumdimana publik (masyarakat) dapat melihatnya.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.3 Unsur "bersamasama melakukan kekerasan terhadap orangatau barang";Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan artinyaadalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecilsecara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan ataudengan segala macam ~~ senjata, menyepak, menendang dansebagainya.

seluas 21.525 m2;Upaya Keberatan Sebelum Tahun 2008Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan di KPP PBB setempatTahun 2007;Materi keberatan adalah :Bahwa luas bumi di SPPT PBB Pemohon Banding, ditetapkan seluas 21.525 m2,Pemohon Banding keberatan sebab luas lahan yang Pemohon Banding manfaatkan kirakira seluas 4.585 m2;Bahwa lahan kirakira seluas 4.585 m2 adalah benarbenar tanah yang Pemohon Bandingmanfaatkan sedang sisanya adalah DANAU/SITU/ PENAMPUNGAN RESAPAN AIRuntuk kepentingan publik

Ket. 018/Dir.Pras//2007 tanggal 12 Februari 2007, ditegaskankembali dengan Surat Pernyataan, bahwa Luas Tanah yang Pemohon Banding sewa danPemohon Banding manfaatkan adalah seluas 4.585 m2;Bahwa Pemohon Banding menolak dan keberatan jika luas tanah yang dibebankan dalamSPPT PBB 2008 adalah seluas 21.525 m2;Alasan Pemohon Banding adalah:Bahwa sisa Lahan yang tidak Pemohon Banding manfaatkan adalah berupa DANAU/SITU/RESAPAN AIR untuk kepentingan publik yang ada di sekitar resapan air, dimanaresapan

Merekabaru tahu setelah diumumkan kepada publik pada tanggal 29 November 2015 ;e Bahwa kami panitia meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berisitentang keterangan keaslian ijazah tersebut;e Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa pada saat ituadalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa), Donatus Ola, dan Bernadus Bala;e Bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa pada saat ituadalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa) dengan

Mereka baru tahu setelah diumumkan secara lisan kepada publik padatanggal 29 November 2015 ;Bahwa Pada saat itu kami panitia meminta Terdakwa untuk membuat suratpernyataan yang berisi tentang keterangan keaslian ijazah tersebut;Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa padasaat itu adalah saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa), Donatus Ola, danBernadus Bala;Bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa padasaat itu adalah saudara Markus Corsini Raring

Lembata;e Bahwa pada Saat itu saksi tolak pergantian ijazah tersebut dengan ijazah SMPkarena kalau ada perubahan seperti itu maka harus diputuskan oleh semuaanggota panitia pemilihan kepala desa sebanyak 5 orang, sedangkan jadwalselanjutnya adalah pengumuman kepada publik.

Mereka baru tahu setelah diumumkan secara lisan kepada publik padatanggal 29 November 2015 ;Bahwa pada saat Terdakwa mempertahankan ijazah tersebut denganmengatakan Jjazah saya asli dan saya bayar mahal, kami panitia memintaTerdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang keterangankeaslian ijazah tersebut;Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan kepala desa padasaat itu ada tiga orang yaitu saudara Markus Corsini Raring (Terdakwa),Donatus Ola, dan Bernadus Bala;Bahwa yang

Kemudian Terdakwa meminta untuk menggantikan ijazahSMK tersebut tersebut dengan ijazah SMP miliknya, namun oleh karena pada saat itu hanyaada saksi Atawolo Dori Petrus selaku Ketua Panitia dan saksi Yohanes Sogan Atawolo selakuanggota Panitia sehingga tidak bisa mengambil keputusan, karena keputusan harus berdasarkanpertimbangan semua anggota panitia pemilihan kepala desa sebanyak 5 orang, sedangkanjadwal selanjutnya adalah pengumuman kepada publik.

TPIberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Tanjungpinag, sebanyak tiga panggilan dengan relaas Nomor485/Pdt.G/2019/PA.TPI, yang relaas panggilannya

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telahditentukan datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Termohon telah dipanggilsecara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Umum untuk sidangtanggal 8 Maret 2018, 10 April 2018, dan 9 Mei 2018 dengan cara ditempelpada papan pengumuman di Kantor Pemkab Sragen, papan pengumumanKantor Pengadilan Negeri Sragen, papan pengumuman di Kantor Desa Bener,Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen serta telah dilakukan pemanggilanmelalui Radio Publik

dan dalam perkara ketidakhadiranPemohon haruslah pihak yang berkepentingan atas harta kekayaan Termohonyang dimintakan tidak hadir;Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Relas PanggilanTermohon untuk sidang tanggal 8 Maret 2018, 10 April 2018, dan 9 Mei 2018dengan cara ditempel pada papan pengumuman di Kantor Pemkab Sragen,papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Sragen, papan pengumuman diKantor Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen serta telahdilakukan pemanggilan melalui Radio Publik

ParaAdvokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik dari LembagaBantuan Hukum (LBH) Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74,Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2015;Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Telah memperhatikan dan mengutip halhal sebagai berikut :I.

menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 11Maret 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik

dari perkara ini menurut hukum.Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugattelah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupunmengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah,meskipun menurut relaas panggilan nomor : 1990/Pdt.G/2017/PA.Pwt telahdipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui massmedia Lembaga Penyiaran Publik

Sri,tanggal 23 April 2013, dan panggilan melalui Penyiaran Publik RRI Serui tanggal 23April 2013 dan tanggal 23 Mei 2013, yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggildengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui, oleh karena itu tidakdapat di dengar keterangannya;Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhal sebagaimanatermuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Subsider :Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aequo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugattidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggail secara resmi danpatut berdasarkan relaaas panggilan Penggugat Nomor80/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 15 November 2018serta relaas panggilan Tergugat melalui Radio Publik Mimika tanggal

., Kepala BagianHukum dan Komunikasi Publik, Bagian Hukum dankomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Alr,berlamat di JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, ADAM WISNU, S.H.,M.E. SubKoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum,Bagian Hukum dan Komunikasi Publik SetditjenSumber Daya Air, berlamat di Jl.

Hum., StafSub Bagian Advokasi Hukum Bagian Hukum danKomunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Arr,berlamat di JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, MUHAMMAD YUSUF GAZALIi,S.H., Staf Sub Bagian Advokasi Hukum BagianHukum dan Komunikasi Publik Setditjen SumberDaya Air, berlamat di Jl. Pattimura No. 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, HARRYKAMAJAYA, S.H., Staf Sub Bagian AdvokasiHukum Bagian Hukum dan Komunikasi PublikSetditjen Sumber Daya Air, berlamat di JI.

Bahwa dalam lalu lintas hukum, suatu perbuatan hukum keperdataanhanya dapat dilakukan oleh Subyek hukum keperdataan yaitu MANUSIA(NATUURLIJK PERSON) dan BADAN HUKUM (RECHTS PERSON) ,yang berbeda dengan tindakan yang bersifat publik (Publik Rechtlijk).Dalam lapangan hukum publik, tindakan hukum sematamata didasarkanpada kewenangan publik yang diletakkan pada suatu badan dan/atauHalaman 13 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnjorgan pemerintahan tanpa melihat kedudukannya sebagai

Bahwa Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara selakuTERGUGAT IV adalah Pejabat Tata Usaha Negara, makaberdasarkan asas ERGA OMNES yakni sebuah asas yangmenegaskan bahwa putusan Peradilan Administrasi bersifat mengikatsecara publik tidak hanya dengan pihakpihak yang terkait langsungdengan sebuah perkara atau KTUN, maka Perkara A Quosebagaimana DalilDalil PENGGUGAT dalam Nomor 14, Halaman 6Surat Gugatan adalah sengketa administrasi yang merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan

Bahwa Gubernur Kalimantan Timur selaku TERGUGAT adalahPejabat Tata Usaha Negara, maka berdasarkan asas ERGA OMNESyakni sebuah asas yang menegaskan bahwa putusan PeradilanAdministrasi bersifat mengikat secara publik tidak hanya denganpihakpihak yang terkait langsung dengan sebuah perkara atauKTUN, maka Perkara A Quo sebagaimana DalilDalil PENGGUGATHalaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2020/PN Pnjdalam Nomor 14, Halaman 6 Surat Gugatan adalah sengketaadministrasi yang merupakan

Dan, terhadap hasil auditlaporan penerimaan dan pengeluaran sejak tahun 2007 s/d 2011 tersebut adalahhasil audit di tahun 2012 atau setelah Tergugat dikeluarkan, dan auditnya tidakdilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, maka hasil audit tersebut adalah tidaksah / valid.

Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat mohon untuk ditolakatau tidak diterima;2211 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 7 angka 12 Jo.Petitum Angka 5 Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, dalam hal ini Penggugat menuntut kerugian kepada Penggugat mengenaisejumlah uang sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut mohon untuk ditolakatau tidak terima oleh karena dalil Penggugat tersebut hanya mengada ada, tidakberdasar, dan hasil auditnya bukan dari Kantor Akuntan Publik

Hati Mutiara oleh Akuntan Publik dari KantorAkuntan Publik KBAA tanggal 30 Juni 2014 ;Bahwa foto copy surat bukti tersebut P 1 sampai dengan P 4, P 7 adalahberupa foto copy dari foto copy telah dibubuhi meterai secukupnya P 5,P6, P8sampai dengan P 10, P 11 a sampai dengan P 111, P 12 asampai dengan P 121,P 13 a sampai dengan P 131 , P 14 a berupa foto copy dan telah dicocokkan denganaslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya P 14 b , P 14d berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan

ACHSIN, SE,SH,MM,M.Kn,M.Ec,Dev,Ak,CA,CPA ( disumpah ) pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa saksi adalah Akuntan Publik pada kantor Akuntan Krisnawan, Busroni, Achsindan Krisnawan ( KAP KBAA ) dengan Kantor Pusat di Jakarta serta mempunyaiKantor cabang di Malang dan Mataram ;e Bahwa saksi memang pernah diminta oleh PT. Hati Mutiara untuk melakukan auditkeuangan karena ada dugaan penyalah gunaan terhadap uang perusahaan ;e Bahwa saksi melakukan audit keuangan PT.

Hati Mutiarayang telah dilakukan oleh akuntan publik Dr. M.

. ; 22222 n ne nnn nnn nn nee nen eensBuktiT4 : Foto Copy Surat Izin Gangguan Nomor 503.509 /001 / KPP / 1 / 2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama ROY TANAMALdari Pemerintah Kota Ambon Kantor Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Publik Ir. G. D. S. NendissaPembina Tk. NIP : 19640311 199103 1 011, telah dinachtzegelen dandilegalisir, dan telah disesuaikan denganaslinya.

;Bukti T11 : Foto Copy Surat Izin Reklame Nomor : 503.511 /3228 / REK / KPP / XIl / 2013 tanggal 16 Desember 2013 kepadaKARAOKE DIVA nama pimpinan / pemilik ROY TANAMAL dariPemerintahan Kota Ambon Kantor Pelayanan Publik yang ditanda tanganioleh Kepala Kantor Pelayanan Publik Ir. G. D.S. Nendissa Pembina Tk. NIP : 19640311 199103 1 011 dan diberi Cap Stempel, telahdinachtzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpaaslinya.

;BuktiT12 : Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503.511/ 3228 / SITU / KPP / XIl / 2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada42KARAOKE DIVA nama pimpinan / pemilik ROY TANAMAL dariPemerintahan Kota Ambon Kantor Pelayanan Publik yang ditanda tanganioleh Kepala Kantor Pelayanan Publik Ir. G. D.S. Nendissa Pembina Tk. NIP : 19640311 199103 1 011 dan diberi Cap Stempel, telahdinachtzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan denganaslinya.

MH & Rekan telah hadir sendiridi persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus orang lainsebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurutrelaas panggilan nomor : 2183/Pdt.G/2017/PA.Pwt telah dipanggil oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui mass media LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto pengumuman padatanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan

adalahperawan sedangkan almarhum suaminya adalah duda dan memiliki dua oranganak dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik

Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

PwtMersi Kecamatan Purwokerto Timur atau setidaktidaknya di wilayah hukumPengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisipenegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBanyumas dan terdakwa atas nama RONI SETIAWAN kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik danbertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP a.n RONISETIAWAN, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.Atasperbuatannya, terdakwa

Pwtkegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama SUDIRO kedapatan tidak memakaimasker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang laindengan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SUDIRO.

antarakerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat:Kesalahankesalahan Tergugat sebagaimana telah kami uraikan di atasnyata mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, khususnya kerugiankarena ketakutan dan depresi dan stress serta menurunnya kinerjaPenggugat di perusahaan tempat bekerja atas perbuatan intimidasi yangdilakukan oleh Tergugat baik langsung atau melalui tenaga penagihandari perusahaan penyedia jasa penagihan;22.Bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan publik

yang harusmenerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik serta mentaatiseluruh ketenuan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnyaperaturan perundangundangan di bidang perbankan, tidak seharusnyamelakukan perbuatanperbuatan sebagaimana telah Tergugat lakukanterhadap Penggugat;Maka untuk melindungi kepentingan publik serta untuk menimbulkan efekjera bagi Tergugat maupun bankbank penerbit kartu kredit yang masihmenggunakan caracara penagihan seperti yang telah dilakukan olehTergugat tersebut

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 tanggal 3Oktober 2013 yang telah memberikan sanksi bagi Bank Standard Charteredselaku Tergugat dalam perkara tersebut, ternyata belum menjadi presedenbagi publik khususnya perbankan Indonesia yang menimbulkan efek jerabagi perbankan sebagai penerbit alat pembayaran menggunakan kartu,halmana nyata dengan tetap dilakukannya caracara penagihan yangbertentangan dengan ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/

dengan kesalahan atau perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat:Kesalahankesalahan Termohon Kasasi sebagaimana telah kami uraikan diatas nyata mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, khususnyakerugian karena ketakutan dan depresi dan stress serta menurunnya kinerjaPemohon Kasasi di perusahaan tempat bekerja atas perbuatan intimidasiyang dilakukan oleh Termohon Kasasi baik langsung atau melalui tenagapenagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;Bahwa Termohon Kasasi yang merupakan perusahaan publik

yang harusmenerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik serta mentaati seluruhketenuan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya peraturanperundangundangan di bidang perbankan, tidak seharusnya melakukanperbuatanperbuatan sebagaimana telah Termohon Kasasi lakukan terhadapPemohon Kasasi;Maka untuk melindungi kepentingan publik serta untuk menimbulkan efek jerabagi Termohon Kasasi maupun bankbank penerbit kartu kredit yang masihmenggunakan caracara penagihan seperti yang telah dilakukan