tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111359.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00439/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00127/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00439/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2012 Nomor 00127/207/12/073/15 tanggal 16Oktober 2015, atas nama PT. Agrokarya Primalestari, NPWP02.275.482.4073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30 JI. M.H.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00439/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21Desember 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor: 00127/207

24 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096387.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00062/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2012 Nomor00062/207/12/055/14 tanggal 11 April 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems Indonesia (sekarang PT General Electric PowerSystems Indonesia), NPWP: 01.061.550.8055.000, beralamat di JI.Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir, Surabaya 60155 adalah tidaksesuai dengan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00062/207

uraian banding tanggal 12 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009414.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2016 Nomor 00029/207

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00029/207/16/832/17, tanggal 19 September2017 Masa Pajak Februari 2016, atas nama Konsorsium PT WijayaIndonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan Dr. Moh.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00048/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00029/207

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Desember 2009yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:5156/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.3.Pada tanggal 19 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KepanjenKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telahberupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil laludibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen KabupatenMalang Nomor : 207

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padahari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor :207/04/X1I/2015 tanggal 05122015;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumahtangga dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di J. Putusan PA.

mediator tanggal 19 Oktober 2017 yang menyatakan mediasi tidak Jberhasil mencapai kesepakatan damai; RSBahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 25September 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adaperubahan;Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidakhadir pada sidang tahap jawaban;Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalildalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat bukti bukti tertulis berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 207

Putusan Nomor 1420 B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004197.15/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00516/KEB/WPJ.07/2018tanggal 28 Februari 2018, tentang Keberatan Wajid Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 nomor00012/207/12/056/16 tanggal 29 Desember

Putusan Nomor 1420 B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagianbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00516/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Februari 2018, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 nomor 00012/207/12/056

Malang, tercatat atasnama FERRY NOVIANTO.( Anak Kandung TERGUGAT 1 )Sebidang tanah, SHM No.207, surat ukur no.00022/2002. Luas: 2.028 m2terletak di Desa Ngebruk, Kec.Sumber Pucung, Kab.Malang, tercatat atasnama : FERRY NOVIANTO.

(Anak Kandung TERGUGAT 1 )Bahwa TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 mengakui adanya PutusanPerkara Perdata No.07/Pdt.G/2005/PN.Kpj ditahun 2005 mengakibatkankerugian bagi PENGGUGAT sebagai Pembali yang beritikat balk, karena 3bidang tanah (SHM: 205, 206, 207 ) diantara 4 SHM obyektanah yang telahHal. 2 dari 6 hal.

Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor: 00064/207/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015, denganperincian sebagai berikut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 06 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111445.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor:00064/207

sebesar Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor41865/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 30 November 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207

Putusan Nomor 503/B/PK/PJK/2014pada tanggal 30 November 2012, yang kami mohonkan PeninjauanKembali, amar putusannya sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10 tanggal 26April 2010 atas nama

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.41865/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 yangmenyatakan :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP Dan/Atau JKP Masa Pajak November 2008 #Nomor:00209/207/08/641/10 tanggal 26 April 2010 atas nama : PT

Menyatakan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal13 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10tanggal 26 April 2010 atas nama : PT.Manohara Asti, NPWP:01.673.075.6641.000 telah dibuat sesuaiketentuan perundangundanganperpajakan, sehingga karenanya adalahsah dan berkekuatan hukum;3.

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008Nomor: 00209/207

Putusan Nomor 275/B/PK/Pjk/2021tanggal 16 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00006/207/10/326/13 tanggal 21 Februari2013, atas nama PT Lampung Interpertiwi, NPWP 01.704.719.2326.001,beralamat di Desa Kagungan Dalam, Mesuji, Lampung, alamatkorespondensi Jalan K.H.A.

/16/2016 tanggal 3 Februari 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP463/WPJ.28/2014 tanggal 16 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00006/207

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP463/WPUJ.28/2014tanggal 16 April 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2010 Nomor 00006/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77351/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 21 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP354/WPJ.29/2014 tanggal15 April 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP354/WPJ.29/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013 atas nama: PT DeltaArrindosentosa, NPWP: 02.393.986.1734.000, beralamat di JalanBrigjend. H. Hasan Basri No. 43, Kota Baru Tengah, Pulau LautUtara, Kota Baru dan alamat korespondensi di Delta Suzuki R2Jalan A.

Putusan Nomor 2094/B/PK/Pjk/20192014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009Nomor : 00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.393.986.1734.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp2.970.006,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa

Uraian Banding tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116123.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00014/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00014/207/ 13/542/ 16 tanggal 18 Mei 2016, atasnama PT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000,beralamat di Pacific Building Lantai 1 Jalan Laksda AdisuciptoNomor 157, RT 08, RW O03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DIYogyakarta 55281, adalah telah sesuai

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00014/207

Sidoarjo, terdaftar pada register Buku Nikah No.207 /32 /V1 /2009;2. Bahwa selama menikah 9 ( Sembilan ) tahun antara Penggugat denganTergugat belum dikaruniai anak.3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman JI. Kota. Surabaya4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 207 /32 /VI /2009, tanggal 18 Juni 2009yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P.1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu:1.

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkaraini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktiansebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti suratP.1 dan dua saksi ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 16 Maret 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086177.16/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00018/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor 00018/207/09/711/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak November 2009 atas nama PT Borneo Makmur Lestari,NPWP 21.013.315.3711.001, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 5 dari 10 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2009 Nomor 00018/207

bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 13 Januari 2015 dengan register perkara Nomor :111/Pdt.G/2015/PA.Bjn telah mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut: 1.Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 207/71/VI/1997, tanggal 26 Juni2.

Undang Undang Nomor 50 Tahun2009; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan AktaNikah Nomor : 207/71/VV1997 tanggal 26 Juni 1997 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.07/Pw.01/08/2007 tanggal 632007yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 26 Juni 1997; Menimbang, bahwa yang menjadi

Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69533/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1201/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/10/332/13, tanggal

Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/10/332/13, tanggal 29 November 2013 Masa PajakFebruari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00046/WPJ.27/KP.0203/2014, 5 November 2014, atas nama:PT Satya Kisma Usaha, NPWP 01.002.743.1332.001, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1201/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2010,Nomor: 00013/207

Nomor 372 PK/Pdt/2018Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh PengadilanNegeri Semarang dengan putusan Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal23 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukseluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuksebagian;2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);3.

Nomor 372 PK/Pdt/2018/K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2918K/Padt/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 27 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. juncto

Nomor 372 PK/Pdt/2018Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal 23 November 2015, yangkemudian mengadili sendiri:Mengadili:Dalam Konvensi: Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (sebagaimana petitumgugatan);Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termhon PeninjauanKembali, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan

tanggal 29 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116508.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT SriKuala, NPWP 01.128.695.2105.001, beralamat di PeukanSeuruway, Kel. Pekan Seruway Kec. Seruway, Aceh Tamiang,Nanggroe Aceh Darussalam (Alamat Korespondensi: The PlazaOffice Tower Lt. 36, JI. M.H.

Putusan Nomor 4176/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.128.695.2105.001; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo

207/Pdt.G/2013/MS.Lsk

PUTUSANNomor: 207/Pdt.G/2013/MS.LskDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak sebagai berikut antara;Marzuki bin M.

tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Mane,Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara,selanjutnya dalam konvensi disebut sebagai Termohondan dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat .Mahkamah Syariyah tersebut;Mempelajari berkas perkara;Mendengar pihak yang berperkara dan telah mempelajari alat bukti di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkara ini,seperti tertera dalam Putusan Sela Nomor: 207

,MH. dan Evawaty, S.Ag, HakimHakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariyah Lhoksukondengan Penetapan Nomor: 207/Pdt.G/2013/MS.Lsk tanggal 4 Juni 2013 untukmemeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, yang dibacakan oleh ketua tersebutdalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dan Irpanusir, SH., Panitera dengan dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Ketua MajelisDrs.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistri yang sah, yangtelah melangsungkan pernikahan di Jombang pada tanggal 16 Agustus 2005berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 207/5/IX/2005 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang,tertanggal 05 September 2005.2. Bahwa setelahn melangsungkan pernikahan antara Penggugat danTergugat hidup bersama sebagai suamiistri dengan mengambil tempatkediaman bersama di Kota Surabaya.3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanWonosalam Nomor 207/5/IX/2005, tanggal 16 Agustus 2005 yang telahdicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup,diberi tanda P.1;Him. 4 dari 14 him. Putusan No.5265/Pdt.G/2018/PA. Sby2. Fotokopi akta kelahiran atas ANAK PERTAMA yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tandaP.2;3.

yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut dan atas gugatan Penggugat tersebutTergugat tidak dapat di dengar keterangannya oleh karena itu pemeriksaantetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telahmembenarkan dalildalil/ouktibukti yang disampaikan Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207

/5/IX/2005, tanggal 16 Agustus2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama 207/5/IX/2005, yang telah cocok dengan aslinya dan telahdinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhisyarat formil Suatu akta otentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada16 Agustus 2005, telah dilangsungkan akad nikah seorang lakilaki bernama,TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGATHim. 8 dari 14 him.