Ditemukan 122637 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-03-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
16 — 10
bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 10 dari 15 Put.
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 14
16 — 14
Penetapan No.142/Pat.P/2020/PA.Brkselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 07-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1510/Pdt.G/2021/PA.Gsg Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
Register : 12-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 1629/Pdt.G/2018/PA.Tng Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
menghadap hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dangugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 05-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 2 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusantara Suami Isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1.
Register : 19-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PA Boroko Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Brk Tanggal 13 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 11
23 — 11
pengumumanPengadilan Agama Boroko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonanPengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakimmenganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
Sementara ayat (2) menyatakan bahwa Tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Dalam pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentangPencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa Barangsiapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorangperempuan tidak di bawah pengawasan pegawal yang dimaksudkanpada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyakbanyaknya Rp 50, (Lima puluh rupiah) kemudian ditegaskan dalamPasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan
Register : 16-06-2009 — Putus : 26-08-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan PA BANDUNG Nomor 1594/Pdt.G/2009/PA.Bdg Tanggal 26 Agustus 2009 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
15 — 4
15 — 4
tidakrukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarandiantara mereka yang disebabkan sudah tidak sependapatlagi dalam membina rumah tangga, dan telah diupayakan 13perdamaian akan tetapi ternyata tidak berhasil.Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon danketerangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbuktibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang sulit untukdidamaikan, sehingga perkawinan tersebut telah pecah dantujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinanbertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia,dan sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surat ArRumayat 21, bahwa dijodohkannya laki laki dan perempuan inisebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentramdan selalu terjalin rasa saling mencintai dan salingmenyayangi, tidak akan tercapai.Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan danpertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonancerai talak tersebut telah memenuhi
Register : 19-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 16 Agustus 2016 — Perdata
100 — 39
100 — 39
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata,sebagai berikut:Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetapberada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tuatersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskandengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih
maka MajelisHakim menilai, meskipun penerapan asas kehatihatian mutlak diberlakukandalam kegiatan perbankan atau kegiatan pada institusi lain, namunHal. dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengankerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undangundang.Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untukmengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat,instansi, atau pejabat harus ditegaskan
Register : 19-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Blk Tanggal 30 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 10
11 — 10
permohonan itsbat nikah olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayakpublik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi danataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat denganadanya perkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
Pasal 36UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf bUndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksanamelaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenanganyang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat(2) ditegaskan bahwa
Register : 18-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.Blu Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 5
17 — 5
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari Kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut
untukditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon suka marah dan tidak patuh, sehingga menyebabkan timbulnyaketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapatalasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 21-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pkj Tanggal 28 April 2014 — Pemohon
58 — 12
58 — 12
Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka majelishakim mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan untukkepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak danperlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat danketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan
bahwa anakangkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan putusan atas penetapan pengadilan, demikian pula ditegaskan dalam Pasal171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari, biaya pendidikan dan sebagainya beralihtanggung
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA Boroko Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Brk Tanggal 14 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
30 — 19
30 — 19
Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Brknamun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonanPengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakimmenganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh
Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.BrkDalam pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentangPencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa Barangsiapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorangperempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkanpada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyakbanyaknya Rp 50, (Lima puluh rupiah) kemudian ditegaskan dalamPasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975juga menyatakan, bahwa Barang siapa yang
Putus : 27-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2436 K/Pdt/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — GANI DJAJA ARISAPUTRA
VS
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, DKK
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata, Bab 14 Putusan Pengadilan, azas Putusan Hal. 797 PutusanPengadilan Tinggi Bandung tidak cukup pertimbangan atau onvoldoendegemotiveerd (insufficient judgement);Alasanalasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan harus bertitik tolakdari ketentuan: Pasalpasal tertentu peraturan perundangundaugan Hukum kebiasaan; Yurisprudensi, atau; Dokrin Hukum;Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970sebagaimana diubah dengan Undang Undang
Hal itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 443 K/Pdt/1 986;.
Register : 28-01-2014 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTA MATARAM Nomor 6/Pdt.G/2014/PTA. MTR. Tanggal 6 Maret 2014 — MUHSAN BIN AMAQ ISNI,
X
SITI FATIMAH binti JAPAR alias AMAQ MARNI,
28 — 12
28 — 12
Dalam perkara gugatan harta bersamapenyebutan/penegasan sebagai obyek sengketa tidaklah menjadi syarat/keharusan karena dalam UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan pasal 37 ditegaskan bahwa Apabila perkawinan putus karenaperceraian harta bersama diatur menurut hukum masingmasing, yaitu hukumagama, hukum adat atau hukum lainnya , dan dalam Kompilasi Hukum Islampasal 97 ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka masingmasingbekas suami/Isteri berhak mendapat seperdua.
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA Boroko Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 17 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 15
18 — 15
permohonan isbat nikah oleh Pemohon Idan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yangditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yangmemiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisitahun 2013) ditegaskan
9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Kag Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 15
20 — 15
inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbunyi;ad > Y elle 969 wm ely Yroluoll elS> Yo pSl> ll 569 YoArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumHal. 9 dari 17 hal. Put.No.1274/Pdt.G/2020/PA.Kag.Hal. 9 dari 17 hal.
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Plg Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding
Terbanding
109 — 46
109 — 46
kesepakatan, sesuai laporan mediator denganlampiran pernyataan para pihak, tanggal 25 Oktober 2017 kepada majelishakim pemeriksa perkara, kKemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat, dan pada hari itu juga Tergugat menyampaikanjawaban atas gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan denganalasan bahwa ketentuan normatif dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi HukumIslam, ditegaskan
5 dari gugatanPenggugat dan dipertegas lagi dalam repliknya mengenai alasan Penggugatdalam pengajuan perkara ini sebagaimana diuraikan sebelumnya, ternyatadalam gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan faktafakta peristiwa yangmenunjukkan adanya kelalaian dan/atau sikap penelantaran anak yang menjadihalangan bagi Tergugat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hak hadhanahatas kedua anak yang belum mumayyiz tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
10 — 6
bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya
Register : 12-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Tgrs Tanggal 10 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 03-09-2012 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50290/PP/M.II/16/2014 Tanggal 4 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
113 — 26
113 — 26
Dengan demikian bahwa InternationalTraffic Incoming bukan merupakan obyek PPN;Atas jasa interkoneksi dalam jalur internasional (International Traffic Incoming)sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen Pajak No.S963/PJ.53/2005 tanggal 16Nopember 2005 dan Surat Direktorat Peraturan Perpajakan No.S14/PJ.02/2012tanggal 4 Januari 2012 ditegaskan bahwa International Traffic Incoming merupakanobyek PPN sepanjang jasa incoming call tersebut dilakukan oleh Pemohon Bandingdi dalam daerah pabean Indonesia;Dalam
Keduabelas, jasa yangdisediakan pemerintah;bahwa memang dalam pasal 4A ayat (3) a quo jasa telekomunikasi (interkoneksi)tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenai PPN, namun dalam memoripenjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN ditegaskan, Penyerahan jasa yang terutangPajak harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;bahwa dalil Terbanding jasa