Ditemukan 10690 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : telantar terdaftar terlanta terbantah terdaptar teranta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON vs PT. PASETRAN WANARATTINDO
176 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010,tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanggal22 Januari 2010, beserta Penjelasan Atas Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, tentang Penertiban DanPendayagunaan Tanah Terlantar ;b. Peraturan Kepala Badan Pertahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010, tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, tanggal 1Februari 2010 ;c.
    tidak mengatur tentangarti atau definisi tanah terlantar, tapi dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang TataCara Penertiban Tanah Terlantar, dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1ayat 6, disebutkan: ....
    sebagai tanah terlantar memuat jugahapusnya hak atas tanah dan putusnya hubungan hukum sertamenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;Pasal 15 : ... peruntukan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dannegara ;.
    Bahwa, dengan demikian terbukti penetapan tanah terlantar oleh Tergugat adalah keliru, dan melanggar Pasal 40 juncto Pasal 18 UUPA.
    Putusan Nomor 295 K/TUN/2013menegaskan bahwa: Hak Guna Bangunan hapus karenaditerlantarkan.Mekanisme pengaturan tanah terlantar olen Pemerintahdiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2010 tentang Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 391/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
Suryanti Ningsih
20 — 6

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
    2. Menetapkan bahwa anak terlantar bernama : AISHA AIMRA NABILA , lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya ;
    3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk menampung, memelihara, merawat dan memberikan orangtua angkat bagi anak
    pertama, telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :Nama : SURYANTI NINGSIH ;NIP > 197109131997932006 ;Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial Asunan AnakBalita Tunas Bangsa ;Alamat : Jalan Bina Marga No.79 Cipayung Jakarta Timur,Dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Panti Sosial Asuhan Anak BalitaTunas Bangsa tersebut, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Bahwa dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan satu orang WBS(Warga Binaan Sosial) sebagai anak terlantar
    Setelah dinyatakan sehat oleh Dokter kemudian bayitersebut diserahkan ke Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur dandiserahkan langsung ke PSAA Balita Tunas Bangsa untuk mendapatkanpelayanan sosial dan perawatan yang lebih bai ;Bahwa untuk pengesahan sebagai anak terlantar diperlukan penetapan dariPengadilan Jakarta Timur karena lokasi PSAA Balita Tunas Bangsa berada diwilayah Jakarta Timur ;Bahwa dengan adanya penetapan dari Pengadilan Jakarta Timur sebagaianak terlantar diharapkan WBS tersebut
    Menetapkan bahwa anak terlantar ini bernama : AISHA AIMRA NABILAlahir di Jakarta 16 Desember 2020 adalah anak terlantar ;3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untukmenampung, memelihara, merawat dan memberikan orang tua angkatbagi anak tersebut Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;4.
    Oleh karena itulah, tidak adaorang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untukditetapbkan agar anak yang terlantar bernama : AISHA AIMRA NABILA dapatditampung, dirawat dan dipelihara di Panti Sosial Panti Sosial Asunhan Anak BalitaTunas Bangsa serta akan dicarikan orang tua angkat bagi anak tersebut ;Menimbang, bahwa pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa fakir miskin dananak terlantar dipelinara oleh Negara
    Menetapkan bahwa anak terlantar bernama : AISHA AIMRA NABILA , lahir diJakarta pada tanggal 16 Desember 2020 adalah anak yang ditelantarkanoleh orang tuanya ;3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untukmenampung, memelihara, merawat dan memberikan orangtua angkat bagianak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon diperhitungkansejumlah Rp.175.000.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 21-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 873/Pdt.P/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA
49 — 15

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
    2. Menetapkan bahwa anak terlantar bernama PUSPITA, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2013 adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 25-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 643/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
Siti Murtofingah
43 — 7

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;

    2. Menetapkan bahwa anak terlantar bernama: Muhammad Rafa Fauzan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2019 adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya ;

    3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak

    Bahwa untuk Pengesahan sebagai anak terlantar diperlukan Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Timur karena lokasi PSAA Balita Tunas Bangsaberada di Wilayah Jakarta Timur ;4.
    Menetapkan bahwa anak terlantar ini bernama Muhammad Rafa Fauzan,lahir di Jakarta, 13 Oktober 2019 adalah anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya.3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untukmenampung, memelihara, merawat dan memberikan orang tua angkat bag!anak tersebut Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;4.
    OlehKarena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan,tetapi bersifat ex parte ;Menimbang, bahwa oleh karena itulahn permohonan Pemohon untukditetapbkan agar anak yang terlantar bernama Muhammad Rafa Fauzan dapatditampung, dirawat dan dipelihara di Panti Sosial Panti Sosial Asuhan AnakBalita Tunas Bangsa serta akan dicarikan orang tua angkat bagi anak tersebut ;Menimbang, bahwa pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa fakir miskin dananak terlantar dipelihara oleh Negara ;
    Menimbang, bahwa dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yangdimaksud dengan Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhikebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social ;Hal 7 Penetapan No.643/Pdt.P/2020/PN.
    Menetapkan bahwa anak terlantar bernama: Muhammad Rafa Fauzan, lahirdi Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2019 adalah anak yang ditelantarkanoleh orang tuanya ;Hal 8 Penetapan No.643/Pdt.P/2020/PN. Jkt.Tim3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untukmenampung, memelihara, merawat dan memberikan orangtua angkat bagianak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;4.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 19-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Februari 2022 — Pemohon:
SURYANTI NINGSIH
23 — 7

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan bahwa anak terlantar bernama Muhammad Razky Abdar lahirdi Jakarta, 16 Mei 2021 adalah anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya;
    3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk menampung, memelihara, merawat dan memberikan orangtua angkat bagi anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
    4. Membebankan biaya yang timbul
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS PT. SEKO FAJAR PLANTATION
130 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 5/PTTHGU/BPNRI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atastanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor : 5/PTTHGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentangPenetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atasnama PT.
    Seko Fajar Plantation (Penggugat) tersebut diatas, telah ditetapbkan sebagai TANAH TERLANTAR sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Tergugat :1)2)Nomor 5/PTTHGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentangPenetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atasnama PT.
    Bahwa Tergugat dalam menerbitakan Surat Keputusan tersebut, tidak secaratibatiba, namun melalui proses dan tahapan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No.11Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo.
    SekoFajar Plantation (Penggugat) sebagai TANAH TERLANTAR;Bahwa atas usulan tersebut di atas Tergugat telah menerbitkan SuratKeputusan yang menjadi obyek perkara a quo, sebagai berikut :1) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5/PTTHGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna UsahaNomor 1 atas nama PT.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 12-04-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 16 September 2013 — PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI Melawan 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
84 — 59
  • Inventarisasi tanah atau hak dasar penguasaan atas tanah yangterindikasi terlantar;b. Identifikasi dan penelitian tanah terlantar;c. Peringatan terhadap pemegang hak;d. Penetapan tanah terlantar (vide Pasal 3);Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata carapenertiban tanah terlantar, inventarisasi tanah terindikasi terlantardilaksanakan melalui :a.
    Ha yangterindikasi terlantar seluas 113,72 Ha (bukti TI21 danTI13);4.
    Bahwa karena ada indikasi terlantar, maka Kepala KantorPertanahan Propinsi Sulawesi Barat telah membentuk panitia c(Bukti TI14 dan TI22);5.
    yang diterlantarkan dikelompokkan menjadi :a. 100% terlantar;b.
    Lebih dari 25% sampai kurang dari 100% terlantar;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. SWARNA NUSA SENTOSA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
167 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tanggal 10 Agustus 2011;Bahwa perlu untuk diketahui Berita Acara Identifikasi dan Penelitian TanahHak Guna Usaha Nomor 05/Bangka yang terindikasi terlantar pada tanggal 10Agustus 2011 yang menjadi dasar Penerbitan Surat Peringatan I oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan BangkaBelitung sama sekaki tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang TataCara Penertiban Tanah Terlantar jo.
    tanah terlantar yang sebenarnya;Bahwa yang disebutkan sebagai tanah terlantar dalam Berita Acaratersebut adalah sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang adadilapangan, oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkandalam proses identifikasi dan penelitian tanah terlantar;10.11.12.Bahwa dengan demikian Surat Peringatan I yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi KepulauanBangka Belitung adalah tidak sah oleh karena tidak sesuai dengan proses
    Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka yang Terindikasi Terlantar pada tanggal 10 Agustus 2011;b. Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar Nomor 1069/1619500/XH/2011tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtidak didasarkan pada datadata yang akurat;13.
    Pasal 8 ayat (2)huruf (c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar menyatakan:c.
    Swarna Nusa Sentosa, tidak pernah diberitahu melalui surat oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung untuk dimintaiketerangan bahwa tanah tersebut terindikasi terlantar;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-12-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — M. MUSLIMIN, S.Pd VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. JAMBI., II. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., III. PT. SAWIT JAMBI LESTARI DAN I. KHOLID., II. HARIMUN;
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Kepala BPN RI agar mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar pada Hak Guna Usaha PT.Sawit Jambi Lestari (HGU PT.
    Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata CaraPenertiban Tanah Terlantar.
    dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar.
    yang telah ditelantarkan bertahuntahun dari Tahun 1995 sampai dengan sekarang, bahkan sudah termasuk dataterindikasi tanah terlantar pada Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi padaTahun 2010, namun Tergugat I tidak menjalankan tugas dan kewajibannyauntuk mengusulkan kepada Kepala BPN RI agar dikeluarkan KeputusanPenetapan Tanah Terlantar dan Tergugat II tidak juga menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tanah Terlantar, sehingganya sampai saat ini pihakPT. SJL mengklaim bahwa HGU PT.
    Muslim S.Pd ic Penggugat bukanlah pihak yang berhakdalam mengusulkan atau mengajukan permohonan penetapan tanah terlantar, dandalam gugatan a quo Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak yangmengusulkan penetapan tanah terlantar.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 24-08-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 10 Oktober 2011 — PT. MITRA JAYA CEMERLANG Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
116 — 57
  • Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar(selanjutnya disebut PP TANAH TERLANTAR) yangberbunyi sebagaiberikut : Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublikIndonesia . proc eee eee ee eee ee ee ee Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakanperingatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepalauntuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagaitanahterlantar .; Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanahyang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayahsebagaimana
    perundang undangan yang berlaku) yang mana dapatmemberikan perbaikan ekonomi masyarakat sekitaryang sangat signifikan ; Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak memilikialas hukum untuk menerbitkan OBJEK GUGATAN TUNkhususnya mengenai tanah terlantar sebabberdasarkan : Dari segi peraturan perundang undangan tentangobyek penertiban tanah terlantar yaitu PPTANAH TERLANTAR merupakan kewenangan hukumKepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia..............Indonesia (dan bukan level Kepala KantorWilayah
    Palangkaraya agar OBJEK GUGATAN TUNkhususnya mengenai' tanah terlantar dinyatakan batal atau tidaksah 3 D.
    Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2), danPasal 9 ayat (1) PP TANAH TERLANTAR berbunyisebagai berikut : Pasal 4 ayat (1) PP.
    .; Pasal 9 ayat (1) PP TANAHKepala = = menetapkan tanah terlantar terhadaptanah yang diusulkaolehKepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalamPasal & ayatBahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2),Juncto Pasal 9 ayat (1) PP TANAH TERLANTAR maka(i) TERGUGAT tidak memiliki wewenang hukum untukmenetapkan status tanah terlantar kecualiuntuk mengusulkan tanah terlantar kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia;dan (11) TERGUGAT wajib menempuh mekanisme untukpenetapan status tanah terlantar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 05-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
284 — 207
  • Putusan Nomor :182/G/2017/PTUN Jkt2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna UsahaNomor 01/Tanah Laut atas nama PT.
    Sarana Subur Agrindotama Terletak di DesaKandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, kecamatanPanyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatansebagai Tanah Terlantar; Bahwa selanjutnya pada bagian memutuskan Diktum KEDUAmenyatakan: Keputusan penetapan tanah terlantar sebagaimanadimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan hapusnya HakAtas Tanah, memutuskan hubungan hukum dan tanah dimaksuddikuasai langsung oleh Negara.
    Bahwa dengan ditetapkannya seluruh tanah HGU No. 1/Tanah Laut atasnama Penggugat ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka KeputusanPenetapan Tanah Terlantar dapat diberlakukan terhadap seluruhhamparan hak atas tanah tersebut.(Pasal 20 ayat 1 Perka BPN No.4 /2010 Jo Perka BPN No.9/2011), maka akibatnya tanah tersebut akandikuasai langsung oleh negara yang akan didayagunakan untukkepentingan umum dan negara (Pasal 21 Perka BPN No.4 / 2010 JoPerka BPN No.9/2011).
    Putusan Nomor :182/G/2017/PTUN Jkt10.Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menegaskan :(1) Tanah yang ditetapbkan sebagai tanah terlantar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhanhamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskanhubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasasilangsung oleh Negara.(2) Tanah yang ditetapbkan sebagai tenah terlantar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat
    Peringatan Ill Nomor 566/1663.500/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan daftarisian pemantauan dan evaluasi tanah terindikasi terlantar Hak Guna Usaha anPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, vs. PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk
121 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 532 K/TUN/2014Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.
    Tanah Terlantar (PP No. 11/2010)menyatakan :Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hakoleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yangtidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuaidengan keadaannya atau sifat dari tujuan pemberian hak atau dasarpenguasaannya ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No. 11/2010 tersebut, maka suatu tanahdapat dikatakan sebagai Tanah Terlantar
    Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yakni PP No.11 Tahun 2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No. 11/2010) joPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2010tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Perka BPN) ;14.
    Dimana masingmasing mempunyai tugaspokok dan fungsi serta kewenangan yang berbeda sesuai peraturan yangberlaku ;Demikian juga dalam penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar dan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011tentang
    Nasional Republik Indonesiatanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTTHGU/BPN RI/2013 tentangPenetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor14/Lahat atas nama PT.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sgl
Tanggal 13 Desember 2019 — Pemohon:
TEJA LAKSANA
60 — 12

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan bayi yang bernama KAYLA PUTRI RAMADANI sebagai Anak Terlantar;
    3. Menyatakan Lembaga Pengasuhan Anak NUR RAHMAH di Pangkalpinang sebagai tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan bayi KAYLA PUTRI RAMADANI yang bersifat sementara sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat<
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 13-04-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2012 — PT. Krama Yudha Sapta;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
77 — 66
  • Tergugat telah salah menetapkan tanah yang disebutkan dalam HGU No. 01/AirItem sebagai tanah terlantar.
    Peraturan Kepala BPN Nomor 9Tahun2011 ; Bahwa terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo justru bertentangan denganmaksud dan tujuan dilaksanakannya penertiban tanah terlantar itu sendiri. Maksuddan tujuan penertiban tanah terlantar yang dimaksud adalah sebagai berikut : Maksud dan Tujuan. Maksud penertiban Tanah Terlantar adalah sebagai berikut : 1.)
    Dimana masingmasing mempunyai tugas pokok dan fungsiserta kewenangan yang berbeda sesuai peraturan yang berlaku ; Demikian juga dalam penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentangTata Cara Penertiban Terlantar dan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang
    Krama Yudah Saptatidak memenuhi kriteria dari tanah terlantar sebagaimana pengertian tanahterlantar itu sendiri yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia Nomor 9Tahun 2011 ; Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena telah salah dalammemahami pengertian tanah terlantar ; a.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angak 6 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentangTata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KRAMA YUDHA SAPTA
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 311 K/TUN/2013KEDUAKETIGAKEEMPATBangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan)sebagai tanah terlantar;: Keputusan Penetapan Tanah Terlantar sebagaimanadimaksud pada Diktum Kesatu sekaligus menetapkanhapusnya hak atas tanah, memutuskan hubungan hukumantara pemegang hak dengan tanahnya, dan tanahdimaksud kembali menjadi tanah yang dikuasai langsungoleh Negara;: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaPangkal Pinang untuk:1.
    Bendabenda di atas tanah yang ditetapkan sebagaitanah terlantar dalam 1 (satu) bulan wajib dikosongkanoleh bekas pemegang hak atas biaya bekaspemegang hak;2.
    Maksud dan tujuan penertiban tanah terlantar yang dimaksudadalah sebagai berikut:Maksud dan Tujuan;Maksud penertiban Tanah Terlantar adalah sebagai berikut:1) Penataan Kembali P4T ternadap objek hak dan dasar penguasaanatas tanah yang diterlantarkan;Halaman 14 dari 42 halaman.
    dan justru menempatkantanah sebagai objek sengketa dan konflik;Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan tujuanpenertiban tanah terlantar.
    Dimana masingmasingmempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang berbedasesuai peraturan yang berlaku;Demikian juga dalam penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2011 tentang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 20-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 25-09-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 345/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 1 Juli 2021 — Pemohon:
Ucu Rahayu
13 — 0

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
    2. Menetapkan Anak ini bernama Queen Tarore, lahir di Jakarta 28 Februari 2015 adalah Anak Terlantar;
    3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk menampung, memelihara dan merawat anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
    4. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp 175.000, 00 (seratus tujuh puluh
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 19 Maret 2020 — Pemohon:
Dra. Hj.Ucu Rahayu L,MM
38 — 15
  • ;
  • Menetapkan bahwa anak terlantar ini bernama Al Fatih Cahaya Putra lahir di Jakarta, 26 Desember 2018 adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya;
  • Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk menampung, memelihara, merawat dan memberikan orangtua angkat bagi anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon diperhitungkan sejumlah Rp 171.000.- (seratus tujuh puluh
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-12-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 289/B/2012/PT.TUN.JKT.
Tanggal 4 April 2013 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT. BORNEO INDO SUBUR;
119 — 61
  • TUN.JKTe Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 16/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei 2012,Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna UsahaNomor 8 Atas Nama PT.
    Borneo Indosubur terletak di Desa Tiwei,Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser (DahuluKabupaten Pasir) Propinsi Kalimantan Timur :e Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 17/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei 2012,Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna UsahaNomor 9 Atas Nama PT.
    Borneo Indosubur terletak di Desa Long Gelang,Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser (Dahulu Kabupaten Pasir)Propinsi Kalimantan Timur ; e Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 16/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei 2012, TentangPenetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 8Atas Nama PT.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut : e Surat Keputusan Nomor : 15/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei2012, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 7 Atas Nama PT. Borneo Indosubur terletak di Desa LongHal 5 dari 25 hal. Put. No. 289 / B / 2012 / PT.
    TUN.JKTGelang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser (Dahulu Kabupaten Pasir)Propinsi Kalimantan Timur ;e Surat Keputusan Nomor : 16/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei2012, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 8 Atas Nama PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 276/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PT. SINAR WALUYO;MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA)
59 — 32
  • Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 72/PTTHGB/BPN RI/2014 tanggal 18 September 2014tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaBangunan Nomor 10/Tondo atas nama PT. Sinar Waluyo terletak diKelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (dahulu KabupatenDonggala), Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut SKTT HGBING. TO) TiGiGG: seeseeeneneeeneccieeaeentesameeanennenanmeanennnncinenainnbnnaainamnntinb.
    Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 15/PTTHGB/BPN RI/2014 tanggal 23 September 2014tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaBangunan Nomor 09/Tondo atas nama PT. Sinar Waluyo terletak diKelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (dahulu KabupatenDonggala), Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut SKTT HGBNG.
    O9/TOMGG: 5 ~=20nnn nna nn nnnnnnnnnnnnennenannnnannenennennanananananenanansSKTT HGB No. 10/Tondo dan SKTT HGB No. 09/Tondo, secara bersamasamaselanjutnya disebut Surat Keputusan Tanah Terlantar ; B.
    ALASAN/DASAR PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang keberadaan SuratKeputusan Tanah Terlantar pada tanggal 11 Desember 2014, saatPenggugat melalui kuasa hukumnya menerima secara langsung SuratKeputusan Tanah Terlantar tersebut, sehingga pengajuan gugatan inimasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004
    SYARAT MATERIILa) Bahwa bidangbidang tanah Penggugat yang dikenakan SuratKeputusan Tanah Terlantar tersebut di atas, secara materiiltidak dapat dikategorikan sebagai objek tanah terlantarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan PemerintahNomor : 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar juncto Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4Tahun 2010 Tentang Tatacara Penertiban Tanah TerlantarPasal 1 Angka 6 yang berbunyi Obyek penertiban tanahterlantar
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Blk
Tanggal 17 September 2020 — Pemohon:
ABD. RAHMAN, S.AP An. DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA
33 — 16
  • Bahwa berdasarkan pasal 57 UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal anak terlantar karenasuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembagasebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yangHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 190/Padt.P/2020/PN BIkberwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untukmenetapkan anak sebagai anak terlantar.Berdasarkan alasanalasan pemohon tersebut di atas, maka pemohonmemohon kiranya Pengadilan Negeri
    RAHMAN, S.AP selaku penerima kuasa dari Kepala DinasSosial Kabupaten Bulukumba, dan atas pembacaan surat permohonannyamenyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahanpada posita keenam dan yang pada awalnya keenam dan ketujuh menjadiketujuh dan kedelapan sebagai berikut: Bahwa bayi Lakilaki yang ditemukan dalam keadaan terlantar tersebutkemudian diberi nama AZZAM AULIAN ARWIN yang telah diserahkan olehmasyarakat kepada RSUD H.
    Amiruddin, SE. untuk diasuh melalui RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba karena orang tua dari tersebut tidakdiketemukan hingga saat ini dapat ditetapkan sebagai anak terlantar;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil Permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti bertanda P1 sampai dengan P6Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 190/Padt.P/2020/PN BIkserta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HASMAWATI, dan SaksiJALALUDDIN, SE.
    dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantupresiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial;Menimbang, bahwa Dinas Sosial Bulukumba merupakan unsurpelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangandaerah,;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap anak terlantar yangwajid dipelihara negara dalam hal ini merupakan salah satu urusanpemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dalam hal initerdapat fakta hukum ditemukan bayi terlantar di wilayahn
    Bulukumba kemudian diberi nama AZZAM AULIAN ARWINyang secara factual telah diserahkan oleh Kelurahan Cekkeng kepada H.Amiruddin, SE. untuk diasuh dan secara formal telah diserahkan oleh RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba kepada Dinas Sosial Bulukumba karenaorang tua dari tersebut tidak diketemukan hingga saat ini dapat ditetapkansebagai anak terlantar;Menimbang, bahwa oleh karena anak AZZAM AULIAN ARWIN yangsecara Faktiual telah diserahkan oleh Kelurahan Cekkeng kepada H.