Ditemukan 44594 data
181 — 133
MITRA ANEKA REZEKI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
;Penggugat juga mengabaikan ketentuan Pasal 27 UU Pokok Agraria yangmenyatakan bahwa tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidakdipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripadahaknya.
Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN = 2015tertanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantaryang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas NamaPT Mitra Aneka Rezeki Terletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang,Kecamatan Suak Tapeh (Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill,Kabupaten Banyuasin (Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), PropinsiSumatera Selatan;Cc.
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015,tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari tanah Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang atas namaPT.Mitra Aneka Rezeki, terletak di Desa Tanjung Laut dan Sedang,Kecamatan Suak Tapeh (dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), KabupatenBanyuasin (Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Propinsi SumateraSelatan;c.
), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015 tertanggal25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal DariHak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas Nama PT Mitra Aneka RezekiTerletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang, Kecamatan SuakTapeh (Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), Kabupaten Banyuasin(Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang
), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015 tertanggal25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal DariHak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas Nama PT Mitra Aneka RezekiTerletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang, Kecamatan Suak Tapeh(Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), Kabupaten Banyuasin (DahuluKabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
M HERU SUSILO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
MULYANA, DK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
. & Partner, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SKK/TSHS/TUN/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;Para Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Yos Soedarso, Nomor 2729, Tanjung Priok,Kota Jakarta Utara;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2018lll.
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENTIH WAASIH VS NURHIDAYAT DAN KANTOR AGRARIA & TATA RUANG/BPN KOTA DEPOK
127 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
., pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. ling R.
Putusan Nomor 02 P/HUM/2018terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEMATR/BPN/2017 Tanggal 2Oktober 2017, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PemerintahProvinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m?
(Lampiran P26):Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), Pada bagianPenjelasan Umum tidak menyebutkan dengan istilan hakpengelolaan melainkan pengelolaan.
Demikian pula antara sesamaundangundang lainnya yang sederajat, Bukankah Secara FilosofiUndangUndang Pokok Agraria bercitacita bahwa tanah, untuksebesarbesarnya untuk kKemakmuran rakyat?
Putusan Nomor 02 P/HUM/201826.Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangPelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara.
120 — 31
SUHARTOYO, DKKVSMENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CS
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing; 1. R. B.
I MADE KARIADA
Tergugat:
ISMAN
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Agraria dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
48 — 37
Penggugat:
I MADE KARIADA
Tergugat:
ISMAN
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Agraria dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. HANNY LAUWENAS ; HERMAN KHOSUMA ; Dkk
2095 — 1165 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturanlainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanahyang dikuasai oleh Negara
Bahwa uraian angka 2 sampai dengan angka 9 halaman 33 sampaidengan halaman 34 Putusan Komisi Informasi Pusat, merupakanperintah dari UndangUndang, yakni UndangUndang Pokok Agraria(UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960) pada Pasal 28 sampaidengan Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai padaPasal 2 sampai dengan Pasal 18 dengan peraturan pelaksanaannya,yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013adalah perintah UndangUndang dan Peraturan Pemerintah bukankebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional);b.
;Dengan demikian dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013adalah perintah UndangUndang dan Peraturan Pemerintah bukankebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional);b.
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
IDRIS ASSEL ; KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON (dahulu KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROVINSI MALUKU),
55 — 17
EDY YUSUF, AptLAWAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Peranahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, dkk
98 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KEPALA DESA CIPANAS dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWA BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
., dan kawankawan,Para Tim Pemberi Bantuan Hukum(TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, berkantor di Jalan SitiJenab Nomor 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Oktober 2017:Termohon Kasasi:DanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWABARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan diJalan Raya Bandung Nomor 61, Cianjur;Mahkamah Agung
A,MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
75 — 40
Penggugat:
A,MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
71 — 22
-DARSO WIYONO / SUDARSONO : PENGGUGAT I-NGADINEM : PENGGUGAT IILawan :KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA C. Q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA C,Q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN : TERGUGAT ;
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
78 — 26
Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
Terbanding/Penggugat I : Dra.PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
77 — 33
Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
Terbanding/Penggugat I : Dra.PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
2.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
3.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
4.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
5.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
6.Kantor Badan tata ruang
33 — 41
Bank Kesejahteraan Ekonomi
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
2.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
3.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
4.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
5.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
6.Kantor Badan tata ruangagraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAH AGRARIA DANTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISULAWESI SELATAN c.q.
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS,dan Pemohon Kasasi II: JANNAWATI tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor161/PDT/2021/PT MKS, tanggal 19 Agustus 2021 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Mrs, tanggal18 Maret 2021;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS, DK. VS DARMAWATI DG PUJI BINTI RUMALLANG, DK. DAN PT HADJI KALLA, DKK.
78 — 31
RICKY ELVIANDI AFRIZAL ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
.: cece eee eetteeteeseseeeees PEMOHON;Terhadap :MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru JakartaSelatan.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK/IX/2017tertanggal 27 September 2017, telah memberikan kuasanyakepada :1. Nama : Drs. Gunawan Muhammad,MPA.Jabatan : Kepala Biro Organisasi danKepegawaian.Kewarganegaraan : Indonesia2. Nama : Sri Soewito, S.H.Halaman 1 dari 26 halaman.
Bahwa Pemohon telah berkirim surat permohonan kepada Termohon yaitusurat Permohonan tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohon diterbitkan suratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia setingkat seperti semula TentangPengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.
Menyatakan Mewajibkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Termohon untukmenetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuaiHalaman 10 dari 26 halaman.
Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKTmaksud surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohonditerbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semulaTentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Affrizal NIP.19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (Ill/o) dalamjabatan eselon NV atau setara jabatan Pengawas.3.
Menteri agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P6Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia setingkat seperti semula atas nama Ricky ElviandiAfrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol PenataMudaTk.
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL