Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 25-05-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2015 — MITRA ANEKA REZEKI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
181 — 133
  • MITRA ANEKA REZEKI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    ;Penggugat juga mengabaikan ketentuan Pasal 27 UU Pokok Agraria yangmenyatakan bahwa tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidakdipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripadahaknya.
    Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN = 2015tertanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantaryang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas NamaPT Mitra Aneka Rezeki Terletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang,Kecamatan Suak Tapeh (Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill,Kabupaten Banyuasin (Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), PropinsiSumatera Selatan;Cc.
    Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015,tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari tanah Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang atas namaPT.Mitra Aneka Rezeki, terletak di Desa Tanjung Laut dan Sedang,Kecamatan Suak Tapeh (dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), KabupatenBanyuasin (Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Propinsi SumateraSelatan;c.
    ), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015 tertanggal25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal DariHak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas Nama PT Mitra Aneka RezekiTerletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang, Kecamatan SuakTapeh (Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), Kabupaten Banyuasin(Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang
    ), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015 tertanggal25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal DariHak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas Nama PT Mitra Aneka RezekiTerletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang, Kecamatan Suak Tapeh(Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), Kabupaten Banyuasin (DahuluKabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — M HERU SUSILO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • M HERU SUSILO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — MULYANA, DK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULYANA, DK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
    . & Partner, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SKK/TSHS/TUN/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;Para Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Yos Soedarso, Nomor 2729, Tanjung Priok,Kota Jakarta Utara;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2018lll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3045 K/Pdt/2022
Tanggal 14 September 2022 — ENTIH WAASIH VS NURHIDAYAT DAN KANTOR AGRARIA & TATA RUANG/BPN KOTA DEPOK
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ENTIH WAASIH VS NURHIDAYAT DAN KANTOR AGRARIA & TATA RUANG/BPN KOTA DEPOK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
127 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    ., pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. ling R.
    Putusan Nomor 02 P/HUM/2018terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEMATR/BPN/2017 Tanggal 2Oktober 2017, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PemerintahProvinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m?
    (Lampiran P26):Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), Pada bagianPenjelasan Umum tidak menyebutkan dengan istilan hakpengelolaan melainkan pengelolaan.
    Demikian pula antara sesamaundangundang lainnya yang sederajat, Bukankah Secara FilosofiUndangUndang Pokok Agraria bercitacita bahwa tanah, untuksebesarbesarnya untuk kKemakmuran rakyat?
    Putusan Nomor 02 P/HUM/201826.Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangPelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 27-04-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 64/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 30 Juni 2011 — SUHARTOYO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CS
120 — 31
  • SUHARTOYO, DKKVSMENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CS
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing; 1. R. B.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 07-09-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Plk
Tanggal 10 Januari 2024 — Penggugat:
I MADE KARIADA
Tergugat:
ISMAN
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Agraria dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
48 — 37
  • Penggugat:
    I MADE KARIADA
    Tergugat:
    ISMAN
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Agraria dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-09-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218K/TUN/2000
Tanggal 20 September 2007 — MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. HANNY LAUWENAS ; HERMAN KHOSUMA ; Dkk
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. HANNY LAUWENAS ; HERMAN KHOSUMA ; Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
2095 — 1165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
    dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturanlainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanahyang dikuasai oleh Negara
    Bahwa uraian angka 2 sampai dengan angka 9 halaman 33 sampaidengan halaman 34 Putusan Komisi Informasi Pusat, merupakanperintah dari UndangUndang, yakni UndangUndang Pokok Agraria(UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960) pada Pasal 28 sampaidengan Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai padaPasal 2 sampai dengan Pasal 18 dengan peraturan pelaksanaannya,yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999
    Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013adalah perintah UndangUndang dan Peraturan Pemerintah bukankebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional);b.
    ;Dengan demikian dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013adalah perintah UndangUndang dan Peraturan Pemerintah bukankebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional);b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — IDRIS ASSEL ; KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON (dahulu KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROVINSI MALUKU),
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDRIS ASSEL ; KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON (dahulu KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROVINSI MALUKU),
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 16-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Januari 2022 — EDY YUSUF, Apt LAWAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Peranahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, dkk
55 — 17
  • EDY YUSUF, AptLAWAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Peranahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2063 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — VS KEPALA DESA CIPANAS dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWA BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
98 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KEPALA DESA CIPANAS dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWA BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
    ., dan kawankawan,Para Tim Pemberi Bantuan Hukum(TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, berkantor di Jalan SitiJenab Nomor 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Oktober 2017:Termohon Kasasi:DanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWABARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan diJalan Raya Bandung Nomor 61, Cianjur;Mahkamah Agung
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 01-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
A,MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
75 — 40
  • Penggugat:
    A,MUHI
    Tergugat:
    NURYASIN
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Tanah
Register : 03-08-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 171/Pdt.G/2016/PN Smn
Tanggal 21 Februari 2017 — -DARSO WIYONO / SUDARSONO : PENGGUGAT I -NGADINEM : PENGGUGAT II Lawan : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA C. Q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA C,Q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN : TERGUGAT ;
71 — 22
  • -DARSO WIYONO / SUDARSONO : PENGGUGAT I-NGADINEM : PENGGUGAT IILawan :KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA C. Q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA C,Q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN : TERGUGAT ;
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 326/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
78 — 26
  • Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
    Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
    Terbanding/Penggugat I : Dra.
    PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
    ,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
    Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
    Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
    Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 326/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
77 — 33
  • Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
    Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
    Terbanding/Penggugat I : Dra.
    PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
    ,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
    Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
    Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
    Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Oktober 2022 — Bank Kesejahteraan Ekonomi
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
2.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
3.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
4.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
5.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
6.Kantor Badan tata ruang
33 — 41
  • Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Turut Tergugat:
    1.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
    2.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
    3.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
    4.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
    5.Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
    6.Kantor Badan tata ruang
    agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2022 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4430 K/Pdt/2022
Tanggal 21 Desember 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS, DK. VS DARMAWATI DG PUJI BINTI RUMALLANG, DK. DAN PT HADJI KALLA, DKK.
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAH AGRARIA DANTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISULAWESI SELATAN c.q.
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS,dan Pemohon Kasasi II: JANNAWATI tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor161/PDT/2021/PT MKS, tanggal 19 Agustus 2021 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Mrs, tanggal18 Maret 2021;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS, DK. VS DARMAWATI DG PUJI BINTI RUMALLANG, DK. DAN PT HADJI KALLA, DKK.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — RICKY ELVIANDI AFRIZAL ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
78 — 31
  • RICKY ELVIANDI AFRIZAL ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    .: cece eee eetteeteeseseeeees PEMOHON;Terhadap :MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru JakartaSelatan.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK/IX/2017tertanggal 27 September 2017, telah memberikan kuasanyakepada :1. Nama : Drs. Gunawan Muhammad,MPA.Jabatan : Kepala Biro Organisasi danKepegawaian.Kewarganegaraan : Indonesia2. Nama : Sri Soewito, S.H.Halaman 1 dari 26 halaman.
    Bahwa Pemohon telah berkirim surat permohonan kepada Termohon yaitusurat Permohonan tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohon diterbitkan suratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia setingkat seperti semula TentangPengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.
    Menyatakan Mewajibkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Termohon untukmenetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuaiHalaman 10 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKTmaksud surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohonditerbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semulaTentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Affrizal NIP.19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (Ill/o) dalamjabatan eselon NV atau setara jabatan Pengawas.3.
    Menteri agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P6Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia setingkat seperti semula atas nama Ricky ElviandiAfrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol PenataMudaTk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL