1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu pada tanggal 09 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2075/CS/2013 tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-23102014-0009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Sgr.Negeri Singaraja pada tanggal 09 Januari 2017 dalam Register Nomor19/PDT.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013,yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Bahwa pada

Sor.sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng,pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;Bahwa oleh karena kenyataan

Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untukdatang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yangtelah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Balidan Agama Hindupada tanggal 15 juni 2021di Kabupaten Jembranasebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor5101-KW-07092021-0004, tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan Kantor DinasKependudukan

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum Adat dan Agama Hindu pada tahun 2012 di TABANAN, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Putusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Februari 2012, Nomor: 399/WNI/2012, adalah sah dan putus karena perceraian;3.

Bahwa Penggugat adalah lstri yang sah, dari Tergugat, telah melangsungkanperkawinan antara penggugat dengan tergugat secara Hukum adat dan agamaHindu di rumah Penggugat di TABANAN, sebelum dilaksanakan perkawinansecara Adat Hindu, tergugat dengan penggugat diadakan upacara SUDDHI WADANI untuk memeluk agama hindu berdasarkan permohonan sendiri tanggal28 Januari 2011 atas keikhlasan, tanpa paksaan tanpa pengaruh siapapun jugadan telah yakin akan kebenaran PANCA SRADHA Ajaran Agam Hindu kutipannomor

dapatdipertahankan lagismaka untuk mendapat kepastian hukum Penggugatmengajukan gugatan perceraian ini, ke Pengadilan Negeri Denpasar ;Berdasarkan uraian tersebut di atassmaka Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkanperkara ini, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amanputusan sebagai berikut :PRIMIER :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan secara Hukum

adat dan agama Hindu pada tahun 2012 diTABANAN, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai PurusaHal 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 427/Pat.G/2015/PN.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan secara hukum Adat dan Agama Hindu pada tahun 2012 diTABANAN, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Putusadan Tergugat berstatus sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan tanggal 17 Februari 2012, Nomor: 399/WNI/2012, adalah sah danputus karena perceraian;3.

BESSY masingmasingmengakui dirinya selaku Raja Persekutuan Hukum Adat petuananLilialy, siapakah yang mengangkat atau dinobatkan kedua orangtersebut selaku Raja, dan pernahkah dikukuhkan selaku RajaPersekutuan Hukum Adat Negeri Lilialy dimaksud;Bahwa kemudian pada tanggal 06 Agustus Tahun 2015 MusyawarahAdat oleh Lembaga Persekutuan Adat Petuanan Lilialy telahditunjuk/mengangkat Saudara HUSEN BESSY selaku RajaPersekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy sesuai Surat KeputusanNomor:15/PAPTL/VIIV2015 Tanggal

AMBtetapi mengikat pada tatanan Hukum Adat yang berlaku pada wilayahsetempat (hukum kebiasaan dan merupakan hukum adat tidak tertulis);Bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 18B ayat (2) Negara mengikutidan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat besertahakhak tradisionalnya;Bahwa Persekutuan Hukum Adat adalah merupakan kesatuankesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur, serta memilikibadan pengurus yang bersifat abadi, serta memiliki kekayaan terwujudmaupun tidak terwujud dalam wilayah

Bahwa ternyata Gugatan Penggugat menerapkan Hukum Adat yangberlaku pada pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease sebab Penggugatmendalilkan bahwa Raja/Kepala Pemerintah Negeri sekaligus selakuKetua Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy adalah sangatbertentangan dengan Pokok Gugatan sebab hukum Adat yang berlakupada Wilayah Pulau Buru Khususnya pada Wilayah Petuanan Lilialydimana Raja mengepalay 19 Desa dan 7 Dusun serta didalamnya 4Kecamatan sehingga tatanan hukum Adat Negeri Lilialy Pulau Burusama dengan

tatanan Hukum Adat yang berlaku di Maluku Tenggarayang tidak mengikat dirinya dengan hukum positif, namun mengikatdirinya dengan tatanan hukum Adat yang berlaku secara turun temurunadalah sah dan beralasan hukum;Hal 14 dari 36 Putusan Nomor Nomor 33 /PDT / 2016 / PT.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyatamasih hidup, baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifatfungsional;b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnyadipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan;c.

Atas dasar ketentuan Hukum Adat Malaka terbut termasuk WargaMasyarakat Hukum Adat di Desa Kamanasa maka Setiap Anak perempuandidaulat sebagai Ahli waris. Sedangkan anak lakilaki yang lahir dariperkawinan yang sah menurut Tata tertid Hukum Adat Malaka adalah Tidakmempunyai Hak atas harta warisan yang dimiliki oleh Ayah dan ibukandungnya sebagai Pewaris.

Artinya gugatantersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak ada alasan yangdapat dibenarkan menurut hukum, khususnya menurut kaidah atau Tatatertio Hukum Adat Malaka yang masih berlaku dan dipatuhi sampai dengansaat ini oleh Masyarakat Hukum Adat di Malaka. Sehingga dengan demikiansegala sesuai yang telah diketahui umum, khususnya masyarakat HukumAdat Malaka tidak perlu dibuktikan lagi soal kebenaran dari kaidah yangdiatur dalam Tata tertio Hukum Adat Malaka tersebut.

adalah secaraporsedural hukum dapat dikategorikan cacat hukum dan secara substansialtidak menjiwai nilainilai Hukum Adat yang hidup, tumbuh, berkembang danberlaku dalam pergaulan hidup Masyarakat Hukum Adat di Malaka.

sesuai denganKaidah Hukum Adat Malaka yang bercorak atau berkarakter Matrilinealmenurut Keterangan dari Pembangku Adat Bapak Drs.

perbuatan Penggugat dan Ahliwaris lainnya yang secara prosedural cacathukum dan tidak beralasan menurut Hukum Adat Malaka.

, Bupati / Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota ;(2) struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :a.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat ;Pasal5: (1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan idntifikasisebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dengan melibatkanmasyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat ; (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencermati : a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ;b. Wilayah adat ; c. Hukum adat ;Halaman 41 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.10.d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat ; e.

Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adatsebagai anggota ; (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kotaditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota; Pasal4:Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan : a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat ;b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat ; c.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat;Pasal5: (1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukanidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a denganmelibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat : (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati : a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ;b. Wilayah Adat ; c. Hukum Adat;Halaman 65 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat ; e.

adat dayak Mangkalapi dan Hatiif sebagai masyarakat hukum adat, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan :1.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Matarumah Hatulesila garis keturunan Tomu Hatulesila atau Wiliam Hatulesila adalah Matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan

Karena itu pelanggaran terhadapprinsip / aturan Hukum Adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi adalahPelanggaran hukum adat perkawinan Suku Anakalang;Bahwa karena perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telahterbukti SAH menurut hukum adat perkawinan suku anakalang, makarumusan isu masalah hukum yang timbul dalam perkara aquo adalahberkaitan dengan peristiwa hukum adat perkawinan yang menjadilandasan pokok hubungan hukum antara Para Pembanding denganPara Terbanding.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai denganposita dan petitum surat gugatan Para Penggugat/Para Pembandingyang mendalilkan Para Tergugat/Para Terbanding telah mengggarprinsip hukum adat perkawinan Paga Lipawolu, Leti Liparawi sebagaisuatu ketentuan hukum adat yang berlaku umum dan mengikatseluruh proses adat perkawinan di suku anakalang;Bahwa ketentuan pokok kekuasaan kahakiman, mewajibkan hakimdalam mengadili Suatu perkara yang berkenaan dengan hukum tidaktertulis (hukum adat), agar

dapat menggali nilainilai hukum yang hidupdimasyarakat, tujuannya tidak lain untuk memberikan rasa keadilanbagi masyarakat yang menjadikan hukum adat sebagai landasanpelaksanaan suatu hubungan hukum.

Waikabubak justrumengesamping Prinsip/Hukum Adat perkawinan suku anakalang yaituPaga Lipawolu, Leti Liparawi, suatu prinsip hukum adat yangmenghendaki agar perkawian tidak dapat dicerai begitu saja. Demikianpula dalam asasasas hukum perkawian adat yang tidak mengenaladanya lembaga perceraian;Halaman 8 dari 15 hal.

Waikabubak Wajib Hukumnyasecara konsisten melihat akibat dari perbuatan melanggarprinsip hukum adat Paga Lipawolu, Leti Parawi sebagai dasarmengadili perkara aguo UNTUK MEMBERIKAN RASA KEADILANdengan menegakkan kebenaran hukum adat sebagai Hukum Ibu(The Mother Of Law) dalam perkara Aquo;Bahwa putusan Majelis Hakim PN.

Tanah ulayat hukum Adat Paser milik PENGGUGAT luas + 341 Hektaryang berada di dalam HGU TERGUGAT, di wilayah dan dengan batasbatas tersebut di atas (Posita Nomor 2)Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Tgt.b. Tanah ulayat hukum Adat Paser milik PENGGUGAT luas +255,78Hektar indikasi diluar HGU TERGUGAT. di wilayah dan dengan batasbatas tersebut di atas (Posita Nomor 3);5.

Bahwa, menurut UU No 39/ 1999 tentang HAM : pasal 6 (1) : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaandan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah pasal 6 (2) : ldentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hakatas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Tgt.11.

Pasal 1 ayat (2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnyaterdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu Pasal 1 ayat (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yangterikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atasdasar keturunan Pasal 2 ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih adaapabila :a.

Nomor09 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas TanahMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam KawasanTertentu, masyarakat hukum adat yang mendalilkan mempunyai tanah komunalharus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota atau Gubenurdengan persyaratan sebagai berikut :1.

Riwayat Masyarakat Hukum Adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohonmasyarakat hukum adat;2. Riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebihsecara berturutturut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalamKawasan Tertentu;3. Fotokopi identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, ataukelompok masyarakat lainnya;4.

Maka Para Penggugat danmasyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya menolaknya.

kelapa sawit di areal tanah adatmilik masyarakat hukum adat Iban Semunying Jaya seluas + 1420 Ha, tapijuga ke areal tanah sawah milik masyarakat hukum adat Dayak IbanSemunying Jaya seluas + 30 Ha.

Pembanding/Dahulu ParaPenggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat Dusun Pareh DesaSemunying Jaya dengan perkumpulan.

Karena Penggugat sampai dengan Penggugat IV adalah Masyarakat Hukum Adat Dayak IbanSemunying Jaya yang dapat bertindak untuk kepentingan pribadinyamaupun bertindak untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat Dayak IbanDusun Pareh Desa Semunying Jaya.

Msidibawah sumpah yang menerangkan untuk menentukan keberadaanMasyarakat Hukum Adat, harus ditanya langsung kepada MasyarakatHukum Adat itu sendiri. Jika Masyarakat Hukum Adat itu. mengakuikeberadaannya maka Masyarakat Hukum Adat itu benar adanya.

---------------------------------- - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 April 2004 ;----------------------------------------------- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Juni 2009 ; ------------------------------------------------Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dan dalam penguasaan anak-anak tersebut nantinya tetap harus memperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;-----------4.

perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yaitu :e ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar,pada tanggal 27 Maret 2002; e ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 30 April 2004 ; e ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, padatanggal 9 Juni 2009 ; Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara danmendidiknya dan dalam penguasaan anakanak tersebut nantinya tetap harusmemperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;4 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakanuntuk itu ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara iniyang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribuDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar pada

adat yangberkaitan dengan kegiatan CAA Group di Desa Lebo.Hal. 1 dari 11 hal.

kegiatan CAA Group diDesa Lebu Kabupaten Barito Timur.Adapun maksud penyerahan uang tersebut karena PT BKI dianggap telahmenggarap tanah adat yang ada di Desa Lebo, meskipun pada kenyataannya diDesa Lebo tidak terdapat tanah adat dan perihal pemenuhan hukum adat ataupemalasan adat, CAA Group pernah melaksanakannya pada tahun 2010 yangmencakup Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah dan Dusun Tengah danuntuk pemenuhan hukum adat di wilayah Desa Lebo, sebagaimana dimaksudTerdakwa tidak pernah dilaksanakan

Nomor 661 K/PID/2016Adat Paku Karau adalah dimaksudkan untuk pemenuhan hukum adat diDesa Lebo sebagaimana kuitansi bermaterai Nomor 1026 tanggal 10September 2013 untuk pembayaran tertulis : Pemenuhan hukum adat yangberkaitan dengan kegiatan CAA Group di Desa Lebu, Kabupaten BaritoTimur dan penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) olehTerdakwa meskipun dengan bahasa untuk kas Kedamangan tentu sajatidak diterima, karena Terdakwa sangat menyadari uang tersebut untukpelaksanaan pemenuhan

Bahwaterkait pemenuhan hukum adat baik saksi Bantaraya, saksi Kosna Susanto,saksi Ermiludes, saksi Atak Nemar dan saksi Oskarmansyah, telahHal. 7 dari 11 hal. Put.

Namun Terdakwa, Darwin dan Erianus tidak pernah menegosiasikandengan PT BKI uang pembayaran pemenuhan hukum adat, pembayaranuang tersebut merupakan inisiatif dari Bantaraya selaku perwakilan CAAGroup yang membawahi PT BKI supaya portal dibuka dan akses ke luarmasuk kebun sawit PT BKI dapat berjalan lancar.Bahwa Terdakwa ternyata telah menyerahkan seluruh uang pembayaranpemenuhan hukum adat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) tersebut kepada Darwin dan Erianus, tetapi Rp5.000000,00

No. 2836 K/Pdt/2003.10.Bahwa setelah hamilnya Tergugat , membuktikan Para Tergugatmempunyai niat/maksud yang tidak baik yakni semula mengulurulur waktu,denda yang pernah dikemukakan itu tidak beralasan, jadi Para Tergugattelah melanggar hukum adat dan nyatanyata merugikan Para Penggugat,maka Para Tergugat harus dihukum secara hukum adat yaitumengembalikan semua kerugian Para Penggugat, dua kali lipat yang dalambahasa adat disebut natuta nafani sin, yaitu barangbarang yang telahditerima sejak ketuk

menurut hukum yang berlaku,membenarkan adanya hukum adat yang ada di Kabupaten Timor TengahSelatan, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang telah melaluitata cara hukum adat : ketuk pintu (leuk eno), pinangan, terang kampungdan antar sirih pinang (nant mamat) adalah sah ;Menyatakan menurut hukum bahwa hukum adat yaitu berlaku di KabupatenTimor Tengah Selatan ini, membenarkan pula adanya sangsi adat bagi pihakyang bersalah dalam hal ini Para Tergugat, untuk mengembalikan semuakerugian pihak

Bahwa diantara saksisaksi yang diajukan oleh Para Penggugat sehubungandengan perkara ini hanya satu orang saksi yang menerangkan tentangadanya masalah kalau gagal kawin pihak yang tidak memenuhi kewajibanmenurut hukum adat, akan dikenakan sangsi sesuai hukum adat, namunsaksi yang diajukan untuk memberikan keterangan bukan saksi ahlimelainkan saksi biasa, karena pengertian saksi ahli adalah saksi atau orangyang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang tentang gagalnyaperkawinan yang terjadi dalam

adat yang berlaku diDaerah Timor Tengah Selatan ini knhususnya suku Timor Amanuban, dalammengambil putusannya Pengadilan hanya berpedoman pada hukum formiltidak melihat dan tidak menyesuaikannya dengan hukum adat yang berlakusehingga dinilai putusan tersebut tidak konsisten, karena dalam ketentuanHal. 13 dari 16 hal.

No. 2836 K/Pdt/2003.hukum adat tidak ada yang menentukan bahwa kalau salah satu pihak baiklakilaki ataupun perempuan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimanamestinya maka harus dikenakan sangsi adat dua kali lipat, bahwa hukumnasional atau hukum formil juga tidak menentukan demikian atau dengankata lain baik hukum adat maupun hukum formil tidak menentukan ataumenyatakan bahwa pihak yang tidak menjalankan kewajibannya harusdihukum atau dituntut untuk mengembalikan sangsi atau tuntutan kerugiansebesar

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 2 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16122015-0018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 1999, di Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/WNI/B11.2000, tanggal 11 Mei 2000 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ----------------------------------------------3.

sebagaimana uraianuraian di atas, maka tujuan perkawianan untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud,sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Berdasarakan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakansecara Hukum

Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 1999, diKabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 68/WNI/BLL.2000,tanggal 11 Mei 2000 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya; 3 Menyatakan hukum anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat denganTergugatyaitu: 1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar padatanggal 13 Mei 2000; 2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki

Bahwa Hukum Adat Negeri Kailolo adalah bersumberdari hukum = adat ULI HATUHAHA sebagai suatuPersekutuan Masyarakat Hukum Adat pada zamandahulukala yang sekarang menjelma menjadi persekutuanmasyarakat hukum adat ULI HATUHAHA AMARIMA, terdiridari 5 (lima) Negeri yaitu) Negeri ROHOMONI, NegeriKABAU, Negeri KAILOLO, Negeri PELAUW dan NegeriHULALIU yang menempati sepanjang pesisir pantai utarapulau Haruku Kecamatan Pulau Haruku, dimanaberdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlakudan masih hidup

adat Negeri Kailolo.

Teon Marga Marasabessy, berupa Pisi Negarasebagai symbol rumah adat atau Rumah Tau Teusuka;Gambaran tentangsymbol symbol Teon pada tiap tiap Rumah Tau sebagaitatanan hukum adat Negeri Kailolo sebagaimana yangPARA PENGGUGAT uraikan di atas, maka akan timbulpertanyaan, berada di manakah dan dalam bentuk symbolTeon apakah bagi Marga Ohorella sebagai marga asliKesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Kailolo; Bahwa sudah berlaku umum pada negeri negeri sebagaiKesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten

adat disisi lain (tua tua adat), jika materigugatan soal matarumah mana yang paling berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri Kailolo, maka itu menjadiwewenang hukum adat subjek hukumnya adalah tuatua adatuntuk menyelesaikannya bagaimana kewenangan mengujiMajelis Hakim untuk menguji materi gugatan yang bukanwewenangnya karena menjadi wewenang hukum adat dan bahkantidak memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukumantara subjek hukum, materi gugatan disatu sisi dansubtansinya objek gugatan dilain

dan TuanayaSolopae sehingga Tergugat tidak perlu) membantahnya ;Bahwa hak matarumah parenta (perinta) adalah hak yangdilindungi oleh Hukum Adat Negeri setempat.

Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri,para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSMdan Instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.

Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri,para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSMdan instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.

Adat, menentukan:(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangHalaman 25 dari 49 halaman.

Hakhak masyarakat hukum adat tidakbergantung pada penelitian, tetapi bergantung pada eksistensi masyarakathukum adat sebagai subjek hukum adat.

masyarakat hukum adat yang menurut Judex Facti ditentukanHalaman 42 dari 49 halaman.

Adat masih tetap berlaku,hanya saja Hukum Adat itu harus merupakan sarana penunjang ke arahperkembangan baru.Bahwa hukum adat yang berlaku sejak berdirinya Kampung Nangkadijalankan dan dilaksanakan Willem Situmorang sebagai pendiri kampung(Sipungka huta) dan setelah Willem Situmorang meninggal dijalankan olehPenggugat hingga sekarang, maka hukum adat yang berlaku demikianoleh Pengadilan Tinggi dipandang sebagai hukum yang berlaku dan hidupHalaman 7 Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BNA27.28.29.30.31.karenanya

atau dengan kata lain PenggugatPenggugat Asal yangmengingin hukum adat (Hukum Adat Batak) tetap hidup di perkampunganKampung Nangka (pada keberatan poin 3).

Mahkamah Agung yang menolak keberatankeberatan Penggugat asli dalam hal Hukum Adat Batak Toba.

Dengan ditolaknya keberatan ini maka jelaslah Hukum Adat BatakToba tidak dapat dilaksanakan di Kampung Nangka yangberhubungan dengan kata Sipungka Huta.

Namun PN.Kutacane tidak mempertimbangkannyaHalaman 36 Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BNA Apabila Pembanding (dahulu Tergugat) terbukti bersalahn denganmembangun pondok di lahan/tanah sengketa ini maka PembandingMelakukan Perbuatan Melawan Hukum Adat. Maka penerapanhukum adalah Hukum Adat terikat sanksi sosial dan unsurkesakralannya ada didalam hukum adat tersebut dijalankan atautidak dijalankan.

adat khususnya masyarakat hukum adat danbudaya Rumpun Bangsa Melayu Siak sebagai hak asalusul negeri dimaksud DesaHarapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan dapatdigunakan seperlunya, dan seterusnya.Menetapkan dan menjunjung tinggi normanorma hukum dimaksud identitasadat dan budaya tradisional dalam kehidupan seharihari dan hak ulayat sebagai hak asalusul Rumpun Bangsa Melayu yang berdomisili di Desa Harapan Baru KecamatanMandau Kabupaten Bengkalis sebagai hukum adat masyarakat

Sesuai dengan Hukum Adat yangberasaskan Pancasila dan UUD 1945 jo. UUPA No. 5 Tahun 1960 Lembaran Negara104, jo PP 10 tahun 1961 jo.

adat dengan memakaijasa Aparat Penegak hukum dan premanisme dengan tujuan mengintimidasi menakutnakuti dan menindas setiap masyarakat hukum adat Desa Harapan Baru memintakepastian hukum atas Hak Tanah Airnya dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3dan ayat (4) dan seterusnya.Hal. 7 dari 16 hal.

Adat atas Hak Hutan Adat dan Tanahmilik adat yang menyampaikan surat keputusan masyarakat Hukum Adat Suku SakaiBathin Botuah yang disebut Hukum Adat adalah Hukum tetap atau telah berkekuatanhukum tetap.

No.2290 K/Pdt/2009Bahwa Penggugat menuntut Immateriil atas perbuatan diskriminasi secara sistematisatau disebut Pelanggaran HAM yang telah melakukan perbuatan meresahkanmasyarakat Hukum Adat sejak PT.