VII Lipun adalahsah hak milik Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Bangkalan Dayak yaknimerupakan warisan secara turun temurun karena Goa Temuluang tersebut telah dimiliki,dikuasai, dikelola secara turun temurun sejak adanya Persekutuan Masyarakat HukumAdat Desa Bangkalan Dayak dan hasil penjualan dari panen sarang burung walet yangada di dalam Goa Temuluang tersebut merupakan sumber penghasilan dan kehidupanbagi seluruh masyarakat Hukum Adat Desa Bangkalan Dayak.

/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 menyebutkan Pasal 1ayat (1) menyebutkan "Hak Ulayat dan serupa itu dari masyarakat hukum adat(untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurutHukum Adat dipunyai oleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayahtertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambilmanfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagikelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secaralahiriah dan batiniah turun

temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukumadat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan", sedangkan ayat (2)menyebutkan "Tanah dari suatu masyarakat hukum adat tertentu" kemudian ayat(3) menyebutkan "masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikatoleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumkarena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan".

No. 1566 K/Pdt/2011ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurutketentuan hukum adat setempat" sedangkan ayat (2) menyebutkan Hak Ulayatmasyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukumadatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yangmengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalamkehidupan sehariharinya;b Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup

Adat Desa Bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu,Kabupaten Kotabaru itu tidak sah secara Hukum Karena tidak disertai adanya suratKuasa khusus dari masyarakat Persekutuan Hukum Adat Desa Bangkalan Dayakyang diwakilinya akan tetapi kendali tidak adanya surat Kuasa khusus darimasyarakat Persekutuan Hukum Adat yang diwakilinya oleh Pengadilan NegeriKotabaru Perlawanan Dariatman dkk terhadap eksekusi Putusan Verstek No. 11/Pdt.G/2007/PNKtb tgl 3 Oktober 2007 tersebut tetap dikabulkannya dan berartiPengadilan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu pada tanggal 09 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2075/CS/2013 tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

adat yangberkaitan dengan kegiatan CAA Group di Desa Lebo.Hal. 1 dari 11 hal.

kegiatan CAA Group diDesa Lebu Kabupaten Barito Timur.Adapun maksud penyerahan uang tersebut karena PT BKI dianggap telahmenggarap tanah adat yang ada di Desa Lebo, meskipun pada kenyataannya diDesa Lebo tidak terdapat tanah adat dan perihal pemenuhan hukum adat ataupemalasan adat, CAA Group pernah melaksanakannya pada tahun 2010 yangmencakup Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah dan Dusun Tengah danuntuk pemenuhan hukum adat di wilayah Desa Lebo, sebagaimana dimaksudTerdakwa tidak pernah dilaksanakan

Nomor 661 K/PID/2016Adat Paku Karau adalah dimaksudkan untuk pemenuhan hukum adat diDesa Lebo sebagaimana kuitansi bermaterai Nomor 1026 tanggal 10September 2013 untuk pembayaran tertulis : Pemenuhan hukum adat yangberkaitan dengan kegiatan CAA Group di Desa Lebu, Kabupaten BaritoTimur dan penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) olehTerdakwa meskipun dengan bahasa untuk kas Kedamangan tentu sajatidak diterima, karena Terdakwa sangat menyadari uang tersebut untukpelaksanaan pemenuhan

Bahwaterkait pemenuhan hukum adat baik saksi Bantaraya, saksi Kosna Susanto,saksi Ermiludes, saksi Atak Nemar dan saksi Oskarmansyah, telahHal. 7 dari 11 hal. Put.

Namun Terdakwa, Darwin dan Erianus tidak pernah menegosiasikandengan PT BKI uang pembayaran pemenuhan hukum adat, pembayaranuang tersebut merupakan inisiatif dari Bantaraya selaku perwakilan CAAGroup yang membawahi PT BKI supaya portal dibuka dan akses ke luarmasuk kebun sawit PT BKI dapat berjalan lancar.Bahwa Terdakwa ternyata telah menyerahkan seluruh uang pembayaranpemenuhan hukum adat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) tersebut kepada Darwin dan Erianus, tetapi Rp5.000000,00

yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;

adat di Desa Tegallalang;

Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan Saudara JusRumsaury pada tanggal 01 September 1986 tidak sah BerdasarkanUndangundang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagiProvinsi Papua dan Peraturan daerah Khusus Provisi Papua Nomor 23Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan HakPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah karena:e Saudara Jus Rumsaury bukan sebagai pemilik Hak PeroranganWarga Masyarakat Hukum Adat atas tanah di Jalan Wolter MonginsidiKel.

Sabatia membuat dokumen kepemilikan tanpasepengetahuan/izin keluarga pemilik tanah hak perorangan wargamasyarakat Hukum Adat Atas Tanah ;6.

Pada poin 12 ini sangat tidak rasional pernyataan Saudara NY.SABATIAH karena yang nyata dirugikan secara material dan immaterialadalah akami kelurga anakanak dari bapak Leonard Rumawi sebagaipemilik Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas TanahBerdasrkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomikhusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi papuaNomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;13.

Saudara Jus Rumsaury bukan sebagai pemilik Hak Perorangan WargaMasyarakat Hukum Adat atas tanah di Jalan Wolter Monginsidi Kel.Oyehe Nabire berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah;b. Adanya perbedaan tanda tangan saudara Jus Rumsaury dalam suratyang dibuat pada tanggal 01 September 1986, dengan yang sebenarnya;c.

Sabatia membuat dokumen kepemilikan tanpasepengetahuan/izin keluarga pemilik tanah hak perorangan wargamasyarakat Hukum Adat Atas Tanah;3.

Adat Rumpun Bangsa Melayu ;Menetapkan seluruh lahan kosong yang masih dapat dijadikan lahan pertanian danlahan untuk jenis perkebunan dengan tanaman tua dapat diserahkan kepadamasyarakat Hukum Adat berdomisili dan masyarakat ADAT Rumpun BangsaINDONESIA yang membutuhkan perolehan lahan.

ADAT khususnyamasyarakat HUKUM ADAT dan BUDAYA Rumpun Bangsa MELAYU SIAKsebagai HAK ASAL USUL NEGERI, dimaksud Desa Harapan Baru KecamatanMandau Kabupaten Bengkalis Propensi Riau dan dapat digunakan seperlunya, danseterusnya.Menetapkan dan menjujung tinggi normanorma hukum dimasud IDENTITASADAT DAN BUDAYA TRADISIONAL dalam kehidupan seharihari dan HAKULAYAT sebagai HAK ASAL USUL Rumpun Bangsa Melayu yang berdomisili diDESA HARAPAN BARU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALISsebagai HUKUM ADAT MASYARAKAT

Mandau Kabupaten bengkalis yangdiserahkannya kepada Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Botuah danmasyarakat Hukum adat lainnya yang bermukim/berdomisili di Desa harapan Baruseluas kurang lebih 2.100 Hektare. Sesuai dengan Hukum Adat yang berazaskanPancasila dan UUD 1945 JO. UUPA No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara 104, JO.PP10 tahun 1961 JO. PP 224 tahun 1964 JO.

Adat atasHak Hutan Adat dan Tanah milik ADAT yang menyampaikan Suratkeputusan masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Botuah yangdisebut Hukum Adat adalah Hukum tetap atau telah berkekuatan HUKUMTETAP, yang disebut juga Hukum Indonesia.

UURI No.41tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 69 Masyarakat Hukum Adat berhakmengambil hasil Hutan untuk kebutuhan hidup seharihari dari HutanAdat, JO .

hukumadat atas tanah ;b Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dimaksudpada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian ;e Pasal 3a Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahdidasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten / KotaDaerah;b Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hakulayatmasyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum

adat atas tanah dalam wilayah kabupaten/Kotadilakukan oleh suatu Panitia peneliti yang tediri dari :Hal 12 Putusan No. 17/PDT/2014/PT.Jpre Para pakar hukum adat ;e Lembaga adat/tetua adat atau pengusaha adat yangbrwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan wargadari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;e Lembaga swadaya masyarakat ;e Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiae Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati /Walikota ;e Pejabat dari instansi terkait lainnya ;e Pasal

5Panitian Peneliti melaporkan hasil penelitian kepada Bupati/Walikota danatau Gubernur disertai dengan kesimpulan hasil penelitian yang menyatakankeberadaaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak peroranganwarga masyarakat hukum adat atas tanah ;e Pasal 6a Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)Bupati/Walikota dan Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayatmasyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukumadat atas tanah dengan

Nomor 23Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanahe Pasal 9Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat danHal 14 Putusan No. 17/PDT/2014/PT.Jpratau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidangbidang tanah yangpada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai olehperorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai denganperaturan

perundangundangan ;e Pasal 10a Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakathukum adat dan atau hak perorangaan warga masyarakathukum adat atas tanah dilepaskan oleh masyarakat hukumadat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adatsebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, makatanah itu dilepaskan kepada Negara sehingga menjadi tanahyang langsung dikuasai oleh Negara ;b Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan atau hakperorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yangdilepaskan

adat khususnya masyarakat hukum adat danbudaya Rumpun Bangsa Melayu Siak sebagai hak asalusul negeri dimaksud DesaHarapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan dapatdigunakan seperlunya, dan seterusnya.Menetapkan dan menjunjung tinggi normanorma hukum dimaksud identitasadat dan budaya tradisional dalam kehidupan seharihari dan hak ulayat sebagai hak asalusul Rumpun Bangsa Melayu yang berdomisili di Desa Harapan Baru KecamatanMandau Kabupaten Bengkalis sebagai hukum adat masyarakat

Sesuai dengan Hukum Adat yangberasaskan Pancasila dan UUD 1945 jo. UUPA No. 5 Tahun 1960 Lembaran Negara104, jo PP 10 tahun 1961 jo.

adat dengan memakaijasa Aparat Penegak hukum dan premanisme dengan tujuan mengintimidasi menakutnakuti dan menindas setiap masyarakat hukum adat Desa Harapan Baru memintakepastian hukum atas Hak Tanah Airnya dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3dan ayat (4) dan seterusnya.Hal. 7 dari 16 hal.

Adat atas Hak Hutan Adat dan Tanahmilik adat yang menyampaikan surat keputusan masyarakat Hukum Adat Suku SakaiBathin Botuah yang disebut Hukum Adat adalah Hukum tetap atau telah berkekuatanhukum tetap.

No.2290 K/Pdt/2009Bahwa Penggugat menuntut Immateriil atas perbuatan diskriminasi secara sistematisatau disebut Pelanggaran HAM yang telah melakukan perbuatan meresahkanmasyarakat Hukum Adat sejak PT.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada 30 Agustus 2003 di Kabupaten Jembrana, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1714/WNI/2007, tertanggal 11 Oktober 2007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Hukum Adat Bali dan tata cara Agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1999 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di di Banjar Dinas Melanting, Kelurahan/Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 12 Agustus 2016, dan

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suamiistri yang sah sesuai dengan hukum melalui perkawinan yangdilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasionalsesuai dengan UU. RI.

Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugatdan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindudi di Banjar Dinas Melanting, Kelurahan/Desa Banjar, KabupatenBuleleng, Provinsi Bali pada tanggal 12 Agustus 2016, dan dilangsungkandi hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda GedeNgurah sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108 /WNI / BIl / 2017 tertanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangHalaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Padt.G/2020/PN Sgrdilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di di Banjar DinasMelanting, Kelurahan/Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali padatanggal 12 Agustus 2016, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka AgamaHindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ngurah sesuai dengan KUTIPANAKTA PERKAWINAN Nomor : 5108 / WNI / Bil / 2017 tertanggal 06September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April 2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/WNI/Tjk/2011, tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem,Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April 2011,Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN. Sor.yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/WNITjk/2011,tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng ;.

Sor.1.tidak mendatangkan hasil yang maksimal, sehingga pada tanggal 29September 2016 telah membuat kesepakatan Cerai Suami Istri yangditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh kedua orangtua, Kelihan Dinas Kaja Kauh dan Perbekel Bondalem ;Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas makasesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal08 April 2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :409/WNITjk/2011, tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN.

Adat atau Agama Hindu, di DesaBondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NomorHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN.

Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem,Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN. Sor.Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April 2011, yangsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/WNITjk/2011,tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;4.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2007 di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2755/WNI/2010, tertanggal 30 November 2010

Maka Para Penggugat danmasyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya menolaknya.

kelapa sawit di areal tanah adatmilik masyarakat hukum adat Iban Semunying Jaya seluas + 1420 Ha, tapijuga ke areal tanah sawah milik masyarakat hukum adat Dayak IbanSemunying Jaya seluas + 30 Ha.

Pembanding/Dahulu ParaPenggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat Dusun Pareh DesaSemunying Jaya dengan perkumpulan.

Karena Penggugat sampai dengan Penggugat IV adalah Masyarakat Hukum Adat Dayak IbanSemunying Jaya yang dapat bertindak untuk kepentingan pribadinyamaupun bertindak untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat Dayak IbanDusun Pareh Desa Semunying Jaya.

Msidibawah sumpah yang menerangkan untuk menentukan keberadaanMasyarakat Hukum Adat, harus ditanya langsung kepada MasyarakatHukum Adat itu sendiri. Jika Masyarakat Hukum Adat itu. mengakuikeberadaannya maka Masyarakat Hukum Adat itu benar adanya.

M E N G A D I L I:

1.Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patutdan sah;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

3.Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu

yang bernama I Gusti Ngurah Mangku Rupa, pada tanggal 18 Maret 2013 hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-12022014-0019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal4 Maret 2014 adalah perkawinan yang sah;

4.Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan

., telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistriyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti NgurahMangku Rupa , pada tanggal hal tersebut sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor : , yang diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal Bahwa dari perkawinan antara Penggugat

Sehingga Penggugat memutuskan untukmengambil keputusan terhahadap Tergugat untuk mengkahirihubungan perkawinan dengan PerceraianBahwa dari halhal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agarperkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan di hadapanPemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Ngurah Mangku Rupa ,pada tanggal hal tersebut sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : , yang

, Lahir di Bangli pada tanggal ,dengan NIK: .Adalah anak yang SAH dari perkawinan antara Penggugat danTergugat, dan Pihak Tergugat selaku Purusa dan Pihak Penggugattetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalangipihak siapapun :Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti NgurahMangku Rupa , pada

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menuruttata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yangdilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Halaman 20 dari 23 halaman.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Ngurah MangkuRupa , pada tanggal hal tersebut sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : , yang diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;.

No. 2836 K/Pdt/2003.10.Bahwa setelah hamilnya Tergugat , membuktikan Para Tergugatmempunyai niat/maksud yang tidak baik yakni semula mengulurulur waktu,denda yang pernah dikemukakan itu tidak beralasan, jadi Para Tergugattelah melanggar hukum adat dan nyatanyata merugikan Para Penggugat,maka Para Tergugat harus dihukum secara hukum adat yaitumengembalikan semua kerugian Para Penggugat, dua kali lipat yang dalambahasa adat disebut natuta nafani sin, yaitu barangbarang yang telahditerima sejak ketuk

menurut hukum yang berlaku,membenarkan adanya hukum adat yang ada di Kabupaten Timor TengahSelatan, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang telah melaluitata cara hukum adat : ketuk pintu (leuk eno), pinangan, terang kampungdan antar sirih pinang (nant mamat) adalah sah ;Menyatakan menurut hukum bahwa hukum adat yaitu berlaku di KabupatenTimor Tengah Selatan ini, membenarkan pula adanya sangsi adat bagi pihakyang bersalah dalam hal ini Para Tergugat, untuk mengembalikan semuakerugian pihak

Bahwa diantara saksisaksi yang diajukan oleh Para Penggugat sehubungandengan perkara ini hanya satu orang saksi yang menerangkan tentangadanya masalah kalau gagal kawin pihak yang tidak memenuhi kewajibanmenurut hukum adat, akan dikenakan sangsi sesuai hukum adat, namunsaksi yang diajukan untuk memberikan keterangan bukan saksi ahlimelainkan saksi biasa, karena pengertian saksi ahli adalah saksi atau orangyang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang tentang gagalnyaperkawinan yang terjadi dalam

adat yang berlaku diDaerah Timor Tengah Selatan ini knhususnya suku Timor Amanuban, dalammengambil putusannya Pengadilan hanya berpedoman pada hukum formiltidak melihat dan tidak menyesuaikannya dengan hukum adat yang berlakusehingga dinilai putusan tersebut tidak konsisten, karena dalam ketentuanHal. 13 dari 16 hal.

No. 2836 K/Pdt/2003.hukum adat tidak ada yang menentukan bahwa kalau salah satu pihak baiklakilaki ataupun perempuan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimanamestinya maka harus dikenakan sangsi adat dua kali lipat, bahwa hukumnasional atau hukum formil juga tidak menentukan demikian atau dengankata lain baik hukum adat maupun hukum formil tidak menentukan ataumenyatakan bahwa pihak yang tidak menjalankan kewajibannya harusdihukum atau dituntut untuk mengembalikan sangsi atau tuntutan kerugiansebesar

, Bupati / Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota ;(2) struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :a.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat ;Pasal5: (1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan idntifikasisebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dengan melibatkanmasyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat ; (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencermati : a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ;b. Wilayah adat ; c. Hukum adat ;Halaman 41 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.10.d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat ; e.

Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adatsebagai anggota ; (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kotaditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota; Pasal4:Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan : a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat ;b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat ; c.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat;Pasal5: (1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukanidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a denganmelibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat : (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati : a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ;b. Wilayah Adat ; c. Hukum Adat;Halaman 65 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat ; e.

adat dayak Mangkalapi dan Hatiif sebagai masyarakat hukum adat, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan :1.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-23102014-0009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Sgr.Negeri Singaraja pada tanggal 09 Januari 2017 dalam Register Nomor19/PDT.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013,yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Bahwa pada

Sor.sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng,pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;Bahwa oleh karena kenyataan

Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untukdatang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yangtelah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Balidan Agama Hindupada tanggal 15 juni 2021di Kabupaten Jembranasebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor5101-KW-07092021-0004, tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan Kantor DinasKependudukan

Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menentukan :I Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dandiakui keberadaannya berhak: a melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupseharihari masyarakat adat yang bersangkutan; b melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yangberlaku dan tidak bertentangan dengan undangundang;CON ~ $= 222 2n ono n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnc mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya

; 2 Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanMasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain:a masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap ); 77722b ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c adawilayah hukum adat yang jelas ;Hal. 13 dari 22 hal.

Daerah dengan mengikut sertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yangbersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansiinstansi yangmengelola sumber daya alam; 2 Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah denganmembubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan,menggambarkan batasbatasnya serta mencatatnya dalam daftarbahwa berdasarkan seluruh ketentuanketentuan

dan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut maka dapat dipahami bahwa untuk menentukan mengenai hutan adat dantanah adat/tanah ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu haruslahterlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran keberadaan dari Masyarakat HukumAdatnya, dan untuk menetapkan kebenaran keberadaan dari Masyarakat HukumAdat tersebut haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan parapakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yangada di daerah

para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat,dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansiatau pihak lain yang terkait, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut jikaseluruh kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 67Ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terpenuhi,barulah keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui danditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian selama belum