BoE LIN DA P oR A TIW oO, la hit aLoam oom gaa . tam g gad 0 6 April 2001 2 c BELONYTA c ALY STAsu TJ 10 P RAN TO, lah ir ai Lam on gan, tan egal 21 De sem ber 2003 3DE AN DR A VALE R Y S U TS10 PR AN TO , la hip di S Ura ba ya tan ggatlo% M ce i2007Boa hw oa sua om i pe m o boo TU LU Ss AR DJ oO u T4310 PR AN TO te lah o nin ggadun ia pada tan egal Oo.

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 5 dari 10 halamanMenimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaMuliani binti Asmadi yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaDicky Fratama bin Ahmad F; Bahwa suatu perkawinan hanya

dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat para Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangPenetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 6 dari 10 halamanmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Para Pemohon dengananak bernama Muliani; Bahwa bukti P.5 menunjukkan para Pemohon telah mengajukanpermohonan

PENETAPANNomor 674/Pdt.P/2019/PA.Dgl>+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam sidang keliling majelis hakim telah menjatuhkan Penetapanperkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:Ahmat Egal Bin Taufik, Tanggal lahir, Sipi 02 Mei 1995 Agama islam, pendidikan SD,pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja,Kabupaten Donggala sebagai Pemohon ;Stevi Kandou Binti Jony Kandou, Tanggal

Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Ahmat Egal yang telahbermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sipi, kecamatan SirenjaKabupaten Donggala, Nomor 730.05/KDSP/VIII/2019, tanggal 14 agustus 2019,diberi kode (P.1);2. Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Ahmat Egal yang telahbermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sipi, kecamatan SirenjaKabupaten Donggala, Nomor 729.05/KDSP/VIII/2019, tanggal 14 agustus 2019,diberi kode (P.2);B. Saksi;1.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Ahmat Egal bin Taufik) denganPemohon II (Stevi Kandou binti Jony Kandou) yang dilangsungkan pada tanggal10 Maret 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, KabupatenDonggala, Provinsi Sulawesi Tengah;3. Memerintahkan para Pemohon mendaftarkan perkawinannya pada kantorUrusan Agama Kecamatan Sirenja untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanuntuk itu;4.

Kedudukanhukum ( /egal standing) Pemohon;1.

Penetapan No.0234/Pdt.P/2017/PA Mig.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk bertindakmenjadi walidalam perkara ini mewakli anaknya yang kedua;POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkritsebagai berikut :1. BahwaPemohontelahmenikahdenganChairul Huda SE. bin H.AbdurRahman,dankinisuamiPemohontersebuttelanhmeninggalduniapadatanggal26 Januari2017karenasakit;2.

,umur 15 tahun;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalahtermasuk yurisdiksi voluntair, yang mana dalam perkara voluntair persoalanpembuktian tetap harus ditegakkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalinya Pemohonmengajukan buktibukti surat, diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti manaakan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P5 telah dipertimbangkan padapertimbangan bagian /egal standing sehingga tidak dipertimbangkan kembali;Menimbang, bahwa bukti

Pasal 26 ayat (1), UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding dapat dibenarkan sebagai persona standi in judiciountuk mengajukan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi AgamaBandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu akanmemeriksa /egal standing kuasa hukum dari Termohon Konvensi/PenggugatHal.4 dari 10 hal. Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/P TA.

melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum,dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda PengenalAnggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa(Pembanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa KuasaHukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai /egal

Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/PTA.Bdldengan menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal (KTPA)yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Terbanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa kuasahukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai /egal

Seharusnya Hakim banding membuat /ega/ reasoning putusan denganbertolak pada /egal reasoning putusan Hakim pertama;Jika Hakim banding tidak sependapat dengan /egal reasoning putusanHakim pertama, maka Hakim banding harus menanggapi dasar legalreasoning putusan Hakim pertama dengan menunjukkan letak ketidakbenaran putusan Hakim pertama tersebut;Legal reasoning putusan Hakim banding tidak cukup hanya denganmenyatakan bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan Hakimpertama, kemudian Hakim banding membuat

dasar/pertimbangan lainyang berbeda (Hakim banding harus menanggapi/menyanggah legalreasoning putusan Hakim pertama);Tidak adanya /egal reasoning putusan Hakim banding sebagaimanadimaksud di atas menunjukkan bahwa putusan Hakim banding "kurangpertimbangan" dan ini dipandang sebagai salah menerapkan hukumyang berlaku dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurutPasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung berikut perubahan perubahannya;Halaman 9 dari

Pertimbangan Hakim banding dalam putusannya pada halaman 19 menyatakan:Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Pelawan dan Pelawan IImemperoleh tanah objek sengketa dengan cara yang /egal, yaitu dilakukandi hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kemudian diterbitkanSertifikat Hak Milik;Pertimbangan Hakim banding tersebut keliru/tidak benar, oleh karena:Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt/2017a.

Ukuran untuk /egal/ tidaknya transaksi jual beli objek sengketa yangdilakukan oleh Pelawan dan Pelawan Il tidak hanya terletak padadilakukan tidaknya transaksi jual beli tersebut di hadapan pejabat yangberwenang untuk itu, tetapi harus diperhatikan faktor lain yaitu berdasartidaknya objek sengketa untuk dipindahtangankan (jual beli);Berdasarkan fakta persidangan dan aturan hukum yang berlaku, makaobjek sengketa tidak dapat dipindahtangankan oleh karena objeksengketa dalam status sita (Pasal 199 ayat

hukum atas pelanggaran larangan transaksi yang ditegaskandalam Pasal 199 ayat (1) HIR tersebut, maka semua perjanjian transaksidinyatakan batal demi hukumic transaksi jual beli objek sengketa olehPelawan dan Pelawan II:Dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pertinbangan HakimBanding yang menyatakan bahwa perolehan Pelawan dan Pelawan Il atasobjek sengketa adalah /ega/ adalah tidak benar, sehingga dengan demikianperolehan/pemilikan Pelawan dan Pelawan II atas objek sengketa adalahtidak /egal

Bahwa Para Pemohon mampu dan layak mengangkat calon anakanagkat (CAA) sebagai anak angkat yang dipelihara dan dibesarkan sertadidiknya;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, MajelisHakim menilai maksud permohonannya adalah hendak mengangkat anakbernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri;Menimbang, bahawa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara,terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohonmemenuhi J/egal standing dalam mengajukan perkara quo, denganpertimbangan

berdasarkan identitas permohonan Para Pemohondan keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan hukumtersbut, Majelis Hakim berpendapat bahwa umur Pemohon telah melebihibatas sebagai calon orang tua angkat (COTA), sehingga Pemohon tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 13 huruf b Peraturan PenerintahNomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu sebgalcalon orang tua angkat (COTA) berumur 30 (tiga puluh) tahun sampai 55 (limapuluh lima) tahun, dengan demikian J/egal

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima atau N.O.

WAHYUDIN binPATNO No.Pol : SP.Kap/85/X/2015/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2015 olehKepolisian Resor egal WO lel jennwennnesnennnentneneeensn nen neneemaennnnimcmmennennennememmnnnneTerdakwa PURWANTO Als.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B1300/Q.3.15/Ep.2/12/2015, tertanggal 18 Desember 2015 dari KepalaKejaksaan Negeri T egal; 222022 2n nen nn nnn ne nnn n=2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 117/Pid.B/2015/PN Tol,tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;3. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tegal Nomor 117/Pid.B/2015/PN Tgl,tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;4.

tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari2020 3.26 Menimbang bahwa berdasarkan uraian 3.25 Pemohon tidakHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRmemenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal standing) sebagai Pemohon dalamPenyelesaian Sengketa a quo.Maka berdasarkan pertimbangan yang ngawur ini dan tidak ada dasar hukumnya,maka Majelis Komisioner yang tidak cerdas ini membuat keputusan Pemohon tidakmemiliki kKedudukan hukum (/egal

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa informasi;c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketainformasi;d.

informasi.(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untukmenerima ataupun menolak permohonan.Bahwa karena Pemohon Keberatan sebagai Pemohon badan Hukum telahmelengkapi akte Anggaran dasar pendirian dan SK MENKUMHAM AHU0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan akte perobahan dengan SK MENKUMHAMAHU0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 seperti pada Daftar Bukti P9 dan P10 makaPemohon keberatan mempunyai kedudukan hukum (/egal

Permintaan Informasi memiliki relevansi dengan Tujuan PermohonanBahwa sesuai dengan Tujuan PKN sesuai /egal/ standing diatas antara lainBerperan serta membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi untukmencapai pemerintahan yang bersih,Transparansi dan Akuntabel sesualamanat PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalampembrantasan korupsi atas dasar ini lan PKN melakukan Peran Sertamasyarakat dengan cara Pengawasan masyarakat dan atau Kontrol sosial,dan dalam pelaksanaan pengawasan

bidang transparansi keuangan,bukan berarti tidak dilakukan uji kKegunaan dan dengan serta merta dapatmemperoleh dan menggunakan informasi publik yang dimohonkan, tanpa diketahuipasti untuk apa dan bagaimana tindak lanjut atas informasi yang dimohonkantersebut;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRMenimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Komisioner yang padapokoknya menolak permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasidengan alasan Pemohon Keberatan tidak memiliki /egal

dari Penuntut Umum tersebut terdakwatidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 Saksi ISKANDAR Bin YUSUF, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi selaku operator Beco (Escavator) di Lokasi pertambangan galianC yang berada di Desa Manggra Kecamatan Indrapuri Kabupaten AcehBesar;eBahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

buah ayakan pasir yang terbuat dari besiyang disita pada saat dilakukan penertiban tersebut adalah barang bukti yangdigunakan untuk memisahkan pasir dan kerikil di lokasi pertambangan milikterdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya.1 Saksi MUHAMMAD Bin YUSUF, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi merupakan adik kandung dari terdakwa;*Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

Provinsi Aceh yang dipinjam pakai olehterdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya.1 Saksi CHALID MUKSIN, S.T., Bin HARUN HASYIM,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PNJtheBahwa saksi bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten AcehBesar dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Tambang;eBahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 ada dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

Bahwa KPSTP ada menerima tembusan surat teguran yang diajukan olehDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar terhadap pemilikusaha pertambangan yang tidak memiliki izin;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa merupakan pemilik usaha pertambangan Galian C yangterletak di Desa Manggra Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

satu) buah buku saku/notes/buku catatan Pemasukan dan PengeluaranPertambangan Galian C, warna ungu;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalamputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut:e Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

selengkapnya telahdicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkasuraian Penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada BeritaAcara Sidang tersebut ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan aquo dan kedudukanhukum (/egal

XxxxxxXXxXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX (Pewaris), maka paraPemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut dalam mengajukanperkara ini;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon adalah ibukandung dari seseorang bernama XxxxxxxXxX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, dan saatIn XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia, maka olehHal. 9 dari 15 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon sebagai ibu kandung dari Pewaris mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan

permohonan penetapanahli waris;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon Il telahmenikah dengan XxxxXxxxXxX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX pada tanggal 24 Oktober1980, dan saat Ini XxxXxxXXxXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia,maka oleh karenanya Pemohon sebagai istri dari Pewaris mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan penetapanahli waris;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak hasil perkawinan Pemohon

dengan Pewaris (Almarhum Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX), Maka olehkarenanya Pemohon Ill, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak dariPewaris mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonanini adalah oleh karena seorang lakilaki bernama Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXXxxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islampada tanggal 20 Maret 2019, dan berkaitan dengan itu diperlukan

Kholik,SH.MPd.I, Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat

pada tanggal 06 April 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor137/15/IV/2014, tanggal 07 April 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Oktober 2019 Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugattelah damai dan rukun

Dengandemikian Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa oleh karenapermohonan banding dalam perkara a quo diajukan dan akta permohonanbanding ditanda tangani oleh seorang kuasa para Pelawan/Pembandingbernama Syahrol Riza, SH, maka secara yuridis keberadaan SyahrolRiza,SH tidak mempunyai /egal standing mengajukan dan menandatanganiakta permohonan banding a quo, karena jangkauan kewenangan nyasebagai kuasa para Pelawan/Pembanding hanya pada pengadilan tingkatpertama saja in casu Mahkamah Syariyah Sigli

, sesuai dengan bataskewenangan yang diberikan dalam surat kuasa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Syahrol Riza,SH, tidakmempunyai /egal standing dalam mengajukan dan menandatangani aktapermohonan banding, maka permohonan banding tersebut mengandungcacat formil, sehingga permohonan banding harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan ketentuanPasal 192 RBg dibebankan kepada pihak yang kalah, in casu adalah paraPelawan

, atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamPerkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1.2s3.4.Kompetensi absolut pengadilan;Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium):Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel):Penggugat tidak mempunyai /egal standing (persona standy in judicio);Eksepsi

Penggugat tidak mempunyai /egal standing;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor140/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 Maret 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 144/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal16 Juli 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2019, kKemudian terhadapnya

;Pemohon keberatan tidak sependapat dengan PertimbanganHukum Majelis terutama pada Kedudukan hukum Termohonkeberatan, yang dulunya Pemohon informasi pada paragraph(3.25) menyatakan bahwa menimbang berdasarkan uraian padaparagraf (3.21) dan (3.24) tersebut Majelis berpoendapat bahwapemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal standing);Alasan Pemohon keberatan tidak menerima pertimbangan hukumpada Paragraf (3.25) disebabkan pertimbangan hukum danpenilaian Majelis Komisioner Komisi Provinsi Kepulauan

TPIPemohon keberatan tidak sependapat dengan Pendapat Majelisterutama pada Kedudukan hukum Termohon keberatan, dulunyaPemohon informasi pada paragraph (3.39) yang menyatakanbahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi atasnama pribadi bukan atas nama badan hukum, denganmenyertakan identitas diri berupa salinan fotocopy KIPsebagaimana pada bukti (P5) dan telah memenuhi /egal standingsebagai pemohon informasi sebagaimana paragraph (3.24) danparagraf (3.25);Alasan Pemohon keberatan tidak menerima

Tahun 1999 tentang PERS,khususnya dalam Pasal 6 huruf d yang berbunyi Pers nasionalmelaksanakan peran melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dansaran terhadap halhal yang berkaitan dengan kepentingan umum.Dalam konteks perkara aquo pemohon berprofesi sebagaiwartawan dan salah satu pimpinan media, dan dapat dimaknaipemohon dalam mengajukan informasi publik bukan untukkepentingan umum melainkan kepentingan pribadi dan KetentuanPERKI SLIP yang menyatakan dengan tegas bahwa Wartawantidak memiliki /egal

TPIperaturan perundangundangan, sehingga Pemohon telah memenuhisyarat kedudukan hukum (/egal standing);Bahwa Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara sehinggaTermohon memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal standing);Bahwa pengajuan permohonan sengketa informasi memenuhi syaratbatas waktu pengajuan sengketa informasi;Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi atas namapribadi, bukan atas nama badan hukum dengan menyertakan identitasdiri berupa salinan fotokopi KTP sehingga telah memenuhi

dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan apakah Termohon Keberatan (dahulu PemohonInformasi) memiliki Kepentingan dan kedudukan hukum atau /egal standingsebagai pemohon informasi publik dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan dalamgugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Keberatantidak mempunyai kedudukan hukum atau /egal standing sebagai pemohoninformasi publik karena merupakan

39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untukdiperiksa lebih lanjut;Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal

Penggugat telahmembantah kebenaran tanda tangannya yang terdapat di dalam akta tersebut,adapun Penggugat juga tidak dapat menerangkan identitas Tergugat serta anakPenggugat dengan Tergugat secara bersesuaian dengan gugatan Penggugat,maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa surat kuasa khusus dalam perkara a quo tidak sah, sehingga gugatanyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cacat formil, dikarenakan diajukanoleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum (/egal

Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan perkara a quo;2. Dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)dengan verstek;Pertimbangan penutupMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Amar putusanMENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan J/egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaDicky Fratama bin Ahmad F yang akan dinikahkan dengan calon isterinyabernama Muliani binti Asmadi; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah

, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalahkeinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Dicky Fratama; Bahwa bukti P.5 dan P.6. merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak danjazanh Pemohon yang bernama Dicky Fratama.

untukmenikahkankan anaknya tersebut;Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkanniatnya untuk segera menikahkan anaknya yang belum cukup umur 19tersebut, namun Pemohon bertetap hati pada pendiriannya untuk menikahkananaknya dan selanjutnya pemeriksaan perkara didahuli dengan pembacaansurat permohonan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan Pemohon ;Bahwa perkara hakim telah pula memberikan penjelasan tentang tatacara pengajuan dispensasi kawin dan /egal

telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalahtermasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu PengadilanAgama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonanPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon setelah pembacaan permohonan danatas keinginan Pemohon yang hendak menikahkan saudara kandungnya yangbelum berusia 19 tahun, maka hakim tunggal telah memberikan penjelasantentang /egal

Pemohon bermaksuduntuk menikahkan keponakannya tersebut, namun kehendaknya tersebuttelah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasan usia keponakanPemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpermohonan Pemohon, Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan /egal standing Pemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon adalah sepupu ayah calon mempelailakilaki yang bernama

No. 351/Pdt.P/2018/PA Mpw.wilayah hukum calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebutbertempat tinggal:;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohonbukanlah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in yudicio) sehingga Pemohon tidak mempunyai hak (/egal standing)untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka,permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Suatu permohonankarena tidak jelas/kabur (