Ditemukan 63414 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemutusan hubungan kerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2006
Tanggal 5 Februari 2008 — SUJASMIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PER-BURUHAN PUSAT ; PT. UNIPLAS IKA PRATAMA
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2009 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NICE WEATHER VANE METALLIC INDUSTRIAL ;
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2007 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271K/TUN/2006
Tanggal 25 Mei 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. IWATA INDONESIA
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 01-07-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225K/PDT.SUS/2008
Tanggal 1 Juli 2008 — SARIATIK ; IKA NAINGGOLAN ; Dkk vs. PT CENDANA PUTRA LESTARI
28 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 19-03-2008 — Upload : 03-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 016K/PDT.SUS/2007
Tanggal 19 Maret 2008 — INSTITUT TEKNOLOGI PADANG ; vs. ANZIL FITRI, S.T, M.T ; JON AFRIZAL, S. Pd, ; Dkk
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-05-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189K/PDT.SUS/2008
Tanggal 29 Mei 2008 — ALI NURSAL ; vs. PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37K/TUN/2005
Tanggal 7 Oktober 2008 — ANTON WIJAYA ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Obyek Gugatan;Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan adanya Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat No. 1144/883/1697/X/PHK/072002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) antara PT. Total Chemindo Loka beralamat di Jalan PemudaKav. Blok II No. 1 Jakarta Timur;DenganAnton Wijaya beralamat di Tamah Surya Rt. 009/09 PengadunganKalideres, Jakarta Barat (bukti P1);Hal. 1 dari 13 hal. Put.
    No. 37 K/TUN/2005Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan PT. TotalChemindo Loka dinyatakan putusan terhitung sejak bulanSeptember 1998, serta mewajibkan Perusahaan PT. TotalChemindo Loka untuk membayar pesangon sebesarRp. 34.650.000, (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh riburupiah), berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl.No.
    Bahwa atas permohonan dari Penggugat tersebut PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) telahmenjatuhkan Putusan No. 015/P.6182001/07/IX/PHK/I2002tanggal 21 Januari 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT. Total Chemindo Loka dengan saudara Anton Wijaya(Penggugat) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. TotalChemindo Loka dengan Pekerja Anton Wijaya putus terhitungsejak akhir bulan Januari 2002;2.
    No. 37 K/TUN/2005 Bahwa mengingat kejadian perkaranya bulan Desember 1997,kemudian pekerja dijatuhi Nukuman skorsing tanggal 31Desember 1997 dan dilanjutkan tanggal 2 Februari 1998, dimanaPengusaha telah lalai karena tidak menempuh prosedur Pasal 3ayat (1) UndangUndang No. 12 Tahun 1961, maka PanitiaPusat menetapkan putusnya hubungan kerja antara Pekerjadengan Pengusaha terhitung sejak akhir bulan September 1998; Bahwa dengan dinyatakannya putus hubungan kerja keduabelah pihak sejak akhir bulan September
    No. 37 K/TUN/200524 Juli 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. TotalChemindo Loka dengan Anton Wijaya;3. Memerintahkan Tergugat menerbitkan putusan baru yaitu agarmenguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanDaerah (P4D) No. 015/P.6182001/07/IX/PHK/I2002 tanggal 21 Januari2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Total ChemindoLoka dengan Anton Wijaya;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231K/TUN/2007
Tanggal 4 April 2008 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PE ; RBURUHAN PUSAT (P4P) ; Diah Kurniawati, SE ; Dkk
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ParaPenggugatMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi Il sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagai Tergugat danTergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTergugat No. 1561/1658/1573/IX/PHK/102005 tanggal 10 Oktober 2005tentang Pemutusan Hubungan
    Kerja antara PT.
    Dari semua keterangan yang ada ParaPenggugat sama sekali tidak terobukti melakukan kesalahan sebagaimanadituduhkan perusahaan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi perusahaanuntuk memutuskan hubungan kerja terhadap Para Penggugat ;Bahwa tentang kerugian yang diderita oleh Pengusaha PT.
    SE. 18/MEN/SJHK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005yang isinya membolehkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dengandasar alasan mendesak ;Bahwa apabila kemudian Tergugat dalam pertimbanganputusannya menyatakan kesalahan pekerja tersebut dapat dipandangsebagai alasan mendesak bagi perusahaan untuk tidak melanjutkanhubungan kerja dengan pekerja, jelas pertimbangan tersebut adalahpertimbangan yang dibuat secara sewenangwenang dan mengakibatkanbatalnya putusan Tergugat ;Bahwa demikian pula pertimbangan Tergugat
    yang menyatakanpahwa oleh karena itu pekerja dalam perkara ini telah melakukankesalahan, dimana kesalahan pekerja tersebut merupakan suatukesalahan yang dikategorikan kesalahan berat sebagaimana yang diaturdalam Pasal 158 ayat (1) huruf UndangUndang No. 13 Tahun 2003 yangdapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tanpa uang pesangon,pertimbangan tersebut jelas salah dan harus dibatalkan ;Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut jelas salah dan melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/TUN/2001
Tanggal 19 Januari 2007 — FAJAR AFRIZAL ; YANA ; dkk vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harberindo Indah bahwa kami Penggugatsejak tanggal 18 April 1992 s/d 20 Desember 1997 sudah bekerjadiperusahaannya dengan demikian kami Fajar Afrizal dkk sangatberhak mendapat perlindungan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)berdasarkan Undangundang No. 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang No. 12 Tahun1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;.
    Bahwa keputusan P4P (Termohon Kasasi/Tergugat) yang menyatakantidak adanya hubungan kerja antara Fajar Afrizal dkk (PemohonKasasi/Penggugat) dengan PT.
    Harberindo Indahadalah hubungan buruh dengan majikan, karena tidak adanya unsurekesetaraan yang merupakan sarat kemitraan, dengan tegas dan jelasbahwa hubungan kerja Fajar AFrizal dkk. dengan PT.
    Bahwa hubungan kerja Fajar Afrizal dkk. (Pemohon Kasasi/Penggugat)adalah benar hubungan kerja dengan sistim upah borongan sesuaidengan sistim pengupahan yang berlaku di Garment salah satu carayang merupakan untuk memperlancar pekerjaan dan menghindariserta perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha ;18.Bahwa masa kerja Fajar Afrizal dkk. (Pemohon kasasi/Penggugat)pada PT.
    Anwar, SH. satucontoh dengan pihak kami memberi jawaban saja cukup pertelepon ;21.Bahwa putusan dan tindakan P4P (Termohon Kaisasi/Tergugat) yangmenyatakan hubungan kerja Fajar Afrizal (PemohonKasasi/Penggugat) dengan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-03-2007 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239K/PHI/2007
Tanggal 19 Maret 2007 — I DEWA MADE ADNYA ; vs. BENYAMIN POY
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443K/TUN/2006
Tanggal 24 September 2007 — PT. SAPTA UNGGUL PALU ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 443 K/TUN/2006Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat KeputusanTergugat Nomor 2200/2375/3512/XXIII/PHK/122004 tanggal 27 Desember2004, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Sapta Unggul denganSdr.
    hanya memiliki karyawan/buruh tetap berupa Satpamdan karyawan administrasi, sedangkan selebihnya adalah pekerja serabutanyang hanya bekerja bila ada bahan baku berupa rotan sehingga pembayaranupahpun hanya digantungkan pada kehadiran buruh yang bersangkutan danselama ini tidak ada penuntutan dari siapapun kecuali melalui perkara a quo ;Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 1Maret 2003 lalu pekerja Sahi, tersebut melapor ke Kantor Randu Dasnaker KotaPalu tentang Pemutusan Hubungan
    Kerja dari dan antara Penggugat danpekerjanya Sahi, sehingga lahirlah Surat Anjuran No.567/01.532/VIII/R/2003(bukti P3) tersebut yang karena tidak mendapat titik temu dari dan antarakedua belah pihak sehingga perkaranya diteruskan ke Panitia PenyelesaianPerselisihnan Perburuhan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No.73/56/20/03/XXIII/PHK/2004 tanggal 3 Juli 2004 (bukti P4 yang juga karena Penggugatmenolak Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah tersebut, maka Penggugat mengajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382K/TUN/2006
Tanggal 30 Januari 2007 — PT VICTOR INDAH PRIMA ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; DWI WAHYUNINGSIH Dkk
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428K/TUN/2006
Tanggal 14 Juni 2007 — YUDI KARTA WIJAYA dan HERLINA SUNGGI ; PT. LINSEA CITRA LINDO vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194K/TUN/2007
Tanggal 12 Agustus 2008 — PT. SIAM MASPION POLYMERS, (sekarang PT. TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430K/TUN/2006
Tanggal 14 Juli 2007 — KRISMAN EDISON MARBUN, SE ; vs. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
12 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74K/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — PHILIPS MONIAGA ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kerja antara Pengusahadengan PENGGUGAT/PHILLIPS MONIAGA baru berakhir pada akhir Agustus2004 ;Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja tersebut (31 Agustus 2004)PENGGUGAT/PHILLIPS MONIAGA diberikan uang atas hak mengundurkan dirisebesar Rp 5.000.000.
    No. 74 K/TUN/2007 Menyatakan hubungan kerja antara Sdr. PHILLIPS MONIAGA, JI. DukuhKupang Timur XVII No. 17 Surabaya dengan Pengusaha CV. KARYA BARU,Jl.
    Menyatakan hubungan kerja antara Philips Moniaga selaku pekerjamelawan CV. Karya Baru selaku Pengusaha, putus karena UsiaPensiun ;3.2. Mewajibkan Pengusaha CV. Karya Baru untuk membayar kepadaPenggugat/Pekerja berupa Uang pesangon, Uang penghargaan masakerja, dan Ganti kerugian lainnya secara tunai/tanpa cicilan sesuaidengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003, denganperincian sebagai berikut :Hal. 7 dari 22 hal. Put.
    Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 151 ayat (1) UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Termohon Kasasisebagai pihak yang kuat kedudukan social ekonomisnya adalahdilarang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bila tidakHal. 13 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007disertai alasanalasan yang sah dan kuat.
    No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga pemutusan hubungan kerja harus disertai kKewajibanPengusaha untuk membayar kepada Pekerja berupa uang pesangon, uangHal. 20 dari 22 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381K/TUN/2005
Tanggal 14 Juni 2007 — PT. DEKO INDONUSA ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578K/TUN/2005
Tanggal 11 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4) ; vs. UD. TRI STAR ;
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230K/TUN/2007
Tanggal 23 April 2008 — PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHA PUSAT (P4P)
24 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342K/TUN/2006
Tanggal 14 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. SURYADADARI
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah putusan Panitia Penyelesaian PerselisihnanPerburuhan Pusat (P4P) No. 750/2028/1549/XI/PHK/52004 tertanggal 31Mei 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. SURYADADARI(Penggugat) dengan Sdr. SUKINI, dkk (57 orang);3. Menyatakan putus hubungan kerja antara PT. SURYADADARI(Penggugat) dengan Sdr. SUKINI, dkk (57 orang);4.
    SUKINI, dkk (57 orang) berupa hakhak Pekerja, antara lain : Memberikan uang kebijaksanaan (uang tali asih/uang pisah) kepada paraPekerja yang sudah putus hubungan kerja sesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 162 ayat 1 dan 4 ;Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 342 K/TUN/2006.5.
    Menyatakan batal Putusan Tergugat/P4 Pusat No.750/2028/1549/XI/PHK/52004, tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antaraPengusaha PT. Suryadadari dengan Para Pekerja Sdr. Sukini dkk. (57orang) ; 3. Memerintahkan Tergugat/P4 Pusat untuk menerbitkan putusan baru yangamarnya sebagai berikut : Memberi izin kepada Penggugat/Pengusaha PT.
    Upah merupakan hak normatif yang wajib dibayarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi kepada Pekerja meskipun dengan alasanketerlambatan pembayaran upah dikarenakan Penggugat/TermohonKasasi sedang mengalami kesulitan keuangan, sebab sebagaikonsekwensi dari adanya hubungan kerja kedua belah pihak harusmelaksanakan hak dan kewajibannya, yaitu pihak Pekerja melakukanHal. 8 dari 10 hal. Put.
    Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka sangatlah wajar apabilaPara Pekerja mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai denganketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UndangUndang No.13 tahun2003.