Ditemukan 92018 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-06-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 174/B/2017/PT.TUN.JKT; Tanggal 16 Agustus 2017 — ALOY RACHMAT;
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
74 — 13
74 — 13
ALOY RACHMAT;DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
Putus : 23-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 PK/Pdt/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAAN
NEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN VS PURWATI, DKK
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAANNEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN VS PURWATI, DKK
., tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN PADADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIANKEUANGAN, tersebut;Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2016.
dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa perkara a quo tidak nebis in idem karena dalam putusan terdahulu hanyabersifat deklaratoir, maka Penggugat/Termohon Peninjauan Kembaliberkepentingan untuk mendapatkan kembali tanah objek sengketa Sertifikat HakMilik Nomor 409 dengan mengajukan gugatan dengan amar yang bersifatcondemnatoir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan KembaliPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAAN
NEGARALAINLAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukumuntuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor
Putus : 13-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2981 K/Pdt/2016 Tanggal 13 Desember 2016 — DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN vs PURWATI, Dkk
240 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN vs PURWATI, Dkk
DIREKTURKEKAYAAN NEGARA LAINLAIN PADA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIANKEUANGAN, berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegaralantai 9 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24 JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.
DirekturKekayaan Negara Lainlain pada Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Negara, maka sekarang diwakili olen Pemerintah RepublikIndonesia Cq. Direktur Kekayaan Negara Lainlain pada Direktorat JenderalKekayaan Negara Kementerian Negara dahulu sebagai Terlawan NVHalaman 2 dari 21 hal. Put.
Direktur Kekayaan Negara LainLain padaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selakuTergugat Ill adalah perkara yang terpisah dengan perkara Nomor24/Pdt/PLW/1993/PN.Smg Juncto Nomor 31/Pdt/1996/PT.Smg. JunctoNomor 1541 K/Pdt/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap;.
Direktorat Kekayaan Negara Lainlain pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan(Tergugat Ildahulu BPPNBank Intan Cabang Semarang) dan BadanPertanahan Kota Semarang (Tergugat IV), sedangkan perkara Nomor24/Pdt/PLW/1993/PN.Smg Juncto Nomor 31/Pdt/1996/PT.Smg JunctoNomor 1541 K/Pdt/1999 diajukan oleh Purwati (Pelawan ) dan M.Indarto (Pelawan Il) selaku Para Pelawan melawan Harjoko Nimpuno(Terlawan ), Soekarno (Terlawan Il), Badan Pertanahan Kota Semarang(Terlawan Ill) dan Bank Intan
DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Il/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan H.
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN Tanggal 11 April 2019 — DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
134 — 70
134 — 70
DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan,berkedudukan di JI.
Setia Budi Medan;Bahwa kedudukan hukum Tergugat Il adalah sebagai pelaksana pelayanandibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, dalam gugatan aquo adalah selaku pelaksana lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminanfasilitas kredit Penggugat yang berada dalam kekuasaan Tergugat ;Bahwa kedudukan hukum Tergugat Ill adalah selaku pemenang lelang atasSertipikat Hak Milik (SHM) No. 3546 atas nama SAMSUL BAHRI (i.c Penggugat),yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Komp
Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang;Bahwa Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barangsecara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNLuntuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelangsesuai dengan jenis lelangnya;Bahwa Tergugat Il sampaikan terkait dengan Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang
Hak Tanggungan (UUHT) sebagaimana ketentuan Pasal 6 PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang, dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus terdiri dari:Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 460/Pdt/2018/PT MDN10.a.
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;Bahwa tidak ada satupun dalil dari Penggugat yang membuktikan prosespelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat VI bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku dan nyatanya pelaksanaan lelang atas objek perkara a quoyang dilakukan Tergugat Il atas permintaan Tergugat telah berdasar hukum.Dengan demikian, lelang yang dilakukan Tergugat II tidak dapat dibatalkan karenatelah sah secara hukum;Hal ini
Putus : 16-01-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3534 K/Pdt/2018 Tanggal 16 Januari 2019 — JACOBUS SOETIONO VS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dkk
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
JACOBUS SOETIONO VS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dkk
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (Cq.DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN Cq. BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Departemen Keuangan RepublikIndonesia, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 9, JalanLapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat 10710, diwakili oleh Mulia P.
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan diJalan Indrapura Nomor 5 Surabaya;Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/20184.
Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2017 Tanggal 20 April 2017 — WARDI SANTARA WADUD vs DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARDI SANTARA WADUD vs DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BerdasarkanPasal 27 Peraturan Menteri 71/2015, Tergugat dalam kapasitasnyasebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasihanya berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada DirekturJenderal Kekayaan Negara, dan bukan menerbitkan Surat KeputusanPenolakan Tergugat;Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan,agar Surat Keputusan Penolakan Tergugat (yang merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara) sah secara hukum, Surat KeputusanHalaman 8 dari 55 halaman Putusan
Mengingat fakta di atas bahwa SuratKeputusan Penolakan Tergugat tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi, dan bukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara,maka jelasjelas Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebut tidakmemenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
Jenderal Kekayaan Negara;Dengan demikian, jelasjelas bahwa Surat Keputusan PenolakanTergugat tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata UsahaHalaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 126 K/TUN/2017Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU AdministrasiPemerintahan.
bahwa Surat Keputusan Penolakan TermohonKasasi yang berisi penolakan atas Surat Permohonan Penebusan Rumahditerbitkan oleh Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Bukti P1), danbukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dandiwajibkan oleh Pasal 27 Peraturan Menteri 71/2015.
Negara dan Sistem Informasi, dan bukan olehDirektur Jenderal Kekayaan Negara (vide Bukti P1) sebagaimanadiwajibkan oleh Peraturan Menteri 71/2015.
Putus : 05-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 PK/Pdt/2011 Tanggal 5 Agustus 2011 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO ; SANDIHARJA, dkk
43 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO ; SANDIHARJA, dkk
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORWILAYAH IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARACq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PURWOKERTO, berkedudukan di JI. JendralSutoyo No.1 Purwokerto, dalam hal ini diwakili oleh 1. AcengMachmud, S.H., 2. Leny Murtiningrum, S.H., 3. Sumarsono, S.H.,4. Yuliati DPH, S.H., 5. Tri Wanita Murhanani, S.H., 6. AmbiGultom, S.H., 7. Toni Agus Wijaya, S.H., 8. Agustina LiesRahayu, S.H., 9. Giyono, dan 10.
Direktorat jenderal kekayaan negara Cq.Kantor Wilayah IX Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Purwokerto DK., berkedudukan di JI.
Surat Persetujuan Penarikan Piutang Negara dan Nota PengantarPembayaran Nomor ND0501/WPL.O5/KP.05.06/2003 tanggal 25 April2003, Surat Pernyataan Pengurusan Negara Selesai NomorSPPNS027/WPN.05/KP.10/2003 tanggal 25 April 2003, PermintaanPencabutan Pemblokiran Barang Jaminan/Harta Kekayaan PH/PJH atasnama Adde Sugiri:Bahwa dari bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pihakkreditur (Pemohon Kasasi semula Tergugat IlI/Terbanding Ill) menarikkembali penanganan kredit macet nya dari pengurusan
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IXDIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq.
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IXDIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 351 K/Pdt/2004 tanggal28 Februari 2008;MENGADILIKEMBALII. DALAM KONVENSI:A. DALAM EKSEPSI:e Menolak Eksepsi para tergugat III, IV, VI tersebut;B.
Register : 14-07-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 69/Pdt.G.Plw/2014/PN Unr Tanggal 2 Desember 2014 — PELAWAN : TUNIYATI
TERLAWAN : KEMENTERIAN KEUANGAN Cq.KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG, DKK
179 — 0
179 — 0
PELAWAN : TUNIYATITERLAWAN : KEMENTERIAN KEUANGAN Cq.KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG, DKK
Putus : 11-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122 K/Pdt/2017 Tanggal 11 Juli 2017 — JAJANG SARIPUDIN VS PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PURWAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL), DKK
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAJANG SARIPUDIN VS PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAPURWAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL), DKK
., dan kawan, Para Advokat, berkantor di JalanBapak Husen Dalam Nomor 6, Cihampelas, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016:Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAPURWAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL), yang diwakili oleh SonnyLoho, berkedudukan di JI. Siliwangi No.9 Purwakarta Cq.
Putus : 19-01-2012 — Upload : 14-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1441 K/PDT/2011 Tanggal 19 Januari 2012 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN,
244 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN,
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (Coq.DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN,berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Lantai 9Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat 10710;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut, ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka
setelah diadakan pengukuran dan diplotkan padapeta adalah bagian dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 278/Karet Tengsin,di atasnya terdapat bangunan sesuai dengan peta lampiran surat ini;"Surat ini merupakan tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional/KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Tergugat (DirekturKekayaan Negara Lainlain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DepartemenKeuangan Republik Indonesia) (vide Bukti P3c);Fotokopi surat No. 1895/09.01SPP tanggal 14 November
Bahwa dengan bubarnya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, makaberdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, semua kekayaanBPPN menjadi kekayaan negara dan dikelola oleh Menteri Keuangan Cq.Tergugat;. Bahwa Penggugat mengaku sebagai pihak yang memiliki tanah tersebut,akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas obyek sengketa a quo;.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Direktorat Kekayaan NegaraLainLain) adalah bukan sengketa masalah kepemilikan hak atas bidangtanah, melainkan sengketa mengenai masalah blower AC/Air Conditionermilik Tergugat/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Pemerintah RI Cq.Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Direktorat Kekayaan Negara LainLain) yang berada di atas bidang tanahmilik Pemohon Kasasi;Hal. 12 dari 19 hal. Put.
Cq Dirjen Kekayaan Negara), sedangkanPenggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 — MARIMIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARIMIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
,Advokat yang berkantor di Jalan Flanggo No. 9 PurwasariSurakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;melawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSEMARANG, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1 D.Gedung Keuangan Negara II Lantai IV Semarang ;dalam hal ini diwakili Yayuk Mugi Rahayu, SH., dan kawan,pegawai dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang NegaraSemarang, Jalan Imam Bonjol No. . 06 KN II Lantai 4 Semarang,berdasarkan surat
Register : 21-03-2011 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 19 April 2011 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III
103 — 50
103 — 50
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III
DirektoratJenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Ill ,berkedudukan di Jl. Prapatan No. 10 Jakarta Pusatselanjutnya disebut sebagai ..
. : Surat Keputusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPNKL) Jakarta III tentang Risalah Lelang yangdilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir denganUndang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratanberwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atautidak berdasar dalam
Putus : 26-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851 K/Pdt/2013 Tanggal 26 Agustus 2014 — DEVI KARWATI VS PEM.RI.CQ.KEMENKEU.RI.CQ.DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL XIV DJKN DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, DK.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEVI KARWATI VS PEM.RI.CQ.KEMENKEU.RI.CQ.DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL XIV DJKN DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, DK.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,CQ. KANTOR WILAYAH XIV DJKN DENPASAR, CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG MATARAM, berkedudukan di Jalan PendidikanNomor 24 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. Indra Surya, S.H., LL.M., dkk., para Pegawai padaMenteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat diGedung Djuanda Lantai 3, Kementrian Keuangan, JalanDr. Wahidin Raya Nomor ! Jakarta Pusat dan Jalanpendidikan Nomor 24 Mataram, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Maret 2013;PT.
mengakibatkan banyak orang yangmendatangi rumah Penggugat dan hal tersebut menyebabkan Penggugatdan keluarga mengalami depresi/tekanan bathin sehingga hal inimenyebabkan Penggugat mengalami kerugian immaterial danberdasarkan hal tersebut amatlah patut dan relevan apabila Penggugatmohon tuntutan ganti rugi immaterial sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);16.Bahwa agar tuntutan ganti kerugian Penggugat dapatdipenuhi oleh Tergugat 2, maka Penggugat mohon agardiletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan
Manyatakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat 2 yaituKantor PT. Bank Danamon DSP Ps. Bertais di Jalan Sandubaya,Komplek Pertokoan Bertais Blok T Nomor 2 Lt. 3 Bertais, Kota Mataramadalah syah;6.
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2609 K/Pdt/2015 Tanggal 21 Januari 2016 — ENDANG SUPRIATIN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN, DK
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENDANG SUPRIATIN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPEKALONGAN, DK
PUTUSANNomor 2609 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:ENDANG SUPRIATIN, bertempat tinggal di Desa GandarumRT.03 RW.06 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;1.Lawan:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK' INDONESIADIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq.
KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPEKALONGAN, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 1Pekalongan;KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPINJASA), berkedudukan di Jalan Dr. Cipto, Nomor 84Pekalongan cq. Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa CabangKajen Pekalongan, berkedudukan di Jalan Mandurareja Nomor436 Kajen Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikuasa kepada H. Agung Dewantono, S.H., dan kawankawan,Para Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Jasa, berkantor diJalan Dr.
oleh dan di hadapan BactiarSarjana Hukum Notaris di Kajen Kabupaten Pekalongan dengan demikianseharusnya gugatan perlawanan tersebut diajukan dan ditanda tangani olehpelawan serta suami Pelawan;Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut dijadikan sebagai dasarmengabulkan permohonan Eksepsi Terlawan Il, adalah merupakanpertimbangan hukum yang keliru dengan dasar pertimbangan bahwa antaraPelawan dengan suami pelawan terikat hubungan suami isteri yang secaramutatis mutandis bahwa atas seluruh harta kekayaan
Putus : 03-12-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3223 K/Pdt/2012 Tanggal 3 Desember 2012 — SOEDARSONO ONGKOWIDJOJO vs DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), Dkk
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOEDARSONO ONGKOWIDJOJO vs DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), Dkk
., Advokat, berkantor di Jalan RungkutMapan Tengah VIII/CG32, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Desember 2011, Pemohon Kasasi dahuluPenggugat/Pembanding;melawanDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqDIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN cq BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Departemen Keuangan Republik Indonesia,Gedung Syafrudin Prawiranegara, lantai 9, Jalan LapanganBanteng Timur No. 24, Jakarta Pusat;KEPALA KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA SURABAYA
,LLM., dan kawankawan,Para Staf Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2012;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan diJalan Indrapura No. 5 Surabaya;Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3223 K/Pdt/2012IV.
Dirjen Kekayaan Negara in casu Tergugat ;Bahwa ketentuan penebusan tersebut seharusnya juga dapat diterapkanpula terhadap jaminan milik Penggugat;Bahwa kemudian Tergugat , II dan Ill telah berencana untuk mengadakanlelang atas jaminan milik Penggugat dimaksud diatas yang saat ini menjadiobyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana ternyata dalamPengumuman Lelang yang termuat di Harian Surya terbitan Senin, 30November 2009;Bahwa tindakan Tergugat , Il dan Ill yang akan melelang obyek sengketamilik
Register : 26-07-2018 — Putus : 05-04-2019 — Upload : 19-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr Tanggal 5 April 2019 — HASRAT TATA JAYA VS DIREKTOTRAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
90 — 60
90 — 60
HASRAT TATA JAYA VS DIREKTOTRAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Register : 25-07-2011 — Putus : 08-09-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 06/PDT.G/2010/PN.WNG Tanggal 8 September 2010 — MARIMIN melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
68 — 9
68 — 9
MARIMIN melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,Jl. KiMangunsarkoro No. 141 Surakarta,selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ;2. DYAH MANIMAYA DRIYATI, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 5RT.004 RW.002, Kel. Kemlayan, Kec.
PeraturanMenteri Keuangan Nomor : KEP135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember2006 ~=tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Kekayaan Negara, dimanalokasi obyek sengketa berada diwilayah kerja Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang NegaraSurakarta (Terlawan I) danpersyaratan lelang telah lengkap makaTerlawan I tidak boleh menolakpermohonan lelang tersebut (Ps 7Vendu Reglement).
KantorPertanahan Wonogiri menerbitkan Sertifikat HakTanggungan (SHAT) peringkat pertama No. 382/2007tertanggal 9 April 2007 atas nama Pemegang HakTanggungan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Sentosayang berkedudukan di Surakarta.Bahwa seperti diakuinya sendiri oleh Pelawan ternyataPelawan tidak dapat menyelesaikan pinjamannya kepadaKoperasi sesuai dengan Schedule yang disepakati, Aquo27cukup beralasan hukum apabila Obyek Sengketadimohonkan lelang oleh Koperasi melalui Terlawan I(Kantor Pelayanan Kekayaan
Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 121/2009,tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor35Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,diberi tanda P.1l. ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup, dan diserahkan hanya fotocopy denganalasan aslinya ada pada Terlawan I dan II ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat,pihak Pelawan juga telah mengajukan ~ saksi saksi dipersidangan sebagai berikut1.
Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 121/2009,tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,diberi tanda T.II 4 ;5.
Register : 26-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 277/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 16 Mei 2019 — KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAv
200 — 201
200 — 201
KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAv
Cikini Raya No. 117.Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraA CODIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEMINFORMAS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA, berkedudukan di Gedung Syarifudin Prawiranegara Il,Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusat 10710;Dalam halinimemberikan kuasa kepada :1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., Jabatan Kepala BiroAdvokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;2. M.
Putus : 08-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191 K/Pdt/2012 Tanggal 8 Oktober 2014 — KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL IX DIRJEND KEKAYAAN NEGARA SEMARANG CQ. KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
179 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL IX DIRJEND KEKAYAAN NEGARA SEMARANG CQ. KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
memutuskan sebagai berikutdalam perkara:YUDIK KURNIANTO, bertempat tinggal di Sidorejo RT 05/RW 02Kelurahan Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar,dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiyono, S.H, danKawan, Para Advokat, berkantor di Kliwonan RT. 02/RW. 08 SidoharjoPolanharjo Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei2012;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;1Melawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
Putus : 05-02-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 469/Pdt.G/2010/PN.SBY Tanggal 5 Februari 2014 — JACOBUS SOETIONO
melawan
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Dkk
57 — 18
57 — 18
JACOBUS SOETIONOmelawan DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Dkk