GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

BURHANUDDIN, S.Sos VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DK

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di GedungPerkantoran Pemprov Kepri, Gedung A1 Lantai IV, Pulau Dompak, TanjungPinang;Il.

suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objeksengketa) berupa:Surat Keputusan Gubernur Kepulauan

WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang;ALASAN DAN DASAR GUGATAN:Adapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas halhal sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TanjungPinang dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor 325 Tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009, telah resmidiangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tajung Pinangperiode 20092014;Bahwa Tergugat dengan Surat Kuputusan Gubernur Kepulauan

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang merupakankeputusan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan in casu Pasal383 ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009;Bahwa konsideran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota TanjungPinang, bagian mengingat secara eksplisit

kasasi,sehingga belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dilaksanakanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, maka hal itutentunya sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan hak akangaji dan tunjangan lainnya serta Penggugat akan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUPATI KEPULAUAN SELAYAR tersebut;

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR vs Drs. MUH. ARSAD, MM;

Golongan Ruang IV/bJabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 144 PK/TUN/2012ADAPUN YANG MENJADI POKOK PERMASALAHAN DALAM PERKARA INIADALAH :1Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar dengan nama lengkap Drs. MUH.

Bahwa dengan melihat alasan utama keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentangPemberhentian Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dinyatakan pada diktumPertama yakni karena diaggap tidak mampu mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,maka secara tegas dapat dikatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasaratas hukum.

Golongan Ruang IV/o Jabatan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentangPemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSYAD, MM NIP 19650805 198603 1022 Pangkat Pembina Tk. Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala BadanKepegawalan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;3.

Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan menyatakanPenggugat adalah Pejabat yang Sah sebagai Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;4.

Kabupaten Kepulauan Selayar.

PEMEMRINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq., DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq., KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU selaku PENGGUNA ANGGARAN VS PT WASKITA KARYA (Persero)

PUTUSANNomor 322 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHPROVINS KEPULAUAN RIAU cq DINAS PEKERJAANUMUM KEPULAUAN RIAU cq KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM KEPULAUAN RIAU, selaku PENGGUNA ANGGARAN,berkedudukan di Jalan Peralatan Nomor 1, Km 7, KotaTanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Ir.Heru Sukmoro, CES., selaku Kepala

Bahwa Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau (PembangunanHalaman 1 dari 19 Hal. Put.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaucq. Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas PekerjaanUmum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran;Bahwa disini Penggugat secara tegas menggugat Pemerintah RepublikIndonesia, yang berarti adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pendanaanuntuk membangun Masjid Raya dan /slamic Centre Provinsi KepulauanRiau milik Tergugat, pendanaannya adalah dengan dana APBD justrubukan APBN;3.

DirjenBina MargaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Bahwa dalam kasus ini telah diakui oleh Penggugat, bahwa pendanaanpembangunan Masjid Raya dan /slamic Centre didasarkan pada PerdaNomor 14 Tahun 2007 dan Perda Nomor 19 Tahun 2008 (vide butir 2 suratgugatan Penggugat), karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditujukankepada:Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau cq.Gubernur Kepulauan Riaucq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau;Bahwa dengan demikian jelas sekali subjek

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUANRIAU cq DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU, selaku PENGGUNAANGGARAN tersebut;2.

Penggugat:
WILSON MAGENDA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD c.q. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
2.2.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
3.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
4.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
5.KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
6.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ATR KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Turut Tergugat:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD

Pemohon:
Idris Ara
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan

ADHYA TIRTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;

PENGGUGAT ;yeas a Ss ens es MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad,Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,beralamat di Menteng Square Tower A, No.Ar3,Jin Matraman 30E, Jakarta Pusat ;2.

TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohonpembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KetuaPengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenangmenetapkan

TPI.Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon pembatalannya adalahPeraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah ProvinsiKepulauan Riau yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selakuTergugat yaitu sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objeksengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa yang memenuhikwalitas sebagai suatu

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum ;Menimbang, bahwa objek sengketa berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; vs TARMIZI JEMAIN;

P U T U S A NNomor : 17/B/201 1/PT.TUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Medan Estate,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantaraKOMIS PEMILIHAN UMUM PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,Berkedudukan di Jalan Mentok No. 313 A PangkalPinang Propinsi kepulauan

Bangka Belitung;Dalam hal ini diwakili oleh Djamilah Maharani,SHselaku Ketua/merangkap Anggota KomisiPemilihan Umum Propinsi Kepulauan BangkaBelitung, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 08 Nopember 2010 diwakili oleh kuasanyamasing masing bernama; 1.

ASLI, SH., S.Ag; Kewarganegaraan' Indonesia,Pekerjaan Anggota KPU Propinsi Kepulauan BangkaBelitung, Alamat Jalan Bandeng No. 19 Rejosari Pangkal Pinang, Bangka Belitung; Barin,2.

ANDREY PURWANA vs GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KabupatenBangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;Dengan ini memberikan Kuasa Kepada 1. Apriyani, SH., M.Kn.kewarganegaraan : Indonesia, Advokat yang beralamat diKomplek Green Oasis Blok.H Nomor 1 Jalan Musi Raya(Simpang Bombat) Kelurahan Lebong Gajah. KecamatanSematang Borang, Kota Palembang, 2.

Jalan Musi Raya(Simpang Bombat) Kelurahan Lebong Gajah, KecamatanSematang Borang, Kota Palembang, keduanyaAdvokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor HukumApriyani, SH dan Rekan yang beralamat di di Komplek GreenOasis Blok H Nomor 1 Jalan Musi Raya (Simpang Bombat)Kelurahan ...Formul02/proksi0 1/KIMKelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, KotaPalembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Nopember 2016; i Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat/Pembanding; LAWANGUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG, yangberkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran danPermukiman Terpadu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkal Pinang 33149 ;Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1.

Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Kepulauan bangka Belitung;2. Aswari, S.H. Kepala bagian bantuan Hukum Biro HukumSetda Propinsi Kepulauan bangka Belitung;3. Silvia Dwi Aprianti, S.H., M.H. Kasubag Sengketa HukumSetda Propinsi Kepulauan bangka Belitung;4. Indra Utama, S.H. Kasubag Penerangan, Penyuluhan,Bantuan Hukum dan HAM Setda Propinsi Kepulauan bangka Belitung;5. Hesty Nathalinda, S.H.

Kasubag PPNS Biro Hukum SetdaPropinsi Kepulauan bangka Belitung; Kesemuanya beralamat di jalan Pulau Bangka KomplekPerkantoran Dan Permukiman Terpadau Propinsi KepulauanBangka Belitung, Air Itam Pangkal Pinang, berdasarkanSurat ...Formul02/proksi0 1/KIMSurat Kuasa Khusus Nomor 180/12/V/2016, tanggal 19 Desember 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat/Terbanding;1.

MAIDIL KARNO; MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;

ISMAN NOFIARDI, SH, NRP. 58030008, JabatanKABIDKUM Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ;halaman dari43 Putusan No.28/G/2012/PTUN.TPI2 KOMPOL ENDANG SUTRISNO, SH, MH, NRP. 63030702,Jabatan KASUBDIDSUNLUHKUM BIDKUM KepolisianDaerah Kepulauan Riau ;3 IPTU EDY WIYANTO, SH, NRP. 67040540, JabatanKASUBBAGRENMIN BIDKUM Kepolisian DaerahKepulauan Riau ;4 PENDA Tk.I.

Hal inilah yang menjadi dasarterbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan RiauNomor : kep / 109 / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 untukB1memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhitungtanggal 31 Desember 2010 an. Bripda MAIDIL KARNOe Berdasarkan uraianuraian serta fakta hukum diatas, oleh karenaKep /109/IV /2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari dinas Polri an.

(bukti P1) ;2 Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan RiauNomor : Kep/109/IV/2012, tanggal 30 April 2012 ....

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri angka2 dan 4 bahwa KAPOLRI melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untukmemberhentikan anggota kepolisian negara republik indonesia dalam pangkat AjunInspektur Polisi Satu (AIPTU) kebawah diwilayahnya ;Menimbang, bahwa surat Keputusan obyek sengketa dikeluarkan olehTergugat ( Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ) yang isinya adalahPemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap BRIPDA Maidil Karno yangbertugas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, yang

mana pangkat BRIPDA beradadibawah pangkat Ajun Inspektur Satu dan BRIPDA Maidil Karno bertugas berada diwilayah Kepolisian Daerah ( Polda ) Kepulauan Riau maka sesuai dengan ketentuanhalaman 33 dari43 Putusan No.28/G/2012/PTUN.TPIperaturan perundangundangan tersebut diatas Kepala Kepolisian Daerah ( Kapolda )Kepulauan Riau berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketaberdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia ( Kapolri ) ;Menimbang, bahwa dengan

- HASRINA YETTY (Penggugat)- GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Tergugat)

., para advokat, berkantor di Jalan Bintan CenterKm.9 Blok C.28, Kota Tanjungpinang, berdasar kan surat kuasa khusustertanggal 9September2013, yang terdaftar di Kepanite raanPengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor 665/SK/X/2013, tertanggal 21Oktober2013, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; L a Ww a nGUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Gedung A.

Bahwa pada sekitar tahun 2008, Penggugat mendapat informasi darisalah satu surat kabar yang terbit di Batam, bahwa lahan di PulauDompak akan dibebaskan oleh Pe merintah Provinsi Kepulauan Riauuntuk dijadikan kantor pusat pemerintahannya.

Riau dan ternyata benar danPenggugat kemudian mendaftarkan lahanPenggugat25e Bahwa pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukanpengecekkan dan pengukuran terhadap luas lahan Penggugatberdasarkan surat alas hak Penggugat tersebut' diatas =;e Bahwa setelah pengecekkan dan pengukuran di lapangan tersebut,suami Penggugat dan orang suruhan Penggugat, berulangkalimenghubungi pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untukmenanyakan perihal gantirugi lahan Penggugat tersebut, namunselalu dijawab

dana pembebasannya belum cair ;e Bahwa sekitar pertengahan tahun 2008, Penggugat mendapat laporankebun Penggugat telah diratakan dan kemudian Penggugat mengeceklangsung ke kebun Penggugat, ternyata lahan Penggugat sudahdiratakan untuk dijadikan lokasi pembangunan Kantor Pusat PemerintahProvinsi Kepulauan Riau ; e Bahwa Penggugat belum ada menerima ganti rugi dari pihak PemerintahProvinsi Kepulauan Riau dan atau Penggugat belum= adamemindahtangankan lahan tersebut kepada pihak lain ;e Bahwa pada

Halmana disebutkan dan ternyata pula darisurat bukti P1 berupa Peta situasi dan bukti P2 berupa Surat KeteranganGanti Kerugian, bukti P3 berupa buku register desa, yang menyebutkan tanahyang dimaksud oleh Penggugat sebagai obyek sengketa terletak di TanjungSiambang Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 01 Dusun VI, Desa Dompak,Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarangterletak di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

ANDREY PURWANA VS GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 JuniSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LAWANGubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di JalanPulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman TerpaduHalaman 1 dari67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUNPLGPropinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkal PinangDalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1. H. Maskupal Bakri, S.H..M.H. Kepala Biro Hukum SetdaPropinsi Kepulauan bangka Belitung.2. Aswari, S.H.

Kepala bagian bantuan Hukum Biro HukumSetda Propinsi Kepulauan bangka Belitung.3. Silvia Dwi Aprianti, S.H., M.H. Kasubag Sengketa HukumSetda Propinsi Kepulauan bangka Belitung.4. Indra Utama, S.H. Kasubag Penerangan, Penyuluhan,Bantuan Hukum dan HAM Setda Propinsi Kepulauanbangka Belitung.5. Hesty Nathalinda, S.H.

Babel yaitu Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKDProvinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadap kepala Bidang DisiplinBKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang Kabid Disiplin danHalaman 9 dari67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUNPLGKesejahteran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyerahan objeksengketa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015.

Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/889.c/BKD/2015 Tentang Pemindahandan Penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 29Desember 2015 (sesuai dengan asli );2. Bukti.T.2. Photo copy absensi dan rekap terhitung bulan Mei s/d September2015.(sesuai dengan asli);3. Bukti.T.3.

Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 800/244/BKD/2014 tertanggal 21 Oktober dariGubernur Kepulauan bangka Belitung Tentang Pembentukan TimPemeriksa kasus Pelanggaran Disiplin Atas nama AndreyPurwana Nip. 197711082009011001, Pangkat/Golongan RuangPengatur Muda /Ila pada tanggal 21 oktober 2014.(sesuai denganasli); = 22= 222 on nn nnn nnn anno22. Bukti.T.22.

PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Pembanding/Tergugat : BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Terbanding/Penggugat : JULIADI

Jalan Dorak No. 1 Kelurahan SelatPanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

ASROY SAGITA, S.Sos, M.Si;Kesemuanya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, beralamat di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak No.01 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/HK/SKK/X1/2019 tanggal 29November 2019, dan:6. BUDI RAHARJO, S.H., M.H.

;Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, beralamat diJIn Amelia No.01 Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riauberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/HK/SKK/XI/ 2019 tertanggal 29November 2019, serta:7. MULYADI NGADIYO, S.H.;8. EDMON RIZAL, S.H.;9. JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, S.H., M.H.;10. STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN, S.H.

;Halamanldari 9 halaman, Putusan No. 82/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMKesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, JalanAmelia No. 01 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan SuratKuasa Substitusi Nomor SK1370/N.4.14.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang PengesahanDan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2019s.d 10 Oktober 2025 atas nama Kasino;4.

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI :--------------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat ;------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan Gugatan Penggugat ;------------------------------------------------------------ - Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010

NIP 19650805 198603 1 022 Pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Oktober 2010 ;----------------------------------------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian SDR.Drs.Muh.Arsyad,MM.

NIP 19650805 198603 1 022 Pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Oktober 2010 ;------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;-------------------------------------------- - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) ;-----------------------------

ARSAD, MMTERGUGATBUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
4.

Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM

Sutami Nomor 3, Sekupang, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:1.

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang berkedudukan diKomplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Gedung A Lantai IV Pulau Dompak, Tanjungpinang, ProvinsiKepulauan Riau;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:1 Nama : RAJA HERY MOKHRIZAL, S.H., M.H.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Kepulauan Riau.Tempat Tinggal : Perum Villa Bukit Indah Blok J No.3ABatam, Provinsi Kepulauan Riau;2 Nama : CHARISMA MANULLANG, S.IP.

Bahwa Kepentingan Para Penggugat adalah wadah Organisasi SerikatPekerja/Serikat Buruh di Propinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yangdituju atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun2021 tertanggal 20 Nopember 2020, dimana Tergugat telahmenyampaikan salinannya kepada Para Penggugat melalui DinasTenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau..

ALASAN DAN DASAR GUGATAN.1.Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan MenteriKetenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimummenyatakan bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagaiTergugat mempunyai kewenangan Menetapkan Upah MinimumKabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau.2.

Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020 Hal:Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) BatamTahun 2021 tanggal 11 November 2020.> Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riautentang Rekomendasi Besaran Angka Upah MinimumKabupaten/Kota seProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2021Tanggal 17 November 2020.12.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN., 2. EBSON SAMBAI, DKK., 3. PARTAI HANURA, DKK;

BASRI BENNU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Moh Toha RT 002 RW 003, Kelurahan Anotaurei,Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen,pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Iwan Kurniawan Niode,S.,H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat, pada Kantor Advokat Iwan Niode, S.,H., M.H.,& Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 November 2019;2.

AGUS YOWEI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Ambai, RT 000 RW 000, Kelurahan Ambai Il,Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen,pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Iwan Kurniawan Niode,S.,H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat, pada Kantor Advokat Iwan Niode, S.,H., M.H.,& Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 November 2019;3.

Kepulauan Yapen,pekerjaan Wiraswasta;2. GEORGE PATAI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Papuma, Kampung Papuma, Distrik YapenBarat, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;3. ELVIS HUGO RAPAMI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Tarau,Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten/Kota;4. FREDY. F. TAREK, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Hang Tua, Kelurahan Anotaurei, DistrikAnotaurei, Kab.

Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;5. LASARUS BONAI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Borai, Kampung Borai, Distrik Yawakukat,Kabupaten Kepulauan Yapen, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusman Conoras, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum YC & Rekan,beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Agustus 2019;Para Termohon Kasasi I;1.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha NegaraKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berupa:a.

Alex Paibo Payawa vs Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, dk.

Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen,beralamat di Jalan Serui No. 1 Serui,Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnyadisebut Terbanding I semula Tergugat I2. ERENS ANINAM, ~~ Pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil (PNS), beralamatdi Jalan Bobo, Kampung Banawa Serui,Distrik Yapen Selatan KabupatenKepulauan Yapen, selanjutnya disebutHal. 1 dari 5 hal. But. No. 44/ Pdt/2011/ PT.