Ditemukan 60825 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 13-10-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 04-01-2024
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/KI/2023/PTUN.PBR
Tanggal 3 Januari 2024 — Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Pakis Riau-Mapari
Termohon:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
68 — 0
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-09-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 63/G/KI/2023/PTUN.SMG
Tanggal 30 Nopember 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara
Termohon:
Watch Relation of Corruption
140 — 91
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 10-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/KI/2017
Tanggal 14 September 2017 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI (Atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi) vs RUKMANA;
130 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana diatur oleh PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang TataCara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Pasal 4,menyatakan:(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan KomisiInformasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilanyang berwenang.;Halaman 2 dari 14 halaman.
    digugat adalah Badan Publik negara.;.
    Pasal 17huruf b yang menyatakan Informasi Publik yang apabila dibuka dandiberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggukepentingan perlindungan hak atas kekayaanintelektual danperlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, maka dari ituHalaman 3 dari 14 halaman.
    Pengujiankepentingan tersebut tidak hanya dari segi legal standing tetapi jugasejak dari terjadinya sengketa informasi publik antara pemohoninformasi dengan Badan Publik Negara yang dimintai informasinya;Bahwa berdasarkan alasanalasan Pemohon Informasi (Rukmana Cs.)informasi dalam sengketa informasi publik adalah karena adanyadampak merugikan yang timbul sebagai akibat berdirinya pabrik PT.Semen Jawa vide Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa BaratHalaman 4 dari 14 halaman.
    (diantaranya adalah siteplan dan denah) serta gambar konstruksibangunan adalah informasi publik terbuka, namun mengandunginformasi yang dikecualikan;6.4 Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasipublik dengan memberikan salinan seluruh IMB Pembangunan PabrikPT.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-12-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 04-04-2023
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 71/G/KI/2022/PTUN.PBR
Tanggal 9 Maret 2023 — Pemohon:
Atasan PPID UIN SUSKA RIAU
Termohon:
1.Dr. Irwandra, M.A.
2.Rhonny Riansyah, S.E., MM., Ak, CA
3.Alchudri Munir
4.Bambang Hermanto
5.Drs. H. Zulkifli Muhammad Nuh, M.Ed
260 — 23
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SRG
Tanggal 1 Juli 2021 — Pemohon:
Kecamatan Tangerang
Termohon:
Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD)
113 — 76

  • MENGADILI

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 032/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 17 Maret 2021;
  • Membebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 297.000-, (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
    • Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Informasi Publik yangdiminta belum dikuasai atau didokumentasikan:b.
    Permohonan informasi publik yang sama diajukan secarasekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik, ataub. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkanperalinan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yangbesar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan20.
    Salinan Resmi Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor 033/IV/KI/BantenPS/2020, tanggal 17 Maret 2021;2.
    Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Banten;Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Peradilan Tata UsahaNegara dalam mengadili Sengketa Informasi Publik, Majelis Hakim mengacu padaKetentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UndangUndang KeterbukaanInformasi Publik) menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketayang terjadi antara badan public dan pengguna informasi publik yang
    Hal ini sejalan pula dengan Ketentuan Pasal60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga dalam Sengketa InformasiPublik, bukan hanya Pemohon Informasi Publik yang dapat mengajukan Keberatanatas Putusan Komisi Informasi Publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapiBadan Publik Negara juga dapat mengajukan permohonan Keberatan, dan olehkarena Pemohon Keberatan dalam sengketa a quo adalah Camat Karawaci KotaTangerang yang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 10/G/KI/2019/PTUN.BL
Tanggal 10 Desember 2019 — Pemohon:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
Termohon:
1.BUDIMAN
2.Komisi Informasi Provinsi Lampung
251 — 214
  • Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)menyatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui PengadilanTata Usaha Negara apabila yang digugat Badan Publik Negara; 2.
    Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 02 Tahun 2011tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan, menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 47 dan48 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik:a Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik selain Badan PublikNegara dan/atau Pemohon Informasi yang memintainformasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;b Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilisengketa
    Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUNBL2)Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputikewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publikyang menyangkut Badan Publik Pusat; Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1)PerkiNomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan: Pasal 6 ayat (1); 22 none eno nnneneKomisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikanSengketa Informasi Publik yang menyangkut BadanPublik Pusat; Penjelasan Pasal 6 ayat (1); Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalahBadan Publik yang lingkup kerjanya bersifat
    bagi setiapPemohon informasi publik, kKecuali Informasi publik yangapabila dibuka dan diberikan kepada PemohonHalaman 22 dari 56 hal.
    ))Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkanInformasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kepadaPemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesualdengan ketentuan; 222222 n nnn n nnn nnn eneBadan Publik wajid menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar,dan tidak menyesatkan; Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan Publik barus membangun dan mengembangkan sisteminformasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secarabaik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 08-06-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/KI/2018
Tanggal 9 Juli 2018 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) SULAWESI TENGAH VS KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH;
166 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 22-02-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 7/G/KI/2022/PTUN.BJM
Tanggal 26 April 2022 — Pemohon:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Termohon:
H. Said Hasan Machdan, SE
165 — 45
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 68/G/KI/2018/PTUN.PLG
Tanggal 11 Maret 2019 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAGAR ALAM
Termohon:
INDRA GUNAWAN
66 — 34
  • PUTUSANNomor 68/G/KI/2018/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama secarasederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAGAR ALAM, berkedudukan diJalan Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare KotaPagar Alam, dalam hal ini diwakili oleh NEXON, S.H., Warga NegaraIndonesia, tempat tinggal
    Bahwa dalam sengketa Informasi Publik yang telah diputus oleh ProvinsiSumatera Selatan Nomor: 327/KUProv.SumselPTS/X1/2018 Tanggal 06November 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal 22 November 2018, pada waktu beracara, baik dalam mediasiHim. 3 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUNPLGmapun sidang atau beracara, Pihak Termohon Informasi telah menolakuntuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasikarena sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu PP 24 Tahun
    peraturan perundangundangan, hanyamenggunakan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 187 ayat(1) disebutkan Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang adapada peta pendaftaran, daftar tanah dan buku tanah terbuka untuk umumdan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visualatau secara tertulis tetapi Komisioner Komisi Informasi ProvinsiSumatera Selatan mengabaikan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2017
Tanggal 7 September 2017 — WALIKOTA SURABAYA VS WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR;
186 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 48 ayat (1) UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;b. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan;d. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I.
    No. 2 Tahun 2011tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diHalaman 3 dari 20 halaman.
    Dalam pasal 16Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwapermohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepadaPejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala DinasKomunikasi dan Informatikan Kota Surabaya dengan prosedur sebagaiberikut :1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID ;2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atautidak tertulis ;3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon informasiwajib mengisi formulir
    permohonan yang disediakan oleh PPID ;4) Dalam hal permohonan informasi publik diajukan secara tidaktertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatatdalam formulir permohonan;5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palingsedikit memuat:Halaman 4 dari 20 halaman.
    Dalam pasal 16 PeraturanWalikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwapermohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukankepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalamhal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan KotaSurabaya dengan prosedur sebagai berikut :1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID.2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secaratertulis atau tidak tertulis.3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis,pemohon informasi wajib mengisi formulir
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG
Tanggal 8 Februari 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
Termohon:
A. Rifki Hudarisman
235 — 67
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 50/G/KI/2019/PTUN.PBR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Termohon:
RADEN ADNAN, S.H., M.H.
261 — 145
  • Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 12 ayat (4) huruf iPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiamenyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasiyang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yangdigugat adalah Badan Publik Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menerangkanpengertian Badan Publik dan Badan Publik Negara sebagai berikut : Badan PublikNegara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
    negara, yang sebagianatau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaInformasi Publik di Pengadilan, yang dimaksud Badan Publik adalah Badan PublikNegera dan Badan Publik selain Badan Publik Negara.
    Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan olehBadan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.b.
    Pemerintah Nomor 61Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/KI/2022/PTUN.PBR
Tanggal 23 Agustus 2022 — Pemohon:
Atasan PPID UIN SUSKA RIAU
Termohon:
1.Syamsul Kamar
2.Desy Sesmita Wati
172 — 46
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 41/G/KI/2019/PTUN.SMG
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon:
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
Termohon:
Jusri Sihombing, S. Si
118 — 53
  • Majelis Komisioner pada Komisi Informasi yang memeriksasengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangan tentangkebenaran alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik. Padahalalasan mengajukan informasi publik adalah merupakan hal yang wajib untukdisampaikan dalam mengajukan permohonan informasi.3. Bahwa secara tertulis Pemohon menyampaikan alasan Pemohonmengajukan permohonan informasi publik adalah untuk melakukanPENGAWASAN PUBLIK.
    Terhadap alasan tersebut, Majelis Komisioner padaKomisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidakmempertimbangkan apakah benar Pemohon meminta informasi publik yangdimohonkan untuk melakukan pengawasan publik? Atau ada kepentingan lainyang menggunakan alasan keterbukaan informasi publik sebagai tamengnya?.
    Dari hal tersebut sudah sangat sepatutnya MajelisKomisioner yang memeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan haltersebut, sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagai sarana tertentuHalaman 6 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;4. Bahwa suatu permohonan informasi publik harus dilakukan dengan itikad baik.
    Bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diputus oleh MajelisKomisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan mengabulkanpermohonan Pemohon untukseluruhnya.;a.
    , Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011tentang Tata Cara Penyelesian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;MENGADILI 1.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-10-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PTUN MEDAN Nomor 131/G/KI/2022/PTUN.MDN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pemohon:
Pemantau Keuangan Negara ( PKN ) diwakili oleh Patar Sihotang, SH. MH.
Termohon:
Kepala SD Negeri Kutamale 044847, Kecamatan Kutalabuh, Kabupaten Karo
106 — 15
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-02-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 9/G/KI/2022/PTUN.PDG
Tanggal 2 Juni 2022 — Pemohon:
IRFAN SUWANDI
Termohon:
Pemerintah Kota Padang
148 — 65
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 31-05-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/KI/2021/PTUN.PLK
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
Termohon:
1.MILAWATI
2.MEGAWATI
3.M. SUPIANOR, S.PI.
284 — 181
  • Sayuti bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yang dikecualikan;

    3. Memerintahkan Kepada Pemohon Keberatan untuk menolak seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;

    4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 454.000,- (Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

    Pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan TataUsaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;B.
    Bahwa kemudian dalam ketentuan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1)Badan Publik berhak menolak memberikan informasiyang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan. Pasal 6 ayat (3) huruf cInformasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh BadanPublik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. Informasi yang dapat membahayakan negara;b.
    Informasi Publik yang diminta belum dikuasai ataudidokumentasikan. Pasal 17 huruf h angka 3Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 19/G/KI/2021/PTUN.PLKInformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkaprahasia pribadi, yaitu:1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;2. Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatankesehatan fisik, dan psikis Seseorang;3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, danrekening bank seseorang;4.
    Pasal 17 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namunjuga berupa informasi dimana aturan dasarnya mengatursecara tersendiri mengenal pemberian informasi tersebutyang secara jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, menyatakan bahwa Badan Publik berhakuntuk menolak memberikan Informasi Publik apabila tidaksesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan,Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 19/G
    informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan oleh Badan Publik tidakhanya berupa informasi yang disebutkan secara tegas dalam ketentuanPasal 6 ayat (3) jo.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-07-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 96/G/KI/2021/PTUN.SBY
Tanggal 14 Oktober 2021 — Pemohon:
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN RISET TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER
Termohon:
MIKE HAIDIYANTI
74 — 55
  • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohoninformasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atasKekayaan Intelektual dan Perlindungan dari Persaingan Usaha tidak sehat.ALASAN KEBERATAN Terhadap Putusan Komisi Informasi :1.Bahwa, berdasarkan PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pasal 5 Penyelesaiansengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabilaa.
    ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 10 PERMA No. 2 Tahun2011, menegaskan bahwa Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketadi Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;Menimbang, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan Pengajuangugatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para
    bersifat terbuka dan dapat diaksesoleh setiap Pengguna Informasi Publik.Pasal 2 ayat (2) : Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat danterbatas.Pasal 2 ayat (3) : Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiapPemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,biaya ringan, dan cara sederhana.Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, mengatur:Pasal 6 ayat (1) : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yangdikecualikan
    sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Pasal 6 ayat (2) : Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publikapabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, berbunyi Badan Publik wajib menyediakan,memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawahkewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yangdikecualikan sesuai ketentuan.Menimbang
    /PTUN.SBYMenimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 TentangLayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi, mengatur:Pasal 2 ayat (1) : Organisasi layanan informasi publik terdiri atas:a.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/KI/2021/PTUN.SMD
Tanggal 4 Mei 2021 — Pemohon:
LPBH Kesatria Pancasila diwakili oleh Rismansyah, SE, SH
Termohon:
1.SMP Negeri 1 Samarinda
2.SMP Negeri 5 Samarinda
3.SMP Negeri 22 Samarinda
208 — 77
  • merupakan salah satu ciripenting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatuntuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalammengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraannegara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibatpada kepentingan publik;3.
    untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:a.
    Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentinganperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehat;c.
    Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alamIndonesia;e.
    Hal ini disebabkan karena Pihak Pemohon Informasi/PemohonKeberatan telah mengajukan Permohonan Informasi Publik yang samaterhadap setidaktidaknya 5 (lima) Badan Publik yang berada di LingkunganPemerintah Kota Samarinda walaupun yang diajukan sengketanya kehadapan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur kemudian cumatersisa menjadi 3 (tiga) Badan Publik.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 24-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 6/G/KI/2019/PTUN.SRG
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
Inspektorat Kota tangerang Selatan diwakili oleh H. Uus Kusnadi, SE., M.Si
Termohon:
Agus Supriyanto
103 — 61
  • Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUNSRGSetiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan untukmemperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atautidak tertulisDan juga sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.b.
    NIK 3674012708700001 serta fotokopi FormulirPermohonan Informasi Publik Nomor012/PPID/INSPEKORAT/PI/XII/;: Surat Nomor 011/AGS/SERPONG/XII/2018 tanggal 31Desember 2018 perihal Permohonan Informasi Publik (Sesuaidengan asli) dan lampiran KTP atas nama Agus Supriyanto,S.E.
    Selatan Nomor 48 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi danTata Kerja Inspektorat;: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik;: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;: Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukandengan SungguhSungguh dan Itikad Baik;Menimbang
    Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUNSRGAyat (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikansesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidaksesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. informasi yang dapat membahayakan negara;b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
    Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j UUNo. 14 Tahun 2008, menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagisetiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecualliinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang;Menimbang bahwa kedudukan Inspektorat Daerah (dalam hal ini adalahInspektorat Kota Tangerang Selatan) diatur dalam Pasal 1 angka 46 UndangUndang Nomor