;

Surat Kerapatan Adat Nagari Talu Nomor : 14/KAN TL/VII/2011 Tanggal 30Juli 2011 Perihal Pengosongan lahan terlantar HGU a/n.PT.Agrosari Merapi ;8.5. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/915/BUPPASBAR/VIII/2011Tanggal 9 Agustus 2011 Perihal Penolakan Aktifitas PT.Agrosari Merapi diKabupaten Pasaman Barat ;Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor. 494 K/TUN/2012Yang ditujukan kepada Penggugat.

Sehubungan dengan surat tersebut sesuai denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar,Penggugat telah memberikan laporan/ penjelasan seperlunya kepada Kepala KantorPertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat mengenai aktifitas lapangan PT.AgrosariMerapi dari bulan Juni s/d Desember 2011 diareal Hak Guna

HGU a/n PT.Agrosari Merapi yang telahdigunakan sebagai dasar surat Tergugat Nomor : 525/1898/BUPPASBAR/ X/2011Tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Penghentian Operasional PT.Agrosari Merapi DIKabupaten Pasaman Barat bertentangan dengan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penertibandan pendayagunaan Tanah terlantar jo Pasal 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia

Nomor 4Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan bertentangan denganAzasAzas Pemerintahan yang baik dan AzasAzas Umum Penyelenggaraan Negaraterutama Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum (Pasal 1 huruf 6 jo Pasal 3angka UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negarayang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), serta dilakukansewenangwenang, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat BupatiPasaman Barat Nomor : 525/1898/ BUPPASBAR/X/2011 Tanggal

03 Oktober 2011Perihal Penghentian Operasional PT.Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Baratdengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penertiban danpendayagunaan Tanah terlantar jo Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan bertentangan dengan AzasAzas Umum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian ;
2. Menetapkan Anak/ Bayi yang ditemukan pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 03.00 Wita, Jalan Ratu Zaleha Gg.Fajar Sidik No.35 RT.21 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut sebagai anak terlantar

Sinar Waluyo terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan paluTimur, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah,selanjuhya disebut Surat Keputusan Tanah Terlantar ; B.

ALASAN/DASAR PENGAJUAN GUGATANleBahwa Penggugat baru mengetahui tentang keberadaan SuratKeputusan Tanah Terlantar pada tanggal 11 Desember 2014, saatPenggugat melalui kuasa hukumnya menerima secara langsung suratKeputusan Tanah Terlantar tersebut, sehingga pengajuan gugatan inimasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004

Bahwa Surat Keputusan Tanah Terlantar adalah merupakan suatuKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individualdan final yang dikeluarkan oleh Tergugat ; .

Bahwa Surat Keputusan Tanah Terlantar yang diterbitkan Tergugat tidaktermasuk dalam kategori suatu kKeputusan sebagaimana dimaksud Pasal2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 dan diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telahmemenuhi

Bahwa Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Surat KeputusanTanah Terlantar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 dan diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa anak terlantar ini bernama Beyza Nur Faizah seorang anak Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta 15 September 2022, adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Bahwa tanah perara aquotersebut tidak termasuk kategori tanah terlantar berdasarkan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar disebutkan bahwa yang tidak termasuk obyekpenertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseoranganyang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaanatau sifat dan tujuan pemberian haknya; danb. tanah yang dikuasai pemerintah

Bahwa untuk dikategorikan sebidang tanah sebagai tanah terlantar harusmemenuhi beberapa kriteria dan ditetapbkan oleh Pejabat berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantardisebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia17menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (6)

Bahwa tanah perkaraaquo tersebut tidak termasuk kategori tanah terlantar berdasarkan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar disebutkan bahwa yang tidak termasuk obyekpenertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2edalali == anemonea. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yangsecara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atausifat dan tujuan pemberian haknya;b. tanah yang dikuasai pemerintah

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar disebutkanbahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkantanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(6).

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar disebutkanbahwa :(1). Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar ;(2). Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaanidentifikasi dan penelitian ;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar disebutkan : (1).

;Secara teknis, mekanisme pengaturan tanah terlantar olehPemerintah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar.

Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentangTata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

;Secara teknis, mekanisme pengaturan tanah terlantar olehPemerintah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang TataCara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar, serta sesuai juga dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik.

Demikian pula penyampaianaspirasi tersebut memang diakomodir di Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :(2) Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasilpemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, ataudari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat,atau pemegang hak.

Menetapkan anak bayi berjenis kelamin Laki-laki bernama Al Amin adalah sebagai anak terlantar ;

Menetapkan anak bayi tersebut beragama Islam sesuai dengan Mayoritas penduduk setempat lokasi anak ditemukan di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango ;

Menetapkan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Amal Sholeh yang menjadi mitra resmi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, sebagai tempat perawatan dan pengasuhan sementara bagi anak terlantar

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak terlantar bernama Muhammad Aqshal Fadillah lahirdi Jakarta, 07 September 2021adalah anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya;
3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk menampung, memelihara, merawat dan memberikan orangtua angkat bagi anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya

Kepala Kantor Wilayah Nomor : 1090/72/XII/2011tertanggal 28 Desember 2011 Perihal Peringatan III;Bahwa adapun isi dari Surat Peringatan III menyatakan objek bidangtanah milik penggugat terindikasi sebagai tanah terlantar yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Tentang PenertibanPendayagunaan tanah terlantar (untuk selanjutnya PP/11/2010) joPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaHalaman 4 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 287 K/TUN/201310.11.Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar(untuk selanjutnya disebut Perkaban No. 4/2010);Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan TataUsaha Negara Palu, Penggugat mengalami kendala administratif dalammelakukan pembangunan perumahan karena Pemerintahan Kota Palutidak memberikan IMB kepada Penggugat sehingga terhambat seluruhaktivitas Penggugat dalam memanfaatkan dan mengusahakan BidangTanah tersebut;Bahwa akibat hukum dari

Surat Peringatan Ill dari Tergugatmenyatakan Bidang Tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor : 03/Talise, Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 08/Tondo ditetapkan sebagai tanah terlantar sehingga BidangTanah tersebut status quo sehingga Penggugat tidak dapat melakukanperbuatan hukum diatas Bidang Tanah tersebut;Bahwa Surat Peringatan Ill yang dikeluarkan Tergugat tanpa adapertimbangan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam PP/11/2010Jo Perkaban No. 4/2010 pasal 7 jo Pasal

3 yang seharusnya Tergugatmelakukan; a) inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atastanah yang terindikasi terlantar; b) identifikasi dan penelitian tanahterindikasi terlantar; c) peringatan terhadap pemegang hak; d)penetapan tanah terlantar;Bahwa tindakan Tergugat yang sewenangwenang memberi SuratPeringatan Ill kepada Penggugat tanpa ada melakukan identifikasi danpenelitian Objek Bidang Tanah serta meminta keterangan dariPemegang Hak sesuai dengan prosedur dalam pasal 7 jo Pasal 3PP/11/2010

jo Perkaban No. 4/2010:Bahwa dengan diterbitkannya Surat Peringatan III dari Tergugat akanberakibat hukum yakni akan diterbitkan Surat Keputusan dari KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menetapkanObjek Bidang Tanah milik Penggugat sebagai Tanah Terlantar yangsekaligus diputuskan hubungan hukum hak atau dasar penguasaannya;Bahwa secara nyata akibat hukum yang dilakukan Tergugat yangmenerbitkan Surat Peringatan Ill telah merugikan kepentingan yangberakibat hilangnya hak penguasaan

Putusan Nomor 391 K/TUN/2014Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas nama PT.

Kebunaria yang terletakdi Desa Serimbu dan Air Besar (dahulu Desa Nyayum)Kecamatan Ngabang (dahulu Kecamatan Air Besar) KabupatenLandak (dahulu Kabupaten Pontianak) Provinsi Kalimantan Barat;sebagai tanah terlantar sekaligus menetapkan hapusnya hak atastanah, memutuskan hubungan hukum antara pemegang hakdengan tanahnya dan tanah tersebut kembali menjadi tanah yangdikuasai langsung oleh Negara ................. dst ;2 Individual, karena surat Keputusan Tergugat a quoditujukan dan berlaku khusus bagi

Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengandisertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RI/ 2013tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar

Kebun Aria yangterletak di Desa Serimbu dan Air Besar (dahulu DesaNyayum) Kecamatan Ngabang (dahulu Kecamatan AirBesar) Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak)Provinsi Kalimantan Barat sebagai tanah terlantar;Keputusan penetapan tanah terlantar sebagaimanadimaksud pada dictum PERTAMA sekaligus menetapkanhapusnya hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum,dan tanah dimaksud dikuasai langsung oleh Negara;Memerintahkan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Landak untuk:1.

Bendabenda di atas tanah terlantar dalam waktupaling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannyakeputusan ini wajib dikosongkan oleh bekaspemegang hak dengan beban biaya yangbersangkutan;2

Bahwabantuan dana subsidi dari Departemen RI tersebut untuk yayasan "MardiSantoso" diperuntukkan sebagai biaya permakanan / gizi bagi anak terlantar,lanjut usia terlantar dan penyandang cacat yang terdaftar di yayasan "MardiSantoso" dan bantuan dana subsidi tersebut dikirimkan langsung dariDepartemen Sosial R. ke buku tabungan atas nama Samuel Suparwisebagai Ketua Yayasan "Mardi Santoso" yang diambil di Kantor Pos danGiro Cabang Jepara dan tercatat di rekening koran atas nama SamuelSuparwi Nomor:

Setiap pengiriman bantuandana subsidi tersebut hanya dapat diambil oleh Ketua Yayasan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam Juklak dan Ketua Yayasan yangmengelola serta menyalurkan bantuan dana subsidi kepada anakanakterlantar dan lanjut usia terlantar dan penggunaan bantuan dana subsiditersebut hanya untuk biaya tambahan permakanan / gizi dan tidakdibenarkan untuk kebutuhankebutuhan lainnya dalam Yayasan "MardiSantoso" (Sesuai dengan Juklak yang dikeluarkan dari Departemen SosialR.l).

jawab Ketua Yayasan yangdiambil alin Terdakwa;Bahwa, bantuan dana subsidi yang telah diterima oleh Terdakwa yangdiserahkan kepada masingmasing baik kepada anakanak terlantar maupunkepada orang lanjut usia terlantar dalam bentuk makanan dan diwajibkankepada Terdakwa untuk membuat laporan penggunaan dana subsiditersebut kepada Departemen Sosial R.l. melalui Kantor Dinas SosialKabupaten Jepara tetapi pada kenyataannya ada yang tidak dilaporkan danada juga yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai

No. 1580 K /Pid.Sus/201 1dengan ketentuan yang berlaku dalam Juklak dan Ketua Yayasan yangmengelola serta menyalurkan bantuan dana subsidi kepada anakanakterlantar dan lanjut usia terlantar dan penggunaan bantuan dana subsiditersebut hanya untuk biaya tambahan permakanan / gizi dan tidakdibenarkan untuk kebutuhankebutuhan lainnya dalam Yayasan "MardiSantoso" (Sesuai dengan Juklak yang dikeluarkan dari Departemen SosialR.l).

Maret2002;Bahwa, bantuan dana subsidi yang telah diterima oleh Terdakwa yangdiserahkan kepada masingmasing baik kepada anakanak terlantar maupunkepada orang lanjut usia terlantar dalam bentuk makanan dan diwajibkankepada Terdakwa untuk membuat laporan penggunaan dana subsiditersebut kepada Departemen Sosial R.l. melalui Kantor Dinas SosialKabupaten Jepara tetapi pada kenyataannya ada yang tidak dilaporkan danada juga yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Juklakyang ada yakni untuk biaya

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Pemohon dan Pemohon IIsepakat untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT yangmerupakan anak terlantar yang ditemukan oleh warga dan selanjutnyadiserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;4. Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan keKantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk menjadi orang tua angkatdari anak tersebut;5. Bahwa anak tersebut sudah berada dalam asuhan Pemohon danPemohon II sejak tanggal 27 Agustus 2014;6.

Bahwa setelah mengetahui ditemukan anak terlantar tersebut,Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kemudian berkoordinasi dengan pihakRSUD Bengkalis, lalu) anak tersebut diambil oleh Dinas SosialKABUPATEN BENGKALIS dan dirawat beberapa bulan (sekitar 4 bulan)oleh salah seorang PNS Dinas Sosial KABUPATEN BENGKALISkemudian setelah itu anak tersebut dirawat oleh para Pemohon; Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonanpengangkatan anak terlantar tersebut ke Dinas Sosial dan telahdisetujui/diizinkan untuk

mengangkat anak terlantar tersebut; Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Badan DiklatKabupaten Bengkalis dan Pemohon II bekerja sebagai PNS/dokter diRSUD Kabupaten Bengkalis sehingga secara ekonomi mempunyaikemampuan untuk merawat dan mengasuh anak terlantar tersebut; Bahwa para Pemohon beragama Islam dan selama menikahbelum mempunyai anak; Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon mengangkatanak tersebut sematamata untuk kebaikan dan kesejahteraan anaktersebut, dan selama dirawat oleh para

Bahwa anak yang akan diangkat menjadi anak angkat oleh paraPemohon merupakan anak terlantar yang ketika ditemukan masih bayidan baru saja dilahirkan, sejak ditemukan sampai saat ini tidak diketahuiidentitas orangtuanya; Bahwa sepengetahuan saksi, proses penemuan anak terlantartersebut terjadi pada bulan April 2014 di KABUPATEN BENGKALIS Anaktersebut ditemukan pada waktu malam hari oleh masyarakat setempat.Kemudian anak tersebut dibawa ke Puskesmas setempat lalu dirujuk(diserahkan) ke RSUD Kabupaten

Pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakankepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anakanakyang terlantar;2. Dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal,wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengancalon orangtua angkat;3. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagianak;4. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan olehorangtua yang beragama Islam;5.

., M.Si, Jabatan Direktur Pengelolaan TanahNegara, Tanah Terlantar dan TanahHADIAT SONDARA DANASAPUTRA. S.H., MH., Jabatan Kepala SubDirektorat Perkara Wilayah I; MARDIATI PERMANA LESTARI, S.H., Jabatan Kepala Sub DirektoratPengelolaan Tanah Terlantar;M.

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT1432 Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2011, kembali Penggugat menerimaSurat Peringatan III dari Kepala Kanwil BPN SUMBAR; 33 Pada tanggal 14 November 2013, Tergugat mengeluarkan KeputusanTUN a quo, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 74/PTTHGU/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 16/Pasaman Atas Nama PT.

Para Andalas Sasana Cakra Artha terletak didesa Silang IV Silalang, Kecamatan DuoKoto,Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Baratsebagai tanah terlantar;Keputusan penetapan tanah terlantar sebagaimanadimaksud pada DIKTUM kesatu sekaligusmenetapkan hapusnya hak atas tanah, memutuskanhubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasailangsung oleh Negara;Memerintahkan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pasaman untuk :KEEMPAT11.Menarik, mencoret sertifikat Hak Guna UsahaNomor 16/Pasaman atas nama PT.

Pasca) YangTerindikasi Terlantar yang menyatakan perlu dilakukan koordinasi denganDinas Perkebunan Kabupaten Pasaman tentang monitoring atas lahanterhadap PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha (PT. PASCA);Halaman 19 dari 76 halaman.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 4/2010 menyatakan :Kepala menetapkan Keputusan Tanah Terlantar atas usulan KepalaKantor Wilayah. Oleh karena Penggugat telah memberikan data terakhir sebagai respon SuratPeringatan II, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6)PP No. 11/2010 Jo.

tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar juncto Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata CaraPenertiban Tanah Terlantar;Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal7 Penetapan Tanah Terlantar dilakukan dengan kegiatan identifikasidan penelitian yang meliputi:a.

Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;g. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;h. Melaksanakan sidang Panitia; dani.

;Bahwa pengaturan lebih lanjut terkait penertiban tanah terlantardiatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Pasal 3yang menyebutkan penertiban tanah terlantar dilakukan dengantahapan:a.

Inventaris tanah hak atau dasar penguasaan Tanah atas tanahyang terindikasi terlantar;Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/20159)b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;c. Peringatan terhadap pemegang hak;d.

Penetapan tanah terlantar;Bahwa Majelis Hakim tanpa mengikuti tata cara prosedur yangterdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantartelah menetapkan bahwa tanah objek sengketa merupakan TanahTerlantar;10) Bahwa penetapan tanah terlantar yang dilakukan diluar prosedursebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut di atasmerupakan tindakan yang menyalahi peraturan perundangundanganyang berlaku dan tidak berlandaskan

Bahwa para Pemohon mengetahui adanya anak terlantar tersebut darikeluarga yang tinggal di pasar Paya Ilang yang buka usaha Salon yaitu Violitagustina;6. Bahwa dari pemberitahuan keluarga Pemohon dan Termohon tadi yangdihubungi melalui HP, para Pemohon mendatangi tempat dimana anak tersebutberada yang ditinggilali iounya tepat dibelakang Usaha Violita gustina;7.

biaya yang timbuldalam penyelesaian perkara ini;Hal. 2 dari 15 Hal.Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/MS.Tkn.Berdasarkan halhal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum MajelisHakim Mahkamah Syariah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusansebagai berikut:PrimerMengabulkan Permohonan para Pemohon;Menetapkan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon danPemohon II terhadap seorang anak laki laki yang bernama Muhammad Al Fariziyang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 yang merupakan anak Terlantar

Berita Acara Penyerahan anak terlantar ke Dinas Sosial Aceh Tengah olehKapolsek Bebesen tanggal 10 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan telahdicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnyadiparaf dan diberi tanda P.11;9.

Berita Acara Serah Terima anak terlantar dari Dinas Sosial Aceh Tengahuntuk diasuh sementara kepada pasangan suami isteri Fadli Syahputra danViolita tanggal 10072017, yang telah dinazegelen dan dicocokan denganHal. 4 dari 15 Hal.Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/MS.Tkn.aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tandaP.12;10.

di pasar Payalang Takengon, dia menangis karena ditinggal oleh ibunya, banyak orangmelihat dan ia tidak mau dengan orang lain, ketika saksi mendekat anaktersebut langsung mau dengan saksi, seminggu bersama saksi, kemudiandilaporkan kepada polisi dan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten AcehTengah yang menyebutnya sebagai anak terlantar, oleh Dinas Sosialmenyerahkan kepada saksi untuk mengasuh dan menjaga anak tersebutuntuk sementara, 3 bulan bersama saksi, karena saksi tidak mampu/hidupsendiri dan

PENCEMARAN TERTULIS ;