No. 1571/Pdt.G/2016/PA.Pas.sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ; bahwa mendasari

yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ;Bahwa mendasari

Bahwa yang mendasari diajukannya permohonan perubahan/penetapan status rumah negara yang dihuni oleh Penggugat maupunPenghuni rumah negara lainnya dari rumah negara golongan Ilmenjadi golongan III dengan harapan agar rumah negara yang dihuniPenggugat atau Para penghuni lainnya sebagimana yang dimaksuddalam angka 5 di atas dapat dimiliki olen Penggugat dan ParaPengguni lainnya dengan cara sewa beli, karena ketentuan yangterdapat pada pasal 2 surat keputusan Menteri Keuangan tersebut,memungkinkan tersebut

S405/WBC.09/2014 Tergugat hanyamemberi gambaran status hukum rumah negara, pengelolaanrumah negara oleh Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY danlainlain yang dihuni Penggugat tidak mendasari padakepastian hukum seperti yang termuat dalam Pasal 11, Pasal12 ayat (1,2,2a) PP no 40 tahun 1994 sebagaimana diubahdalam PP No. 31 tahun 2005.

., SpN, selaku Notaris danPPAT untuk melaukan peralihan hak terhadap SHM Nomor 1529yang semula atas nama WITRIANA isteri HERI SUSANTO menjadiatas nama Saksi, dimana pada saat itu Saksi ditanya oleh SaksiHalaman 21 dari 55 Putusan Nomor26/Pid.B/2019/PN SlwUNTUNG DWI KORIANTO terkait dengan dasar peralihnan hak, danSaksi sampaikan bahwa terkait dengan peralinan hak yang Saksimohonkan hanya mendasari permintaan Terdakwa yang inginmemberikan rumah miliknya kepada Saksi, dalam hal tersebutkemudian disarankan

dari Surat kuasa tersebut adalahSaksi HERI SUSANTO memberikan persetujuan kepada Terdakwa(yang pada saat itu masih bserstatus sebagai istrerinya) untukmengalinkan hak atas obyek tanah berikut bangunan rumah diatasnya kepada Saksi SUPAINEM (ibu kandung Terdakwa), dimanasurat kuasa tersebut tertanggal 19 November 2015 danditandatangani oleh Saksi HERI SUSANTO selaku pemberi kuasa danTerdakwa selaku penerima kuasa; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat suratkuasa tersebut namun demikian mendasari

surat kuasaagar akta hibah dapat diproses;= Bahwa setelah Akta Hibah selesai Saksi ketik kemudian AktaHibah tersebut Saksi serahkan kepada Saksi UNTUNG DWIKORIANTO, S.H., SpN, dimana selang tiga hari kKemudian Saksidiminta oleh Saksi UNTUNG DWI KORIANTO, S.H., SpN untukmembubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dalam akta hubahtersebut. dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksimembubuhkan tanda tangan sebagai Saksi, untuk tanda tangan parapihak udah ditandatangani; Bahwa terkait dengan isi Saksi hanya mendasari

terjadi kesepakatan harga dan Saksi SRI RAHAYU memberikanuang muka, namun demikian setekag terjadi kKesepakatan harga,Terdakwa memberitahu kepada Ibu Terdakwa, kemudian IbuTerdakwa tidak menhijinkan rumah dijual sehingga jual bellidibatalkan dan uag muka yang telah dibayarkan dikembalikankepada Saksi SRI RAHAYU; Bahwa terkait dengan transaksi jual beli rumah tersebut SaksiHERI SUSANTO sama sekali tidak mengetahui dikarenakanTerdakwa memang tidak meminta ijin kepada yang bersangkutan,adapun yang mendasari

,SPN untuk selanjutnya disahkan dan akan dilakukan peralihan hak; Bahwa benar isi dari Akta Hibah yang dibuat oleh Saksi UNTUNGDWI KORIANTO, S.H., SpN tersebut mendasari permohonan yangdiajukan oleh Saksi SUPAINEM yaitu Terdakwa bertindak untuk dirisendiri dan sebagai Penerima Kuasa dari Saksi HERI SUSANTOuntuk mengalihkan hak dengan cara hibah atas objek berupa sebidangtanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yangterletak di Ds. Dukuhwringin Kec. Slawi Kab.

Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugatkhususnya pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat secara bersamasama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatanyang diajukan Kuasa Penggugat, maka diperoleh halhal sebagai berikut : Bahwa di dalam judul perihal adalah Gugatan; Bahwa dalam Posita poin 1 (Satu) Sampai dengan poin 10 (Sepuluh) tertulisgugatan mengenai tanah Perumahan yang mendasari

gugatan tentangPerbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12 (dua belas)sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenai perjanjianpenitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) danpoin 2 (dua) mengenai gugatan kabur (obscuur libel) yang menurut Paratergugat pada pokoknya mencampuradukkan gugatan berdasar PerbuatanMelawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV, pokokpokok gugatan

disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu, yang berdasarkan praktek munculHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN BIkpenerapan gugatan kabur, atau eksepsi terhadap gugatan tidak jelas dan tidakberdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bias juga dasar hukumjelas tetapi tidak jelas dasar faktanya, dimana posita dengan petitum harussaling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidakdipenuhi

Dapat menuntut Gugatan wanprestasi tidak pengembalian padadapat menuntut keadaan semula.pengembalian padakeadaan semula (restitutio in integrum) Menimbang, bahwa dalam Posita poin 1 (satu) sSampai dengan poin 10(sepuluh) tertulis gugatan mengenai tanan Perumahan yang mendasarigugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12(dua belas) sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenalperjanjian penitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi danditemukan fakta

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalampenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya adalah agarkepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattentang penambahan nama anak Pemohon dari nama VIVIENE menjadi VIVIENELEONARTO;Menimbang, bahwa mendasari

Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.KIk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan

Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan

Adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP62/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah Bea dan CukaiRiau dan Sumatera Barat.2. bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp1.135.313.000,00,3. bahwa koreksi yang dilakukan

tanda (P.3)Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangatas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Nomor XXXX,tanggal 9 September 1973;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 0132/Pdt.P/2015/PA.Pas.Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana quo;Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata di pengadilan agama, karena dalam Kutipan Akta Nikah nomor 08/8/IV/1993 tanggal 10 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Lekok Kabupaten

Tergugat sedang berada di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Bondowoso (LAPASBondowoso), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowosodengan Nomor 0796/Pdt.G/2019/PA.Bdw, tanggal 20 Mei 2019, telahmengajukan gugatan cerai, adapun dalil dalil yang mendasari

Pemohon menikah denganPemohon Il, waktu itu status Pemohon masih terikat perkawinan denganperempuan lain bernama Gayatri Candra Dewi, Pemohon baru berceraidengan perempuan itu pada tahun 2011;Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakimmencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahapberikutnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukberita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang mendasari

keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

P7 serta2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini karena pemohon kurang percaya diri dengan memakai nama Rukayahsehubungan dengan pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luarnegeri, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku

kembali lagi hidupbersama dengan TERGUGAT seperti dulu lagi;Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.GsgBahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan PENGGUGAT inginmendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT dan PENGGUGAT merasa khawatir tentang perkembanganfisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT diasuh oleh TERGUGAT karena TERGUGAT dirasa tidakmampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.Bahwa alasan yang mendasari

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997, di manadalam Pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan :Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan LembaranNegara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku;e Bahwa menjadi sangat aneh apabila Judex Facti mendasarkanputusannya pada peraturan perundangan yang sudah tidakberlaku lagi, padahal lahirnya peristiwa yang mendasari

dalam perkara a quojuga dapat dikemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pasal 195 menyebutkan Semua putusan pengadilanhanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabiladiucapkan di sidang terobuka untuk umum;e Bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan cukupjelas, namun demikian tentunya dapat dipahami bahwakalimat diucapkan dalam bunyi pasal tersebut harusdimaknai, bahwa isi putusan secara lengkap harus dibacakandidepan persidangan yang terbuka untuk umum, terutamapertimbanganpertimbangan hukum yang mendasari

dapat segeramenerima salian putusan perkara a quo disebabkan karena adarevisi oleh Majelis Hakim dan setelah menerima salinan putusanperkara a quo, setelah membandingkannya atau mencocokkannyadengan hasil rekaman pembacaan putusan oleh Majelis Hakimpada tanggal 22 Februari 2012, ternyata apa yang diucapkan/dibacakan dalam persidangan terdapat perbedaan dengan yangtertuang atau tercetak dalam salinan putusan yang diberikankepada Penuntut Umum, khususnya mengenai fakta hukum danpertimbangan yang mendasari

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 7K/PM.102/AD/I/2019MenimbangMenimbangperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan

Putusan Nomor 7K/PM.102/AD/I/2019MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini jugatelah diperoleh alat bukti

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan memutuskan sengketa a quo;Bahwa oleh karena sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangtimbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang diterangkan di atas, maka tindakan Majelis HakimJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalamperkara a quo yang mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Putusan Nomor 297 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari penerbitan kedua sertipikat hakmilik a quo saat ini sedang bersengketa di Pengadilan NegriBangkinang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengaburkan faktafakta yang sebelumnya telah disampaikan dalampersidangan di mana berdasarkan Pasal 100 jo Pasal 107

wajib dilakukan oleh Majelis Hakim selama buktibukti tertulis,keterangan saksisaksi dalam persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim untuk memutus sengketa a quo;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dalam perkara a quo yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakan:diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari