Ditemukan 379077 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2030 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. BANK BUKOPIN, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
196 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 5.734.488.757 6.682.089.213 6.082.089.213b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0 770.875.810.239 770.875.810.239c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 5.734.488.757 777.557.899.452 776.957.899.452~ d.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2fatauld7) 9 8 te 573.448.868 668.208.921 & 608.208.921 jb Dikurangi: eee ee eee ee bee eeeb:1,PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama OY Oe 0. b.2, Palak Masukan yang dapat diperhitungkan fe i QO. B:5. STP (pokok kurangbayar) fe Oe ae 0.... D4 Dibayardengan.NPWP sendin ele S7S.A08.868 S78.448.868 2 B/S AA8.E6BbS.
Putus : 31-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2487/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DIAN RAKYAT
152 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-10-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3058/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TOTAL E & P SOUTH EAST MAHAKAM
170 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4169 B/PK/PJK/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
86 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2442/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GENERAL MOTORS INDONESIA
255 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
255 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1.27.443.960 a2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 226.875.279.086 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 4.134.595.220 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6.jumlah (a.1 + a.2+a.3+a.4 + a.5) 231.037.308.266 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN . C.Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b) 231.037.308.266 d.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN Kegiatan Membangun Sendiri d.2.d.3.d.4.d.5.d.6.Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula TidakUntuk Diperjualbelikan dif.Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak Tanggung Jawab Secara Renteng d.8.d.9.Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6. atau d.7. Penghitungan PPN Kurang Bayar a.
Dikurangi: b.1.PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25.065.247.975 b.3.STP (pokok kurang bayar) b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri 8.603.588.605 b.5. b.6.Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.) 33.668.836.580 Cc.Diperhitungkan: Go... d. Jumiah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 33.668.836.580 @. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (10.981.308.674) Kelebihan Pajak yang sudah: a.
Jumlah (a + b)10.981 .308.674 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2442/B/PK/Pjk/2020 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP C. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP @. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Q.
Putusan Nomor 2442/B/PK/Pjk/2020Rp 32.852.348.555,00Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 10.164.820.649,00Dikompensasikan ke masapajakRp 10.981.308.674,00berikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 816.488.025,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13Rp 816.488.025,00(3) UU KUPJumlah Pajak yang masih harus; Rp 1.632.976.050,00dibayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
158 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.
Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/2015pernah menyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004 sampaidengan pengajuan PK ini seharusnya Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Himbauan ataupunSurat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak pernah menyampaikan SPTMasa PPN;Bahwa dengan tidak pernah menerima Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidakpernah menyampaikan SPT Masa PPN maka menurut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) surat PermohonanPencabutan
) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidaksesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Halaman 26 dari 32 halaman.
Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwapemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) knususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tidak tepat karenaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telah dicabutPengukuhan Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 April 2004;3.
STP PPN tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku maka surat ketetapan dan surattagihan tersebut cacat secara hukum;Bahwa Tata Cara Pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilaisehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak(STP) PPN tidak sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/201 1;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan mengacu padaketentuan perundangundangan yang berlaku
Putus : 17-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 B/PK/PJK/2021 Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAMPUNG INTERPERTIWI
60 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3969 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NISSIN FOODS INDONESIA (d.h. PT NISSINMAS)
111 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4393/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRI FIRST INDONESIA
357 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
357 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlan PPN yang dapat diperhitungkan (12.987.060.469,00)2. Sanksi Bunga 0,003. Sanksi Kenaikan 0,004.
KEP1769/WPJ.01/2014 tanggal 29 Desember 2014mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00020/207/12/125/13tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Desember 2012, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.848.841.9125.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp12.987.060.469,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPN
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi PPN Pajak Masukan Masa Pajak Desember 2012 yangdapat diperhitungkan sebesar Rp97/.957.473,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim AgungHalaman 4 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 4393 B/PK/Pjk/2020Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan Rp (12.987.060.469,00)Sanksi Bunga Rp 0,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah Pajak (Lebih) Dibayar Rp (12.987.060.469,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2865/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP INDONESIA
321 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
321 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a4+a.5) 17.339.453.029b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b) 17.339.453.0292 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama b.2.
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar 2.667 .328.527 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)c.
Putusan Nomor 2865/B/PK/Pjk/2020651.000, beralamat di Jalan Stadion Nomor 28 Pandaan, Pasuruan JawaTimur, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor ...................::::00088 Rp 17.339.453.029,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Sendiri .....................cc0ccseeeeeeee Rp 0,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan .................cccceeceeeeee Rp 2.667.328.527,00Jumlah
perhitungan PPN kurang/(lebih) Dayar ..............cccccccccccccceececececeeeeeesens (Rp 2.667.328.527,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya .....
: Ekspor Rp 17.339.453.029,00Perhitungan PPN kurang bayar: Rp Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.667.328.527,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (2.667.328.527,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.667.328.527,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Putus : 09-03-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 B/PK/PJK/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUMBER INDAH PERKASA
138 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-09-2020 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3547 B/PK/PJK/2020 Tanggal 28 September 2020 — PT SUMBER UNGGAS CEMERLANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3445/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT CJ FEED JOMBANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
177 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2071 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
193 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kurang (Lebih) Bayar 2.191.102.555,00 0,00 2.191.102.555,00Sanksi Bunga 1.051.729.227,00 0,00) 1.051.729.227,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 3.242.831.782,00 0,00 3.242.831.782,00 LATAR BELAKANG1.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN : a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 211.911.025.551 a.3 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 221.911.025.551 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN : c.
Dikurangi: b.1 PPN yang disetor dimuka dalamMasa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri c. Diperhitungkan : c.1 SKPPLP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ;(b.6b.1)e. tad) Perhitungan PPN Kurang Bayar > 191.102.555 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajakbeeen aes (Karena pembetulan) c.
ABK dengan imbalan sebesar 12% daripenjualan hasil produksi.3.10.Bahwa Hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasuk jenisbarang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksudPasal 4A ayat (2) UU PPN juncto. Peraturan Pemerintah Nomor144 Tahun 2000.3.11.Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) juncto. Pasal 4 huruf aUU PPN, penyerahan hak Kuasa Pertambangan oleh TermohonHalaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 2071/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali kepada PT.
ABK karena PerjanjianKerjasama termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak yang dikenakan PPN.3.12.Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwadalam pembagian hasil kerjasama eksplorasi dan eksploitasi,pembagian hasil dilakukan dalam bentuk penyerahan hasilproduksi batubara. Mengingat batubara bukan merupakan BKPberdasarkan PP No. 144 Tahun 2000, maka penyerahanbatubara dalam proses bagi hasil tersebut tidak termasuk yangdikenakan PPN adalah tidak benar.3.13.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
162 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
nya harus 7.008.078.1 76,00)Dikurangi retur penjualan 0,00Jumlah 7.008.078.176,00Pajak Keluaran seluruhnya 700.807.817,00Dikurangi PPN atas retur penjualan 0,00Jumlah 700.807.817,00Pajak yang dapat diperhitungkan :Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 458.970.812,00Dibayar dengan NPWP sendiri 369.156.962,00Kompensasi PPN bulan lalu 840.212.777,00Jumlah 1.668.340.551 ,00PPN kurang/(lebih) bayar (967.532.734,00)PPN yang kurang Bayar NIHILSanksi administrasi Pasal 13(3) KUP NIHILJumlah yang masih harus
) karena adanya perbedaan nilai DPP PPN antara SPT PPNsebelum pembetulan dan SPT PPN setelah pembetulan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 27 Alinea ke5 dan 6:"bahwa Majelis berkesimpulan, Faktur Pajak Masa Pajak Mei 2005 yangditerbikan dengan jumlah PPN sebesar Rp.127.319.958,00, olehPemohon Banding diterbitkan Faktur Pajak pengganti dengan jumlahPPN sebesar
PPN sebesar Rp116.813.622,00,sehingga terhadap DPP PPN Masa Pajak Mei 2005 sebesarRp1.273.199.294,00 yang tetap dipertahankan sebesarHalaman 12 dari 28 halaman.
127,319,957,00 Bahwa dari 10 (sepuluh) faktur pajak dan invoice tersebut, terdapat 3(tiga) faktur pajak yang telah diterbitkan faktur pajak penggantinyadengan DPP PPN sebesar Rp105.063.350,00, sedangkan 7 (tujuh)faktur pajak yang dibatalkan belum ada faktur pajak penggantinyadengan DPP PPN sebesar Rp1.168.136.218,00, sehingga dalamputusannya Majelis membatalkan koreksi DPP PPN sebesarRp105.063.350,00 yang telah dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dan tetap mempertahankan
Putusan Nomor 1511/B/PK/PJK/201701.761.227.6405.000) Nomor DWFJN4050002955 tanggal 10 Mei2005 dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00, Nomor DWFJN4050002956 tanggal 10 Mei 2005 dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00dan Nomor DWFJN4050002957 tanggal 10 Mei 2005 dengan PPNsebesar Rp5.520.000,00 yang dikoreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) telah benar dan tepat, dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5)UndangUndang PPN;24.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.
141 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selatan 12510,sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2009 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Jumlah Seluruh Penyerahan Rp.567.217.818.494,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 32.467.547.828,00Pajak Masukan Rp. 56.077.419.120,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar (Rp. 23.609.871.292,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp. 23.609.871.292,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi administrasi Rp. 0,00Jumlah PPN
Pasal 13 UU PPN;Dengan demikian, keberatan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dikabulkan sebagian dengan perincian sebagaiHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 293/B/PK/PJK/20163.3.3. 4.3.5.berikut: cfm. Pemeriksa cfm.
Nama WP NPWP Nomor FP Tanggal FP PPN1 Tugu Beton Semesta 17650441504000 00000135 26/08/2009 1.425.000Abadi 00000136 26/08/2009 500.0001.925.000 Bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerahpabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dandistribusi.
Mengingat bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi,maka seharusnya konsumsi atas penggunaan barang/jasa dapatdibuktikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini adalah penjual/pemberi jasa dan pembeli/atau penerima jasa;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 UU KUP diatur bahwa PembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Pertambahan Nilai 1984 danperubahannya bertanggungjawab secara tanggung renteng ataspembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti
12 dari 16 halaman Putusan Nomor 293/B/PK/PJK/2016seharusnya dapat membuktikan koreksi Pajak Masukan yangdilakukan;Bahwa baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan,koreksi didasarkan pada jawaban konfirmasi yang dijawab tidakada oleh KPP terkait, sebagaimana diatur dalam KEP754/PUJ./2001;Bahwa pada dasarnya pembuktian tidak sematamata merupakanbeban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), namunjuga merupakan beban Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), mengingat PPN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LG. ELECTRONICS INDONESIA
186 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terkait penerbitan STP PPN Masa Pajak September 2008Nomor : 00008/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, dapatdijelaskan sebagai berikut:a.
Bahwa klausula ...tidak membuat faktur pajak atau membuatnyfaktur pajak, tetapi tidak tepat waktu...dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP di atassebagaimana dimaksudmengacu kepada hukum materialnya, yaitu yang diatur dalamketentuan Pasal 13 UndangUndang PPN, dimana pada Pasal13 UndangUndang PPN tersebut pada intinya menyatakan ada3 (tiga) jenis Faktur Pajak;7.
Bahwa berdasarkan ketentuan yang terkait dengan kewajiban membuatFaktur Pajak, antara lain yaitu Pasal 13 UndangUndang PPN juncto Pasal1 KEP524/PJ./2000 s.t.d.d.
Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhakmenandatangani Faktur Pajak;Bahwa Faktur Pajak yang memuat keterangan dan yangpengisiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5)UndangUndang PPN disebut Faktur Pajak Standar. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak pada dasarnya diharuskan membuat Faktur PajakStandar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPN;.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwapenerbitan STP PPN Masa Pajak September 2008 Nomor :00008/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 telah sesuai denganketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;8.5.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Mei 2019 — SELVIANA WANMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
157 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1266/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp251.874.540,00 dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang Bayar/(Lebih) Bayar Rp 170.185.500,00Sanksi Bunga Rp 81.689.040,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayarRp 251.874.540,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 555/B/PK/PJK/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT Samudra Asia Nasional
137 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Dikurangi)1 DPP PPN 5.680.505.852, 5.680.505.852,2 PPN Terhutang 10% 568.050.585, 568.050.585,3 Kredit Pajak 4 Pokok PPN yang kurang dibayar 568.050.585, 568.050.585,5 Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 136.332.140, 136.332.140,6 Jml PPN YMH dibayar 704.382.725, 704.382.725, Bahwa halhal yang menjadi pertimbangan dalam putusan keberatan (menurutTerbanding) adalah:a.Berdasarkan penelitian surat perintah pemeriksaan, KPP Pratama Badung SelatanIebih dahulu melakukan pemeriksaan
2008 tersebut, penelaahkeberatan berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap objek PPN oleh fungsionalpemeriksa tidak terkait objek ganda karena fungsional KPP Pratama Badunghanya memeriksa kewajiban PPN mulai Agustus 2008 sampai dengan Desember2008.
mempertimbangkan keadilan dan faktafakta yang ada, denganusulan perhitungan PPN terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No.
Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Dikurangi)1 DPP PPN 5.680.505.852, (5.680.505.852,) 2 PPN Terhutanq 10% 568.050.585, (568.050.585,) 3 Kredit Pajak 4 Pokok PPN yang kurang dibayar 568.050.585, (568.050.585,) e5 Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 136.332.140, (136.332. 140,) 6 Jumlah PPN yang masih harus 704.382.725, (704.382.725,) dibayarMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut39569/PP/M.XV/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan
SPT Masa PPN dan PPnBMmelalui media Elektronik (efilling), maka sejak TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkansebagai PKP pada 30 Mei 2008, pemenuhan kewajiban PPN/Halaman 21 dari 25 halaman.
Putus : 17-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 17 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LOTTE CHEMICAL TITAN TBK, D/H PT. TITAN KIMIA NUSANTARA TBK
152 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap