Ditemukan 46871 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOSEFH TANASALE, Pekerjaan Petani, bertindak selaku Ketua Matarumah Tanasale Keturunan AINUSA TANASALE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Negeri Lainitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah yang untuk kepentingan perkara ini mengambil alamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004 batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada Kantor Penasihat Hukum (Kuasa Hukum) yang akan disebutkan di bawah ini, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016, telah memberikan kuasa kepada kepada : ------------------------------------- 1. SARCHY SAPURY, SH, 2. NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH. Kedua - duanya Advokat / Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SARCHY SAPURY, SH. yang beralamat diJalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N BUPATI MALUKU TENGAH,. Berkedudukan di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-------------------- 1. MASUHADJI TUAKYA, SH., MH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ------------------------------------- 2. ELBERTHIN PATTIMUKAY, SH., Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; --------------------------------------------- 3. ALI LATUPONO, SH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ---------------------------------------------------------------- 4. HENDRIKUS SIMON TANATE, SH, Kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; -------------------------------------------- Kesemuaanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati Maluku Tengah di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/SK/2016 tertanggal 24 Mei 2016 ;----- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------TERGUGAT ;
102 — 179
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------- 4.
    OBJEK SENGKETA.Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalautatas nama Decky Tanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;ll.
    TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada
    Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala
    Keputusan Tergugat Merugikan Pengqugat.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu KecamatanHal. 6 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNNusalaut, tanggal 18 Februari 2016 setelah mendapat suratsurat dari SaniriNegeri Leinitu yaitu suratsurat berupa :1. Berita Acara Musyawarah Penetapan Matarumah Parentah NegeriLainitu tanggal 2010 52.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kepala PemerintahNegeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama Decky Tanasale, tanggal 18Februari 201 6. jeama acne tiie eine ieee3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang PengesahanKepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama DeckyTanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;4.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Sony Hariyono
Tergugat:
Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani
Turut Tergugat:
Tugito
61 — 10

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
    2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby harus dihentikan ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
    4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 2.629.000,-
    161/Pdt.G/2022/PN Sby
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 03-08-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Tim
Tanggal 15 Agustus 2022 — Pemohon:
Alexander Degei
21 — 2

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Perkara Permohonan Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Tim selesai karena dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Tim ini dari daftar Register perkara Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
    4. Membebani Pemohon untuk membayar segala biaya yang
    161/Pdt.P/2022/PN Tim
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 02-05-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 2 Oktober 2017 — - MULYADI (PENGGUGAT) - PIMPINAN PT.SMART GLOVE INDONESIA (TERGUGAT)
62 — 21
  • - Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan Pasal 161 dan Pasal 156 ayat(1) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini dibacakan
    Surat Peringatan karena melakukan suatu kesalahan selamaberkerja diperusahaan Tergugat akan tetapi Surat Pemberitahuan sebagaimanadimaksud poin diatas dapat dimaknai telah adanya kesalahan Penggugat dantelah pula ada langkah langkah upaya Pembinaan akan tetapi Penggugat tidakmengindahkan hal tersebut,;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatasmaka majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dapat di Putus HubunganKerja berdasarkan Putusan Pengadilan yang didasarkan Pasal 161
    Uang penganti perumahan dan perobatan sebesar15 % x Rp.45.542.686,00, = Rp. 6.831.402,00,Total = Rp. 52.374.088.00,(Lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh delapanrupiah)Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah terbuktimelakukan kesalahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 161 Undangundang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka petitum gugatanPenggugat dalam gugatannya pada poin 4 dan 5 yang berkenaan dengan upahproses, tidak berdasar dan beralasan
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusberdasarkan Pasal 161 dan Pasal 156 ayat(1) Undang Undang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini dibacakan;3.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 26 April 2016 — - EDY SYAHPUTRA (PENGGUGAT)) - PIMPINAN PT. MEGA CENTRAL FINANCE/MCF(TERGUGAT)
66 — 19
  • Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    untukdiproses sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebuttidak selesai juga, maka tanggal 23 Juli 2015 Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor:567/4053/DSTKM/2015, Perihal Anjuran, serta surat Nomor: 567/5660/DSTKM/2015, PerihalKlarifikasi Nama Perusahaan, hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakanbahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaanterhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161
    Pasal 161 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak tanpa memberikan hakhak Penggugat serta tanpaPenetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebutadalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkanhilangnya mata pencaharian Penggugat;Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untukdiajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri MedanHalaman 3 dari 29 halamanPutusan Nomor 30/Pdt.
    Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sudah sesuaidengan pasal 161 ayat (1).3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat sejak 7Mei 2015.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Atau :Halaman 14 dari 29 halamanPutusan Nomor 30/Pdt. SusPHI/2016/PN.
    Penggugat dengan Tergugat putus sejaktanggal 7 Mei 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo; Pasal 161 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja telah dinyatakan putussejak tanggal 7 Mei 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (3) petitum dalam gugatan Penggugat berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan patutdan berdasar untuk dikabulkan sepanjang
    Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berupa yang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang pengganti perumahan dan perobatan, serta upah proses jumlahkeseluruhannya sebesar Rp. 28.088.601.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 26 April 2016 — - RAMADANSYAH (PENGGUGAT) - PIMPINAN PT. MEGA CENTRAL FINANCE / MCF (TERGUGAT)
79 — 17
  • Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Pasal 161 ;9.
    Bahwa, pasal 161 ayat (1) Undang undang No.13 tahun 2003 menyatakan :Dalam hal pekerja/oburuh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua,dan ketiga secara berturutturut.Halaman 11 dari 28Putusan Nomor 29/Pdt. SusPHI/2016/PN. Mdn8.
    MdnPenggugat bulan April 2015 tidak meningkat tetapi dari 30% di minggu Kemudianmalah menurun hingga 0% di minggu II dan III;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 dikuatkan keterangan seluruhsaksi terbukti Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat berlakusejak tanggal 7 Mei 2015, akan tetapi tidak terdapat bukti
    Penggugat dengan Tergugat putus sejaktanggal 7 Mei 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo; Pasal 161 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja telah dinyatakan putussejak tanggal 7 Mei 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (3) petitum dalam gugatan Penggugat berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan patutdan berdasar untuk dikabulkan sepanjang
    Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Halaman 26 dari 28Putusan Nomor 29/Pdt. SusPHI/2016/PN. Mdn Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berupa yang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang pengganti perumahan dan perobatan,serta upah proses denganjumlah keseluruhannya sebesar Rp. 28.930.000.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 22-06-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm
Tanggal 27 Juni 2023 — Pemohon:
NOOR ISLAMIAH
22 — 15

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm oleh Pemohon;
    2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
    4. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar
      161/Pdt.P/2023/PN Bjm
Pengadilan PA MAJENE Perdata Agama
Register : 01-12-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan PA MAJENE Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mj
Tanggal 11 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 0

  • 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mj dari Penggugat;
    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

    161/Pdt.G/2023/PA.Mj
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Mei 2022 — Penggugat:
THIO NELSON ARIANTO S.Kom, M.M.
Tergugat:
PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER DAN AFFILISASINYA
14 — 0

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
    2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tersebut dicabut ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
    4. Membebankan biaya perkara yang timbul sampai saat ini kepada Penggugat sebesar Rp605.000
    161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
HANDRI DWI. Z., S.H.
Terdakwa:
RIHAT HERIJON SIMANULLANG, SH., MH.
251 — 157
  • ., M.H tersebut;
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Rihat Herijon Simanullang, S.H., M.H tersebut;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
  • Memerintahkan mengembalikan berkas Perkara kepada Penuntut Umum;
  • Mencoret Perkara Nomor161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tersebut dari Register Perkara;
  • Membebankan biaya perkara kepada
    161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 29-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
EDY SAPUTRO
91 — 27

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dalam perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt.
    ;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt. dari Register Perkara Perdata;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
    • 161/Pdt.P/2019/PN Skt
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 02-04-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 24-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 161/PDT.P/2012/PN.Yk
Tanggal 12 April 2012 — TUMINAH
18 — 0
  • Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata No. 161/PDT.P/2012/PN.Yk4. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 195.000,- ( seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah )..
    161/PDT.P/2012/PN.Yk
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 02-04-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 161/PDT.P/2012/PN.
Tanggal 12 April 2012 — TUMINAH
17 — 0
  • 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata No. 161/PDT.P/2012/PN.Yk4. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 195.000,- ( seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah )..
    161/PDT.P/2012/PN.
Pengadilan PTA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 08-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 69/Pdt.G/2018/PTA.Pbr
Tanggal 7 Nopember 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
46 — 22
  • - Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Dum. tanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyah
    Tergugat Rekonvensi sekarangsebagai Pembanding;melawanumur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan lbuRumah Tangga, tempat di KOTA DUMAI, dahulusebagai Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi sekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;Telah memeriksa dan mempelajari suratsurat yang berkaitan denganperkara yang dimohonkan banding ini;DUDUK PERKARAMengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusanPengadilan Agama Dumai Nomor 161
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 11-11-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 26 Januari 2017 — - JONI (PENGGUGAT) - PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk disingkat PT. BANK BANTEN, Tbk (TERGUGAT)
46 — 11
  • - Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003
    berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.Apabila Karyawan masih melakukan pelanggaran sejenis atau setingkat dalammasa berlakunya sanksi Surat Peringatan yang sebelumnya diterima, makadapat diberikan kembali sanksi Surat Peringatan yang lebih berat/satu tingkatdi atasnya atau sanksi PHK jika sebelumnya sudah mendapatkan saksi SP3.Ketentuan 6 bulan masa berlakunya masingmasing Surat Peringatan (SPI,SPII dan SPlIII) yang telah ditetapkan baik itu di dalam Pasal 161 ayat (2) UUNo. 13 Tahun
    Bahwa Surat Referensi Kerja akan diberikan oleh Tergugat;Bahwa proses Bipartit dilakukan sebelum berakhir masa berlakunya SuratPeringatan III (SPIII) yang seharusnya berakhir pada tanggal 01 Juni 2017,sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (Pasal 161 ayat (2) UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan jo.
    Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat atas pernyataan Penggugatyang menyatakan masa berlaku Surat Peringatan (SP1,SP2 dan SP3) yangdiberikan Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telahditetapbkan oleh Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo.
    Menurut pendapatTergugat dalam penjelasan Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (8) Peraturan Perusahaan Periode Tahun20152017 sebagaimana dijelaskan pada poin 6 di atas sudah sangat Jelas,bahwa Perusahaan dapat memberikan sanksi yang lebih berat, dalam masatenggang waktu berlakunya Surat Peringatan sebelumnya tanpa harusmenunggu sampai tenggang waktu masa berlakunya Surat Peringatan tersebuthabis.
    161 Ayat (3): Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungankerja dengan alasansebagaimanadimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)..
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 09-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 161/PDT.G/2016/PN RAP
Tanggal 29 Desember 2016 — Perdata - DORIS MELIANA SINAGA Lawan - KONSTANTIN SITUMEANG
57 — 10
  • M E N E T A P K A N : Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut ; Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Nopember 2016 dibawah Register No. 161/Pdt.G/2016/PN-RAP, dicabut; Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Perdata No : 161/Pdt.G/2016/PN-RAP tersebut dari daftar Register Perkara Perdata yang dibuat untuk itu;
    161/PDT.G/2016/PN RAP
    PENETAPANNo: 161/Pdt.G/2016/PN.RAPDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara antara :DORIS MELIANA SINAGA, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumahTangga, Tempat tinggal di Jl.Lintas Kota Pinang, Desa PematangSeleng, Kecamatan Bilah Hulu) Kabupaten Labuhanbatu,Selanjutnya, disebut sebagaiPENGGUGAT.LAWANKONSTANTIN SITUMEANG, umur
    TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut.Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau PrapatNo.161/Pdt.G/2016/PN.RAP, tanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.Setelah membaca berkas perkara.Setelah membaca suratsurat perkara.TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 9Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tanggal 10 Nopember 2016 dibawah Register
    No.161/Pdt.G/2016/PNRAP, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :1.
    bahwa oleh karena gugatan dicabut maka nomor perkara dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata yang diperbuat untuk itu;Memperhatikan ketentuan peraturan serta ketentuan Perundangundanganlain yang berkaitan dalam perkara ini;MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh KuasaPenggugat tersebut ; Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10Nopember 2016 dibawah Register No. 161
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 28-02-2023 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat:
Betsy Reulina Tarigan, SH
Tergugat:
1.ABDUL KIRAM
2.Musodik
3.TUKINAH
4.RUSLI
5.NASIB SURYONO
6.KARTONO YUSUF
7.KANTI SWANDI
8.SOFYAN
9.SABAR Br.SEMBIRING
10.YACHMAN
11.SURYANI
12.M.TURNIP
13.ZULKIFLI ADI PUTERA
14.RELLUS TURNIP
15.DARMIATI ROHANA
16.ERWIN
17.WAGIMAN
18.RUSMAN
19.DASIYEM
20.GITO
21.PRAMONO
22.MISNEM
23.TADIM HARAHAP
24.RUSLIM LUGIANTO
52 — 62

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
    2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Mdn, dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan perlawanan Pengadilan Negeri Medan;
    4. Membebankan biaya
    161/Pdt.G/2023/PN Mdn
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 14-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PA PADANG Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Pdg
Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 8

  • MENGADILI

    1. menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Pdg selesai dengan dicabut

    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00(empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah

    161/Pdt.G/2020/PA.Pdg
Pengadilan PA INDRAMAYU Perdata Agama
Register : 24-04-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.IM
Tanggal 2 Mei 2024 — Pemohon melawan Termohon
6 — 3
  • Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.P/2024/PA.IM dicabut;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

    161/Pdt.P/2024/PA.IM
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 25-08-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penggugat:
REZA PAHLEPI
Tergugat:
1.HIDAYATI
2.VERI FADLI
3.SRI WAHYUNI
4.MEGA SURYANI
5.RANDI CANDRA
6.DIKI MUSTI OKTOBERI
7.DEALOVA RAMADHANI
8.USI
9.YOSERIZAL
10.YENI
11.ELI
12.EPIDA
13.ILIS
14.ISUR
15.ETI
16.DEWI
17.SIAL
18.SIER
19.BUYUN
20.INANG
21.EBET
22.UPIK
23.BUYUNG
24.EVA
25.NURSAMSI
26.IYUR
27.IMUK
28.HAYAR
29.AGUS
30.RINA
31.RINI
32.ZAMRIS (MKW)
33.SARNAINI (panggilan Aciak)
34.NURBAITI
35.GAZALI
36.NOVA RENITA
37.SUATRI
38.RENI
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN)PUSAT, Cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT, KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
2.YAYASAN KHAIRA UMMAH
109 — 176

  • M E N E T A P K A N :
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg, di cabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Perdata Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg dalam Buku Register perkara;
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.572.000( satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah

    161/Pdt.G/2023/PN Pdg