PK.305/248/09/KSOP-BJM/2018 tanggal 22 November 2018 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai Perjanjian Kerja Laut;3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pelaut atau awak kapal berdasarkan Perjanjian Kerja Laut No. PK.305/248/09/KSOP-BJM/2018 tanggal 22 November 2018;4.

PK.305/248/09/KSOP-BJM/2018 yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2018; 5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak dan uang pengganti hari libur;6.

Sangatjelas dan terang hubungan kerja antara Penggugat danTergugat sudah berakhir di 21 Mei 2019 dengan berakhirnya PKLNo.PK.305/248/09/KSOP.BJM/2018.lil.

DALAM REKONPENSI1Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya;Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Laut dan AddendumNo.PK.305/248/09/KSOP.BJM/2018 tanggal 22 November 2018 antaraPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum sebagai Perjanjian Kerja Laut;Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kon pensiadalah pelaut atau awak kapal berdasarkan Perjanjian Kerja LautNo.PK.305/248/09/KSOP.BJM

PK.305/248/09/KSOPBJM/2018 tanggal 22 November 2018dan Bukti T2 berupa Addendum Perjanjian Kerja Laut No.PK.305/248/09/KSOPBJM/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuatantara Tergugat dengan Penggugat, yang secara yuridis membuktikan bahwaantara Tergugat dan Penggugat terikat pada Perjanjian Kerja Laut seperti yangdiatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) dan PerjanjianKerja Laut tersebut sudah berakhir sejak 21 Mei 2018;Menimbang bahwa Pasal 398 KUHD sudah mengatur PKL waktu tertentutetapi

Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Laut dan Addendum No.PK.305/248/09/KSOPBJM/2018 tangal 22 November 2018 antaraPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan TergugatHalaman 35 dari 41 Putusan Nomor 18/Pat.SusPHI/2020/PN.

PK.305/248/09/KSOP.BJM/2018 yangditandatangani pada tanggal 22 November 2019, harus dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi padapetitum angka 2 yang menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Laut No.PK.305/248/09/KSOP.BJM/2018 antara Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah danmempunyai kekuatan hukum sebagai Perjanjian Kerja Laut, harus dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi padapetium angka

1. Membatalkan perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Ppg tertanggal 03 April 2019;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

248/Pdt.G/2020/PA.Ppg

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Ktp telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

248/Pdt.G/2021/PA.Ktp

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Kbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

248/Pdt.P/2022/PA.Kbm

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Rap telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

248/Pdt.P/2022/PA.Rap

1. Menyatakan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;
2. Menggugurkan perkara Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Bkl;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

248/Pdt.G/2023/PA.Bkl

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235000,00 ( dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

PENETAPANNomor 248/Pdt.G/2021/PA.DpkFOSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:, sebagai Penggugat;melawan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat

dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itujuga dalam register perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telahmengemukakan dalildalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatanPenggugat;Bahwa, pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawalipersidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil,selanjutnya Majelis Hakim

Penetapan No.248/Pdt.G/2021/PA.DpkBahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusahamendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepadaPenggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat secara tertulis mencabutgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat danTergugat akan rukun kembali;Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk danmerupakan bagian yang tak terpisahkan

Penetapan No.248/Pdt.G/2021/PA.Dpkdalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan PengadilanAgama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara

Penetapan No.248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor248/Pdt.G/2024/PA.CN dariPenggugat;
2. Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

248/Pdt.G/2024/PA.CN

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 248/Pdt.P/2023/PA.Sgta gugur;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

248/Pdt.P/2023/PA.Sgta

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Krs dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

248/Pdt.G/2023/PA.Krs

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Psp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

248/Pdt.G/2018/PA.Pspk

PUTUSANNomor 248/Pdt.G/2018/PA.PspkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalampersidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Huta Tonga, 12061957, agama Islam,pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bertani, tempatkediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan PadangsidimpuanTenggara, Kota Padangsidimpuan

Pijorkoling, 05051955, agama Islam,pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas,tempat kediaman di XXXXXXXXxXxXxxx, KecamatanPadangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca SuratSurat perkara;Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2018mengajukan Cerai Gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan Nomor 248

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxx) diri Penggugat(XXXXXXXXXXXXX)Hal 3 dari 6 hal Putusan Register Nomor 248/Pdt.G/2018/PA.Pspk3.

Menyatakan perkara Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Psp dicabut;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Senin 3 Desember 2018 M,bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 H, oleh kami Drs. Abd.

Matera Rp. 6.000,Jumlah Rp. 541.000,(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)Hal 6 dari 6 hal Putusan Register Nomor 248/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Menyatakan batal penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor. 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan

Memerintahkan tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan sertifikat pengganti SHM 1432/Batu Layar atas nama Lydia Siahaan B.Sc, Surat Ukur Nomor : 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang dimohonkan Penggugat tanggal 24 Oktober 2013 tersebut; ---------------------------------------5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.160.000; --------------------------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Mgl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

248/Pdt.G/2019/PA.Mgl

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2016/MS-LSM,- dari Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

248/Pdt.G/2016/MS.Lsm

PENETAPANNomor 248/Pat.G/2016/MSLsm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadiliPerkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapansebagai berikut dalam perkara antara:Penggugat, Umur 43 tahun, Agama slam, Pendidikan terakhir DIllKeperawatan, pekerjaan Perawat, alamat Kota Lhokseumawe,disebut sebagai Penggugat ;MELAWANTergugat, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana,pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kota

Lhokseumawe. sekarangtidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Hukum RepublikIndonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat *;Mahkamah Syar'iyah tersebut ;Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 26 September 2016 yangterdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggaltersebut di bawah Register Nomor : 248/Pdt.G/2016/MsLsm. berserta semuasurat yang berkaitan dengan berkas tersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 28 Desember 2016 telahdatang menghadap dan

;Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pencabutan tanggaln28 Desember 2016, maka ternyata dengan tidak ada paksaan Penggugat telahmencabut gugatan tersebut;Hal. 1 dari 2 halaman PNP No 248/Pdt.G/2016/MSLs mMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat bahwa perkara gugatanNomor : 248/Pdt.G/2016/MsLsm telah selesai dengan dicabut ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor248/Pdt.G/2016/MSLSM, dari Penggugat ;2.

Biaya Redaksi ....... = Rp. 5.000.Jumlah = Rp. 131.000,( seratus tiga puluh satu ribu rupiah).Hal. 2 dari 2 halaman PNP No 248/Pdt.G/2016/MSLs m

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 248/Pdt.G/2020/PA Wsp. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNomor 248/Pdt.G/2020/PA Wspasl) Cpea ll atl annyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai talak antara:a, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir$1, pekerjaan honorer Kantor Desa Palangiseng, tempatkediaman di Palero, RT.002/RW.001, Desa Palangiseng,Kecamatan Lilirllau, Kabupaten Soppeng, sebagaiPemohon;melawanee, umur 25 tahun,

Islam, pendidikan terakhir$1, pekerjaan guru honorer SMA 7 Soppeng, tempatkediaman di Berru, Desa Abbanuangnge, KecamatanLilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 26 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Watansoppeng, Nomor 248

Putusan Nomor 248/Pat.G/2020/PA WspBahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikatdalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaa@npernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2018sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/14/1/2019 yang dibuatdan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, KabupatenSoppeng, tanggal 02 Januari 2019;Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohonbertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di

Putusan Nomor 248/Pat.G/2020/PA Wsptersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga,oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dandibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd ttdAbd. Jamil Salam, S.H.I.. Salmirati, S.H.,M.H.Hakim Anggota,ttdMiftahuddin, S.H.I.Panitera Pengganti,ttdMuh. Luthfi Usman, S.H.Perincian Biaya Perkara :1.

Putusan Nomor 248/Pat.G/2020/PA Wsp

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencbutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Spn Dari Penggugat;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.541.000 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

248/Pdt.G/2016/PA.Spn

PENETAPANNomor 248/Pdt.G/2016/PA.SpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telahmenjatuhkan penetapan perkara waris antara;1. Penggugat I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PensiunanPNS, pendidikan S.1, tempat tinggal ci JMN). sKecamatan Danau Kerinci, KabupatenKerinci, sebagai Penggugat ;2.

Tani,pendidikan MAN, tempat tinggal di peKecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, sebagaiTergugat II;Tergugat dengan Tergugat II tersebut di atas secara bersamasama disebut sebagai Para Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Penqqugat telah mengaiukan surat qugatan bertanqgal 11luli 2016 dan telah didaftar pada Buku Register Induk Perkara GuqatanPengadilan Aqama Sungai Penuh Nomor 248

Demikian pulahalnya dengan Para Tergugat juga telah hadir menghadap kepersidangan;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakberperkara in casu, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuhprosedur mediasi, selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua MajelisHakim Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Spn bertanggal 29 September 2016telah ditunjuk Mediator Genius Virades, SH;Bahwa berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 10 Oktober2016 ternyata usaha damai melalui

1. Membatalkan perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sub;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara ini dari daftar perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

248/Pdt.G/2021/PA.Sub

PUTUSANNOMOR 248/Pdt.G/2021/PA.SubZoe =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidangtelah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:EE, t2ngoa lah; EE agama sian,pendidikan J, pekerjaan QM, tempat tinggal diBE, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanPE, tangga taht agama sian,pendidikan 9, pekerjaan I, tempat tinggal

cieeMMM, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2021 yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar denganRegister Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 22 Maret 2021, telahmengajukan dalildalil sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi padaawal bulan Januari tahun 2018 yang akibat dari perselisihan danHalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Subpertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisahtempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan sampai sekarang;6.

Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.SubHilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.1.Panitera Pengganti, Subhan, S.H.I.Rincian Biaya Perkara:1 Biaya Pendaftaran : Rp30.000,002. Biaya Proses : Rp 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp650.000,004. Biaya PNBP Panggilan PertamaRp 20.000,005. Biaya Redaksi: Rp 10.000,006.

Biaya Meterai : Rp 10.000,00Jumlah Rp770.000,00(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sub

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Dgl putus karenadicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

248/Pdt.G/2020/PA.Dgl

PENETAPANNomor : 248/Pdt.G/2020/PA BbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraIsbat Nikah Contentius antara:Nurhaida L Yentong, S.Sos binti Lasanude Yentong, umur 56 tahun, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (guru diSMPN 2 Sindue Tombusabora) tempat tinggal di DesaBatusuya Goo, Kecamatan Sindue Tembusabora, KabupatenDonggala, selanjutnya

No. 248 /Pdt.G/2020 /PA BbBahwa selanjutnya menjelaskan bahwa perkara ini Kekekurangan pihak,seharusnya dijadikan pihak lawan anak kandung dari Agus Dahlan bukansaudara kandungnya;Bahwa atas penjelasan Majelis tersebut, Pemohon menyatakanmencabut perkaranya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggaptermuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

No. 248 /Pdt.G/2020 /PA BbMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA Dg! putus karenadicabut;3.

No. 248 /Pdt.G/2020 /PA Bb2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 425.000,A. PMBP Panggilan Pertama : Rp. 20.000,5, PMBP Pencabutan Perkara : Rp. 10.000,6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,7. Biaya Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 551.000,(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 248 /Pdt.G/2020 /PA BbHal. 5 dari 4 Hal. Pen. No. 248 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Menetapkan

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara PKPU Oleh Pemohon :

Menyatakan Sah Pencabutan Perkara Permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst

248/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Kami,PENETAPANNomor : 248/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 248/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;i.2.Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 NopemberNomor : 248/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa

Arjuna Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota JakartaBarat, Provinsi DKI Jakarta , selanjutnya disebut TERMOHONPKPU ;Halaman 1 Penetapan Pencabutan Perkara No.248/Pdt.SusPKPU/2019/N. Niaga.Jkt.Pst2. Tuan Ir. RAWONO SOSRODIMULYO, Warga Negara Indonesia, yangbertempat tinggal di Jl.Sekolah Kencana I, No.26, RT.002,RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebutTERMOHON PKPU IL;3.

/Pdt,SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari Register yang sedangberjalan untuk itu;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untukdicabut dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebagaimanadituangkan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan segala ketentuanketentuan hukum yang bersangkutandengan perkara ini ;MENETAPKAN Mengabulkan pencabutan perkara permohonan PKPU oleh Pemohon ;Halaman 2 Penetapan Pencabutan Perkara No.248/Pdt.SusPKPU/2019/N.

Niaga.Jkt.Pst Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan PKPU yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor : 248/Pdt.SusPKPU/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. ; Memerintahkan Panitera Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk mencoret perkara Nomor: 248/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pstdari Register yang sedang berjalan untuk itu; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul untukitu sebesar Rp. 4.171.000.

ROBERT, S.H.M.Hum.DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H.Halaman 3 Penetapan Pencabutan Perkara No.248/Pdt.SusPKPU/2019/N. Niaga.Jkt.PstHalaman 4 Penetapan Pencabutan Perkara No.248/Pdt.SusPKPU/2019/N. Niaga.Jkt.Pst

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Tgm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

248/Pdt.G/2024/PA.Tgm