Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (/egal standing);3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;4. Gugatan Penggugat kabur (obscuure libel);5. Kewenangan absolut;Eksepsi Tergugat II Intervensi II:1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (/egal standing);3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;4. Gugatan Penggugat kabur (obscuure libel);5.

Penggugat menjadi tidak berhak untuk mendapatkan warisan darialmarhumah ISTERI TERBANDING, sesuai sabda Rasulullah yang diriwayatkanoleh At Turmudzi dari Aisyah yang berbunyi :4 Syl ye Syly SEL spin ey ade at Che alt yey Cae GIArtinya: Sungguh saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Khaal itu adalahpewaris yang tidak mempunyai ahli waris.Dan karena Para Penggugat tidak berhak mendapatkan warisan dari harta yangditinggalkan oleh almarhumah ISTERI TERBANDING, yang berarti Para Penggugattidak mempunyai /egal

standing untuk mengajukan gugatan waris ini, dan karenaPara Penggugat tidak mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatanwarisan ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi error in persona dankarenanya terdapat cukup alasan untuk tidak menerima gugatan para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang dapat dikuatkan.Menimbang, bahwa karena para Penggugat / Para pembanding adalahpihak yang dikalahkan, maka sesuai

uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk

Bahwa disamping hal tersebut di atas, fisik tanah yang didalilkan olehPenggugat dengan dalil dasar hak Akta Jual Beli Nomor 482/SH/1979tertanggal 27 Desember 1979 atas nama Almarhum Buchari Salehadalah tidak jelas letaknya, tidak jelas batas sempadannya, maka terbuktiPara Penggugat tidak mempunyai hak//egal standing untuk mengajukangugatan a quo dengan dalil haknya telah dirugikan atas diterbitkannyaobjek perkara a quo, oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolakdan atau setidaktidaknya dinyatakan

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruyang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dalam putasannya;Mengadili:Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang Penggugat tidakberhak/tidak memiliki egal standing;Dalam Pokok Sengketa:Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang tidakbenar karena terjadi kontradiksi dimana eksepsi diterima sementaradalam pokok perkara menolak gugatan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemutuskan perkara tanpa memberikan argumentasi yuridis apapun.Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah begitu saja mengesampingkan alat bukti berupa surat dansaksisaksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yangmenyatakan Menerima Eksepsi Tergugat Il intervensi tentangPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Negara Medan dan kini dimohonkankasasi ternyata tidak memiliki motivasi untuk mengadili perkarasebagaimana mestinya, melainkan sekedar untuk mencari alas anpembenar mengenai formalitas suatu gugatan yang menitik beratkanterhadap pertimbangan formalitas tentang Penggugat tidak punya /egalstanding, yang mana telah jelas Penggugat Punya legal standingberdasarkan buktibukti yang telah diajukan didalam perkara a quo.Pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan gugatanPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang menitikberatkan bahwa gugatan Penggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal/standing adalah suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukumserta penafsiran yang menyesatkan, maka dengan ini Pemohon Kasasimenyatakan keberatan atas pertimbangan majelis hakim tersebut.

hukum tersebuttelah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masihberlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni SuratKuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yangmempunyai nilai kekuatan bukti Sempurna dan mengikat, makaberdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, maka Advokat yang bernama Nama Kuasa, tersebut, dinilai sah danmempunyai kedudukan hukum (/egal

Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Srogtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,maka perkara a quo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 13 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor382/45/IV/2008, tertanggal 13 April 2008, dan perkawinan tersebut hingga saatini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukanoleh istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, PengadilanAgama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksirelative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quotelah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

dari Penuntut Umum tersebut terdakwatidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 Saksi ISKANDAR Bin YUSUF, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi selaku operator Beco (Escavator) di Lokasi pertambangan galianC yang berada di Desa Manggra Kecamatan Indrapuri Kabupaten AcehBesar;eBahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

buah ayakan pasir yang terbuat dari besiyang disita pada saat dilakukan penertiban tersebut adalah barang bukti yangdigunakan untuk memisahkan pasir dan kerikil di lokasi pertambangan milikterdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya.1 Saksi MUHAMMAD Bin YUSUF, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi merupakan adik kandung dari terdakwa;*Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

Provinsi Aceh yang dipinjam pakai olehterdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya.1 Saksi CHALID MUKSIN, S.T., Bin HARUN HASYIM,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PNJtheBahwa saksi bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten AcehBesar dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Tambang;eBahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 ada dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

Bahwa KPSTP ada menerima tembusan surat teguran yang diajukan olehDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar terhadap pemilikusaha pertambangan yang tidak memiliki izin;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa merupakan pemilik usaha pertambangan Galian C yangterletak di Desa Manggra Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

satu) buah buku saku/notes/buku catatan Pemasukan dan PengeluaranPertambangan Galian C, warna ungu;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalamputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut:e Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertibanpertambangan Galian C egal

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,Putusan Nomor 1399/Padt.G/2015/PA.MrHalaman 7 dari 12terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suamidan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang

, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 yang telah diubah

Adapun setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia anaknyadiasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai bapaknya sehingga Pemohon dalamhal ini memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan utama perwalian terhadap anakadalah agar bagaimana masa depan dari anak tersebut dapat terjamin,sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilin yang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohontelah

uraian di muka adalah agar bagaimana masa depan dari anaktersebut dapat terjamin, sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilihyang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dapat bertindak secarahukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksud Pasal47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan tanpamemerlukan penetapan pengadilan terlebin dahulu karena orang tua bagianaknya adalah merupakan wali menurut hukum atau /egal

mandatory (legalrepresentative);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan /egal mandatory (legalrepresentative) adalah seseorang atau badan yang dengan sendirinya menuruthukum bertindak mewakill orang atau badan tersebut tanpa memerlukan suratkuasa.

yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonanPemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenalpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukanPemohon dan Termohon (/egal

dengan mengambilalin sebagai persangkaan bahwa bukti surat tersebut diperoleh dengancara tidak sesuai dengan prosedur hukum dan dapat diduga palsu karenaterdapat perbedaan yakni tidak sesuai wilayah hukum dengan tempatperkawinan dilangsungkan (di Kabupaten Bone), tempat pencatatanperkawinan (di Kabupaten Wajo) dan tempat penerbitan (Kota Solo, JawaTimur), yang seharusnya harus sama tempat perkawinan, tempatpencatatan dan tempat diterbitkannya, dengan demikian Pemohon tidakmemilki kedudukan hukum (/egal

., bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 02 Dzul 1441 Hijriyah ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan tentang /egal standingpenerima kuasa tersebut, hususnya penerima kuasa yang menandatanganipermohonan

quo Moh Agus Riza H,S.H., sebagai kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tidakuntuk dan atas nama pemberi kuasa atau Pembanding inpersona, yangsebenarnya Moh Agus Riza H, S.H., bukan pihak secara langsung dalamperkara yang dibanding, oleh karenanya terjadi kesalahan pihak atau error inpersona akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidakditerima (Niet Onvankelijk Verklaard)Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembanding bukansebagai pihak formil yang mempunyai /egal

;Pemohon keberatan tidak sependapat dengan PertimbanganHukum Majelis terutama pada Kedudukan hukum Termohonkeberatan, yang dulunya Pemohon informasi pada paragraph(3.25) menyatakan bahwa menimbang berdasarkan uraian padaparagraf (3.21) dan (3.24) tersebut Majelis berpoendapat bahwapemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal standing);Alasan Pemohon keberatan tidak menerima pertimbangan hukumpada Paragraf (3.25) disebabkan pertimbangan hukum danpenilaian Majelis Komisioner Komisi Provinsi Kepulauan

TPIPemohon keberatan tidak sependapat dengan Pendapat Majelisterutama pada Kedudukan hukum Termohon keberatan, dulunyaPemohon informasi pada paragraph (3.39) yang menyatakanbahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi atasnama pribadi bukan atas nama badan hukum, denganmenyertakan identitas diri berupa salinan fotocopy KIPsebagaimana pada bukti (P5) dan telah memenuhi /egal standingsebagai pemohon informasi sebagaimana paragraph (3.24) danparagraf (3.25);Alasan Pemohon keberatan tidak menerima

Tahun 1999 tentang PERS,khususnya dalam Pasal 6 huruf d yang berbunyi Pers nasionalmelaksanakan peran melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dansaran terhadap halhal yang berkaitan dengan kepentingan umum.Dalam konteks perkara aquo pemohon berprofesi sebagaiwartawan dan salah satu pimpinan media, dan dapat dimaknaipemohon dalam mengajukan informasi publik bukan untukkepentingan umum melainkan kepentingan pribadi dan KetentuanPERKI SLIP yang menyatakan dengan tegas bahwa Wartawantidak memiliki /egal

TPIperaturan perundangundangan, sehingga Pemohon telah memenuhisyarat kedudukan hukum (/egal standing);Bahwa Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara sehinggaTermohon memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal standing);Bahwa pengajuan permohonan sengketa informasi memenuhi syaratbatas waktu pengajuan sengketa informasi;Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi atas namapribadi, bukan atas nama badan hukum dengan menyertakan identitasdiri berupa salinan fotokopi KTP sehingga telah memenuhi

dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan apakah Termohon Keberatan (dahulu PemohonInformasi) memiliki Kepentingan dan kedudukan hukum atau /egal standingsebagai pemohon informasi publik dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan dalamgugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Keberatantidak mempunyai kedudukan hukum atau /egal standing sebagai pemohoninformasi publik karena merupakan

Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasaberdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai dengan perundangundanganMenimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai kualifikasi sebagai orangyang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon tidakmempunyai /egal standing dalam perkara a quo,Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai /egal standing

Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonkepada Pengadilan Agama Sorong agar ditetapkan sebagai wali dari anakdibawah umur yang bernama Anak untuk mengurus mengurus TabunganAsuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen), Tabungan haji Bank Muamalat, PolisAsuransi Bumi Putera dan Kredit kepemilikan Rumah BTN (Bank TabunganNegara), atas nama Almarhum ayah.Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, terlebihdahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai /egal

kandungnya masihhidup dan tidak pernah dicabut kekuasaannya. sehingga meskipunayahtelahmenceraikan Ibu, tidak mengurangi status Ibu sebagai ibu kandung (orang tua)yang mempunyai kekuasaan atas anaknya (Anak ) yang masih di bawah umurterlebih lagi anak tersebut masih dalam pemeliharaan ibu kandungnya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatasdihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan maka Pemohonsebagai Paman dari anak yang dimohonkan perwalian yang bernama Anaktidak mempunyai /egal

banding, kontra memori dan suratsuratlainnya dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding PengadilanTinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca danmenelaah dengan seksama terhadap rangkaian jalannya pemeriksaan perkara inidi tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usahamendamaikan, upaya mediasi dan penentuan J/egal

standing para pihakberperkara, yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacupada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat,sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakanmemiliki egal reasoning yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapanpenyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama HasanBin Ham, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Ruslan bin Hasan danKisworo bin Sodri

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokop!

dan Penerima Kuasa tersebut;Menimbang, bahwa meskipun Pemberi Kuasa dan yang menandatangani suratkuasa khusus tersebut hanya Tergugat I dengan Penerima Kuasa, akan tetapi karenaTergugat I kapasitasnya sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah CabangPadangsidimpuan, dan PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan merupakankepanjangan tangan/perwakilan dari PT Bank Sumut Medan (Tergugat II), maka dapatdifahami secara hukum Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah CabangPadangsidimpuan mempunyai /egal

Dengandemikian gugatan Penggugat cacat formil.Eksepsi Tergugat ITIMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat III menyatakan antara lain bahwaPenggugat tidak memiliki /egal standing sebagai Penggugat (diskualifikasi in person)dalam perkara aquo. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikanpertimbangan, bahwa berdasar Pasal 1340 KUH Perdata (BW) pada dasarnyadinyatakan Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.

Oleh karenaPenggugat tidak termasuk pihak dalam perjanjian akad musyarakah yang sekarangdisengketakan, maka Penggugat tidak mempunyai /egal standing (kapasitas sebagaisubyek hukum) dalam perkara aquo.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standingdalam perkara aquo, maka Penggugat tidak berhak untuk megajukan gugatan dalamperkara aguo, dan untuk itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitudiskualifikasi in person.Eksepsi Tergugat IVMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV

berita acara sidang;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon IIbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II adalahpasangan suami istri yang telah menikah secara

Para Pemohonmembutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alashukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan padapertimbangan /egal standing di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalampertimbangan alat bukti

surat kuasakhusus tertanggal 29 Maret 2021, yang telah di daftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 1 Oktober 2021, dengan Nomor:593/SK/2021/PA.JB. dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding, mempunyai /egal

Surat Kuasa tanggal 23 April 2021, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor Reg.267/SK/2021/PA.JB. dan yang bersangkutan telan melampirkan fotokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,maka oleh karena itu kuasa hukum Para Terbanding, mempunyai /egal

Suyadi bin Salikun, dan karenanya tidak berhakmendapat harta waris, maka Pembanding tidak punya kapasitas sebagaiPenggugat dalam parkara a quo karena tidak punya /egal standing, sesuaiPasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, makaPutusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 900/Pdt.G/2021/PAJB tanggal21 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikanHim.10 dari