Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan keaadaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-12-2014 — Putus : 22-07-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 884/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 22 Juli 2015 — CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
62 — 25
  • CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
    KANTOR WILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DENPASAR CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL). berkedudukan di Gedung KeuanganNegara I. Jalan DR. Kusumaatmaja, Denpasar, yang dalam halini diwakili oleh Kuasanya sdr. WIN ANDOYO,SH,MH,ANDRI RACHMAWAN, SH, MKn, CHAIRUL ANAM.SH,RITA AMBAR SARI, SH, dan I GUSTI PUTUSUDARYANA..
    ada disekitar objek tersebut.Bahwa harga tertinggi adalah nilait yang mungkin diserap olehMasyarakat, sedangkan harga terendah dilakukan penyesuaiandimana waktu penjualan per 17 Maret yaitu Rp.700. juta.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil sangkalannya,Tergugat I dan Tergugat III masingmasing mengajukan bukti suratBukti Surat Tergugat I: Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi hak Tanggungan,tertanggal 20 April 2011 dari sdri Natalia Budihardjo yangdisampaikan Kepada Kepala Kantor Pelayanan kekayaan
    Negara danLelang Denpasar dengan dilampiri Surat tentang Nilai Limit, diberitanda TI1 ;Surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang tertanggal 13 Mei 2011 dariKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar,ditujukan kepada Natalia Budihardjo, diberi tandaSalinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 7, tanggal 6 Januari2009, oleh Notaris/PPAT JS.Wibisono.SH, diberi tanda TI3;Sertifikat Hak Milik Nomor: 3510/Kel Renon, luas 928 m2,atas nama pemegang hak ODoktoranda Ayu Rai Sri Wulan,beserta Sertifikat
    yang bersesuaian dengan bukti TI2telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat II mengajukan permohonan lelangulang atas sebidang tanah berikut bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak MilikNomor 3510/Kel.Renon, Surat Ukur Nomor : 64/1999 tanggal 21041999, seluas928 m2, atas nama Doktoranda Ayu Rai Sri Wulan, terletak di Kelurahan Renon,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan harga limitRp. 4.000.000.000, dan dengan dasar permohonan lelang ulang tersebut, KepalaKantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Putus : 28-11-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 985 K/Ag/2022
Tanggal 28 Nopember 2022 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, b
206 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, b
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3757 K/Pdt/2020
Tanggal 24 Maret 2021 — DEDE ISKANDAR vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, dkk
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEDE ISKANDAR vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 PK/Pdt/2018
Tanggal 23 Mei 2018 — WIYARNI, DKK VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
100 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WIYARNI, DKK VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), berkedudukan di Jambi, yang diwakilioleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalamkedudukannya mewakili Pemerintanh Republik Indonesia,dalam hal ini memberi kuasa kepada Anita Wihardeni(Kepala KPKNL Jambi) dan kawankawan, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, JalanDr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018;2.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 08-05-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 25-01-2024
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Mjk
Tanggal 18 September 2023 — -IVANA -BANK NEGARA INDONESIA -KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
23 — 18
  • -IVANA-BANK NEGARA INDONESIA-KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 08-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 700/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 8 September 2016 — GEDE WIDIADNYA melawan KEPALA PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
165 — 49
  • GEDE WIDIADNYAmelawan KEPALA PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-02-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/KI/2022/PTUN.JKT
Tanggal 7 Juni 2022 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
Lokataru
148 — 110
  • Penggugat:
    Direktur Jenderal Kekayaan Negara
    Tergugat:
    Lokataru
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, DKK.
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, DKK.
    DEPARTEMEN KEUANGAN ' REPUBLIK' INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH IX KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan GajahMada No.25 Kota Pekalongan,2. PT. TRIAGUNG LUMINTU, berkedudukan di Ciputra Mal ShopOffice No. 14 Jalan Anggrek Simpang Lima Semarang,3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTORWILAYAH 05, berkedudukan di Jalan Letjen MT.
    Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalammengajukan gugatannya adalah adanya pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan dan hak fiducia atas tanah dan bangunan milik Penggugat(obyek sengketa), yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pekalongan (Tergugat I) atas permintaan PT. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. (Tergugat Ill) melalui PT. Tri Agung Lumintu(Tergugat Il), yang menuntut Penggugat adalah suatu perbuatan melawanhukum;b.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perjanjian
Register : 23-02-2010 — Putus : 09-08-2010 — Upload : 24-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 11/PDT.G/2010/PN.Mkt
Tanggal 9 Agustus 2010 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Melalui DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN
118 — 24
  • MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAMelaluiDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN
    MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIAMelaluiDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORATKEKAYAAN NEGARA LAINLAIN~ d/a.
    BPPNCenter Surabaya , pihak Pemilik Jaminan / Penggugattelah berkali kali mengajukan permintaan danpermohonan untuk menyelesaikan sisa kewajiabn sebesarRp. 105.000.000, (Seratus lima juta rupiah) namuntidak mendapat tanggapan sampai BPPN dibubarkan olehPemerintah;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PP No.17 Tahun 1990maka setelah BPPN dibubarkan maka seluruh kekayaannyamenjadi kekayaan Negara CQ.
    DiantaranyaAsas Keseimbangan adalah "Asas yang menghendaki keduabelah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasidan jika diperlukan dapat menuntut pelunasanprestasi melalui kekayaan debitur, namun memikulpula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itudengan itikad baik";Asas Kepatutan adalah: "Asas kepatutan tertuang dalampasal 1339 KUHPer.
    Dengan berakhir dan bubarnya BPPN makasegala kekayaan BPPN' menjadi kekayaan Negara yangdikelola Menteri Keuangan. Bahwa dengan demikian,penguasaan dan perencanaan pelaksanaan lelang terhadapobjek sengketa perkara a quo yang akan dilakukanKementrian Keuangan RI cq.
    Bahwa kemudian terbit Peraturan Pemerintah No.17tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) maka BPPN adalah badan yang menguasai, mengeloladan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan atauyang menjadi hak PT Bank Putera Multikarsa, kemudianterbit Keputusan Presiden No.15 tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan berakhirdan bubarnya BPPN maka segala kekayaan BPPN menjadikekayaan Negara yang dikelola Menteri Keuangan ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 21-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 171/B/2021/PTTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — JOHAN vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
152 — 59
  • JOHAN vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
    Rungkut Barata XII/82 Telp. (031)99004231 Surabaya, email : teddyharionoadvokat@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020;;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ~ dahuluMELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGMADIUN, berkedudukan di JI. Serayu Timur Nomor 141 Madiun;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1.
    MUHAMMADFAISAL, jabatan Kepala Seksi Hukum dan informasi pada KantorHal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBYPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; 2. ERNAKURNIAWATI, jabatan Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun;3. FITRIA AYUNINGTYAS,jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun; 4.
    TOMI HERMANTO, jabatan Pelaksana padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegenSipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMadiun, beralamat di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, email hi.kpknimadiun@gmail.com, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor:SKK01/WKN.10/KNL.06/2021, tanggal 27 JanuariSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:1.Penetapan
    Menyatakan batalatau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun No. S1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November2020 perihal keberatan Atas Lelang pada tanggal 10 November 2020. 3.Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan VS PT. STUDIO PERISAI DK
80 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Medan VS PT. STUDIO PERISAI DK
    DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor 30 A Medan, dalam hal ini diwakili olehHadiyanto selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam halini memberi kuasa kepada Burhanuddin H. Manik, S.H.
    Nomor 1263 K/Pdt/2016tidaknya Pengadilan harus terlebin dahulu menyatakan menundapelaksanaan penjualan lelang tersebut sebelum perkara ini mempunyalkekuatan hukum tetap, oleh karena:apabila penjualan lelang tersebut tetap akan dilaksanakan oleh Tergugat IImaka harta kekayaan Penggugat berupa kedua unit Panggung Bioskopseluas +/ 935 m?
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Medan tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 03-05-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 11 Juni 2021 — FONNY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
149 — 30
  • FONNY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
    PEMBANDING/ PENGGUGAT ;MelawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURABAYA , berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 , KotaSurabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU08/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 23 November 2020 memberikankuasa kepada :Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.1. AWALLUDIN IKHWANN, SE.,M.Ec.Dev. ;2. ANDIAR SURYANTO.S.H. ;3. HAT YUNIKUSTININGSIH. S.E.;4. RITA KARTIKA WARDANI.S.H. ;5.
    REONALDO ANDRE MENAYANG;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Surabaya alamat Jalan Indrapura Nomor 5, Kota Surabaya, ,email koknIlsurabaya@kemenkeu.go.id. ; Selanjutnya disebut sebagai.............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-10-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2357K/Pdt/2020
Tanggal 21 Oktober 2020 — HENDRIK vs KANTOR KPKNL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PEKANBARU, dkk
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRIK vs KANTOR KPKNL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PEKANBARU, dkk
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-03-2008 — Putus : 06-08-2008 — Upload : 25-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 27/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 6 Agustus 2008 — MULYONO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
77 — 37
  • MULYONO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
    Banjaranyar I No. 1 Mojokerto, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Pebruari 2008, selanjutnya disebut PENGGUGAT ; Melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGST 1X0). 2 0Berkedudukan di Jl.
    Pondok Jatt AI No. 24 Sidoarjo, dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU06/WKN.10/KP.02/ 2008,tanggal 14 April 2008, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : SKU06/WKN.10/KP.02/2008, tanggal14 April 2008, yang telah diperbaharui dengan Surat Kuasa Nomor :SKU10/WKN.10/KP.02/2008, tanggal 28 Mei 2008, memberikan kuasanya1 DONY SASMITA, SH, Kepala Seksi Hukum dan Informasi ;2 SULIKAH, SH,keduanya pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SIDOARJO, selanjutnya disebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2530 K/PDT/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V KANTOR WILAYAH DKI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, dkk.
101 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V KANTOR WILAYAH DKI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, dkk.
    ., LL.M. dan kawankawan, ParaAdvokat berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lantai 26 dan 28, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGJAKARTA V, KANTOR WILAYAH ODKI JAKARTA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10 Jakarta Pusat;Tuan ADANG BUNYAMIN
    Bahwa Para Penggugat seharusnya juga memasukkan PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi selaku penyerah piutangNegara atas nama PT Sahid Detolin Textil kepada PUPN Cabang DKIJakarta cq Tergugat ;.
    Bahwa Para Penggugat juga seharusnya memasukkan PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Bogor;.
    Dengan tidak dimasukkannya Pemerintah Republik Indonesiacq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq DirekoratPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem informasi dan PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Bogor serta Sdr. Mujiran, S.E.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 647/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.HENDRIADY KOSASIH
2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
Tergugat:
HOTMAN DANTO
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
58 — 23
  • Penggugat:
    1.HENDRIADY KOSASIH
    2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
    Tergugat:
    HOTMAN DANTO
    Turut Tergugat:
    1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
    2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORATPENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI, beralamat di GedungSyafruddin Prawiranegara Lt. 9 Utara JalanLapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta 10710,dalam hal ini memberikan kuasa kepada DelviManalu, S.H., M.H., Pelaksana Seksi HukumKantor Wilayah DJKN Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 16 Juli2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan
    Fotocopy Surat Nomor s907/KN.5/2014 perihal informasi terkait SHMNo. 7 / Desa Pekan Labuhan Deli, diberi tanda P8;Fotocopy Surat Penggugat kepada Direktur Jendral Kekayaan NegaraKementerian Keuangan RI terkait Penebusan Asset eks BPPN di BankArya Panduarta Cabang Medan, Sertifikat No. 7, diberi tanda P9;Fotocopy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negera Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi tanggal 7 Maret 2014 perihal : informasi terkait
    Fotocopy Print Out Data dari Modul Kekayaan Negara Lainlain, diberitanda TT1;2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.7/Desa Pekan Labuhan Deli atas namaHotman Danto (SHM No.7), diberi tanda TT2;3. Fotocopy Akte Surat Kuasa Nomor 26 tanggal 24 Desember 1998, diberitanda TT3;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-05-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/Pdt/2022
Tanggal 18 Mei 2022 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), VS DJAMIL HUSIN SAGGAH DKK
111 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), VS DJAMIL HUSIN SAGGAH DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pdt/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — CITRA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, DKK
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CITRA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, DKK
    PUTUSANNomor 368 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:CITRA, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe , Nomor 179 ,Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, yang ber kedudukan di jalan JendralSudirman No. 93 Kota Parepare;PEMIMPIN PUSAT PT.
    Bank Mega TBKdengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 368 K/Pdt/201710.11.12.(KPKLN) Parepare. Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 93 KotaParepare;Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas berakibat timbulnyakerugian Penggugat berupa hak sewa tanah dan bangunan milikPenggugat sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) setiapbulannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 10-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,, DK
734 — 431 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,, DK
    PUTUSANNomor 651 K/Pdt.SusHKI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:KASIM TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka PutihTengah XXIl A Nomor 23A, RT/RW 011/004, KelurahanCempaka Putin Timur, Kecamatan Cempaka Putih, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas, S.H.
    Rasuna Said Kavling 89,Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas diDirektorat Hak Cipta Dan Desain Industri, DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Oktober 2020;FEYBE FINCE GONI, bertempat tinggal di JalanPuspowarmo Raya Nomor 42, Semarang Barat, JawaTengah;Para Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 8 hal.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 09-12-2011 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 47/G /2011/PTUN.SMG
Tanggal 1 Maret 2012 — YUNIANTO Melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
94 — 36
  • YUNIANTO Melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA
    ., keduanyaberkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat di Jalan Juanda No 8082, Surakarta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 DesemberKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANhalaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/G/2011/PTUN.SMGLELANG SURAKARTA, berkedudukan di Jalan KiMangunsarkoro No.141 Surakarta,Propinsi JawaDalam perkara ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Suratkeputusan no yang terdiri dari ; NamaMoh ArifRochman S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara clan Lelang Surakarta Nomor: S.304/VVKM.09/KML.02/201 1, tanggal 5 Desember 2011, TentangPenetapan Hari clan tanggal Lelang Terhadap Harta Pailit, 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kantor Pelayanan Negara clan Lelang (KPKNL) Nomor S.304/WKM.09/KML.02/2011, tanggal 5 Desember 2011, Tentang PenetapanHari clan tanggal Lelang Terhadap Harta Pailit;4.