NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (Pemda Nusa Tenggara Barat)

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP 01.061.573.0091.000,Jenis Usaha: Pertambangan, dalam hal ini diwakili oleh: MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara,tempat kedudukan di Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr. Ide AnakAgung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot #5.1, Jakarta 12950;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Manager Treasury & Tax, FinanceDepartment, PT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0796 Tanggal 06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAHNUSA TENGGARA BARAT), dalam hal ini diwakili oleh: Rusman, SH.

., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, tempat kedudukandi Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia, SE.pekerjaan Kuasa Hukum Pajak, tempat tinggal di Citra Indah Blok M11/15 RT.05/08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1361/KUM.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1817/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

16Nopember 2011, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 oleh Dr.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lt. 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit No. 17, Mataram, NusaTenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraanbermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalanraya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Bandingberpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah merupakan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NewmotNusa Tenggara dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 35522/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadilikembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali PemohonPeninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan kembali dipihak yangkalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara,dalam Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 35522/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3319/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, yang diwakili oleh MARTIONOHADIANTO, Jabatan Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta 12950. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marulak Sinaga, SE, Jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT.

Newmont Nusa Tenggara Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : MS/NNT/0514/0821 tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), beralamat di JI.

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.48515/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 NovemberHalaman 37 dari 39 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48515/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR., IV. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK;

PUTUSANNomor 481 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HERMANNUEL YEFTAN' SABAAT, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di RT 19 RW 06, Desa PenfuiTimur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yance Thobias Mesah,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat

Putusan Nomor 481 K/TUN/2021Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Agustus 2020;PT PEMBANGUNAN SEHAT SEJAHTERA, tempatkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 19 Lantai Il, RT009 RW 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yangdiwakili oleh Bobby Lianto, pekerjaan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa SamuelAhab, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat, beralamat di Kota Kupang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, berkedudukan di JI. MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PresidenDirektur PT. Newmont Nusa Tenggara, selanjutnyamemberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PT NewmontNusa Tenggara beralamat di Jl.

Raya Raya No. 17Rt/RW003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2355, Tanggal 26Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukanJI.

Pejanggik No.12, Mataram, Nusa Tenggara Barat,;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor 35474/PP/M.X1V04/2011,Tanggal 12 Desember 2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan Pasalpasal a quo, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagaibadan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimanabeban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawabpemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PeraturanDaerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaanPajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan dijalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ PemerintahHalaman 13 dari 44

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;

PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

PUTUSANNomor 605/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, Pekerjaan Manager Treasury & Tax, FinanceDepartement, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor

MS/NNT/0514/0853, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Putusan Nomor 605/B/PK/Pjk/2018Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48547/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor251/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon ROIERS)j . so Mahkamah yangUraian Peninjauan Peninjauan :: : Agung dibatalkanKembali KembaliMAa b c (bc)Bea Balik Nama 0 0 Nihil

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48547/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 Nopember 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 605/B/PK/Pjk/20182.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 616/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0828 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1393/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 616/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,213/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaqun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48522/PP/MXII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 619/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT Newmont Nusa Tenggara

,beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0903, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48597/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya PemerintahDaerah Nusa Tenggara

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48597/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili SendiriMembatalkan selurunh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48597/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1924/02/DIPENDA tanggal 3Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48597/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, karyawan pada PT.Newmont Nusa Tenggara, beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0838, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan

MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1403/KUM,tanggal 11 Agustus 2014Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48532/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili SendiriMembatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48532/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1859/02/DIPENDA tanggal 3Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Putusan Nomor 1135/B/PK/Pjk/2018Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor223/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yang; . .

NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48532/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT.NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 973 /B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JI.

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42371/PP/M.XV/04/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun Pajak 2010 Nomor : 62/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan oleh Dinas Pendapatan PemerintahDaerah Nusa Tenggara

Putusan Nomor973 /B/PK/PJK/2013Retribusi Daerah dan berdasarkan peraturanperaturan dibawahnya,Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraanDiatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi NusaTenggara Barat No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;.

Putusan Nomor973/B/PK/PJK/2013MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr.H.lmam Soebechi,S.H.

BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk

BALAIWILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, Beralamat di JalanFrans Seda, Bundaran PU Kota Kupang, selanjutnya disebutTerbanding semula Tergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR, Beralamat di Jalan Lalamentik,Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,selanjutnya disebut Terbanding Il semula Tergugat Il ;3. PEMERINTAH RI cq.

KEPALA DINAS PEKERJAANHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT KPGUMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALADINAS PENGAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURcq.

Bale mengarahkan Penggugat untuk menghadap pada DinasPengairan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena menurut sdr. Bale bahwaproyek pengairan tersebut merupakan proyek provinsi;Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2008 itu juga, Penggugat berusahamenghubungi Dinas Pengairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sdr.Obet Sabetu namun tidak bisa ditemui karena sdr.

Obet Sabetu sementarabertugas di Flores;Bahwa kemudian terakhir yaitu pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugatkembali mengajukan surat kepada Tergugat in casu Kepala Balai WilayahSungai Nusa Tenggara Il perihal permohonan kompensasi ataspenggunaan tanah sengketa tanoa sepengetahuan Penggugat, namunhingga kini hasilnya adalah nihil;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dalam Bab KetentuanUmum, yaitu :e Pasal1 Ayat 2, yang berbunyi :Pengadaan Tanah

Dan ternyata dalam gambar tersebut jelasterlihat bahwa tanah sengketa milik Penggugat telah ada beberapafasilitas milik Tergugat Il in casu Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiNusa Tenggara Timur (proyek propinsi);Point 9 dalam posita, yang berbunyi :Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2008 Penggugatmenghubungi Tergugat Ill in casu Dinas Pengairan Kabupaten Kupangdan bertemu dengan orang yang mengaku bernama sdr. BALE,kemudian sdr.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Mega KuninganLOT 5.1, Menara Rajawali Lantai, Jakarta 12950.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), beralamat di Jl. Pejanggik No. 12, Mataram. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marulak Sinaga, SE, beralamat di JI.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal a quo, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagaibadan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor. 815/B/PK/PJK/2012Propinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD No.5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 8Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor

Put.35506/PP/M.X1I/04/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/3238/PJK/2010 tanggal 11/15/2010 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009Nomor: 352/XVAB/07E tanggal 25 September 2009, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Desember 2011 No.Put: 35506/PP/M.XII/04/201 1;MENGADILI KEMBALI :1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;Halaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 815/B/PK/PJK/20122.

NEWMONT NUSA TENGGARA

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, karyawan pada PT.Newmont Nusa Tenggara, beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0803, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan

MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1368/KUM,tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48497/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1824/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor:186/X1/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara

Putusan Nomor 1134/B/PK/Pjk/2018dapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor186/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yang; . .

NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48497/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT.NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,beralamat di JI, Jaya Raya No. 17 RT/RW 003/009 Cengkareng,Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0847, Tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di JI.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia,SE beralamat di CitraIndah Blok M11/15 RT.05/08 Desa Sukamaju, Jonggol Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1412/KUM,Tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan

Putusan Nomor 24/ B /PK/PJK/2015Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 (terlampir bukti pembayaranberupa Transaction Detail Advise Report dari Citibank dan daftar SuratKetetapan Pajak Daerah Tahun 2011);Alasan Formal atas Penerbitan Surat Keputusan Keberatan oleh TerbandingBahwa berdasarkan Pasal 104 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa keputusankeberatan harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulansejak surat keberatan

diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yangditujukan pada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah PropinsiNusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yang telah Pemohon Bandingajukan tidak sesuai dengan ketentuan formal dalam Pasal 104 UndangUndangNomor

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Halaman 39 dari 40 halaman.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

PUTUSANNomor 876/B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan di JI.Majapahit No. 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat , dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia, SE,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/345/KUM, tanggal4 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JI.

;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor Put42378/PP/M.XV/04/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan berdasarkan peraturanperaturan dibawahnya,Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraanDiatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi

Putusan Nomor 876/B/ PK/PJK/2014MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAHNUSA TENGGARA BARAT) tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Dr. H.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 861/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax Finance Department, berdasarkan

SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0895, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat,yang diwakili oleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala BiroHukum Setda Provinsi NTB;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukumpada Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1460

Putusan Nomor 861 B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48589/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanPengadilan PajakAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor301/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48589/PP/M.XI1I/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA:2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP01.061.573.0091.000 Jenis Usaha: Pertambangan,beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1 Menara RajawaliLantai 26 Jakarta diwakili oleh Martiono Hadianto selakuPresiden Direktur; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:Marulak Sinaga, kewarganegaraan Indonesia, ManagerTreasury & Tax pada PT.

Newmont Nusa Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0864, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada Ruslan HidayatWantogia, S.E., Kuasa Hukum terdaftar pada PengadilanPajak, beralamat di Jonggol, Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1429/KUM, tanggal 11 Agustus2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah

Putusan Nomor 620 B/PK/Pjk/2018Put.48558/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor: 973/1885/02/Dipenda tanggal 3 Desember2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanPengadilanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No.267/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Tenmiohon Mahkamah Koreks! yangPeninjauan Peninjauan Agua dibatalkanKembali Kembali guns MA Halaman 3 dari 8 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48558/PP/MXII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 620 B/PK/Pjk/2018 1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT. NEWMONT NUSATENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP01.061.573.0091.000 Jenis Usaha: Pertambangan,beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1 Menara RajawaliLantai 26 Jakarta, diwakili oleh Martiono Hadianto selakuPresiden Direktur:Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Manager Treasury & Tax padaPT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0904, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada Ruslan HidayatWantogia, S.E., Kuasa Hukum terdaftar pada PengadilanPajak beralamat di Jonggol, Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1469/KUM, tanggal 11 Agustus2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah

Putusan Nomor 621 B/PK/Pjk/2018Put.48598/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor: 973/1925/02/Dipenda tanggal 3 Desember2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak

2011 Nomor:315/XI/AB/O7E tanggal 16 Nopember 2011, sehingga Pajak KendaraanBermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48598/PP/M.XI1I/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48598/PP/M. XIl/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 621 B/PK/Pjk/2018 1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT. NEWMONT NUSATENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MARULAKSINAGA, S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17 RT 003 RW 009,Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan Manager Treasury and Tax PT.Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMH:mbp/NNT/05 12/2377, Tanggal 26 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat

kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35511/PP/M.XI/04/2011, Tanggal 12 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan

Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.