Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2019Perhitungan PPN Kurang Bayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 03 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097842.16/2009/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor

KEP3830/WPJ.10/2015 tanggal 9September 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP933/WPJ.10/2016 tanggal 2 Februari2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor00061/207/09/503/14 tanggal 30 Juni 2014 atas nama CV Anjasmoro,NPWP 01.964.095.2503.000, dengan alamat di Jalan Anjasmoro VI/55,Karang Ayu, Semarang Barat, Semarang, sehingga perhitungan PPN yangmasih harus dibayar

menjadi sebagai berikut:(Rp)DPP atas Penyerahan BKP/JKP yang PPNnya dipungut sendiri NIHILPajak Keluaran yang harus dipungut NIHILPajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0Perhitungan PPN Kurang Bayar NIHILSanksi Administrasi NIHILJumlah PPN yang masih harus dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di

tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Penyerahan BKP/JKP yang PPNnya dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Perhitungan PPN

Kurang Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaHalaman 5 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan koreksi terbanding atas DPP PPN penjualan Gas Bumi Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020Non Komoditi (Service) sebesar Rp508.815.197.940,00 menjadi Nihil;4.

Zainal Arifin Nomor 20,Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, sehingga PPN MasaPajak Desember 2013 menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Rupiaha. Dasar Pengenaan Pajak 38.043.479.581b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 2.361.161.504c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.099.910d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 2.355.061.594e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 2.355.061.594g.

Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g) 3.485.491.159 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9Desember 2019:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa PajakDesember 2013 atas Penjualan Gas Bumi Non Komoditi (Service) yangdianggap terutang PPN yang atas penyerahannya dipungut sendiriRp492.407.153.393,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

Bahwakarenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi DasarPengenaan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2013 atas Penjualan GasBumi Non Komoditi (Service) yang dianggap terutang PPN yang ataspenyerahannya dipungut sendiri Rp492.407.153.393,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimterdapar error facti dan error jurist.

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 2.913.633.332,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 11.137.645.801,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp 270.798.940,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 227.972.214,007 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 498.771.154,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 129.983.491,00b.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 227 .972.214,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 856.726.859,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli 2019

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 2.913.633.332,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 11.137.645.801 ,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp 270.798.940,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 227.972.214,007 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 498.771.154,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 129.983.491 ,00b.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 227.972.214,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 856.726.859,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal terkait dari UndangUndang

Sutami Km. 7, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampungdan menetapkan Pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00 Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

sengketa berupa KoreksiPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari 2012 sebesar Rp605.682.000,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena atas tagihan debit note yang telah dilakukanpembayaran oleh Pemohon Banding kepada pihak luar negerimerupakan biaya supervision of production, loading, security, and localtransport, sehingga bukan obyek PPN

Putusan Nomor 3837/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00 Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPN keluaran Rp 0,00PPN Masukan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang

Sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN0052/WPJ.12/KP.0900/2009 tanggal 1 April 2009, pihak KPP Madya Malangtelah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan PPN Penggugat Masa Januari sampai denganNovember Tahun Pajak 2008;2.

Pada tanggal 10 Mei 2010, Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas SKPKB PPN Nomor 00073/207/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010melalui surat permohonan keberatan Nomor 018/IV/FinSMCI/2010 tanggal 3Mei 2010 (Lampiran 5);Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2015.

Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP213/WPJ.12/2011 tanggal 14Maret 2011 yang menyatakan menerima seluruhnya permohonanSaudara dan mengurangkan jumlah PPN yang masih harus dibayarsesuai SKPKB Nomor 00073/207/08/651/10 menjadi Rp 0;b.

Sehingga PPN yang masih harus dibayar menjadiRp 0, (Nol Rupiah);d.

Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2015UndangUndang KUP, yang terkait dengan koreksi DPP PPN padaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Nomor 00073/207/08/651/10 tanggal 12 Februari2010 Masa Pajak April 2008;e.

Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00451/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 07April 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00040/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama PT Pama PersadaNusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, 13930,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN

Rp 2.586.558.962.584,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 115.016.720.369,00 Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 217.024.900.054 ,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (102.008.179.685,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 102.008.179.685,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1652/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 2.586.558.962.584,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 115.016.720.369,00 Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 217.024.900.054,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (102.008.179.685,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 102.008.179.685,00Jumlah

PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985

Satrio Nomor 164,Jakarta, 12930, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2008 sehinggaperhitungan PPN yang terhutang sebagai berikut: DPP PPN Rp. 115.825.729.449,00Pajak yang terutang Rp. 3.945.447 .264,00Kredit Pajak (Rp. 3.945.447.264,00)Pajak yang kurang (lebih) bayar Rp. 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0.00Jumlah yang masih harus(lebih) dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebih bayar sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut: DPP PPN

Putusan Nomor 3249/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajakuntuk membatalkan temuan Terbanding atas koreksi objek PPN atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah sebesarRp10.441.647.409,00 dikarenakan berdasarkan faktafakta yang ada koreksiterbanding tidak seharusnya dipertahankan;Bahwa berdasarkan keteranganketerangan di atas, maka PemohonBanding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untuk mengabulkanselurunnya banding atas keputusan keberatan nomor KEP1438

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya sebagian Banding TermohonPeninjauan Kembali Terhadap Koreksi DPP PPN atas objek PPNBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeansebesar Rp.1.426.706.710,00 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksipenyerahan PPN a quo yang telah dipertimbangkan dan diputus tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalammekanisme pengkreditan pajak masukan telah memenuhi persyaratanformal dan material dalam pengkreditan pajak masukan sertapembuktian pembayaran melalui arus uang dan barang.

Putusan Nomor 3249/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.153.912.409,00; dengan perincian sebagai berikut: Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean Rp 9.416.084.579,00Pajak Keluaran Rp 941.608.458,00Kredit PPN Rp 40.114.388,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 901.494.070,00Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 0,00PPN yang Kurang Dibayar Rp 901.494.070,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 252.418.339,00Jumlah PPN yang masih

RasunaSaid Kav.C5, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.256.852.868,002 Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 750.941 .091 ,003 Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.544.287.138,004 ae Perhitungan PPN yang kurang/(Lebih) Rp (2.793.346.047,00)ibayar5 Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 3.159.024.166,006 PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 365.678.119,007 Sanksi Administrasi :

Putusan Nomor 1744/B/PK/Pjk/2019 8 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 731.356.238,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 Mei 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei2018;Menimbang, bahwa permohonan

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp/731.356.238,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.256.852.868,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 750.941.091,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.544.287.138,00Jumlah Perhitungan PPN

yang kurang / (Lebih) dibayar Rp (2.793 .346.047,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 3.159.024.166,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 365.678.119,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 365.678.119,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 731.356.238,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Pemeriksa(Rp) (Rp) (Rp)Penyerahiah yang PPNriyel Harus alpung.t 404.229.300,00 837.717.557,00 433.488.257,00 PPN yang harus dipungut sendiri40.422.930,0083.771.755,7043.348.825,70 Kompensasi bulan yang lalu1.262.102.082,001.262.102.082,00 Pajak masukan bulan ini15.538.480,0015.538.480,00 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan1.277.640.562,001.277.640.562,00 Kelebihan PPN(1.237.217.632,00)(1.193.868.806,30)43.348.825,70 Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya1.237.217.632,001.237.217.632,00 PPN

yang kurang dibayar43.348.825,7043.348.825,70 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndangKUP43.348.825,7043.348.825,70 PPN yang masih harus dibayar 86.697.651,40 86.697.651,40 Halaman 3 dari 26 halaman.

koran Bank BNI 46 404.229.300,00dan Bank Lippo cfm TerbandingPenyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2009 837.717.557,00cfm Pemohon Banding Halaman 4 dari 26 halaman.

Pantai Indah Dadap Blok Q.9/29,Dadap, Tangerang, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut.DPP menurut Majelis Rp 620.079.625,00PPN yang harus dipungut sendiri Rp 62.007.963,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.277.640.562,00Jumlah PPN kurang/lebih bayar (Rp 1.215.632.599,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajakBerikutnya Rp1.237.217.632,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 21.585.033,00Kenaikan Pasal 13 (8) KUPRp 21.585.033,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp

Bahwa apabila titipan uang tersebutmemang dalam rangka pembelian besi maka transaksi tersebut jugaterutang PPN karena penyerahan besi dari Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) kepada pihak yang menitipkanuang termasuk kriteria penyerahan yang terutang PPN;Bahwa atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)yang menghitung DPP PPN dengan menambahkan penerimaan bank,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan bahwa ..tidak semua yang tercatat di kedua

Putusan Nomor 1228/B/PK/Pjk/2019Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu mengenaiyuridis fiskal mengenai pemusatan pelaporan dan pemungutan PPN,sehingga Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tidakmelaporkan penjualannya pada KPP tempat terdaftar akan tetapidilaporkan dalam SPT Masa PPN Kantor Pusat yang terdaftar di KPPPratama Surakarta dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam

Putusan Nomor 1997/B/PK/Pjk/2018Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandinguntuk PPN Masa Pajak Desember 2012 adalah sebagai berikut:Penyerahan yang PPNnya harus DipungutsendiriPenyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPNPenyerahan Yang PPNnya Tidak DipungutPenyerahan yang Dibebaskan dr Pengenaan PPNTotal penyerahanPajak Keluaran yang Harus Dipungut SendiriPajak Yang Dapat DiperhitungkanJumlah Pajak yang Lebih Bayar0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnyaJumlah

2014Masa Pajak Desember 2012, atas nama PT Danitama Niagaprima, NPWP01.346.766.7064.000, alamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4748,Melawai, Jakarta Selatan sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut : Uraian Dalam RpDasar Pengenaan Pajak: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28.394. 112.567,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut 511.636.364,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 479.172.500,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

8.052.125.000,00Jumlah Seluruh Penyerahan 317.437.046.431 ,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 2.839.411.268,00Dikurangi Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.839.411.268,00Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

Putusan Nomor 1997/B/PK/Pjk/2018 Uraian Dalam RpDasar Pengenaan Pajak: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28,394, 112.567, 00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut 911.636.364,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 479.172.500,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 8.052. 125.000,00Jumlah Seluruh Penyerahan 37.437.046.431,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendin 2.839.411.268,00Dikurangi Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.839.411.268,00Jumlah penghitungan

PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara, yang atas penyerahannya terutang PPN sesuaiPasal 4 huruf c UndangUndang PPN;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh hasil keputusankeberatan yang menolak selurun koreksi Objek PPN Dalam Negeri yangterutang PPN;Bahwa berikut ini adalah alasan Pemohon Banding:1.

udara dikenakan PPN.

Jelasjelas disebutkan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf i UndangUndangPPN bahwa jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri termasukjasa yang tidak dikenakan PPN (bukan objek pengenaan PPN);c.

udara luar negeri termasuk jasa yang tidak dikenakanPPN (bukan objek pengenaan PPN);2.

Bahwa dalam pengenaan PPN harus berdasarkan pada objeknya.Apakah objek tersebut terhutang atau tidak terhutang PPN, dalam halini Majelis mengenakannya bukan berdasarkan Objek, namunberdasarkan Subjek;a.2.

Putusan Nomor 2/B/PK/PJK/2015bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP2062/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 September 2011 tentang KeberatanWajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00026/207/06/409/10 tanggal 16 Juli 2010Masa Pajak Januari 2006, yang Pemohon Banding terima tanggal 4 Oktober2011, yang memutuskan menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdan menambah atas SKPKB PPN Nomor 00026/207/06/409/10 tanggal 16 Juli2010 Masa Pajak Januari 2006, dengan ini perkenankanlah Pemohon

Nomor 00026/207/06/409/10tanggal 16 Juli 2010 Masa Pajak Januari 2006, Pemohon Banding tidak setujuatas koreksi DPP PPN sebesar Rp 3.936.666.130,00Menurut Terbandingbahwa Koreksi DPP PPN dilakukan karena adanya penerimaan kas masukyang ada di General Ledger dan Terbanding tidak dapat menyakini buktibukti/dokumen yang telah diberikan oleh Pemohon Banding, karena untukjumlah pinjaman dengan nilai yang sangat besar hanya dibuatkan dokumenberupa surat perjanjian pinjaman dari Pemohon Banding tanpa Akta

Notaris;Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN sebesarRp 3.936.666.130,00, karena :bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh pendapatan yang PemohonBanding peroleh dari usaha dalam SPT Masa PPN Tahun 2006;bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan koreksi Terbanding yangdilakukan berdasarkan arus kas masuk dan tidak mempertimbangkan dokumenHalaman 2 dari 28 halaman.

Bahwa pokok sengketa banding ini adalah koreksi DasarPengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari 2006 sebesarRp3.936.666.130,00 yang berdasarkan Laporan PemeriksaanPajak KPP Pratama Purwakarta Nomor LAP57/WPJ.09/KP.1005/2010 tanggal 13 Juli 2010 diketahuimerupakan bagian dari koreksi DPP PPN Keluaran Masa PajakJanuari s.d Desember 2006 berdasarkan equalisasi denganPeredaran Usaha PPh Badan hasil pemeriksaan dengan SPTMasa PPN.Halaman 10 dari 28 halaman.

Penerimaan dari kas masuk (penjualan) sebesarRp25.929.943.422,00bahwa berdasarkan hasil uji bukti atas data/dokumenberupa SPT Masa PPN per bulan, bukti kas/bankperbulan, perhitungan rekonsiliasi Dasar PengenaanPajak PPN per bulan, buku besar penjualan, bukubesar piutang dagang, voucher bank masuk/kaskeluar, invoice penjualan, daftar lampiran perhitunganpenerimaan kas/bank untuk mencari penjualan DasarPengenaan Pajak setahun, rincian Dasar PengenaanPajak SK PPN yang disajikan oleh Terbanding,Majelis