Ditemukan 99220 data
PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, Tbk
Tergugat:
IRWAN SANJAYA
26 — 5
MENETAPKAN:
- Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
PT. BERKAH MAKRO WIBAWA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SULAWESI TENGGARA
114 — 69
BERKAH MAKRO WIBAWA (KW 08 MAR ER 010) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi TenggaraTahun2018 untuk di Proses kedalam Sistem MinerbaOne Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Mewajibkan Tergugatuntuk memasukkanIzin Usaha Pertambangan PT.
BERKAH MAKRO WIBAWA (KW 08 MAR ER 010) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
Syar Rizki Nurul Huda
Tergugat:
1.Suryadi Atmaja
2.Waluyo
77 — 13
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rap dari daftar register perkara gugatan dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu
27 — 15
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Rap dari daftar register perkara gugatan dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam
43 — 2
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Rap dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
PT. BONA BAHTERA SEJAHTERA
Tergugat:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
137 — 62
BONA BAHTERA SEJAHTERA (KW 08 DES ER 053) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Mewajibkan Tergugatuntuk memasukkan izin usaha pertambangan PT.
BONA BAHTERA SEJAHTERA (KW 08 DES ER 053) tanggal 30 Desember 2011kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
PT. KONAWE BAKTI PRATAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
204 — 0
KONAWE BAKTI PRATAMA Tanggal 10 Mei 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
- Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Keseluruhan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.
KONAWE BAKTI PRATAMA Tanggal 10 Mei 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
1.SYARBINI, SH.
2.BILLIE ADRIAN, SH.
Terdakwa:
TOPIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin HASAN ABDULLAH
357 — 387
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apa pun dengan menerobos sistem pengamanan dan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektonik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Menjatuhkan
,perbuatan Terdakwa yang telah menyalin percakapan melaluiaplikasi/sistem operator merupakan bagian dari komunikasi yangdisalurkan melalui jaringan komunikasi yang membuat dapat diaksesnyainformasi dan/atau dokumen elektronik; Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengtahuan darisaksi Ludia yang mengakibatkan seluruh percakapan melalui sms dapat diakses oleh Terdakwa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 30 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor
Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistempengamanan;Ad. 1. Tentang unsur Setiap orangMenimbang, bahwa setiap orang atau siapa saja pada dasarnyamenunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atasperbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapaorangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.
Setiap handphone atau smartphone memiliki sistem operasiyang berbedabeda, sama hal nya dengan sistem operasi pada komputerdesktop (Ayers, R., Brother, S., & Jansen, W. (2014). Guidelines on MobileDevice Forensics. Wasington D.
pengamanan padahandphone milik saksi Ludia;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakses sistemelektronik dengan cara apa pun dengan menerobos sistem pengamanan telahterpenuhi secara hukum;Ad.3.
Menyatakan terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin HasanAbdullah tersebut di atas terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum mengakses sistem elektronik dengan cara apa pun denganmenerobos sistem pengamanan dan tindak pidana dengan sengaja dantanpa hak mendistribusikan informasi elektonik yang memiliki muatanpencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kumulatif PenuntutUmum;2.
PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk
Tergugat:
1.Muhammad Yusup Harahap
2.Taslima
123 — 20
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 47/Pdt.G.S/2020/PN Rap dari daftar register perkara gugatan sederhana dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp886.000,00
Dewan Pimpinan Pusat Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara
Tergugat:
1.PT.Nagali Semangat Jaya
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
5.Kementerian Pertanian Republik Indonesia C/q Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara
6.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
7.Direktorat Jenderal Pajak
8.Kajaksaan Agung
22 — 28
- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 120/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatatkan Pencabutan perkara Perdata Nomor 120/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap pada Register yang tersedia untuk itu dan menginputnya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sejumlah Rp478.000,00 (empat
M. SAUL
29 — 13
Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 31 Desember 1930, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap M.Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 31 Desember 1930, telah terdaftardalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada DinasKependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055;3.
Saul dengan identitassebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut sudah terdaftardalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada DinasKependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055; Bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuang kemerdekaandiantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yangmenyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap M.
Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/31 Desember 1930, telah terdaftar dalam Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK) pada Dinas Kependukan Dan Catatan Sipil KabupatenPolewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan ~ (NIK)7604063112400055;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, Pemohon lahir diRappoang, pada tanggal 31 Desember 1930, oleh kedua orang tua Pemohonselanjutnya Pemohon diberi nama lengkap M.
Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap : M.Saul, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 31 Desember 1930, telah terdaftardalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada DinasKependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112400055;Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Pol.3.
1.ADHA MAKKALU
2.Nyoman Puspa
3.Suwarni bersaudara
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) BENDUNGAN IV SATUAN KERJA (SATKER) PPENGADAAN TANAH DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2.PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN AMERORO
138 — 82
Penggugat:
1.ADHA MAKKALU
2.Nyoman Puspa
3.Suwarni bersaudara
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) BENDUNGAN IV SATUAN KERJA (SATKER) PPENGADAAN TANAH DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2.PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN AMERORO
ISKANDAR ARIHNSYAH BANTA P
Tergugat:
PT.Penanaman Nasional Madani (PNM ULAMM) Persero
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara KPKNL Kisaran
2.YUSUF SUDIRMAN
58 — 7
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rap dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 724.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat
ataupunsesudah Jawaban dan setelah adanya Jawaban diperkenankan asal adanyapersetujuan dari pihak lawan (Vide Pasal 271 RV) serta Tergugat juga tidakkeberatan oleh karena itu beralasan dan tidak bertentangan dengan KetentuanPerundangUndangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkankepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquodari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem
Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu gunamencoret perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rap dari daftar register perkaragugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP)Pengadilan Negeri Rantau Prapat;Halaman 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rap3.
Qolifatun Nisa Alfaiza
15 — 8
Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Krg dari daftar register perkara permohonan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;