No.46 K/Pdt/2007Bahwa obyek gugatan ini adalah berkaitan dengan proses likuidasi banksebagaimana diatur dalam UndangUndang nomor 7 tahun 1992 tentangPerbankan (UU Perbankan) jo Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1999tentang Pencabutan Izin Usaha (PP 25/1999) ;Bahwa sesuai pasal 99 PP 25/1999, Bank Indonesia (BI) bertugasmelakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi Bank;Bahwa karena tugas Penggugat sebagai Tim Likuidasi berdasarkan pasal10 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 tentang Pencabutan

Izin Usaha,pembubaran dan likuidasi Bank (PP 25/1999) adalah melaksanakan likuidasidengan memikul tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi,sehingga tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segalahal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;Bahwa salah satu tugas yang sedang dijalankan Penggugat sebagaimandat dari Negara melalui Bank Indonesia yang pernah dikucurkan kepadaSBUDL dalam bentuk dana talangan sebesar Rp.1.402.875.000.000, (satutriliyun

Notaris di Bandung, dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan telah mendapatkan izin untuk melakukanusaha Bank dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Menteri Keuangan RI No.289372/U.M.I tanggal 6 Desember 1956;Bahwa pada tahun 1997, Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai pertimbangan telah mengambil langkah konkrit untuk menyehatkan perekonomian nasional dengan mencabut izin (melikuidasi) 16 Bank UmumSwasta, termasuk mencabut izin usaha

Peraturan Pemerintah NO.68 Tahun 1996tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran danLikuidasi bank yang telah diubah dengan PP 25/1999 jo akta No.16/1997 yangsejalan pula dengan Surat Bank Indonesia No.30/346/UPB2/AdB2/Rahasiatertanggal 24 November 1997, perihal : Susunan Tim Likuidasi;Bahwa UUPT sendiri tidak mengatur mengenai jangka waktupelaksanaan likuidasi perseroan serta tidak mengatur pula mengenai masakerja tim Likuidasi.

No.46 K/Pdt/2007e Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan,antara lain direct loans, fasilitas impor, inkaso dan transfermasuk/keluar2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Pemerintah menjaminmasyarakat bahwa dana/uang mereka yang ada pada suatu Bank tidakakan hilang;3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ketahui dan berdasarkanhukum, uang sebesar + Rp. 69.000.000.000, yang merupakan hartakekayaan PT.

Bahwa Pemohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha Lembaga Pembiayaan (Multi Finance) sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Keuangan R.I.

Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.18 tanggal 16 Desember 1993,yang dibuat dihadapan Notaris Nuzwar, SH., di Jakarta (vide bukti P1;b. Akta Perjanjian Jual Beli No.19 tanggal 16 Desember 1993, yangdibuat dihadapan Notaris Nuzwar, SH., di Jakarta (vide bukti P2) ;c.

., di Jakarta (vide bukti P3) ;Bahwa atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No.18 tanggal 16 Desember1993, adalah awal terjadinya hubungan hukum antara Pemohon PeninjauanKembali (PT.

Wirasakti Adikulit/Termohon ) dengan Termohon PeninjauanKembali berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha atas sejumlah mesinmesinindustri penyamakan/pengolahan kulit binatang terdiri dari :a.1 (satu) unit Mesin Pengering, Rizzi, buatan Itali, tahun seribu sembilanratus sembilan puluh (1990), type MRGP6 ;1 (satu) unit Mesin semport Infragas, buatan Itali, tahun seribu sembilanratus sembilan puluh (1990), type 1005 ;1 (satu) unit Vacuum Dryer, TB.SNC, dimana Pemohon PeninjauanKembali menyewa barangbarang

Wirasakti Adikulit/Termohon ) yang timbul dariPerjanjian Sewa Guna Usaha kepada Termohon Peninjauan Kembali(PT. Putra Mandiri Finance/Pemohon) yang didasarkan pada:1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.18 tanggal 16 Desember1993, yang dibuat dihadapan Notaris Nuzwar, SH di Jakarta (videbukti P1) ;2. Akta Perjanjian Jual Beli No.19 tanggal 16 Desember 1993, yangdibuat dihadapan Notaris Nuzwar, SH di Jakarta (vide bukti P2) ;3.

Menyatakan Terdakwa DWI YANTO Als DWI Bin SANMIARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus jutra rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan; 3.

Setiap Orang adalahditujukan kepada setiap orang (natuurlijke personen) atau siapa saja yangmerupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibandalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki Kemampuan untukbertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatanyang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidanayang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusan perumusan delict;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha

Perkebunanatau Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan sedangkanPekebun adalah orang perorangan yang melakukan usaha perkebunan denganskala tidak mencapai usaha tertentu;Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaanPenuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan,kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupunpetunjuk telah terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atauTerdakwa yang didakwa melakukan tindak

HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ; ----------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTARYO Pgl. TARYO, Terdakwa II SUWARDI Pgl DI, Terdakwa III TASMAN Pgl. ARMAN, dan Terdakwa IV HENDRA EFENDI Pgl.

mereka sendirisendiri pada hari Jumat tanggal 15Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Pinggiran Aliran SungaiBetung Jorong Koto di Bawah Kenagarian Koto Besar Kecamatan Koto BesarKabupaten Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha

penambangantanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksiHAVID HARDIMAN Pgl.

Akibat penambangan yang dilakukan oleh para terdakwatersebut dapat merusak lingkungan disekitar lokasi penambangan, rusaknyaaliran sungai, rusaknyatata guna lahan dan air disekitar penambangan dankegiatan penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memilikiIzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana syaratsyarat yangdiperlukan untuk melakukan penambangan.

Menyatakan Terdakwa ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha niaga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupaih) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa ARIF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang melakukan pengankutan tanpa izin usaha pengankutan, sebagaimanadalam dakwaan Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalamdakwaan Penuntut Umum;2.

sekitar jam 06.15 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalamtahun 2015, bertempat di Jalan Raya Abepura tepatnya di depan MapolsekAbepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura atau setidaktidaknya pada suatuHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2016/PN Japtempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, yangmelakukan pengangkutan tanpa izin usaha

Dan setiap kegiatan pengangkutan BBM Subsidi dan NonSubsidi harus memiliki ijin Usaha pengangkutan dari pemerintahsebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UndangUndang RI Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa bila seseorangmelakukan pengangkutan BBM Subsidi dan Non Subsidi tanpa dilengkapidengan ijin usaha pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usahapengangkutan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53huruf b UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi

Yang melakukan niaga tanpa ijin usaha niaga;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsuryang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2016/PN JapMenimbang, bahwaizin usaha adalah izin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atauniaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Menyatakan Terdakwa I RIYAN PGL.YAYAN dan Terdakwa II AMIRUDIN PGL.AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ; ------------------------------------------------------2.

sebagai berikuta Bahwa mereka Terdakwa RIYAN PGL.YAYAN dan Terdakwa IIAMIRUDIN PGL.AMIR bersama CAHYA, AMUT, USEP, USUP dan RENDI (DPO)pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat diKoto Balai Jorong Koto Diateh Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan KotoBaru Kabupaten Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatu tempatlainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriMuaro, yang melakukan usaha

Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKIN USUS, (UIP) sesseceeseseeeecet ete etcer cca ceeeccennen ener nnee nee teeiemeenenecenetis seceess3. Yang) melakukan, yang menyuruh~ melakukan, dan turut Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikutAd. 1.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK)Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihanatas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yangdilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Kamis Tanggal21 Juni 2012 sekira pukul 12.30 Wib bertempat

pihak yang berwenang, yaitu IzinPertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan setelah ditetapkannya WilayahPertambangan Rakyat (WPR), selain itu perbuatan Para Terdakwa merusaklingkungan, pemborosan bahan galian yaitu tidak termanfaatkannya semuabahan galian karena teknik penambangannya tidak sesuai dengan aturan,air di sekitar penambangan tercemar, terhadap negara juga dirugikan dalamhal ini PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) mencakup iuran tetap daniuran royalti;Dengan demikian unsur yang melakukan usaha

Menyatakan Terdakwa RIYAN PGL.YAYAN dan Terdakwa II AMIRUDINPGL.AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpaIzin Pertambangan Rakyat (IPR) ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN PGL.YAYAN dan TerdakwaI!

CITRA USAHA LAMINDO VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

CITRA USAHA LAMINDO VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menyatakan Terdakwa RAMIJAN PGL.MIJAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR); -------------2.

Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksaPerkara, Terdaftar Register Nomor : 112/PID.B/2012/PN.MR atas nama Terdakwa : RAMIJAN Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ; woneneee Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut; Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjungatas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : 1 Menyatakan Terdakwa RAMIJAN PGL.MIJAN bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha

: wanennnee Bahwa ia Terdakwa RAMIJAN PGL.MIJAN bersama LASMIN, KASTURI,SUTRISNO, ROHMUJIANTO, ABDUL AJIS, YANTO, NONOK dan JOHAN (DPO) pada hariSenin Tanggal 25 Juni 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Sungai Asam Jorong Bukit Barangan KenagarianSikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatutempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, yangmelakukan usaha

penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu.

penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)); 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta; Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan,adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telahmemenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wibbertempat

SAIFUL Pgl SAIFUL dan Terdakwa Il.AFRIZON Pgl SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut serta mengangkut minyak bumi tanpaizin usaha pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) Subsidair 1 (satu

Afrizonpanggilan Son terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Sebagai KegiatanUsaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

memorikasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/para Terdakwa tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telahmemutus perkara para Terdakwa dengan tepat dan benar sebagaimanafakta persidangan, dimana para Terdakwa telah membawa minyak/bahan bakar tanpa izin usaha

DIDIK, terdakwa II JASMAN Pgl JASMAN, terdakwa III AGUNG SUPRIYANTO Pgl AGUNG , terdakwa IV SUNARDI Pgl MUKRI, terdakwa V AGUS PURWANTO Pgl AGUS, terdakwa VI JOKO SUKAMTO Pgl JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR);2.

persidangan oleh JaksaPenuntut Umum ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyasupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut :1Menyatakan terdakwa I DIDIK MARTONO, terdakwa II JASMAN Pgl JASMAN,terdakwa IIT AGUNG SUPRIYANTO Pgl AGUNG , terdakwa IV SUNARDI PglMUKRI terdakwa V AGUS PURWANTO Pgl AGUS, terdakwa VI JOKOSUKAMTO Pgl JOKO bersalah melakukan Tindak Pidana Usaha

Penambangan,3 Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;4 mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukanperbuatan.Ad.1.

Unsur Melakukan ha PenambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimanadimaksud dalam pasal angka 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danHalaman ke 21 dari 27 halaman22pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (JUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),atauIzin Usaha Pertambangan Khusus GQUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu BaraMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (UP) adalahIzin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin2223untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luaswilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :e = =Pasal 37 ; hurufa:IUP diberikan oleh Bupati / Walikota apabila WIUP (

Menyatakan Terdakwa MUHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupaih) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa MUHTAR telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan,sebagaimana dalam dakwaan Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf bUndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumidalam dakwaan Penuntut Umum;2.

Dan setiap kegiatan pengangkutan BBM Subsidi dan NonSubsidi harus memiliki ijin Usaha pengangkutan dari pemerintahsebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UndangUndang RI Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumidijelaskan bahwa bila seseorangmelakukan pengangkutan BBM Subsidi dan Non Subsidi tanpa dilengkapidengan ijin usaha pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usahapengangkutan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53huruf b UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi

Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsuryang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalahkegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atauniaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau

Menyatakan Terdakwa MUHTAR tersebut diatas, terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutanBahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupaih) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Adapunkerugian immateriil yang benarbenar dialami oleh Penggugat, karena hilangnyakepercayaan dari para investor serta mitra usaha yang telah menjalin kerjasamadengan Penggugat ;Bahwa sesuai ketentuan perundangundangan tentang ketentuanpembayaran ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara terbatas denganjumlah yang ditetapkan sebatas Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah ).

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak sungguhsungguhmengkaji dan keliru dalam menilai keberadaan objek sengketa.

No. 179 K/TUN/2000Pejabat Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara telahmempunyai ketentuan atau batasan tersendiri, dengan diberikan pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan pengujian terhadap pembatalansuatu penetapan yang dirasakan telah merugikan, atas terbitnya suratketetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebutkarenanya sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Ujung Pandang tersebut dibatalkan ;.

Tergugat/Termohon Kasasi tidak berhak memohonpengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah Terlanjurdikeluarkannya, sebab hak untuk mengajukan permohonan tuntutan hanyadiberikan dan atau berada pada perorangan atau Badan Hukum Perdatayang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negarain casu CV. Bintang Jaya selaku Penggugat/Pemohon Kasasi ;.

Surat Keputusan objek gugatan tidak sesuai dengan Peraturan DaerahSulawesi Tengah No. 4 Tahun 1993, sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 1993 tanggal 20Februari 1993 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C,jelas tersirat bahwa pemberian izin usaha pertambangan tidak menjadi satubagian dengan pencabutan izin usaha pertambangan ;b.

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) VS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA;;

SUDARTO Pgl DARTO Bin WARSIMIN, dan Terdakwa VI.SUPOMO Pgl SUPOMO Bin LASIYO (Alm) dan Terdakwa VII.MASRIPIN Pgl PIN Bin MUSTAWI. bersalah melakukan tindakpidana melakukan usaha penambangan tanpa izin Pertambangan Rakyat secara bersamasama melanggar Pasal 158 UndangUndangNo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SADIKUN Pgl DIKUNBin TUGINI, Terdakwa II.

MASRIPIN Pgl PINBin MUSTAWI. pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul16.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember2011, bertempat di Koto Balai Jorong Koto Diateh Kenagarian AmpangKuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Muaro, yang melakukan~ usahapenambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus

Perbuatan mereka terdakwa telah mencemarkan lingkungandan menimbulkan kerugian Negara karena tidak membayar royaltykepada Negara dan mereka terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukanpenambangan, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan KhususPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 UndangUndang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan

Melakukan Usaha Penambangan ;3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu ;Ad. 1.

Masripin Pgl Pin Bin Mustawisedang melakukan penambangan dan kemudian datang Petugas KepolisianPolsek Koto Baru dan langhsung Para Terdakwa ditangkap dalam melakukankegiatan penambangan emas yang belum ada ada memiliki izin daripemerintah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi danterbukti ;35Ad.3.Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) :Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif,

PUTUSANNo. 63 K/TUN/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :NY. ODJA INRATI SOMA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanCilember No. 30 RT.

Dadi bin Aip dan yang menerima hibah OdjaInranti, maka dalam hal ini adalah termasuk dalam wewenang Tata UsahaNegara berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Pasal 2 yangberbunyi antara lain :Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut UndangUndang ini :a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumPerdata;4.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 204.000, (dua ratus empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatdan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganputusan No. 97/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Juli 2003;Hal. 8 dari 10 hal. Put.

Negara Bandung;Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung barulah pada tanggal 30September 2003 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkankasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29Juli 2003 No. 97/B/2003/PT.TUN.JKT. telah terjadi pada tanggal 9September 2003 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebuttelah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1)UndangUndang No. 14 Tahun

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004

perkara atas nama Para Terdakwa tersebut Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Para Terdakwa; Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut; Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri PulauPunjung atas diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : 1 Menyatakan Terdakwa I GIMIN Pgl GIMIN, Terdakwa IT MUHAMMADSUPARMIN Pgl MIN, Terdakwa IIT .HARYONO Pgl GOGON, dan TerdakwaIV.ADE Pgl ADE. bersalah melakukan Tindak Pidana Usaha

perkaraterpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Jorong AurJaya Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usahapenambangan tanpa Izin Usaha

Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wib, saksi HarryPriyono Pgl Harry dan saksi Bambang Setiawan Pgl Bambang bersama dengan rekanrekannya dari Polres Dharmasraya sedang melakukan Patroli Rutin dalam rangka OperasiIllegal Mining di Wilayah Hukum Koto Baru, dan pada pukul 15.00 Wib, saksi HarryPriyono Pgl Harry

penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta; Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : Ad. 1.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatuperbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapatdianggap telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul15.00 Wib

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikadbaik.

Namun apakah perubahan keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebutdibenarkan jika itu dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingandan telah memperoleh keputusan tersebut dengan cara yang sah? Apakah pihak yangberkepentingan atau memiliki hak yang diperoleh dengan cara yang sah bisamendapatkan perlindungan hukum?

In casu Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkan hakatas tanah dan Sertifikat Hak Milik yang dicabut oleh Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa adalah melalui cara-cara yang sah berdasarkan hukum,yaitu melalui proses perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara yang sangatpanjang, sebagai berikut:

Juncto Nomor 103/B.TUN/ 2011/PT.TUN.Mks
Kemudian dilanjutkandengan peralihan hak di hadapan Notaris/PPAT Mardiana Kadir, S.H. dengan AktaJual Beli Nomor 04/2013, tanggal 18 Januari 2013;
Bahwa dari segi hukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkanKeputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan tersebut adalah dengan cara yangsah dan itikad baik, oleh

Bahwa secara administratif Sertipikat Hak atas tanah merupakan Keputusanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata UsahaNegara dan sekaligus sebagai bukti hak atas tanah. Sebagai KeputusanAdministrasi, Sertipikat Tersebut harus mendukung hak atas tanah yang bersangkutan.

Pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa prinsip dasar hukum administrasi negara menyatakan bahwa perubahansuatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dapat menjamin tidak menjadi bebankerugian pemegang Keputusan Tata Usaha Negara yang akan dibatalkan;
Bahwa In Casu tanah yang diatasnya sudah diterbitkan Izin hak PengusahaanHutan Tanaman Industri

oleh Menteri Kehutanan kepada PT Adindo Hutan Lestariseluas 109.947 (seratus sembilan ribusembilan ratus empat puluh tujuh) hektar, kemudian berdasarkan Berita AcaraPelaksanaan Paparan Kasus Nomor 38/BAPPK/D.VII/2015 dan Surat Direktur PTAdindo Hutani Lestari Nomor 013/AHL/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, diketahui telahterjadi tumpang tindih (overlapping)areal seluas 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar dengan Keputusan Tata UsahaNegera Sertifikat HGU No 1/Nunukan Barat tertanggal 13

Putusan Nomor 2321 K/PID.SUS/201505, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yangmemiliki bidang usaha penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), danTerdakwa Suratri binti Asngari menjabat sebagai Direktur sejak perusahaandidirikan sampai dengan sekarang, yang bertanggung jawab dalamoperasional perusahaan;Bahwa PT. Afna Jaya Pratama telah bekerja sama dengan PT.

Afna Jaya Pratama tidak memilikiIzin Usaha Niaga Umum BBM sebagai Badan Usaha Pemegang Izin UsahaNiaga Umum (BUPIUNU), maka PT Afna Jaya Pratama tidak dapatmelakukan penjualan langsung kepada konsumen tanpa sepengetahuan PT.Pertamina Patra Niaga;Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, Terdakwa sebagai DirekturPT. Afna Jaya Pratama berkeinginan mendapatkan keuntungan selainmargin fee atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT. Pertamina PatraNiaga, dengan menyimpangi penugasan dari PT.

Afna Jaya Pratama tidak memilikiIzin Usaha Niaga Umum BBM sebagai Badan Usaha Pemegang Izin UsahaNiaga Umum (BUPIUNU), maka PT. Afna Jaya Pratama tidak dapatmelakukan penjualan langsung kepada konsumen tanpa sepengetahuan PT.Pertamina Patra Niaga;Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, Terdakwa sebagai DirekturPT. Afna Jaya Pratama berkeinginan mendapatkan keuntungan selainmargin fee atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT. Pertamina PatraNiaga, dengan menyimpangi penugasan dari PT.

Putusan Nomor 2321 K/PID.SUS/201523 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpaIzin Usaha Penyimpanan, yang dilakukan dengan:Bahwa PT. Afna Jaya Pratama didirikan berdasarkan Akte PendirianPerusahaan yang dibuat di Kantor Notaris Ingrid Lannywaty, S.H.

Pasal 23UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumiadalah melakukan niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga dari pihak yangberwenang, namun menurut Jaksa Penuntut Umum pada saat Terdakwadan barang bukti diamankan tujuan dari perbuatan Terdakwa untukHal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2321 K/PID.SUS/2015mendapatkan keuntungan tidak sampai selesai bukanlah karena keinginansendiri. Adapun alasan Penuntut Umum adalah:1.