1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/ 2023/ PA.Sel dariPenggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankanbiaya Perkara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Selong tahun anggaran 2023.

213/Pdt.G/2023/PA.Sel

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Cerai Gugat Nomor 213/Pdt.G/2021/MS.Bna.
2. Menyatakan perkara Cerai Gugat Penggugat dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

213/Pdt.G/2021/MS.Bna

PENETAPANNomor 213/Pdt.G/2021/MS.BnaZN 7M Ss >ZENeNaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Melia Ariska binti Suherman, NIK 1106036706940001 Tempat/Tanggal Lahir,Indrapuri, 27061994, Umur 26 Tahun.

Penetapan Nomor 213/Padt.G/2021/MS.BnaPenggugat;4. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikananak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biayasekurangkurangnya sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)untuk setiap anak;5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;6.

Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak pedulliterhadap hakhaknya dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabutSurat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah BandaAceh Nomor 213/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 21 Juni 2021 untuk mencarialamat Tergugat yang baru.

Penetapan Nomor 213/Padt.G/2021/MS.BnaMengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.2. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2021/MS.Bna dicabut.2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mencatatpencabutan perkara tersebut dalam buku register.4.

Penetapan Nomor 213/Padt.G/2021/MS.Bna=Meterai : Rp 10.000,00Pemberitahuan IsiPutusan : Rp 450.000,00Jumlah : Rp 570.000,00(#0089#)Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 213/Padt.G/2021/MS.Bna

213/B/2017/PT.TUN.SBY

PUT USANNOMOR 213/B/2017/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; KETUT WIRTEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS), bertempat tinggal BanjarDinas Tegal Sari, Desa Sumberkima, KecamatanGerokgak, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnyadisebut sebagai:PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWAN

NI MADE SUMIATI, S.H ; yang selanjutnya di sebut sebagai : scamianeirnenaanaat TERBANDING/TERGUGAT ;Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraterSe@but ;= = no nn nnn nn nnn nnn nn nn nn nn ee ne ee nee nesTelah membaca : 22 $22 29222 nnn nnn nnn nen nnn nnnHalaman 1 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 213/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2017tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan memutus perkara banding Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY.tanggal 27 Nopember 2017 5 2002 neo nnn neon. Berkas Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS. (Bundel A) besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;. Berkas Perkara Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B)beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY.tanggal 16 Januari 2018 tentang Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 September 2017dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiDerik; 2 nanan nena na nae nee cece ce nee ne ne ne ee nen nce neenonnneMENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergu gat;DALAM POKOK

Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT ;Halaman 3 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor14/G/2017/PTUN.DPS Tanggal 19 September 201 7;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi TERGUGAT ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 52.

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya

- menyatakan perkara nomor : 213/Pdt.G/2016/PA.Tgr dicabut

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

213/Pdt.P/2016/PA.Tgr

213/PDT/2020/PT SBY

Dengan demikian penggugatseharusnya lebih tepat dan efisien mengajukan gugatan tentang pembatalanHalaman 19 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTSBYSHM di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, atas perbuatan tergugat DR tersebut, wajar terhadapnya dihukumuntuk membayar ganti rugi kepada penggugat DR;Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTSBY6.

:MENGADILI :Dalam Konvensi :Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTSBYDalam Eksepsi:1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTergugat II;2.

Karena :Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTSBY Penjual (Murina alias Bok Karyono maupun P.

Pemberkasan. ............ 134.000,00 Halaman 93 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTSBYJumlah ......... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 94 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTSBY

213/PID/2021/PT DKI

YURMISNAWITA kepada saksi ZURNI HASYIMDJALAL dengan alasan untuk memeriksan keabsahansertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan dan selanjutnyasaksi ZURNI HASYIM DJALAL menyerahkan sertifikat tersebutHal.22 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JKkepada FREDY KUSNADI yang disaksikan oleh saksiMUSTAFA als TOFAN.

Fotokopi Surat Setor Pajak Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan atas nama FREDY KUSNADI dengannomor : A 006009 dengan nomor NOP PBB : 317102000300601820 tertanggal 09 Januari 2020.14, Fotokopi KTP a.n KHONG MELLANI SETIADIHal.25 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK15.

YURMISNAWITA telahberubah menjadi sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak BaratHal.27 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JKAn. FREDY KUSNADI, selanjutnya saksi YURMISNAWITAmelaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

Fredy Kusnadi tanggal 18 DesemberHal.32 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK2019;16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n.

,MHHal.38 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JKH.Mulyanto,SH.,MHPanitera PenggantiDra.Hj.Emmy Aneka,SH.MHHal.39 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

(13) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 229.00 817.00 Tm/F12 1 TE(7) 2((((((((((12) 27) 211) 220) 216) 210)21)7) 213) 17) 265521) 27) 213) 17) 2616)607)10) 162) 221) 27) 214) 27) 24) 110) 121) 22) 234) 1520) 213) 122) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 794.00 Tm/F22 1 TE(1) TgETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 195.00 794.00 Tm/E1lZ 2 DE(442) 221) 212((((((((((((((( 2( 2(((((((((((((((7) 2(37) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 272.00

) 7625) 23) 2115) 110) 212) 216) 21720) 212) 216) 212) 21510) 213) 7616) 2((((((((((((((((((20) 2((((((((3) 2(LI343) 2(D110) 2(6) 1( 2( 2( 1( 76( 2( ei(10) 2(1713) 76(23) 2(3) 2(L1426) 2(12) 2(26) 2(12) 2(10) 2(12) 2(13) 76(23) 2(12)(16)(16)(20)(16)(10)(2 4)(13)ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 610.00 TmNM NNN NY1 Td/F29 1 TE(10) 2(24) 1(10) 2(20) 2(13) 239(55) 1(3) 2(1116) 2(20) 2(1024411323) 2L22==)))) 23912) 213) 2394416) 210) 2410) 213) 23921) 210) 223) 210) 224) 113) 23943

) 212) 23) 212)2 4)20) 2((((((((((((((((((( )( )( )( )( )( )(((((((1410) 2((((((((((((((((((KQqBO.2=12) 213) 2397) 210) 25) 1467) 210) 25) 113) 2391510) 212) 216) 213) 23923)3) 2115) 120) 213) TJT2T000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 587.00 Tm/E29 1 TE(20) 2(12) 2(24) 1(20) 2(1413) 164(43) 2(12) 2(31) 1(10) 2(46) 1(12) 2(13) 164(24) 1(3) 2(1123) 2(3) 2(5) 1(6) 1(7) 2(10) 2(1110) 2(12) 2(1510) 2(13) 164(25) 2(10) 2(1110) 2(12) 2(16) 2(4625) 2(10) 2(1110) 2(12) 2(16) 2(13) 164(1510) 2(12

) 2(16) 2(13) 164(43) 2(12)(31)(10)(21)(6) 1(13) 164(7) 2(10) 2(1413) 164(25) 2(3) 2(111710) 22122(410) 2(13) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 564.00 Tm/F29 1 TE(1720) 210) 246) 113) 266) 11724) 1116) 113) 2610) 224) 110) 220) 213) 2625) 210) 21110) 212) 216) 24625) 210) 21110) 212) 216) 213) 261510) 212) 216) 213) 2643) 212) 231) 110) 2) 26) 113) 267) 210) 21413) 261720) 210) 246) 113) 2610) 224) 1)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((10) 2(20) 2(13) 26(25) 2(10) 2

) 110) 1094516) 216) 24) 167) 210) 1097) 2607) 213) 110) 10972) 231) 210) 109607) 216) 214) 210) 10921)20)16)60416)607) 210) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 157.00 Tm/F29 1 TE(1)1(((((((((((((((((((((( 2( 2( 2( )( 2( )(NO FR(13) 439(46) 1(4410) 2(10) 2(13) 439(6) 1(1424) 1(10) 2(1L710) 2(25) 2(20) 2(20) 2(13) 439( ) 1( ) 2(5) 1(6) 1(YB) 2(12) 2(12) 2((((((((((((((((((466) 113) 43912) 210) 2L77) 26) 16) 125) 220) 212) 213) 43946) 14410) 210) 213) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000

213/B/2020/PT.TUN.MKS

PUTUSANNOMOR : 213/B/2020/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :Nama : ARBIMUHAMAD NUR;Kewarganegaeaan : Indonesia;Pekerjaan : Mahasiswa (tidak aktif);Pekerjaan : Tafure, RT O002

;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN MksJabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun, Staf KhususRektor Bidang Hukum Dan Organisasi;2 Nama > ABDUL KARIM BUBU, S.H., M.H.;Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate,Anggota Pusat Konsultasi Dan Bantuan HukumUniversitas Khairun;3 Nama BASTO DAENG ROBO, S.H., M.H.;Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate,Anggota Pusat Konsultasi Dan Bantuan HukumUniversitas Khairun;4 Nama : MUHAMMAD THABRANI, S.H, M.H.

Jusuf Abdulrahman,Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate SelatanKota ternate Provinsi Maluku Utara email:gunawan.tauda@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN MksNomor 251/UN44/SK/2020 tertanggal 8 Juni 2020, untuknomor urut 5 beralamat di Jl.

/Pen/2020/PTTUN.Mks., 11 Desember 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara ini di tingkat banding;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 213/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 1 Februari2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor: 213/PEN.HS

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 126.000,00 +Jumlah Rp. 150.000,00(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks

213/Pdt.G/2021/PA.Mks

Putusan No.:213/Pdt.G/2021/PA MksDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan suratpermohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Makassar dengan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Mks.tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan halhal sebagaiberikut :1.

Putusan No.:213/Pdt.G/2021/PA Mks6. Bahwa akibat kejadiankejadianperselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut, Termohonmeninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2016hingga permohonan ini diajukan;7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuktetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon danTermohon namun tidak berhasil;8.

Putusan No.:213/Pdt.G/2021/PA Mks Bahwa sejak awal 2016 keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagioleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Putusan No.:213/Pdt.G/2021/PA Mks2.

Putusan No.:213/Pdt.G/2021/PA MksRincian Biaya Perkara1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,002. Biaya Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 500.000,004. Redaksi Rp 10.000,005. Materai Rp 10.000,006. Biaya PNBP Rp 20.000,00 Jumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).Him. 25 dari 25 him. Putusan No.:213/Pdt.G/2021/PA Mks

213/Pdt.G/2019/PA.PP

Bahwa Penggugat adalah isteri sahTergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota PadangPanjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Agustus 2017, sesualdengan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PegawaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.PPPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Padang Panjang,Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Agustus 2017.2.

Majelis Hakim PengadilanAgama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini,serta memberikan putusan sebagai berikut :Primer:Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.PP1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.3.

Bukti Surat tersebut telahdinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.PP2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, KotaPadang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Agustus2017.

,M.H.sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebutdengan Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.PP tanggal 14 Agustus 2019untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebutdalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu olen MurtiDewi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat;HAKIM TUNGGALSri Fortuna Dewi, S.Ag.

Biaya Panggilan : Rp. 210.000,004 Biaya PenyerahanAkta Panggilan Pertama: Rp. 20.000,00Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Padt.G/2019/PA.PP5. RedakSi wwe nnne ee : Rp. 10.000,006. Meterai = : Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 326.000,00(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Padt.G/2019/PA.PP

213/PDT/2019/PT SBY

Terbanding III semula Tergugat III;Halaman 1 dari 48 Putusan NOMOR 213/PDT/2019/PT SBYPENGADILAN TINGGI tersebut:Telah membaca:1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor213/PEN.PDT/2019/PT SBY, tanggal 5 April 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

Joko Widodo) agar mencabut izin danmembubarkan OJK dikarenakan tugas dan fungsinya tidak sesuaidengan kenyataan;Halaman 15 dari 48 Putusan NOMOR 213/PDT/2019/PT SBY2.

Debitur dinyatakan berada d/l bawah pengampuan atau karenaapapun juga tidak berhak mengurus atau menguasaikekayaannya;c Kekayaan Debitur seluruhnya atau sebagian disita oleh pihaklain;Halaman 19 dari 48 Putusan NOMOR 213/PDT/2019/PT SBY5.

Melakukan suatu perbuatan yang menurut pernanjiantidak dapat dilakukan.Halaman 43 dari 48 Putusan NOMOR 213/PDT/2019/PT SBY5. Dengan demikian tindakan PEMBANDING yang terlambatmembayar angsuran dapat diketegorikan sebagai bentuk wanprestasikepada TERBANDING I.

,MHt.t.d.Halaman 47 dari 48 Putusan NOMOR 213/PDT/2019/PT SBY2. H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH.PANITERA PENGGANTIt.t.d.H.Budi Santoso, S.H.,M.HPerincian biaya banding: Meterai Rp 6.000,00Redaksi Rp 5.000,00Pemberkasan Rp139.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 48 dari 48 Putusan NOMOR 213/PDT/2019/PT SBY

213/PDT/2016/PT MKS

PUTUSANNOMOR : 213/PDT/2016/PT.MKS.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Agustus 2016Nomor : 213/Pdt/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Agustus 2016Nomor: 213/Pdt/2016/PT.MKS. tentang Panitera Pengganti untuk mendampingidan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalamtingkat banding ;3.

BAGENDA (anakdari Tergugat dalam perkara ini), atas obyek sengketa sebagaimanatersebut dalam gugatan, gugatan mana dilakukan oleh Pengadilan NegeriJeneponto dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, namunMahkamah Agung melalui putusan Nomor 2571K/Sip/1981 tanggal2 September 1982 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi danHal. 7 dari 13 Putusan No.213/PDT/2016/PT.MKSPengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya menolak gugatanPenggugat ;(2).

Bella;Adalah milik Penggugat;Hal. 11 dari 13 Putusan No.213/PDT/2016/PT.MKS3. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatanmelawan hukum ;4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untukmenyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuhdan sempurna ;5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;6.

(seratus lima puluh ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 Putusan No.213/PDT/2016/PT.MKS

213/PDT/2019/PT MTR

(MA 11121975No.200K/Sip/1974).Berdasarkan seluruh uraian eksepsi diatas, maka sangat beralasan Hukum bagiPara Tergugat memohon agar Eksepsi para Tergugat dikabulakan denganmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARAHalaman12 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.1.

Bahwa pada tahun 2014, orang tua para Penggugat Rekonvensimeninggal dunia sehingga secara otomatis tanah tersebut menjadi hakmilik Para Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya para PenggugatRekonvensi menjual tanah seluas + 38 are kepada seseorangHalaman15 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.bernama H.

Membebankan biaya perkara kepada para tergugat;DALAM REKONVENSI Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;Halaman19 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.

Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonpensi yangmenguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawanhukum.Halaman21 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.4.

GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.Halaman29 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR. MASUD , SH.MH.Panitera Pengganti , LALU IHSAN , SH. MH. Rincian biaya perkara Redaksi :Rp. 10.000, Meterai : Rp. 6.000, Pemberkasan : Rp. 134.000.Jumlah :Rp. 150.000, (Sseratus lima puluh ribu riupiah)Halaman30 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, biodata para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor : 20/213 tanggal 12 Oktober 1971, biodata Pemohon I semula tertulis SALLI bin WASIDI tempat lahir Trenggalek 20 tahun, dirubah menjadi SOLIKIN bin WASIDI tempat tanggal lahir Trenggalek 27-09-1952.

Dan biodata Pemohon II semula tertulis BONIJEN binti MUSIDI tempat lahir Trenggalek 18 tahun, dirubah menjadi BONIYEM binti MUSIDI tempat tanggal lahir Trenggalek 18-06-1957;

1. Membatalkan perkara Nomor 213/Pdt.G/2019/MS.Bir dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Bireuen untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

213/Pdt.G/2019/MS.BIR

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/MS.BirPENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 2 Tahun 2. ANAK Il PENGGUGATDAN TERGUGAT Umur 1 Tahun. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah danterjadi perselisihan secara teruS menerus yang Sulit diatasi sejak BulanDesember 2018 sampai dengan saat ini. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan;1. Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan KDRT2.

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/MS.Bir2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) TerhadapPenggugat (PENGGUGAT) sesuai dengan hukum Islam dan peraturanperundangundangan yang berlaku.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuaidengan peraturan yang telah ditetapkan.Subsider :1.

Membatalkan perkara Nomor 213/Pdt.G/2019/MS.Bir dari pendaftarandalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Bireuen untuk mencoretperkara tersebut dari register perkara;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000, (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Hal. 4 dari 5 hal.

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/MS.BirDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Zulfikri, S.H.1., M.H.

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/MS.Bir

213/G/2019/PTUN.MDN

PUTUSANNomor : 213/G/2019/PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalamPersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalam perkara antara; 222 2n nn nn nn nn none nn cence nen en ene nen ene nen eeenenesNurdiani,KEPALA DESAKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Alamat di Dusun Ill, Kelurahan Tanjung Seri, Kecamatan

Johor, Kota Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebutSQDAGAI .......ceecccceeceeeeeeeeeeeseaeeeeeeeeesaeeeeeeeeeesaeeseeeas PENGGUGAT ;LAWAN:TANJUNG SERI, KECAMATAN LAUT TADOR DAHULUKECAMATAN SEI SUKA), KABUPATEN BATU BARA,Berkedudukan di Dusun II, Desa Pelanggiran, Kecamatan LautTador (Dahulu Kecamatan Sei Suka) Kabupaten Batu Bara.Dalam hal ini diwakili oleh : RAZALI MHUSIN,berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa,Hal 1 Putusan Perkara Nomor : 213

TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telan membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dibawah Register Nomor: 213/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 22 Juli 2019; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 213/G/Pen.MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 22 Juli 2019 tentangSusunan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor213/G/Pens.PP/2019/PTUN.MDN tanggal 22 Juli 2019 tentangPemeriksaan

MAHRANI HAYATI SIREGAR tanggal 28 Desember 2018; Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor : 213/PEN.MH/2019/PTUNMDN tanggal 22 Juli2019, Hakim Ketua Majelis sSesuai dengan Penetapannya Nomor213/PEN.PP/2019/PTUNMDN tanggal 31 Juli 2019 telah memanggil Penggugatdan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara untuk diberikan saran perbaikan

PNBP Surat panggilan pertama Rp. 30.000Hal 5 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUNMDNJumlah Rp. 423.000,Terbilang ( Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)Hal 6 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUNMDN

213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

PUTUSANNomor 213/Pid.Sus/2019/PN SbwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SYAFRUDDIN ALIAS JEKTempat lahir : TaliwangUmur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juli 1979Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Beru Rt. O06 Rw.

,M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SumbawaBesar Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 September 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor213/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3September 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat

Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUHalaman 29 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw2.

Bahwa tidak ada satu punHalaman 30 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbwdasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupundasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang telahterpenuhi;Ad.2.

,M.H.Panitera Pengganti,SAHYANIHalaman 41 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

213/PDT/2021/PT SBY

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 16 Maret 2021 Nomor 213/PDT/2021/PT SBY untuk membantuMajelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;3.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 PENGGUGAT telah melunasikewajibannya kepada PONATI terhadap angsuran Tanah Sambikerep,namun PENGGUGAT tidak dapat menggunakan tanahtersebutsebagaimana mestinya hak seorang pemilik tanah karena tergangguHal3dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBYdengan ulah TERGUGAT yang menduduki Tanah Sambikerep dengancara yang melawan hukum;7.

Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmenduduki dan/atau menguasai dan/atau menggunakan dan/ataumemiliki tanah milik penggugat secara melawan hukum, hal inimerupakan bentuk itikad buruk dan pelanggaran terhadap hakPENGGUGAT sebagai pemilik dan/atau penguasa atas tanah tersebut;Hal6dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBY17.

Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada buktibukti yangmempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga PENGGUGATmemohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan inidapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya perlawananatau kasasi;KERUGIAN PENGGUGATKerugian MateriilHal7dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBY21.

Pemberkasan Rp130.000,00Jumlah Rp150.000,00Hal14dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBY

213/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Tanggal 03 Agustus 2017 dan Relaas PanggilanNomor 213/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 16 Agustus 2017. KetidakhadiranTergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenaiadanya suatu alasan yang sah.Hal. 1 dari 13 Put.

No. 213/Padt.G/2017/PA Mrs.kasar yang tak pantas didengar oleh Penggugat bahkan seringmengucapkan katakata ceral ?

No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbangmempertahankannya.

No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sani bin Sano)terhadap Penggugat (Jumriah alias Jumria binti Tampa);3.

No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.Drs. H. Syarifuddin.Rincian Biaya Perkara: Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 50.000,00Biaya Panggilan : Rp 300.000,00Biaya Redaksi : Rp 5.000,00Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal. 13 dari 13 Put. No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.

213/PID/2019/PT BNA

Salinan PUTUSANNomor 213/ PID / 2019/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : ADAMSYAH Bin MUKHTAR;Tempat Lahir : Pangkalan Brandan;Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 9 Juni 1996;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Gang Cempa, Kampung Rantau Pakam,Kecamatan

Perpanjangan oleh Ketua Pegadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;Halaman 1dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAPENGADILAN,8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejaktanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;9.

HENDRA (DPO) dan kedua nahkoda lainnya tersebut tiba di tuasanHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAtengah laut dan tambat di tuasan tersebut sambil menunggu perintahselanjutnya dari Sdr. HENDRA;Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wib datangsebuah kapal besar denganhaluan masuk dari Satun Thailand menuju Aceh yang membawa muatanbarang impor, sehingga kapal yang dinahkodai Terdawka, Sdr.

HENDRA (DPO) telah dilengkapi dengan GPS danHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNASdr. HENDRA (DPO) juga memiliki HP satelit untuk berkomunikasi denganawak kapal besar yang mengangkut barang impor ilegal dari Satun Thailand;Setibanya di muka Muara Pantai Kermak, ternyata ada 2 (dua) kapal TanpaNama lainnya yang juga akan ikut melangsir barang impor dari kapal besartersebut. Kemudian Sdr.

TARMULI.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 15 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 16 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 17 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 18 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 19 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 20 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 21 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNAHalaman 22 dari 14 Putusan Nomor 213/PID/2019/PT BNA