Ditemukan 60445 data
60 — 19
Pengurus Gereja Pentakosta;Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia
PENGGUGAT ; waneneennanenenn enn enn enn eenenneenennsens==== Melawan wan ann nnne ane ===DIREKTURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat,Dalam sengketa ini memberikan kuasa khusus kepadaJamartuah Purba, S.H, Asi P. Tinambunan, S.H danJohnson Parulian Hottua, S.H.
Nomor: 01/G.S/2011/PTUNMDN,selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 28 Juni 2011 dengan register perkara Nomor : 127/G/2011/PTUNJKT dantelah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 Agustus 2011,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;Tenggang Waktu Penggugat : 220 n2 ern one nonoBahwa Penggugat mengetahui dan menerima Surat Nomor Dt.Ill.I/BA.02/107/2011 dari Direktur Urusan Agama Kristen, Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen, Kementerian
Pentakosta, berdasarkan AnggaranDasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta pada Bab VTentang Kepengurusan, pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 serta Surat KeputusanDewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Nomor : KEP01/DP/GP/XXXIIl/03/10 dan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor :07/XXXIII/PP/SK/04/10, yang berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24 A,PSOE Si BUTTE g nnn nnn nnerBahwa Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010 telah menerima suratdari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian
Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesiatidak pernah mengeluarkan pernyataan/ pengakuan tentang hasilSinode Kerja XXXIlIl tanggal 19 s/d 21 Maret 2010, terutamapenggantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinan yang baru, atasnama Pdt. J. Sihombing dkk. Sidang Sinode XXXIll adalah dalamrangka rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi ;3.
Bahwa sampai saat ini Dewan Pertimbangan dan PucukPimpinan Sinode Gereja Pentakosta yang tercatat dalam DitjenBimas Kristen Kementerian Agama adalah Pucuk Pimpinan danDewan Pertimbangan Gereja Pentakosta hasil Sinode PeriodeGereja Pentakosta 2008 2012 5 222 ne noooHalaman 5 dari 45 halaman Putusan No. 127/G/2011/PTUNJKT4.
72 — 37
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN;PT. FORMITRA MULTI PRAKARSA
Yani Kav. 58, Jakarta Pusat,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan KantorPusat Kementerian, Gedung D Lantai 8, Jalan HarsonoRM, Nomor 3, Jakarta selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada : 1.Suharyanto, S.H., jabatanKepala Biro WHukum danInformasi Publik, SetjenKementerian Pertanian; Ir. Abdul Madjid, jabatanSekretaris Ditjen Prasaranadan Sarana Pertanian; Ir.
,Staf Bagian Umum, Setditjen.Prasarana dan SaranaPertanian; 11.Sofyan Arifin, S.H., Staf BiroHukum dan Informasi Publik; Kesemuanyanya warga negara Indonesia, memilihdomisili hukum tetap pada Kantor Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian,Jalan Harsono RM.
Menyatakan batal Surat Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian,Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihalPelelangan BLP Paket A yang diterbitkanT@R QUAL; sesee nesses teeceennteneeecemen entHim.5 dari 12 him. Put. No. 75/B/2013/PT.TUN.JKT3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Direktur Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian, Kementerian Pertanian Nomor :586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus2012, perihal PelelanganBLP Paket A tersebut; n nnn nnn no nnn nn nen4.
313 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)tersebut;
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK) vs PT KUMAI SENTOSA
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
HADI POERNOMO vs INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Wasesa, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanINSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr.
., dan kawankawan, masingmasing Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan dan Para Pejabatserta Penangan Perkara pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1/lJ.9/2018, tanggal 22 Juni2018;Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari 4 halaman.
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.SUDIARTI
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN KEUANGAN
52 — 22
KEMENTERIAN KEUANGAN;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.933.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.SUDIARTI
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN, beralamat diGedung Djuanda Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat Telp. (021)3449230, selanjutnya disebut Sebagal TERMOHON II;Pengadilan Negeri tersebut;Telahmembaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 18/Pdt.PKons/2020/PN Sak tanggal 28 September 2020;2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Kepada Termohon lI,Nomor 18/Pdt.PKons/2020/PN Sak tanggal 02 Oktober 2020;3.
Fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 300/KPTS/M/2020 tanggal 30 Maret 2020, Tentang PengangkatanAtasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa PenggunaAnggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaantanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah II di lingkungan Direktorat JenderalBina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, disebut: Bukti P1;2.
154 — 89
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ; KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)
Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku Pemohon Keberatan) Nomor: B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menindaklaniutisurat Termohon Keberatan yang pada intinya menyampaikan bahwaKementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dan menguasai informasidimaksud;3.
Tangga Kepresidenan, Sekretariat WakilPresiden, dan Sekretariat Militer Presiden) sebagaimana ketentuan Pasal5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005;Bahwa pelaksanaan tugas masingmasing satuan organisasi/unit kerjaberdasarkan surat masuk yang diterima di Kementerian Sekretariat Negaradan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;Bahwa sesuai dengan bukti Pemohon Keberatan informasi yaitu agendasurat masuk tahun 2005, Kementerian Sekretariat Negara terbukti tidakpernah menerima
hasil laporan TPFKMM, sehingga pelaksanaan tugasmemberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden atas hasiltersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005
Negara, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan PeraturanHalaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara), yangberkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta,maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatifmaupun absolut berwenang
/atau diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara RI selaku PemohonKeberatan /dahulu Termohon Informasi ?
183 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk
Kementerian Keuangan RepublikIndonesia), tanggal 4 Oktober 1980;Dengan demikian sebenarnya Judex Facti telah yakin dengan faktabahwa:1) Tergugat menjual sebagian objek sengketa seluas 12.640 m?kepada Tergugat II pada tahun 1973;2) Atas objek sengketa seluas 12.640 m? tersebut, Tergugat Ilmembuat Perjanjian Pelepasan Hak kepada Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III pada tanggal 4 Oktober 1980;c.
Bahwa berdasar faktafakta dan ketentuanketentuan tersebut seandainyabenar (quod non) Sertifikat Hak Pakai Nomor 146 Tahun 1998 tanggal 7 Mei1998 atas nama Kementerian Keuangan in casu Pemohon Peninjau Kembalimerupakan bagian dari objek perkara a quo, maka sangat tidak beralasanhukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum dan menyerahkan objek sengketa tersebutkepada Termohon Peninjauan Kembali;e.
Novum Pertama:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU.4.AH.10.0153, tanggal 21 April2014 Perihal Permohonan Informasi Status Kewarganegaraan Tan LiangHin (Bukti PKI);a. Surat ini ditemukan pada tanggal tanggal 25 April 2014, oleh karenanyamasih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuaiketentuan undangundang;b.
, yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual Belitahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan Nomor 177 yangdikeluarkan dari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasaiTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan IV, dengan batasbatas secara global yang sudah di pagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il;Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Timur Tanah Masyarakat;Hal. 67 dari 83 hal.
yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual BeliTahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan 177 yang dikeluarkandari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasai Tergugat danTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas secara global yang sudah dipagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il; Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.1.; Timur Tanah Masyarakat;b.
182 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK
PUTUSANNomor 327 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3, JalanDr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini member!
., dan kawankawan, Para Pegawai pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I,Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin RayaNomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH;2. PRIAJI RAMADHANI NASUTION;3.
Kuto Nasution tapihingga sekarang kewajiban itu tidak dilaksanakan;Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat danputusan Judex Facti yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian karenadidukung dengan buktibukti cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN tersebutharus ditolak;Halaman 5
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemball KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGANtersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.
Pembanding/Tergugat II : Kantor Regional VII BKN Palembang Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Terbanding/Penggugat : SITI ZUBAIDAH
69 — 42
Pembanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Pembanding/Tergugat II : Kantor Regional VII BKN Palembang Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Terbanding/Penggugat : SITI ZUBAIDAH
72 — 26
HALIM, DKKTergugat:1.Kementerian Kehutanan RI2.Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan3.Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung-Bengkulu
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot SubrotoSenayan, Jakarta, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama KRISNA RYA, SH.,MH., SUPARDI, SH., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH., M.Hum., YUDIARTYANTO, SH., MT., RASYID JOHN UNO, SH., M.H., DEWI UNTARI, S.Hut.,M.Hum., ABIMANYU PRAMUDYA, SH., EDUARD ELUAMA, SH., M.ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.
Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dan:Ir. MUNIFUL HAMID, AMRI, SH., M.Hum., JIMMY FONDA, SH., dan MARISFERIYADI, SH., M.Hum.. =nKesemuanya adalah Pegawai pada Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatanyang beralamat di Jl. Ir. H.
Raden Gunawan No. 41 Rajabasa, BandarLampung berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor KS.541/BBTNBBS.2/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Liwa tanggal 03 Juni 2014, Nomor : 20/SK/HK/2014/PN.LW;DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA Cq.
ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUSMARGONO, SH., KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum., FRANCISCABUDYANTI, SH., MH., JOVAN JULIAWAN, SH., SADIKIN EKA SATRIAKABAN, SH., dan RADITYO PRIMA YUDHANTO, SH.Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,Ir.
Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia...Gugatan demikian adalah cacat formal karena dalam hukum acara perdata,gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannyabukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv(Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103).
3.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
355 — 95
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIANATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPNKANWIL JAWA TENGAH c.q. KEPALA KANTOR ATR/BPNKABUPATEN SRAGEN, DKK
Terbanding/Penggugat : PT G4S Security Services
58 — 0
Pembanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : PT G4S Security Services
66 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPN KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,
208 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE
26 — 25
Pembanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR) Diwakili Oleh : Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA
Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE
PT G4S Security Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
59 — 36
M E N G A D I L I:
DALAM PENUNDAAN
- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No
Tahun 2021;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/ VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d.
Penggugat:
PT G4S Security Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.RUBIAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
62 — 29
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.RUBIAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
PT G4S SECURITY SERVICES
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 43
Penggugat:
PT G4S SECURITY SERVICES
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
23 — 9
., MT;Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan R.I
Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PelabuhanPerikanan Nusantara KejawananCirebon, Kementerian Kelautan danPerikanan R.I. Tempat Tinggal : KP.