Ditemukan 60632 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt daya sakti;; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402 K/Pdt/2018
Tanggal 27 September 2018 — LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
    PUTUSANNomor 1402 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C Nomor 21 Serpong;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBiro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selakuKepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan diGedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman
    Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) hartamilik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI:5.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 07-07-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms
Tanggal 20 Juli 2023 — Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
37 — 17
  • Pemohon:
    Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
    Termohon:
    Tuana Sirait
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Februari 2015 — ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
86 — 80
  • ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    ., kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2014, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada :1 Drs.
    ., Jabatan Staf pada Seksi IntegrasiKhusus.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 7,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
    Tugas Dan Fungsi TergugatBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden RINomor: 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I DepartemenSebagaimana telah Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88Tahun 2003 dinyatakan :Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan danmelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangpemasyarakatan.Bahwa Tergugat adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian
    Pembatasan ini diadakan oleh karena adabeberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapatdigolongkan dalam pengertian KTUN menurut pasal Angka (9) UndangUndang No. 51Tahun 2009, sehingga KTUNKTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadiliPeradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalildalil para pihak, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :1 bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat (DIREKTURJENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN
    HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) adalah unsurpelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yangHalaman 75 dari 80 halaman Perkara No.210/G/2014/PTUNJKTmempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.2 bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan ObjekSengketa a quo, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tjk
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
49 — 14
  • Pemohon:
    SODIKIN alias TONG SENG
    Termohon:
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pajak
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 22 Agustus 2014 — ARDI HARJANTO M E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 61
  • ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-10-2023 — Putus : 23-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2024 — Penggugat:
PT G4S Security Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
60 — 46

  • M E N G A D I L I:

    DALAM PENUNDAAN

    • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

    DALAM EKSEPSI:

    • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No
    Tahun 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/ VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d.
    Penggugat:
    PT G4S Security Services
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/Pdt/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
212 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-04-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PT MANADO Nomor 45/PDT/2024/PT MND
Tanggal 28 Mei 2024 — Pembanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR) Diwakili Oleh : Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA
Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE
33 — 29
  • Pembanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR) Diwakili Oleh : Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA
    Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 24-05-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/Ag/2021
Tanggal 24 Mei 2021 — KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPN KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,
69 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPN KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-01-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 18/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 5 Maret 2015 — SUCI ISMAILIZA TANJUNG, DK LAWAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIRJEN. KEKAYAAN NEGARA, DKK
13 — 8
  • SUCI ISMAILIZA TANJUNG, DK LAWAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIRJEN. KEKAYAAN NEGARA, DKK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 09-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 04-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 214/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Februari 2016 — PLUMPANG RAYA ANUGRAH;DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
127 — 0
  • PLUMPANG RAYA ANUGRAH;DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2015 — DADDY MULJADI WIRIASASMITA M.Agr.Sc,dkkDIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
38 — 22
  • DADDY MULJADI WIRIASASMITA M.Agr.Sc,dkkDIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,
    ,M.H. danJunus Wermasaubun, S.H. masingmasing Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, pada KantorPerkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, beralamat diJalan RRI No. 12, RT. 02/RW. 20, Kelurahan Abadijaya,Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 April 2015, selanjutnya disebutSEDAGAl, ~nnmnn ene nnnn nnn PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan AUP No. 3, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12520.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 23-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — LUIS ISAKH DARIS VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LUIS ISAKH DARIS VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2012 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 439/PDT.G/2012/PN.BDG
Tanggal 15 Januari 2013 — RICO WIDJAYA lawan Kementerian Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi Parawisata Bandung
107 — 14
  • RICO WIDJAYA lawan Kementerian Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi Parawisata Bandung
    Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga tinggi milik pemerintah yangdahulu dikenal dengan nama NHI (baca: enhaii) yaitu sebuah PerguruanTinggi yangDEMMAUING cee sscnswame vers eax 4bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu :Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengklaim tanah danbangunan yang nyata telah dibeli oleh Penggugat di atas sebagai hak miliknya/aset negara ;6.
    Bandung(dahulu Jalan Hegarmanah Nomor 55 Bandung) seluaskurang lebih 1.733 M2 dan Bangunan 406 M2 (empat ratus enam meterpersegi) yang dibeli seharga Rp. 245.000.000, (dua ratus empat puluhlima juta rupiah) dari Doktorandus Raden Suwito dan Tuti Suwito (suamiisteri) selaku Penjual yang dalam hal ini dikuasakan kepada anaknyaPungki Bambang Purwadi pada tanggal 8 Januari 1991.Bahwa quod non (seandainya benar) Rico Widjaja membeli tanah danbangunan dari Pungki Bambang Purwadi maka seharusnya bukanhanya Kementerian
    dalampengelolaan, pemeliharaan serta perbaikan dalam setiap tahunnyadibiayai oleh APBN.Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi PariwisataBandung Indonesia (Selaku Tergugat), dimana penarikan pihak sebagaiTergugat tersebut menurut pendapat kami Tergugat adalah keliru, karenaseharusnya Pungki Bambang Purwadi ditarik sebagai pihak dalam perkaraa quo, sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat Jitis finiri oppertet.Dengan demikian penarikan Kementerian
    ;Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor :B505/0.2/Gph/03/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;Fotocopy Surat dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :PL.303/I/3/ Sesmen/KKP/05 tanggal 9 Maret 2005 ;Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 530.21053D.1.2tanggal 27 April 2005 ;Fotocopy Surat dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor : 484/SB/ADUM/STPB/72005 tanggal 18 Juli 2005 ;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan PembetulanPajak Bumi Dan Bangunan Nomor
    +JUMLAH......... ee Rp 241.000,DICATAT DISINI PULA : Bahwaatas isi putusan No. 439/Pdt.G/2012/PN.Bdg tersebut, PihakPenggugat Intervensi (NUNI SRI WAHYUNI, DKK) melalui kuasanya50PADHULLAH, SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2013, telahmenyatakan Banding pada tanggal 22 Januari 2013 dan Pihak Tergugat dalamKonvensi ( KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFSEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG), melalui kuasanya ROSMIYATI,SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 5 Nopember 2012, pada tanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 574/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 2 Mei 2024 — BERKAT DWI KURNIA
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
26 — 0
  • BERKAT DWI KURNIA
    Tergugat:
    Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN SDA
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
237 — 140
  • Pemohon:
    ERNAWATI
    Termohon:
    Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
    Kementerian Keuangan R.I cq. DirekturJenderal Pajak Republik Indonesia cq.
    PROFILIA INDOTECH dengan tidakmemperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Keuangan RI yangmengatur Tata Cara Pemeriksan Bukti Permulaan Tindak Pidana di BidangPerpajakan, yakni : Permenkeu RI Nomor 239/PMK.03/2014 jo. Permenkeu RINomor 18/PMK.03/2013 jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-09-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 334/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2023 — Penggugat:
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
247 — 64
  • Penggugat:
    Priyo Adhisartono
    Tergugat:
    Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-11-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 30-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 572/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 25 Januari 2024 — F100 INDONESIA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
9 — 7
  • F100 INDONESIA;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-05-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 117/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Juni 2015 — .; DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
36 — 16
  • .;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
    ., kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai wannnnnn PENGGUGAT/ PEMBANDING;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, denganini memberikan Kuasa kepada :1. Drs.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 18-05-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 22-06-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 4/Pdt.P-Kons/2022/PN Srh
Tanggal 21 Juni 2022 — Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
ACHMAD SYOFYAN
71 — 28
  • Pemohon:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
    Termohon:
    ACHMAD SYOFYAN