Ditemukan 60632 data
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
PUTUSANNomor 1402 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C Nomor 21 Serpong;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBiro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selakuKepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan diGedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) hartamilik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI:5.
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
37 — 17
Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
86 — 80
ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
., kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2014, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada :1 Drs.
., Jabatan Staf pada Seksi IntegrasiKhusus.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 7,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Tugas Dan Fungsi TergugatBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden RINomor: 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I DepartemenSebagaimana telah Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88Tahun 2003 dinyatakan :Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan danmelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangpemasyarakatan.Bahwa Tergugat adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian
Pembatasan ini diadakan oleh karena adabeberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapatdigolongkan dalam pengertian KTUN menurut pasal Angka (9) UndangUndang No. 51Tahun 2009, sehingga KTUNKTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadiliPeradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalildalil para pihak, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :1 bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat (DIREKTURJENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN
HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) adalah unsurpelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yangHalaman 75 dari 80 halaman Perkara No.210/G/2014/PTUNJKTmempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.2 bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan ObjekSengketa a quo, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
49 — 14
Pemohon:
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
159 — 61
ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PT G4S Security Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
60 — 46
M E N G A D I L I:
DALAM PENUNDAAN
- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No
Tahun 2021;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/ VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d.
Penggugat:
PT G4S Security Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
212 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE
33 — 29
Pembanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR) Diwakili Oleh : Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA
Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE
69 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPN KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,
13 — 8
SUCI ISMAILIZA TANJUNG, DK LAWAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIRJEN. KEKAYAAN NEGARA, DKK
127 — 0
PLUMPANG RAYA ANUGRAH;DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
38 — 22
DADDY MULJADI WIRIASASMITA M.Agr.Sc,dkkDIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,
,M.H. danJunus Wermasaubun, S.H. masingmasing Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, pada KantorPerkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, beralamat diJalan RRI No. 12, RT. 02/RW. 20, Kelurahan Abadijaya,Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 April 2015, selanjutnya disebutSEDAGAl, ~nnmnn ene nnnn nnn PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan AUP No. 3, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12520.
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
LUIS ISAKH DARIS VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
107 — 14
RICO WIDJAYA lawan Kementerian Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi Parawisata Bandung
Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga tinggi milik pemerintah yangdahulu dikenal dengan nama NHI (baca: enhaii) yaitu sebuah PerguruanTinggi yangDEMMAUING cee sscnswame vers eax 4bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu :Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengklaim tanah danbangunan yang nyata telah dibeli oleh Penggugat di atas sebagai hak miliknya/aset negara ;6.
Bandung(dahulu Jalan Hegarmanah Nomor 55 Bandung) seluaskurang lebih 1.733 M2 dan Bangunan 406 M2 (empat ratus enam meterpersegi) yang dibeli seharga Rp. 245.000.000, (dua ratus empat puluhlima juta rupiah) dari Doktorandus Raden Suwito dan Tuti Suwito (suamiisteri) selaku Penjual yang dalam hal ini dikuasakan kepada anaknyaPungki Bambang Purwadi pada tanggal 8 Januari 1991.Bahwa quod non (seandainya benar) Rico Widjaja membeli tanah danbangunan dari Pungki Bambang Purwadi maka seharusnya bukanhanya Kementerian
dalampengelolaan, pemeliharaan serta perbaikan dalam setiap tahunnyadibiayai oleh APBN.Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi PariwisataBandung Indonesia (Selaku Tergugat), dimana penarikan pihak sebagaiTergugat tersebut menurut pendapat kami Tergugat adalah keliru, karenaseharusnya Pungki Bambang Purwadi ditarik sebagai pihak dalam perkaraa quo, sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat Jitis finiri oppertet.Dengan demikian penarikan Kementerian
;Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor :B505/0.2/Gph/03/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;Fotocopy Surat dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :PL.303/I/3/ Sesmen/KKP/05 tanggal 9 Maret 2005 ;Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 530.21053D.1.2tanggal 27 April 2005 ;Fotocopy Surat dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor : 484/SB/ADUM/STPB/72005 tanggal 18 Juli 2005 ;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan PembetulanPajak Bumi Dan Bangunan Nomor
+JUMLAH......... ee Rp 241.000,DICATAT DISINI PULA : Bahwaatas isi putusan No. 439/Pdt.G/2012/PN.Bdg tersebut, PihakPenggugat Intervensi (NUNI SRI WAHYUNI, DKK) melalui kuasanya50PADHULLAH, SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2013, telahmenyatakan Banding pada tanggal 22 Januari 2013 dan Pihak Tergugat dalamKonvensi ( KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFSEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG), melalui kuasanya ROSMIYATI,SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 5 Nopember 2012, pada tanggal
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
26 — 0
BERKAT DWI KURNIA
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
237 — 140
Pemohon:
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal PajakKementerian Keuangan R.I cq. DirekturJenderal Pajak Republik Indonesia cq.
PROFILIA INDOTECH dengan tidakmemperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Keuangan RI yangmengatur Tata Cara Pemeriksan Bukti Permulaan Tindak Pidana di BidangPerpajakan, yakni : Permenkeu RI Nomor 239/PMK.03/2014 jo. Permenkeu RINomor 18/PMK.03/2013 jo.
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
247 — 64
Penggugat:
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
9 — 7
F100 INDONESIA;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
36 — 16
.;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
., kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai wannnnnn PENGGUGAT/ PEMBANDING;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, denganini memberikan Kuasa kepada :1. Drs.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
ACHMAD SYOFYAN
71 — 28
Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
ACHMAD SYOFYAN