Ditemukan 60632 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt. graha metropolitan nuansa;;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-01-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 41/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 28 Februari 2024 — Penggugat:
LYDIA (JAUW LIE MING)
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
76 — 0
  • Penggugat:
    LYDIA (JAUW LIE MING)
    Tergugat:
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 PK/PDT/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — NANI SULIANTINI, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NANI SULIANTINI, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    ., dankawankawan, selaku Pejabat/Pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor diGedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Agustus 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 hal. Put.
    karena tugas BPPN berakhir hak dan kewajiban beralin kepadaMenteri Keuangan yaitu "dengan berakhirnya BPPN maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan";Bahwa dengan telah beralinnya asset kedua Sertifikat HGB Nomor1968/Desa Jati (semula HGB Nomor 60/Desa Jati) dan Sertifikat HGBNomor 1969/Desa Jati (semula HGB Nomor 172/Desa Jati) menjadikekayaan Negara dan yang dikelola oleh Menteri Keuangan, maka gugatanPemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kementerian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402 K/Pdt/2018
Tanggal 27 September 2018 — LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
    PUTUSANNomor 1402 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C Nomor 21 Serpong;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBiro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selakuKepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan diGedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman
    Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) hartamilik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI:5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Februari 2015 — ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
86 — 80
  • ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    ., kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2014, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada :1 Drs.
    ., Jabatan Staf pada Seksi IntegrasiKhusus.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 7,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
    Tugas Dan Fungsi TergugatBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden RINomor: 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I DepartemenSebagaimana telah Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88Tahun 2003 dinyatakan :Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan danmelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangpemasyarakatan.Bahwa Tergugat adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian
    Pembatasan ini diadakan oleh karena adabeberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapatdigolongkan dalam pengertian KTUN menurut pasal Angka (9) UndangUndang No. 51Tahun 2009, sehingga KTUNKTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadiliPeradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalildalil para pihak, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :1 bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat (DIREKTURJENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN
    HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) adalah unsurpelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yangHalaman 75 dari 80 halaman Perkara No.210/G/2014/PTUNJKTmempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.2 bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan ObjekSengketa a quo, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-10-2013 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
92 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN tersebut
    KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGANVSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
    (termasuk di dalamnya tanahseluas + 16.190 M7) adalah milik Kementerian Keuangan, namun ternyataTergugat telah menerbitkan sertifikat atas nama Kamar Ginting yang terletakdalam wilayah tanah Kementerian Keuangan seluas + 16.190 M* Tergugat telahmenegaskan dalam rapat tanggal 27 April 2011 yang pada saat itu Ibu Fatimah1721selaku Kepala BPN Kota Tangerang menyatakan bahwa tidak akan ada mutasikepemilikan tanah seluas + 16.190 M?
    S206/SJ.8/2012, perihal permohonan untuk tidak melakukan pengalihan status tanahmilik Kementerian Keuangan di Komplek Keuangan Kelurahan Karang TengahKota Tangerang.
    adalahmilik Kementerian Keuangan, namun ternyata Termohon Kasasi/Tergugat telahmenerbitkan sertifikat atas nama Kamar Ginting yang terletak dalam wilayahtanah Kementerian Keuangan seluas + 16.190 M2 Termohon Kasasi/Tergugattelah menegaskan dalam rapat tanggal 27 April 2011 yang pada saat itu IbuHalaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2013.32Fatimah selaku Kepala BPN Kota Tangerang menyatakan bahwa tidak akan adamutasi kepemilikan tanah seluas + 16.190 M?.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tjk
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
49 — 14
  • Pemohon:
    SODIKIN alias TONG SENG
    Termohon:
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 07-07-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms
Tanggal 20 Juli 2023 — Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
37 — 17
  • Pemohon:
    Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
    Termohon:
    Tuana Sirait
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pajak
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 22 Agustus 2014 — ARDI HARJANTO M E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 61
  • ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
    KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. ZAIN BUSTAMAN, SH.MM., Jabatan Kepala Biro Kepegawaian danHukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;2. Drs. SUTRISNO, MM., Jabatan Kepala Biro Umum KementerianKebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka BaratNo. 17, Jakarta;Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/201210.11.12.Drs.
    ., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala
    Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.
    MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 274/B/2016/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 14 Nopember 2016 — .; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
63 — 24
  • .; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
    ,Taslim & Associates (Law @Mediation Office), yang berkantordi Graha Mustika Ratu Lt.7, Ruangan Suite 717, Jalan GatotSubroto Kav.7475, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; =~MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;2n one aan nnn neeHal 1 dari hal 10 PUT.
    Direktur Penerimaan danPeraturan Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktora Brandan Bantuan Hukum, pada Direktorat Petieliaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, eee aca Beadan Cukai mmm CR nePangihutan Siagian, S.H., Ke /Bagian Bantuan HukumIl Biro Bantuan Hukum,Ker enterian Keuangan RepublikIndonesia;
    Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia;Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIBBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RepublikINdoneSiaj= 2 2= one non one nen nnn ren nnn con nme oneDwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHal 2 dari hal 10 PUT.
    NO. 274/B/2016/PT.TUNJKTw.10.11.12.13.14.Hukum IliIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikICL IGS ej enKingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia; 220 n02n2Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;z 6Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana Peitehisa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai oe Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan
    Rory Alamsyah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan RepublikIndonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian KeuanganHal 4 dari hal 10 PUT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Putus : 22-01-2015 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk
Tanggal 22 Januari 2015 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Melawan Mien Mintarsih, Dkk
168 — 120
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Melawan Mien Mintarsih, Dkk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-08-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 409/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Nopember 2023 — KARTIKA CEMERLANG Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
33 — 29
  • KARTIKA CEMERLANGTergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 21/Pdt.P-Kons/2021/PN Kis
Tanggal 16 Agustus 2021 — Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
Sani Saragih
60 — 6
  • Pemohon:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
    Termohon:
    Sani Saragih
    PENETAPANNomor 21/Pdt.PKons/2021/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada tingkat pertama yang diajukan oleh :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN' RAKYAT,berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan LangsatNo.17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara 20633, Telp.(0621) 2611245, Email: ptjtmkttkualatanjung
    Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran Uang Ganti Kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keteranganPemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untukmenitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan.Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.PKons/2021/PNKisMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat berupa:1.Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat dari Kantor Wilayah Kementerian
    Kualanamu Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi KualaTanjung, yang diberi tanda P1;Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020, Tanggal 30 Maret 2020,Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-04-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 20 Oktober 2022 — G4S Security Services
Tergugat:
Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
203 — 46
  • G4S Security Services
    Tergugat:
    Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 34/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Februari 2024 — Penggugat:
PT Permana Putra Mandiri
Tergugat:
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan CQ. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB)
60 — 23
  • Penggugat:
    PT Permana Putra Mandiri
    Tergugat:
    Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan CQ. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
    Turut Tergugat:
    Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/Pdt/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA VS INDAR ATMANTO
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA VS INDAR ATMANTO
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pajak
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-08-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 22 Agustus 2014 — ARDI HARJANTO M E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
137 — 57
  • ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pdt/2019
Tanggal 9 April 2019 — KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, dkk.
236 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, dkk.
    Nomor 545 K/Pdt/2019 Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 16 Eks/2011/PN Mks juncto Nomor207/Pdt.G/2006/PN Mks tanggal 5 Mei 2016 dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Negeri Makassar berdasarkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN BADANUSAHA MILIK NEGARA REPUBLIK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1040 K/Pdt/2019
Tanggal 7 Mei 2019 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA vs MIEN MINTARSIH, dkk
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA vs MIEN MINTARSIH, dkk
    KEMENTERIAN PERTANIAN RIcq. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERTANIAN cq. BALAI BESAR PENELITIAN DANPENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DANSUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN, berkedudukandi Jalan Tentara Pelajar Nomor 3A, Bogor, Jawa Barat,diwakili oleh Dr. Ir. Karden Mulya selaku Kepala BalaiBesar Penelitian dan Pengambangan Bioteknologi danSumberdaya Genetik Pertanian, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs.
    putusanNomor 26/Pdt.G/2006/PN.Dpk juncto Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG junctoNomor 282 K/Pdt/2008 juncto Nomor 773 PK/Pdt/2009 yang menyatakanbahwa objek tersebut adalah tanah warisan Para Terlawan dari orang tuanyayaitu almarhum Minata Aliredja dan bukan tanah milik negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 155/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Juli 2023 — Pembanding/Penggugat : Priyo Adhisartono
Terbanding/Tergugat : Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
28 — 9
  • Pembanding/Penggugat : Priyo Adhisartono
    Terbanding/Tergugat : Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI