Sipil Negara dan pasal 250 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Dengan demikian, dapat dimaknai penerbitan Objek Sengketa yang berisipemberhentian tidak dengan hormat kepada PENGGUGAT bukanlah karenaalasan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.Bahwa mengenai upaya administrasi, dalam pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),disebutkan: Ayat (1): Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melaluiupaya

Rusli, SE tanggal17 Mei 2018, setelah lebih dari 7 (tujuh) tahun aktif kembali sebagaiseorang Aparatur Sipil Negara.

Oleh sebab itu, Tergugat menggunakanUndang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJTanggal 10 September 2018 Tentang Penegakan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan TindakPidana Korupsi.

,tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan pada UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negari Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketaditerbitkan oleh Bupati Buol berdasarkan pada kewenangan yang diaturdalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negari Sipil, maka dengan berpedoman padaketentuan Pasal

Putusan Nomor 328 K/TUN/2018September 2016 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Aparatur Sipil Negara;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 887/707/HK/2016,tanggal 26 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;4. Merehabilitasi hakhak Penggugat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 887/707/HK/2016,tanggal 26 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;4. Merehabilitasi hakhak Penggugat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Maret 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng, dan telahdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai aparatur

Putusan Nomor 328 K/TUN/2018berkekuatan hukum tetap dan tindak pidana korupsi tersebut merupakantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, oleh karenanya telahmemenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya

Disisi lain,Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5 tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan jabatanfungsional sebagai ...sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yangberdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,Bahwa dari definisi kKedua jabatan sebagaimana disebutkan diatas, dapatlah dipahami adanya perbedaan yang mendasarantara kedua jabatan tersebut.

Akibatnyapasal tersebut dapat dimaknai bermacam macam dankarenanya gagal menjamin kepastian hukum bagi Kepala/Direktur Rumah Sakit Daerah;Bahwa pemberian tugas tambahan yang tidak jelas ruanglingkup dan batasannya itu jelas bertentangan dengan asaskepastian hukum sebagai bagian dari asas penyelenggaraankebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diaturdalam pasal 2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Nomor 04 P/HUM/2017jabatan fungsional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) PP 18 Tahun 2016 adalahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009Tentang Rumah Sakit dan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya : (1)Bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Kebijakan danManajemen Aparatur Sipil Negara khususnya Asas KepastianHukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana diatur dalamPasal 2 huruf a dan b UU 5 Tahun 2014 Tentang

Menyatakan Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahbertentangan dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit dan Pasal 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pemerintahan;4.

Foto copy UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Batu Uji 2) (Bukti P4);5. Foto copy Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.511BKD/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Kota Cilegon (Bukti Legal Standing Pemohon) (Bukti P5);6.

Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dariKetentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b, UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolaholah jikaseseorang Aparatur Sipil Negara telah melakukan tidak pidana korupsi ,maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalamketentuan tersebut tidak ada kata wajib atau harus yang bermaknaimperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan.

Oleh karena dalam ketentuan Pasal 89 UndangUndangNo 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa pasal87 dan 88 harus ada Peraturan Pemerintah Pelaksananya. Bahwaterbitnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Apratur SipilNegara yang terbit setelah 3 tahun UndangUndang Aparatur Sipil Negaradibuat;30.

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;Halaman 34 Put.253/G/2019/PTUNMdn5. Ketentuan lebih lanjut menganai upaya administratif dan badanpertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (4) diataur dengan Peraturan Pemerintahan ;2.

;Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenanganTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim melakukanpendekatan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkaraa quo yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :Presiden selaku

;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketatidak jelas dan tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 PPNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yangDerDUNYI:!

Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;5.

Bahwa atas hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengandasar peraturan perundangundangan sebagai berikut : Pasal 87 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 9.

atau mendasarkan Objek Sengketa dengan Pasal 247,248, 249, 250 dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalil Penggugat tersebut sangatkeliru sehingga sepatutnya diabaikan; Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 18 bahwa ObjekSengketa tidak memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastianhukum karena telah mengikuti ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil.

Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkanPasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.11.Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagiankonsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGtanggal 1 Maret 2016, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau

Ini tergantung dari kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) masingmasing di daerah, yang mana sebelumnya juga sudah adaaturanaturan yakni Undangundang No. 8 Tahun 1974 diubah denganUndangundang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun1979 tentang Kejahatan Dalam Jabatan sebelumnya Peraturan PemerintahNo. 4 Tahun 1966, kemudian dikeluarkan lagi Undangundang No. 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017 tentang Manajemen ASN.

Mungkin dari sanalah dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri yang ditandatangani oleh MenteriPenertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pusat,Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Daerah dan Kepala BadanKepegawaian Negara sebagai Penyelenggara Penyedia ASN dan PembinaASN.

Ada 3 (tiga) contoh format surat keputusan yang disampaikan oleh BKN untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentianyaitu yang pertama, tempus pada saat sebelum berlakunya UndangundangNo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undangundang No. 43Tahun 1999, kedua setelah berlakunya Undangundang No. 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 dan ketiga setelah berlakunya PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 sampai dengan sekarang

Apakah pada tahun2010 ada undangundang kepegawaian yang mengatur tentangpemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tahun 2010 berarti sebelum berlakunyaUndangundang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaituUndangundang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e sudah diatursama seperti dalam Undangundang Aparatur Sipil Negara ; Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 08/G/2019/PTUNKPG Bahwa Berarti bukan Undangundang No. 5 Tahun 2014

Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang;d.Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau PejabatPemerintahan;e.Memberikan pelindungan hukum kepada WargaMasyarakat dan aparatur pemerintahan;f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB; dang.Memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepadaWarga Masyarakat.Bahwa Penerbitan Objek sengketa yang dikeluarkanoleh tergugat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3Huruf (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdminstrasiPemerintahan yaitu.

Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh tergugat jugadidasarkan kepada Pasal 87 ayat (4) Undangundang Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil. Bahwa Penggugat sangat keberatandengan Pertimbangan tersebut karena Pertimbangantersebut didasarkan kepada Hukum yang berlaku Surut dantelah melanggar asas Hukum NonRetro aktif (Hukum tidakberlaku surut)..

Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastianhukum karena telah mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil.

Fotocopy, Diktum Ketiga Surat Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasdi Birokrasi Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nmor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 Dan153/Kep/2018;2.

Memberikan perlindungan hukum kepada WargaMasyarakat dan aparatur pemerintahan;f. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan menerapkan AAUPB;g.

Komisi Aparatur Sipil negara melalui surat yang ditulis tanggal 28Februari 2019 dan di kirim melalui jasa pengiriman pada tanggal28 Februari 2019 ;d. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui surat yangditulis tanggal 21 Maret 2019 dan di kirim melalui jasa pengirimanpada tanggal 22 Maret 2019 ;3.

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan/banding administratifsecara tertulis kepada atasan Tergugat yang diantar langsung ke kantorGubernur Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2019 dan sesuaiUndang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradikirim ke Badan Pertimbangan ASN atau Komisi ASN melalui JasaPengiriman Surat pada tanggal 28 Februari 2019 ;4.

Bukti P8 : Fotokopi Surat Banding Administratif Kepada GubernurSumatera Utara dan Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal28 Februari2019;9. Bukti P9 : FotokopiSurat Banding Administratif Kepada BadanPertimbangan Kepegawaian tertanggal 21 Maret 2019;10.

Apakah Tergugat tidak tepat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena pasaltersebut tidak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidanakorupsi adalah kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan?;5.

Selanjutnya, Pasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa : Presiden selakupemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianpejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabatfungsional keahlian utama kepada :a. Menteri di Kementerian;b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;c.

Pada hal Penggugat tidak adamelanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UndangUndang Aparatur SipilNegara Nomor 5 Tahun 2014 tersebut pada tahun 2012 sebagaimanadinyatakan pada huruf d dan e tersebut. Sebab Pasal 87 ayat (4) huruf bdan d UndangUndang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tersebutbaru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Oleh sebab itu,Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tersebutbertentangan dengan landasan yuridis penerbitannnya, yaitu :1.

Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d jo Pasal 89 jo Pasal 136 jo Pasal 137 joPasal 141 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara;2.

Maka Putusan Pengadilan Negeri Langkat tersebut bukantentang pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bdan d UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara;Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut barudiundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.

Maka Penggugattidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara;Hal. 15 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUNMDN Bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b dand tersebut, mensyaratkan untukdapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil harus dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Oleh sebab itu penerbitan ObjekSengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 hurufb dan d UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara;c.

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara;c.

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang manajemen Aparatur Sipil Negara;c.

Sipil Negara dansejak saat itu pula Penggugat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negarayang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya;Bahwa menurut pendapat W.

Sipil Negara tapi Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 87ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untukmemberhentikan Penggugat tersebut diberlakukan kepada Penggugat, makakeputusan tersebut nyatanyata bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d UURI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 28 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua yang menyatakan Hak untuk hidup, hakuntuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraini, hak beragama

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Penggugat adalah telah ditentukan secarategas dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Sipil;Halaman 45 dari Putusan Pkr Nomor 7/G/2021/PTUNABNMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan wewenanguntuk pemberhentian ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dansesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian,pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan peraturanpemerintah

menunjukkan fakta hukum mengenai adanyakeputusan Tergugat tentang penjatuhan sanksi kepada Penggugat sebelum penerbitanObjek Sengketa a quo, bahkan berdasarkan Bukti P6, Bukti P7, Bukti P9, dan BuktiP15, Penggugat telah kembali menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kab.

OKI.10. 1 (satu) lembar foto copy surat BKN, tgl 3 Januari 2011 mengenai penyampaian NIP.11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 21032011-MENPAN-VII-2011, tgl 5 Juli 2011.12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, tgl 5 Juli 2011 mengenai nama-nama yang diajukan telah masuk daftar formasi TA 2011/2012.13. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan SK CPNS APBN TH 2011 Koordinator Ali Hanafi.14. 1 (satu) lembar

surat pernyataan Ali Hanafi tg 03 Maret 2011 berisi tentangperjanjian Ali Hanafi kepada Tabroni mengenai pengurusan CPNS, jikaTabroni tidak menjadi CPNS, uang yang telah disepakati bersama akandikembalikan tanpa dikurangi. 1 lembar foto copy petikan keputusan KBKN No.065/UP.3/12/2010, tgl 30Desember 2010. 1 lembar foto copy lembar verifikasi seleksi CPNS tahun 2010 Kab.OKI. 1 lembar foto copy surat BKN, tgl 03 Januari 2011 mengenai penyampaianNIP. 1 lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara RINo.21032011MENPANVII2011, tgl 05 Juli 2011. 1 lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI,tgl 05 Juli 2011 mengenai namanama yang diajukan telah masuk daftarformasi TA 2011/2012. 1 lembar foto copy daftar penerimaan SK CPNS APBN TH 2011Koordinator Ali Hanafi. 1 lembar foto copy SK Menteri Nasional RI Nomor : SKKEMDIKNAS01576022012BKNII2012, tgl 12 Januari 2012 CPNS an.NurFsurat BKNNo.001382011BKNII2011, tg 21 Februari 2011. 1 lembar foto copy surat BKN No.05532111BKNII2011

OKI.10 1 (satu) lembar foto copy surat BKN, tgl 3 Januari 2011 mengenai penyampaianNIP.11 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RINo. 21032011MENPANVII2011, tg 5 Juli 2011.12 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI,tg 5 Juli 2011 mengenai namanama yang diajukan telah masuk daftar formasiTA 2011/2012.13 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan SK CPNS APBN TH 2011Koordinator Ali Hanafi.14 1 (satu) lembar foto copy SK Menteri

Negara RI No.21032011MENPANVII2011, tgl OS Juli 2011, 1 lembar foto copy surat dari MenteriPendayagunaan Aparatur Negara RI, tgl 05 Juli 2011 mengenai namanamayang diajukan sesuai surat permohonan BKN dengan nomor 08.Tabroni,daftar penerimaan SKCPNS APBN TH 2011 Koordinator Ali Hanafi dengannomor urut 09.Tabroni, surat dari BKN No.001382011BKNII2011 TGL21 Februari 2011 pemberitahuan biodata CPNS dan surat dari BKNNo.0553211BKNII2011 tgl 08 Februari 2011 hal kelengkapan biodataCPNS.Bahwa bulan Maret

OKI.1 (satu) lembar foto copy surat BKN, tgl 3 Januari 2011 mengenai penyampaianNIP.1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RINo. 21032011MENPANVII2011, tg 5 Juli 2011.1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI,tg 5 Juli 2011 mengenai namanama yang diajukan telah masuk daftar formasiTA 2011/2012.1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan SK CPNS APBN TH 2011Koordinator Ali Hanafi.1 (satu) lembar foto copy SK Menteri Nasional RI

Penggugat mendalilkan yang menjadi objeksengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negarayang berbunyi: Pasal 248 ayat (2): PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikansebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

,merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum, sehingga haruslah di batalkan demi hukum ;Bahwa terkait pokok perkara, telah bertentangan dengan ketentuan dalampasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b.

Bahwa atas hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengandasar peraturan perundangundangan sebagai berikut : Pasal 87 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;9.

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastianhukum karena telah mengikuti ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil.

Yang menerangkanKPK mendorong kepada Kepala Daerah yang PimpinanInstansi untuk segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang terbukti bersalah melakukan korupsi, denganberpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) MenteriDalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawian Negara(BKN) Nomor : 182/6597/SJ.

Perlindungan Hak Asasi manusia yaitu. dengan tidakdiperbolehkannya melanggar hakhak dasar warga masyarakatataupun Aparatur Sipil Negara. Sehingga akan tercipta ; KepastianHukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan, Kecermatan, Tidakmenyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum.c).

Selanjutnya dikeluarkannya Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RIdengan Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negarayang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pada; Halaman 36Putusan Nomor 22/G/2019/PTUN.TPI8.

BuktiT4 : Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 180/6871/SJ tentangPenegakkan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yangMelakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September2018;(Fotokopi dari fotokopi); 5.

Bukti T10Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya denganJabatan;(Fotokopi dari fotokopi); : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 TentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang TerbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018; (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto.

(1): Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melaluiupaya administratif.

Bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaratidak mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS tetapi hanya mengatur tentangpendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianpejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi;Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan

Jergugat dalammenerbitkan obyek sengketa yang pada konsideran menimbangnyamenggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PegawaiNegeri Sipil yang menurut Penggugat bahwa tindakan Tergugat tidak tepat;29.

Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang UndangNo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara sebagai dasar hukum dalammenerbitkan obyek sengketa;e Bahwa, secara substantive materi muatan Undang Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaiamana diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, dan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara, telah mengatur secarapositif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti

(foto kopi sesuai foto kopi)Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ.Tanggal 10 September 2018 Tentang Penegakkan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak PidanaKorupsi.

23.20 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2018, di GampongDidoh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie tepatnya di rumahSAKSI KEDUA atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu dalamdaerah hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Sigli yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan jarimahIkhtilath yang dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut:Bahwa Hari Ahad tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 23.20 Pak GeusyikGampong Didoh bersama Aparatur

Gampong lainnya mendatangi sebuahrumah milik saksi SAKSI KEDUA yang beralamat di Gampong DidohKecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie karena diduga didalam rumahtersebut terdapat seorang gadis yaitu Terdakwa TERDAKWA Ii pacar darianak ibu Fatimah yaitu terdakwa TERDAKWA I telah tinggal bersamaselama sepuluh (10) hari, Kemudian Pak Geusyik Gampong Didohbersama Aparatur Gampong lainnya membawa Terdakwa MuhammadFajar dan Terdakwa II Ira Safitri ke Meunasah untuk dimintai keterangan.Lalu pasangan tersebut

Saat tiba di lokasi, Kapolsek Mutiara Timur bersamaPak Geusyik Gampong Didoh didampingi Aparatur Gampong Didohmenyerahkan seorang lakilaki dengan seorang perempuan atausepasang kekasih yang diduga telah melakukan perbuatan khalwat danatau ikhtilath dalam sebuah rumah milik ibu Fatimah untuk selanjutnyadilakukan pemeriksaan, bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan bahwaTerdakwa Muhammad Fajar telah tinggal bersama dengan Terdakwa IlTERDAKWA Ii yang bukan mahramnya dan tanpa ikatan perkawinan telahmelakukan

Gampong lainnya mendatangi sebuahrumah milik saksi SAKSI KEDUA yang beralamat di Gampong DidohKecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie karena diduga di dalam rumahtersebut terdapat seorang gadis yaitu terdakwa TERDAKWA li pacar darianak ibu Fatimah yaitu Terdakwa TERDAKWA telah tinggal bersamaselama sepuluh (10) hari, Kemudian Pak Geusyik Gampong Didohbersama Aparatur Gampong lainnya membawa Terdakwa MuhammadFajar dan Terdakwa II Ira Safitri ke meunasah untuk dimintai keterangan.Lalu pasangan tersebut

Gampong Didoh, Kecamatan Mutiara Timur,Kabupaten Pidie karena tinggal satu) rumah tanpa ikatanpernikahan; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il ditangkap di BulanRamadhan tahun 2018 sekira pukul 23.20 WIB; Bahwa saksi beserta aparatur gampong lainya menangkapTerdakwa dan Terdakwa II di Rumah Ibu Fatimah yaitu ibukandung Terdakwa Gampong Didoh Kecamatan Mutiara TimurKabupaten Pidie; Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, saksi hanya menjemput Terdakwa dan TerdakwaIl lalu

Bahwa dalam objek sengketa yang menjadi dasarpemberhentian Penggugat oleh Tergugat adalah ketentuan Pasal 87 ayat(4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa penggugat menyatakan dalam gugatannya, tidak tepattergugat dalam putusannya menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak denganhormat karena : b dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

18 dari 49 HalamanPutusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNAmempertanyakan hal demikian mahkamah berpendapat tidak relevansebab ketentuan yang tertuang dalam norma pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Aparatur Sipil Negara adalah diberlakukan terhadapPegawai Negeri Sipil yang masih aktif sehingga kapanpun suatuputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diaturdalam pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Aparatur Sipil Negaratersebut memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu pernyataanpenggugat

Bahwa penggugat mempermasalahkan dasar keputusan tergugatmempedomani UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara yang baru berlaku tanggal 15 Januari 2014 dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur SipilNegara yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017 dan menyatakan dalamgugatannya bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UndangUndangDasar 1945 yang melarang berlaku surut peraturan perundangundanganatau menggunakan asas retroaktif, Pernyataan penggugat bertentangandengan

dan asas retroaktif yangdinyatakan penggugat, tidak tepat diterapkan untuk Pasal 87 ayat (4) hurufb UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayang final dan mengikat;11.

., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di PerumahanPinang Mas Blok 8 No. 174 Rt. 20 Rw. 01 Kelurahan BentiringPermai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,Pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) PemerintahKabupaten Bengkulu Utara;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2019memberikan Kuasa kepada:1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H.j=2. SYAIFUL ANWAR, S.H.j222"22eoee cee nee cece eeeeee3. RIZAL, S.H.j2 noon nnn nn nnn4. ZAINUL IDWAN, S.H.;22 ==5.

Sipil Negara(ASN) akibat diberhentikan oleh Tergugat dengan tidak hormat olehTergugat dan kehilangan Hak Penggugat, seperti: Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara,sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan seharihar; Hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang Hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua serta memenuhikebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan PenggugatHal 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKLselaku Aparatur

BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)sebagaimana Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulaidari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir,Hal 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL1.1. Bahwa Penggugat diterima menjadi Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Gubernur BengkuluNo. SK. 813.5.251 Tanggal 29 Februari 1988.1.2.

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketaberupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, NOMOR: K.88808tanggal 31 Desember 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAKDENGAN HORMAT SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGANJABATAN A.N JASMAN, S.Pd, M.M Yang penerbitannya telah sesuai: UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipile UndangUndang Nomor 30 Tahun 2104 tentang AdministrasiPemerintahan

(Fotokopi Dari Salinan);Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama RapatKoordinasi Pengawasan dan PengendalianKepegawaian Pemerintah Daerah seProvinsiBengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara danKomisi Aparatur Sipil Negara. Tanggal 20 Juli 2018.

;Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab.Kerinci;Jabatan Pit. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab.Kerinci;Nama Drs. SAHRIL HAYADI, M.Si.;Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab.Kerincl;Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kab. Kerinci;Nama BUSWARYA, S.Pt., M.Si.;Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintan Kab.Kerincl;Jabatan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kab. Kerinci;Nama Drs.

ADRIYAN;Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintan Kab.Kerincl;Jabatan Kabid. Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kab. Kerinci;Nama : DODI FUTRAYADI, S.H., M.H.;Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab.Kerinci;Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum SetdaKab. Kerincl;Putusan No. 249/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM7. Nama : ARLES SALFITRA, S.H., M.H.;Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab.Kerinci;Jabatan : Kasubbag.

;Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab.Kerinci;Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci;9. Nama : ARY NOVRI BAKRIE, S.H.;Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab.Kerinci;Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilin alamat padaKantor Bupati Kerinci Jl.

Sekertaris Dusun @Rp 50.000,00 X6blin =Rp 2.400.000,00.Bahwa sesuai rincian namanama aparatur pemerintahan desa yangmenerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desapada 92 Desa seKabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat olehSaudara ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisihkelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp 65,700.000,00 (enam puluhlima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian namanama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp 1.918.500.000,00

(empat) desa Kecamatan Huamual Jumlah Total dana untuk 92 Desa Rp 1.918.500.000 Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yangditerima sebesar Rp.1.984.200.000,00 Terdakwa Drs.

: 1402051246sebesar Rp1.984.200.000 (satu milyard Sembilan ratus delapan puluh empatjuta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjanganpenghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.Bahwa dari Total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur PemerintahDesa yang diterima sebesar Rp1.984.200.000.

Sekertaris Dusun @ Rp. 450.000 X 6 bin = Rp. 2.400.000.Bahwa sesuai rincian namanama aparatur pemerintahan desa yangmenerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada92 Desa seKabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh SaudaraELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisin kelebihandana yang dimintakan sebesar Rp65,700.000.

Nomor rekening : 1402051246sebesar Rp.1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empatjuta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola TunjanganPenghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.Bahwa dari total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur PemerintahanDesa yang diterima sebesar Rp1.984.200.000, (satu milyard sembilan ratusdelapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Drs.