• Dan penghentianpenyelidikan sudah mendasari pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP dan SuratEdaran nomor: SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang PenghentianPenyelidikan.Bahwa disisi lain banyak pernyataanpernyatan anggota Penyidik siapapunmereka kepada Pemohon baik langsung maupun melalui telepon mengenalperkembangan penyelidikan, kami akan memberikan jawaban bahwapemberitahuan perkembangan penyelidikan yang sah untuk dilaksanakanPutusan Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Gpr Halaman 8 dari 15dan

  Karenakasus tersebut masih tahap penyelidikan dan sudah dihentikan, menurutTermohon mendasari pasal 77 KUHAP apa yang diajukan Pemohon tidakmasuk dalam ranah Praperadilan.Berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas, mohon dapatnya KetuaPengadilan Kabupaten Kediri melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkaraPraperadilan ini, untuk memutus permohonan Praperadilan ini, dengan amarputusan sebagai berikut :1.

  praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan PenghentianPenyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan MemerintahkanTermohon untuk membuka lagi dan melanjutkan penyidikan.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak daililpermohonan Pemohon dan menyatakan bahwa penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon adalah sah karena telah mendasari

• Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janjiyang menyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sementara dalam hal tertulisyang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janji yangmenyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara dalam haltertulis yang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa eksepsi di atas menurut pendapat Hakim bukanmenyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitasgugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatanPenggugat obscuur libel karena uraian dalil Gugatan Penggugat menyatakanPenggugat tidak mendasari

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

  SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 Persil80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

  Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

  Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena saksi Sunarko baru melakukan pengajuan penerbitan SPPTPBB atas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkanoleh pihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

  Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kKepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• , Penggugat nyata telah menerima pembayaransenilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratusSembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);Bahwa dari dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas besertadokumen pendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim dapatmenemukan terdapat fakta adanya pembayaran uang senilai Rp.122.591.200,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluhsatu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Penggugat padatanggal 12 Agustus 2015;Bahwa dengan mendasari

• Oditur Militer sebanyak 3(tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/192a/V/2013 tanggal 16 Mei 20132 Nomor : B/196/V/2013 tanggal 23 Mei 20133 Nomor : B/205/V/2013 tanggal 31 Mei 2013Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 744/Syb Nomor : B/267/VI/2013tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SerdaOktavian Chimaria Lukman NRP 21090186691089 Ba Yonif 744/Syb belumkembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadirdipersidangan.Bahwa dengan mendasari

  Serda OktavianChimaria Lukman NRP 21090186691089, Danru 3 Ton II Kipan B Yonif 744/SYB, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter I15 Kupang Nomor : Dak/12/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat tersebut dibawah ini, yaitu

  Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat(1) ke1 KUHPM.Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan dibawahsumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggilsecara sah dan patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir di sidang karena adatugas khusus dari satuannya yang tidak dapat ditinggalkan dan tidakmemungkinkan untuk hadir, dengan mendasari

• permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 22 November 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak lengkap/cacatyuridis tidak Ssesuai dengan pasal 184HIR/Pasal 195 RBG, bahwa putusanhakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas dari gugatan dan jawabanserta alasanalasan yang mendasari

  gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan oleh Terbanding semula Tergugat 1, yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara aqou tidaklengkap/cacat yuridis , tidak sesuai dengan pasal 18 HIR/ pasal 195RBG, Putusan hakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas darigugatan dan jawaban serta alasanalasan yang mendasari

  Mrs pada Hari Kamis 15 Oktober 2020, adalahPutusan Judex Facti yang sudah tepat karena berisi keterangan ringkasdan jelas serta alasanalasan yang mendasari putusan, demikian pulaterhadap pokok perkara dalam menerapkan hukum semuanya sudahjelas terpenuhi.Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundangundangan,dalam menjalankan peradilan, sehingga cukup berdasar putusan judexFacti tersebut dikuatkan pada tingkat pemeriksaan Banding di PengadilanTinggi

• ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSI TERMOHON II,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

  besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;9 MII Ul JI J Medd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

• Pada halaman ke 33, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalammenanggapi keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer TingkatPertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan daridinas militer kepada Pemohon Kasasi.Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yang buruk, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diPengadilan Militer (Tingkat Pertama) mempunyai

  Yang kedua Pemohon Kasasi akan menelaah secara yuridis bahwa benar JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dalampertimbangannya Judex Facti mendasari Pasal 26 KUHPM.

  Mendasari pertimbangan JudexFacti yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dapatdijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yangburuk. Mengikuti dasar yang digunakan Judex Facti di atas berarti sesuai denganPasal 53 huruf b tersebut, yang mana seharusnya pemecatan dari dinas militerdilakukan oleh pejabat yang berwenang secara administrasi, sebagaimana dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3.

  Menurut pendapat Pemohon Kasasi, dari sudut kriteria individualtersebut Judex Facti lagilagi mendasari tolak ukur yang ditentukan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 ayat (2) huruf c jo huruf hdalam penjelasannya. Kriteria yang bersifat individual yang digunakan JudexFacti sebagai dasar pertimbangannya telah salah, karena itu dalam lingkupadministrasi.

  Jadi Judex Factiselain telah salah mendasari lingkup administrasi yang dianggap sebagaikompetensi dalam hal pertimbangan untuk memutus perkara ini, juga telah tidaktaat dan patut pada aturan administrasi itu sendiri.Selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Facti dari sudut kriteria normatifyaitu perkara susila yang melibatkan keluarga besar TNI (KBT). Mengapa padaperkara yang sama yaitu susila dan subyeknya sama yaitu anggota TNI, JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

• Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :hal als ale p ra. x2w Leoll>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

• Mendasari penjelasan diatas bahwa Keputusan Bupati Pulau TaliabuNomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan TaliabuTimur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui oleh Penggugat padatanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggang waktusebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun2018 Tentang

  Bahwa mendasari penjelasan diatas terhadap Keputusan Bupati PulauTaliabu Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa SamuyaKecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui olehPenggugat pada tanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggangwakiu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun 2018Tentang

• Menyatakan girik-girik dan akta-akta yang mendasari peralihan hak dari Tergugat I atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C. 87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 1 April 1999 jo.

  Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum.6. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005,jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

  Dasar Aktanya adalah akta No. 8 jo akta No. 52 dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH.e Bahwa setelah itu ada aktaakta lain yaitu akta pemindahan danpenyerahan hak (cessie), yang mendasari peralihan 15 giriktersebut, Bahwa peralinan hak dari PT. ISO kepada PT. GMN dibuatdengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie).e Bahwa yang diganggu hanya kavling 67 dan 68, sedangkankavling lain tidak diganggu.

  .530 seluas kurang lebih 1.200 M2 yang batasbatasnyasebagai berikut:Sebelah Selatan : Tanah ex Asrama CPM ( PN Pertamina)Sebelah Utara : Kav. 67Sebelah Barat : Jin Jend Sudirman Senopati, Terusan JendSudirman SenopatiSebelah timur : Apartemen SenopatiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapetitum ke empat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum ke 5 yang menyatakan girikgirik dan aktaaktayang mendasari

  dihubungkan dengan bukti P4 sampai dengan P14:e Bahwa Kav.63 sampai dengan Kav.68 sudah dibeli PT.GrahaMetropolitan Nuansa (GMN)/Penggugat dari Tergugat dan Tergugat IIsesuai dengan Akta No.8 tanggal 1 Nopember 1989 Jo.Akta No.52tanggal 6 Februari 1990 ;e Bahwa Kav.67 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 568 dan girik C. 87dan Kav.68 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 778 dan girik C. 530.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurutMajelis Hakim girik girik dan akta akta yang mendasari

  Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihnan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo.No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu
• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

• Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN;

Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 19831 (Satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas namapemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter Cnomor 1031 Persil 80 d.lll luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu 1 (Satu) unit Excavator warna ungu 1 (Satu) buah anak kunci ExcavatorDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN4.

SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 PersilHalaman 13 dari 112 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Mig80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena Terdakwa baru melakukan pengajuan penerbitan SPPT PBBatas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkan olehpihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• Invoice Nomor GTR/22/060404tanggal 6 April 2004 dengan total tagihan USD 1.155,(Include PPN) berdasarkan Bank Receipt Voucher tanggal 12Mei 2004 dan Rekening Koran Pemohon Banding pada BankMandiri dengan Nomor Rek: 1220001118598 (Giro RupiahIDRCor) sebesar Rp 10.260.000,00, dengan perinciansebagai berikut....Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

  Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/201410.2.Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut,sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaksesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal 76 danPasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajaktersebut

  Majelis tetap meneliti Rekening Koran PemohonBanding dan terlihat bahwa Pemohon Banding memang tidakpernah menerima pembayaran atas tagihan sebagaimanaInvoice Nomor GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004tersebut sehingga secara faktual Invoice NomorGTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

  pertimbangannyadengan analisa uang masuk dalam rekening Koran atasinvoice dari Faktur Pajak yang menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikanFakturPajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut

  yangkemudian menyatakan: ..sehingga Majelis berpendapatbahwa Faktur Pajak Nomor 0580000151 tanggal 23 Maret2004 telah dibatalkan dan diganti dengan Faktur PajakStandar Nomor EBYEB05800001 73 tanggal 28 Mei 2004;Bahwa nyatanyata dalam uji bukti materi, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapatmembuktikan Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajakyang dibatalkan dengan dokumen pihak ketiga maupundokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri yang mendasari

• Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan sematamataterfokus pada jawaban tergugat,menyangkut pokok perkara,yang padapokoknya tanah sengketa milik La Tiha akan tetapi tergugat tidakmenguraikan,disertai dengan alasanalasan ,agar lebih jelasnya dudukperkara apa dasar hak dan hukumnya La Tiha memiliki tanah sengketa.

  sengketa.Bahwa pertimbangan hakim pada sisi lain telah menilai alatalat buktikedua belah pihak seperti pada halaman 4 pertimbangan hakim padapokoknya;Halaman 7 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDIMenimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugatmengajukan alat bukti surat T1 dan T2 telah dicocokkan dengan aslinyapadahal sesuai faktafakta dimuka sidang tergugat tidak dapatmemperlihatkan pada Hakim dan penggugat surat asli bukti T1 dan T2.10.Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mendasari

• Atas dasar fakta dan kondisikeluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tujuanperkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undangundang Nomor 1Tahun 1974 mustahil dapat tercapai;Menimbang bahwa dengan mendasari pada fakta sebagaimana tersebutdiatas dan dengan mendasari pada ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum ke2 yg memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukupberalasan untuk dikabulkan

• diasuh oleh Pemohon;Bahwa Pemohon mau menjual tanah yang terletak di DesaPeguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara ;Bahwa tanah tersebut telah diatas namakan anak kandungPemohon Sang Ayu Putu Tania Diajeng Arkananta;Bahwa tujuan menjual tanah untuk kepentingan hidup, sekolah danmembayar hutang;Bahwa Pemohon bekerja di salon kecantikan ;Bahwa tanah yang mau dijual terletak di Penatih luas 1165 m2;Bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan dari orang tua;Bahwa almarhum 3(tiga) bersaudara;Bahwa yang mendasari

• Alasan/dalildalil yang mendasari permohonanPemohon tersebut, Termohon akan menjawab secara lesan sebagai berikut;e Bahwa, benar Termohon mengatakan minta cerai karena Termohon emosi melihat sikapPemohon yaitu Pemohon sering terlambat pulang oleh Termohon ditegor dan Pemohonmarahmarah dan mengatakan tidak boleh ikut campur urusan Pemohon;e Bahwa, benar Termohon menyuruh pergi Pemohon karena setiap diajak bicara selalumenyakitkan hati, tidak perhatian lagi terhadap keluarga, melakukan sesuatu sesuaidengan

  Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Termohon berani kepada Pemohon, suka mengatur Pemohon dan banyakhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan bila dinasehati selalu membantah;Menimbang, bahwa terhadap dalil

• /PA.BdwTahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SUNINGSIR binti SUKARSIH dan DJUINRANTI binti AGUS,, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

• UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI I, paman Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, kakak Tergugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapi upayatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

• pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaanbanding tersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatankeberatan yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas cukup beralasan atautidak maka Majelis hakim tingkat banding akan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

  denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat HukumTerdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Oktober 2018 Nomor595/Pid.Sus//2018/PN Stb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaKeberatan keberatan Penasihat hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan olehMajelis hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan ini;Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari