dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Oditurat Militer IV19 Ambonmelimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III18Ambon dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita AcaraPemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saat persidanganPengadilan Militer IIl18 Ambon yang bersidang di Ambon, ternyataTerdakwa hadir ke persidangan memenuhi panggilan Oditur Militerkepada Terdakwa sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan OditurMiliter yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXXtanggal 14 November 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon , dimana tertulis dalam buku nikah, XXXXX, padahal yangsebenarnya, PEMOHON , yang mendasari surat dari KUA KecamatanXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor :XXXXXX, tertanggal 18 Juni 2019;4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan namaPemohon tersebut untuk untuk menyesuaikan dengan KTP,KartuKeluarga,serta dokumen lainya;5.

saksiuntuk keluar rumah ;Bahwa mendengar panggilan terdakwa tersebut, saksi keluar dari dalamrumah untuk menemui terdakwa, pada saat tersebut terdakwa langsungmenarik kerah baju saksi menggunakan tangan kanan lalu memukulsaksi menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu)kali mengenai pelipis kanan saksi ;Bahwa kemudian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dileraikanoleh Abdul Syukur, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Mau Bereyang pada kesimpulannya ditemukan bengkak pada pelipis kanandengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei2016sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kelurahan Bardao KecamatanAtambua Barat Kabupaten Belu ; Bahwa masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut

danketerangan dua saksi, yang memberikan dengan sumpah, yang bernama SAKSI I dan SAKSIII, menurut hakim bukti bukti pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan hukumformal yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan tersebut;Menimbang bahwa, meskipun hakim dalam persidangan telah menerima bukti suratdan saksi sebagaimana tersebut diatas, namun secara materiil hakim dapat mempertimbangkantentang bukti bukti yang berhungan dengan pokok permohonan pemohon;Menimbang bahwa mendasari

memeliharanya dengan baik, mendidik dan mengasuhnyadengan baik serta memperlakukan Calon anak angkatnya seperti anaknya sendiri;6 Pemohon suami isteri dengan sepakatnya dipersidangan dalam keterangannya sanggupmemperlakukan calon anak angkatnya, seperti anak kandungnya sendiri dan benardalam penggangkatan ini tidak semata oleh kepentingan atau keinginan pemohonsemata, tetapi karena niat dan tekadnya pemohon menolong dan demi kepentingankesejakteraan anaknya sendiri dimasa depannya;Menimbang bahwa, mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut benar, karena Pemohonkurang bertanggung terhadap keluarga, nafkah tidak mencukupi dan apabila dimintaselalu marahmarah; e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon sering melawan kepada Pemohon/tidak patuh pada nasehat Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membantah

Halaman 5mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon sering pergi dijemput orang

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonislagi, maka

Bahwa mendasari akte Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2015Tergugat melakukan Perjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kavling denganbeberapa customer Penggugat yang diberi tanda dan didaftar dalam register TurutTergugat IV. Atas perjanjian tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menyetujuiPerjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kaviing tersebut dikarenakan proses JualBeli tanah antara Penggugat dan Tergugat masih belum PPJB dan atau AJB dinotaris.5.

Bahwa mendasari hal tersebut, perbuatan Tergugat dengan merubahharga yang tertuang dalam kesepatakan secara sepihak merupakan perbuatanwanprestasi karena tidak Sesuai dengan isi kesepakatan.12.

Keterangan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE, menerangkanbahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut karena milik orang tua nya danyang mendasari kepemilikan lahan tersebut adalah Surat pemberitahuanpajak terutang (SPPT) dan menurut Terdakwa sendiri bahwa dirinyapernah mendapat ganti rugi dari PT.

UndangUndang No. 12 Tahuni985 yang menegaskan dan mengaturbahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu buktimutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut;Dari yurisprudensi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan paraTerdakwa yang menerangkan bahwa yang mendasari kepemilikan lahantersebut adalah Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), menurut Jaksa/Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebutbukanlah merupakan alas hak karena

JUDEX FACTI KELIRU MENILAI BUKTI TAMBAHAN.1.Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam penerapanhukum dengan mendasari pada bukti Termohon kasasi bukti P22 dan P23 yang merupakan bukti tambahan diajukan Termohon kasasi padasaat mengajukan banding;. Bahwa pengajuan bukti tambahan tersebut adalah sangat janggal karenabukti tersebut jelas dibuat belakangan menurut versi Termohon kasasi,setelah mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerangtersebut;.

Bahwa dengan mendasari pada bukti tambahan P.22 yang hanyalahberupa catatan pembelian kendaraan antara Termohon kasasi denganPemohon kasasi, judex facti telah mengaburkan bukti Pemohon kasasi(T.1 dan T.2) yang jelasjelas sah dan meyakinkan adanya aliranpembayaran dana dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untukpembayaran harga jual beli Mobil Suzuki Carry, sehingga judex factitelah melakukan penafsiran yang keliru, sehingga berakibat salah dalammenerapkan hukum;.

Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(Rechtsgrond) yang jelas mendasari Gugatan.

Tidak menjelaskanHubungan dan Hak menyangkut Kejadian yang mendasari gugatan,gugatan Penggugat Campur aduk dimana dalam Posita disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam Kesepakatan Jual Beliantara Penggugat dan fTergugat yang menimbulkan kelalaian(Wanprestasi) disisi lain adanya Perbuatan Melawan Hukum yang salingCcampur aduk sehingga sangat bertentangan dengan Tertib beracarasebagaimana adanya Putusan MARI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29April 1986;b.

XXXXXX Kota Probolinggo pada tanggal 31Desember 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 31Desember 2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0492/Pdt.G/2016/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga denganPemohon tidak mendasari dengan rasa percaya;6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohontersebut terjadi sejak , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohontelah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohondengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;7.

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohontidak mendasari dengan rasa percaya;6.

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAKyang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sepupu Tergugat dan IBU TIRITERGUGAT, ibu tiri Tergugat, untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugatbisa kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, dan dua orang saksi yang diajukan olehTergugat masingmasing bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

terdaftar bagi AssosiasiKontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;Bahwa Tergugat II telah secara diamdiam dan menutup mata atas kekuranganpersyaratan yang dimiliki oleh Assosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukmemuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat DewanPengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga, Tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasikepada Tergugat I ;Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan PengurusLPJKN (Terbanding I/Termohon Kasasi I) menyetujui atau menolakpermohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan AKA berdasarkanRekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat(3).c Bahwa objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas dasarrekomendasi tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus2010 perihal Rekomendasi status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukterdaftar di LPJKN.Anehnya kedua Judex Facti di satu sisi mendasari

kesimpulannya pada ketentuanPasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor 5 Tahun 2009 yang mengambil kesimpulan bahwa penerimaan ataupenolakan permohonan pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ke LPJKN(Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) finalnya adalah pada KeputusanLPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon J), tapi disisi lain Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendasari pada ketentuanpasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan

Tergugat I/Terbanding I) sebagai syarat yang harusdipenuhi oleh Asosiasi Kontraktor Aceh guna dapat diterbitkan Objek sengketa Ioleh (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) yang disengketakan antaraPara Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat /ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi.Dengan demikian kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil dengan mendasari

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

XXXX, Perempuan, Umur 18 Tahun (Lahid di Surabaya 04 Juni1998);3.Bahwa PEMOHON berkehendak akan beristri lebin dari satu seorang(poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus janda tanpa anak(cerai mati) yang bernama:XXXX, Umur 47 tahun (Lahir di Jombang, 24 Juni 1969), Agama Islam,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Nomor KTP :351508646690002, bertempat tinggal di XXXX, Kota Sidoarjo;Bahwa adapun alasan yang mendasari PEMOHON mengajukanpermohonan ini adalah:a.

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po.hal 4PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT46456/PP/M.XIII/1 6/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp11.599.280.470,00;bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPPPPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik

dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, sertamemberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasilanalisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;: bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuanbandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari