Ditemukan 20445 data
233 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1974/B/PK/Pjk/2018Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
11 — 6
No. 0570/Pdt.G/2017/PA,KdiBarat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :267/02/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri, semula tinggal di rumah orangtuaTergugat di BTN Nafa Graha Kampus, Blok B, No. 1, Kelurahan Mokoau,Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindahdi rumah orangtua Penggugat di Jalan. Mayjend. S.Parman, Lrg.
17 — 0
Berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor : 267/K.I/IV/2010tanggal 26 April 2010, Selanjutnyadisebut PEMOHON,Pengadilan Agama Kuningan ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah memperhatikan bukti bukti tertulis yangdiajukan oleh Pemohon ;Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 21 = April 2010 yang di1daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan,Nomor : 032/Pdt.P/2010/PA.KNG., mengajukan
18 — 10
Jumlah Rp. 267 .000, (dua ratus enam puluhtujuh ribu rupiah)Bukittinggi, 19 April 2011Untuk salinan sesuai asliPANITERATtdDrs.Warnelis Watman,SH
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2857/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;:b.
132 — 5
Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No. 471.4/267/ALN/VIIII/BA/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan olehGeuchik Banda Aceh (P.3);4. Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No.
285 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3770/B/PK/Pjk/2020Perpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
74 — 43
., keduanya Advokat/Penasihathukum berkantor di MT ~ Haryono No.71Yogyakarta, Telp (0274) 6568686 berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal Yogyakarta 08Oktober 2010, di daftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11Oktober 2010 No: W.13 U1.PDT/267/X/2010 yanguntuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/SEMULAPENGGUGAT: MELAWANERWAN di Per un?
42 — 10
0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 249.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 252.00 172.00 Tm/F16 1 TE(43) 1(5) 2(30263) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 283.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 286.00 172.00 Tm/F16 1 TE(42525250) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 310.00 172.00 Tm/EL6 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 313.00 172.00 Im/F16 1 TECOLA =5) 2B341124211623) 267
) 17) 11L167) 1111) 22) 2345) 267) 110) 15) 2335) TdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 507.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 510.00 172.00 Tm/F16 1 TE(13) 1(2) 2(345) 2(17) 1(262111) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 150.00 Tm/F16 1 TE(I55) 23047) 15) 211) 92(11) 92(23) 2(2) 2(34222) 2(17) 1(5) 2(11) 92(242) 2(2165) 2(17) 1(5) 2(11) 92(205) 2(34 11) 92(67) 1(5) 2(27) 1(N2ZG2215) =2(A311) 92(222) 2(Llj) 92(1) 2(2) 2(345) 2(67
) 1(10) 1(5) 2(A311) 92(43) 1(7) 1(34225) 2(17) 1(11) 92(1) 2(2) 2(2117) 1(5) 2(13) 1(5) 2(I1 92(47) 1(5) 2(27) 1(7) 1(LSL 2) 82(10) 1(2) 2(157) 1(3011) TadETQqBOsT000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 128.00 Tm/F16 1 TF(65) 2302610) 12611) 158626245) 2205) 2225) 2311) 158242) 23202) 210) 12) 223) 25) 27) 15) 2311) 15813) 12) 210) 15) 210) 1267) 111) 158242) 22165) 213) 15) 27) 15) 2311) 15862) 2345) 2311) 158155) 2317) 1265) 2311) 15813) 12) 267) 15) 217) 1162135) TdETQqBI0.000 0.000 0.000
11 — 0
Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk bercerai, akan tetapi tetap tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungdengan alat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusan Nomor 267/PDT/2014/PT DKI tanggal 14 Juli 2014,yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semulaHalaman 3 dari 8 hal. Put.
25 — 14
PDM:267/Ep.2/Psp/07/2012 tanggal 07Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Syafwan Azhari Nasution bersalah melakukantindak pidana Bersamasama melakukan Kekerasan di muka umumterhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalKesatu 170 ayat (1) KUHPidana, Sesuai dengan Surat DakwaanKesatu;2.
204 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1563/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/Makanan Ternak danBahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015,Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Nomor268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentu yang atasImpor dan/atau Penyerahan yang
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
P 7282AG beserta STNK dan BPKB dikembalikan kepadaPerusda Banongan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 267/Pid.B/2008/PN.STB. tanggal 23 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABD.
No. 239 K/Pid/Sus/2009Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.498/Pid/2008/PT.SBY. tanggal 25 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 September2008 Nomor : 267/Pid.B/2008/PN.STB dengan memperbaiki susunan amarputusan, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir.
Bahwa sesuai amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.498/PID/2008/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2008 bahwa PengadilanTinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondotanggal 25 September 2008 No. : 267/Pid.B/2008/PN.Stb, denganmemperbaiki susunan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnya dst(Vide putusan PT Surabaya No 498/PID/2008/PT.SBY tanggal 25Nopember 2008 hal. 37), namun Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya mengurangi masa pidana badan Terdakwa yang semulapidana penjara selama
semula sebesar Rp. 132.000.000,(seratus tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 55.268.387, (limapuluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapanpuluh tujuh rupiah) tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas dariMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak setuju atas pendapat Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, karena di satu sisi MajelisHakim Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PengadilanNegeri Situbondo No. : 267
No. 239 K/Pid/Sus/2009MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /Terdakwa : Ir.MAHSUN ABDUL HAMID tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 498/PID/2008/PT.SBY. tanggal 25 November 2008 yang memperbaiki putusan PengadilanNegeri Situbondo No. 267/Pid.B/2008/PN.Stb. tanggal 25 September 2008 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.
11 — 1
dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa surat sebagai berikut :1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Nomor : XXXX/25/IX/1984 tanggal 17September 1984 bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya diberi tandaP.l.2 Surat keterangan Kepala Kelurahan Sekaran Nomor : XXXX/267
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertanian,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
FAHRI UMSOHI
162 — 71
Keputusan tentang penyerahan perkara dari PangdamXill/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/267/III/2019 tanggal 20Maret 2019.2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl17 Manado Nomor :TAP/29/PM.III17/AD/IV/2018 tanggal 22 April 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29/PM.III17/AD/IV/2017tanggal 23 April 2018 tentang Hari Sidang.A.
530 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Desember2017 Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kdi yang dimintakan bandingtersebut;3.
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II, Tergugat III dan TergugatIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit yang dibuat Tergugat pada bulan 18 Oktober 2013 serta Sertifikat Hak Tanggungan tersebutbatal demi hukum;Menyatakan batal demi hukum Surat Risalah Lelang Nomor 256/2017,tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tersebut bataldemi hukum dan penjualan lelang tidak sah;Menyatakan Tergugat Ill tidak dapat mengosongkan 1 (satu) bidangtanah dan bangunan rumah, luas 267
227 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267