dengan peristiwa Penting adalah kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan Menggantinama adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemohon untukmelaporkan peristiwa kelahiran tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makasudah sepatutnya

apabila permohonan pemohon yang cukup beralasan danberdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonanPemohon, buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonanPemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan, dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

telah membayaruang iwadl sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnyatalak Tergugat kepada Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa syarat taliktalak tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

kredit pokokyang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 68.022.722, (enam puluhdelapan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke4 dari Gugatan Penggugatyang berkaitan dengan sah dan berharganya sita jaminan meskipun hal tersebuttelah dinyatakan dalam gugatan, namun selama proses persidanganHalaman 4 dari 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Snj.Pengadilan/Hakim tidak pernah melakukan Sita Jaminan terhadap obyektersebut sehingga sepatutnya

Petitum ke4 Penggugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 oleh karena sudahmasuk dalam lingkup ranah eksekusi yang hal tersebut dapat menghilangkansifat/essensi dari Gugatan sederhana itu sendiri maka sepatutnya petitum ke5tersebut haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa petitum nomor 6 yang menyatakan menghukumTergugat untuk membayar biaya yang timbul, oleh karena sebagian gugatanpenggugat telah dikabulkan maka sudah selayaknya penggugat dinyatakansebagai pihak yang

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pelaporankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatandilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dan lebihlanjut dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa lebih dari (satu) tahun, pencatatan dilakukanberdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang, dengan demikian dari faktadipersidangan sudah sepatutnya

kepentingan administrasi dan kepastian hukum anak Pemohon,maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenRembang untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas HakimPengadilan Negeri Rembang menilai permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangandengan hukum, maka sudah sepatutnya

, CHATTARINA DYAH WIDJAJANTI, CATHARINA DYAHWIDJAJANTI dan CHATARINA DYAH WIDJAJANTI adalah 1 (satu) orangyang sama sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon pada petitumkedua telah dikabulkan karena telah cukup beralasan dan tidak bertentanganHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Mkddengan norma, adat istiadat dan hukum maka sudah sepatutnya PermohonanPemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena

Permohonan Pemohon merupakanperkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan olehkarena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabilasegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepadaPemohon;Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangAdministrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN:1.

Akta Kelahiran tersebutguna kepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan padadasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair, sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;1.MENETAPKAN:Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

secara hukum olehinstansi yang berwenang untuk itu ;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang undangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa 60 (enampuluh) hari sampai dengan (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakansetelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana setempat, dan lebih lanjutdalam ayat (2) nya disebutkan bahwa lebih dari (satu) tahun maka pencatatan dilakukandengan penetapan pengadilan negeri, sudah sepatutnya

Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatnyadalam buku yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian oleh karena petitum nomor 3(tiga) tersebut hanyalah perbaikan redaksional maka petitum nomor 3 (tiga) ini haruslahdikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas HakimPengadilan Negeri Rembang menilai permohonan Pemohon beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya

UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwaPelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampauibatas 60 (enam puluh) hari sampai dengan (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksanasetempat, dan lebih lanjut ayat (2) nya disebutkan bahwa lebih dari 1 (satu) tahun,pencatatan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian darifakta dipersidangan sudah sepatutnya

Pengadilan Negeri Rembang menyatakanmenurut hukum pada hari Minggu Kliwon tanggal 09 Juni 1987, di Desa PadaranKecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah lahir seorang anak lakilaki yangdiberi nama AHMAD FAUZAN dari seorang ayah yang bernama WARIMAN danseorang ibu yang bernama SUCIATI,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasHakim Pengadilan Negeri Rembang menilai permohonan Pemohon beralasan dantidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan pemohondikabulkan

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulanyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

ringan;(Linat Prof Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam Hukum Acara PerdataIndonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal 117);11.Bahwa dengan demikian karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di atas adalah yang salah, karena pertimbanganhukum tersebut melanggar kaidah dan salah menerapkan hukum acarayang berlaku serta tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepatdan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman oleh karenanya sudah sepatutnya

Supardi tidak mungkin menandatangani SPPK/bukti PK3;Bahwa lebih lanjut, fakta SPPK tidak ditandatangani oleh almarhumSupardi diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses persidanganpada BPSK Kota Padang oleh karenanya sudah sepatutnya dianggapsebagai pengakuan (vide Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 1926 KUHPerdata) Penggugat bahwa memang SPPK tidak ditandatangani olehHalaman 26 dari 38 hal. Put.

Membayarkan klaim asuransi (yang terbukti sudah batal);Oleh karenanya putusan tersebut terbukti bertentangan dengan hukum dansudah sepatutnya putusan BPSK tersebut untuk dibatalkan;53.Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan kewajiban sebagai akibatbatalnya pertanggungan dalam perkara a quo maka merujuk kepadapernyataan pada SPPK sebagai berikut:Dengan ini saya menyatakan bahwa atas pertanyaanpertanyaan di atastelah saya berikan dengan lengkap dan berdasarkan keadaan yangsebenarnya, apabila teroukti

Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban mengembalikan uangsebagai bentuk ganti rugi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 ayat(1) dan ayat (2) UUPK;56.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patuhlah bagiMajelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskanperkara ini untuk memutuskan bahwa Putusan BPSK Nomor008/PTS/BPSKPDG/ARBT/III/2015 dari BPSK Kota Padang cacat hukumdan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena telah melanggarhukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya

dibatalkan, hal manasebelumnya tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh Judex Fact;63.Bahwaselanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas pula maka tampakjelas dan nyata bahwa karena tidak memberikan pertimbangan hukumdengan teliti, cermat dan saksama, maka terbukti Putusan Majelis Hakimpada Judex Juris Mahkamah Agung dalam perkara a quo pertimbanganhukumnya kurang dan tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd) dansudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UndangUndang Mahkamah Agung

Berdasarkan seluruh penjelasan dan dasar hukum di atas, jelasbahwa Gugatan Penggugat Ne bis in idem sehingga Yang MuliaMajelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).Il. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)7.

Oleh karena itu,sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima GugatanPenggugat.Ill. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2021/PN Unh15.

Mahkamah Agung secara konsisten memutuskan bahwasuatugugatan ganti rugi yang diajukan tanpa perincian yangjelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakimmenolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat.Vil. TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN BANGUNAN OBJEKSENGKETA PATUT DITOLAK43.

Oleh karena ituYang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonansita jaminan Penggugat.C. DALAM REKONPENSITergugat II Konpensi (Selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi)dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi(selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi).

Bahwa dengan telah terikatnya PENGGUGAT dengan TURUTTERGUGAT dalam perkawinan yang sah, dengan demikian segalaakibat dan hubungan hukum yang dilakukan dalam bentuk apapunterkait dengan hak bersama ataupun harta bersama dari perkawinantelah sepatutnya untuk mendapat persetujuan dari Suami dan/atau Isterimenuriut hukum;3. Bahwa PENGGUGAT secara sah mempunyai hak atas sebidang tanahdan bangunan yang terletak di JI.

Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidakberdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena terhadap pelelanganyang diperantarai oleh Tergugat Ill telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku..

Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidakberdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena Tergugat telahmelengkapi dokumendokumen persyaratan lelang.Hal 21 dari 44 Putusan No. 712/PDT/2016/PT.DKI.5. Bahwa terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepadaTergugat ll, telah dipenuhi syaratsyarat berupba dokumendokumen, antaralain:a. Surat Permohonan Lelang dari Sdr.

Oleh karena itu terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan olehPenggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalisehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo.Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka terhadappelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat adalah sah secarahukum dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bahwa dalam butir 2 dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa denganterikatnya Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkawinan yang sah ,dengan demtkian segala akibat dan hubungan hukum yang dilakukan dalambentuk apapun terkait dengan hak bersama ataupun harta bersama dariperkawinan telah sepatutnya untuk mendapat persetujuan dari suamidan/isteri menurut hukum.Hal 27 dari 44 Putusan No. 712/PDT/2016/PT.DKI.4.

Bjb Halaman 8 dari 77 Halamanidentitas diri PEMOHON yaitu PEMOHON tanpa disertai dengan namaorang tua PEMOHON (BIN), demikian juga terhadap identitas diriTERMOHON yang tanpa dilengkapi dengan nama orang tua TERMOHON(BINT);Bahwa karena Identitas diri PEMOHON dan TERMOHON Tidak Jelasdan Tidak Lengkap maka sudah sepatutnya menurut hukumpermohonan Cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON haruslahdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.3.

TERMOHON juga sering menelpon orang tuaTERMOHON yang tinggal di Jawa, maka sudah sepatutnya permohonanPEMOHON haruslahDITOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA TIDAK DAPATDITERIMA;10.

Kejadian yang terjadi di Rumah Sakititupun berlanjut lagi, Karena kakak PEMOHON berteriakteriak sertamembuat kehebohan didepan rumah sampai tetangga dari TERMOHONterkejut dan keluar rumah hal ini sunggunh membuat TERMOHON malu,maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON haruslanDITOLAK ATAUSETIDAKTIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;14.

Bahwa terhadap tanggapan PEMOHON pada bagian Eksepsi angka 2haruslah di tolak atau dikesampingkan karena secara tegas PEMOHONtelah mengakui didalam permohonannya tidak memuat nama PEMOHONdan TERMOHON secara lengkap yaitu tidak memuat BIN pada namaPEMOHON dan BINTI pada nama TERMOHON oleh karena itupermohonan PEMOHON haruslah dinyakan tidak jelas dan tidak lengkap,maka sudah sepatutnya menurut hukum permohonan Cerai talak yangdiajukanoleh PEMOHON haruslahdinyatakan TIDAK DAPATDITERIMA;4.

Bahwa menanggapi dalil Replik dari PEMOHON pada angka 3 dan angka 4pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 pada pokok perkara menurutTERMOHON poin angka 3 dan angka 4 tersebut tidak jelas sebabPEMOHON menggabungkan antara Pokok Perkara dengan EkspesiTERMOHON, sehingga sudah sepatutnya dalil PEMOHON tersebutHARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA TIDAK DAPATDITERIMA;4.

bulanAgustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Budi Utomo Komplek SuryaKencana Baru Rt/Rw 01/31 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utaraatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya

Didin Bin (Alm) Buntat, pada awal bulanAgustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Agustus 2018, bertempat Jalan Budi Utomo Komplek SuryaKencana Baru Rt/Rw 01/31 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utaraatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja menarik keuntunganhalaman 3 dari 14 hal putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Ptkdari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiaporang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwapada waktu Terdakwa yang mencari pembeli dan menjual 7 (tujuh) Set Flexibagkepada Markan di Ambawang dengan harga Rp17.500.000,00 Tujuh belas jutalima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) Set Flexibag kepada H.HARNO sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa PT.

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab UndangUndang Hukum

perbuatanpidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal inidianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tasmenggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya

polisisedangkan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Bahirin untuk menjualkan kopitersebut sehingga mengakibatkan Saksi Bahirin mengalami kerugian sejumlahRp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tafsirharga kopi saat itu seharga Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah);menimbang, bahwa dari unsur tersebut menurut Majelsi Hakim yangHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tasterpenuhi adalah unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahul atau sepatutnya

bahwa kopi tersebutadalah hasil dari mengambil di tempat Saksi Bahirin dan Terdakwamemberikan pernyataan bahwa seakanakan kopi tersebut adalah milikTerdakwa sehingga unsur tersebut terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari2015, bertempat di Kontrakan Terdakwa di Kp.Baru Kecamatan Tarogong KidulKabupaten Garut atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, Telah Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, MenerimaHadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,Mengadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu BendaYang Diketahui atau Sepatutnya

Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal makaberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pasal yang dianggap terbukti berdasarkan faktafakta tersebutyaitu pasal 372 KUHPidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa;2 Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerimahadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;Berdasarkan faktafakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti,Bahwa terdakwa Dede Binti Jalal,pada hari sabtu tanggal 14 Bulan Pebruari 2015 sekira pukul 23.00

selain itu harga dari kendaraan tersebut lebih dari Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari harga yang disepakati antara terdakwadengan saksi Adi Mulyadi Bin(Alm) Adin dan tujuan terdakwa mau menerima tersebutdikarenakan untuk dipergunakan sendiri;Dengan demikian unsur Telah Membeli, Menawarkan, Menukar, MenerimaGadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,Menukarkan, Mengadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu14Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya

dipersalahkan dan dihukum menurutdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umumsecara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggalyang melanggar Pasal 480 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :L2.Unsur Barang siapa;Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya

harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;Ad.1.

Tulang Bawang sekira jam 23.00 Wib, lalu terdakwamenjual/menggadai 1 (satu) unit laptop merk Toshiba seri C50B warna Hitamtersebut kepada saksi DEDEK ARFAN dengan harga tidak sewajarnya yaituseharga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah).Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsurMembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya

Hakim tidak sepatutnya sematamata hanya menjadi corongundangundang (/abousch de laloa).

Tentang Pokok Perkara1.Bahwa berdasarkan pada silsilah keluarga sebagaimana terlampir dapatdiketahui bahwa kedudukan antara PENGGUGAT dengan PARATERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Made Djirnaadalah samasama sebagai keturunan sah dari almarhum JENGET;(Lamp.1);Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGATadalah samasama sebagai keturunan sah dari almarhum JENGET,maka berdasarkan HUKUM ADAT BALI yang menganut GARIS KEPURUSA (garis kebapaan), sudah sepatutnya PENGGUGAT danPARA

Bali Post dan Jalan Belimbing;Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA II;dan untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada gambar /Foto Denah 2 (Lamp.3 );Bahwa TANAH SENGKETA DAN TANAH SENGKETA II merupakanharta peninggalan dari keturunan almarhum Jenget, yang sampaidengan saat ini belum pernah dibagi oleh para ahli waris, namun TanahSengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan Tanah Sengketa II dikuasaioleh Penggugat, untuk itu sudah sepatutnya kedua bidang tanah tersebutpatut dinyatakan sebagai harta warisan

yang belum dibagi yang berhakdiwarisi oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli warispengganti dari almarhum Made Djirna;Bahwa oleh karena TANAH SENGKETA dan TANAH SENGKETA IImerupakan harta warisan dari leluhur PENGGUGAT dan PARATERGUGAT yang belum dibagi, maka sudah sepatutnya TANAHSENGKETA masingmasing dibagi setengah bagian untukPENGGUGAT dan setengah bagian untuk PARA TERGUGAT selaku ahliwaris pengganti dari almarhum Made Djirna; demikian pula tanahSENGKETA II masingmasing dibagi menjadi

dua bagian, yaitu setengahbagian untuk PENGGUGAT dan setengah bagian untuk PARATERGUGAT selaku ahli waris pengganti dari Almarhum Made Djirna;Bahwa mengingat TANAH SENGKETA saat ini dikuasai olen PARATERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untukmenyerahkan setengah bagian TANAH SENGKETA I. kepadaHalaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPSPENGGUGAT; demikain pula TANAH SENGKETA Il yang saat iniPENGGUGAT telah kuasai, maka PENGGUGATpun bersedia dihukumuntuk menyerahkan

Sudah sepatutnya tuntutan penggugat dapat dikabulkan yaitu :menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar upah penggugatsampai berakhirnya perjanjian kerja yaitu : Januari 2014 yaitu Rp. 4. 000.000 x 13 =Rp.52.000.000. dan perihal cuti yang belum dibayar, dimana selama proses persidangantergugat tidak pernah membuktikan bahwa cuti tersebut telah dipergunakan oleh penggugatberdasarkan Pasal 79 ayat 2 huruf c UndangUndang Nomor:13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan : Cuti Tahunan

,sekurang kurangnya 12 ( dua belas ) hari kerja setelahPekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 ( Dua belas ) Bulan secara terus menerusmaka sudah sepatutnya tuntutan tersebut dapat dikabulkan yaitu :1/25 X upah penggugat (=1/25 x Rp.4.000.000 )x 6 = Rp.960.000.( Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah );PUTUSAN NO: 5/G/2013/PHI.Jbi halaman 5 dari 16Menimbang, bahwa atas tuntutan pengugat poin ke 4 yaitu : menghukum tergugatmembayar uang tunggu sebesar Rp.24.000.000, majelis hakim mempertimbangkan

Maka sudah sepatutnya tuntutan penggugat dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat poin ke5 yaitu menghukum tergugatuntuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 / hari apabila tergugat lalai memenuhi isiputusan sejak putusan diucapkan sampai pada pembayaran uang pada penggugat, majelishakim mempertimbangkan atas putusan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakanuang paksa.

Maka sudah sepatutnya tuntutan penggugat dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 58 UU No.2 tahun 2004 tentangPenyelesaian perselisihan hubungan industrial bahwa gugatan yang nilai gugatannya dibawahRp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) maka para pihak tidak dikenakan biaya.Memperhatikan Pasalpasal dari peraturan hukum dan perundangundangan yangberlaku khususnya UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

.:17/G/2020/PTUN.SBYDengan demikian oleh karena Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tidak berwenang mengadili sengketa hak milik makasudah sepatutnya Yth.

No.:17/G/2020/PTUN.SBYsecara formal sudah sepatutnya diterima , adalah tidak beralasanhukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh karena gugatanPenggugat a quo diajukan melebihi Tenggang Waktu pengajuangugatan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat LewatWaktu/Daluwarsa ;Dengan demikian menurut hukum sudah sepatutnya gugatanPenggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;C.

Dengan demikian olehkarena gugatan Penggugat tidak melibatkan ahli warisKarsodikromo Damiran lainnya sebagai Penggugat yangkepentingannya terkena dan merasa dirugikan oleh terbitnyaobyek sengketa sudah sepatutnya gugatan Penggugat untukdinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas maka Kuasa HukumPara Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth.

Maka dalil Penggugat tersebutdiatas sudah sepatutnya ditolak ;5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bidang tanah peninggalanKarsodikromo Damiran hingga saat ini secara fisik berada dalampenguasaan Penggugat dan ahli waris lainnya termasuk penguasaanHalaman 32 dari 65 hal.Put. No.:17/G/2020/PTUN.SBYtanah SHM No. 83 (obyek sengketa) milik ahli waris Shopijatoenadalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Makadengan demikian dalil Penggugat terkait pengetahuan terbitnyaSertifikat Hak Milik No. 83 terhitung pada tanggal 25 Nopember2019 adalah tidak benar maka sudah sepatutnya dalil Penggugattersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterimaoleh karena gugatan Penggugat diajukan melebihi tenggang waktuyang ditetapkan oleh UndangUndang ;7.