2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut dapatditerima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalamPenetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

sipil dan kutipan aktapencatatan sipil; Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 8 dari 12Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTDInstansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dan padaketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden

catatan sipil;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki aktakelahiran dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan aktakelahiran serta Kartu Keluarga tersebut diterbitkan olen Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka demi adanya kepastianhukum mengenai ganti nama anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanatketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf bPeraturan Presiden

bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer(Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya PermohonanPemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslahdibebankan kepada Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam DiktumPenetapan ini;Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman KTPel perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telan memenuhi syarat sebagai alat

telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleeed) Gils (cle ards as Licll 5 53Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 14,Pasal 39 dan Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang telahternyata pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak pernah tercatatdan atau tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sepirok dan alasan Pemohon danPemohon Il mengajukan permohonannya adalah untuk digunakan sebagaialasan hukum dalam pengurusan suratsurat keluarga.

No.047/Pdt.P/2014/PA.Bkls.menjamin kepastian hukum terhadap status pernikahan Pemohon danPemohon Il tersebut yang tidak mempunyai halangan perkawinan berdasarkanketentuan perundangundangan perkawinan, maka dipandang perlu adapenetapan istbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf(e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa hakim tunggal perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan, makahakim tunggal secara exofficio memerintahkan kepada Pemohon danPemohon Il untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinannya setelahpermohonan istoat nikahnya dikabulkan ke kantor urusan agama dimanamereka bertempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor

Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.047/Pdt.P/2014/PA.Bkls.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya danhukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

sebagai mana diubahdengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PN Jkt Utrdisebutkan, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakanpengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telahsah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari keduaorang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden

Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan, bahwa Pencatatanpelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana tempat tinggal pemohon, kemudian dalam ayat (3) huruf bditentukan, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atauUPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan danmembuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan AktaKelahiran,Menimbang, bahwa Peraturan Presiden

tersebut di atas, sehingga ketentuan pelaksanaan tentangpengesahan anak sudah tidak sejalan lagi dengan ketentuan dalam undangundang, maka ketentuan tentang pengesahan anak berlaku ketentuan pasal 50Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagai mana diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan beserta penjelasannya tersebut di atas kecuali ketentuan Pasal92 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2008 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf bPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut olehkarena Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggaldi Wilayah Jakarta Utara, maka Pencatatan pelaporan pengesahan anak ParaPemohon dilakukan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Administrasi Jakarta Utara;Menimbang, bahwa mengenai diktum penetapan ini disesuaikan denganketentuan

perkawinan para Pemohon belum tercatat dan belum memilikibukti otentik ;Bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II diperlukan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dinyatakan bahwaHalaman 7 dari 11 halaman Penetapan 137/Pdt.P/2018/PA.Taspernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaanya, dan Pasal 4 Instruksi Presiden

Nomor 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa pada asasnya perkawinan hanya dapat dibuktikandengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan aktanikah, berdasarkan bunyi Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam

kewenangan tersebut dapat diajukan itsbatnikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang diberikan oleh peraturanperundangundangan secara limitatif;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan suatuperkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yaitu : (a) calon suami, (b) calonisteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab qabul;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Pemohon Ildikuatkan dengan keterangan

kandung Pemohon II dan disaksikanoleh dua orang saksi yang bernama : Saksi dan Saksi II, dengan mas kawinberupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai,dantelah terjadi ijab qabul;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalildalil yangdikemukakan oleh Pemohon dan Pemohon II telah didukung oleh buktibukti,oleh karenanya dalildali tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksudpasal 7 dan 14 Instruksi Presiden

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P1 yang merupakan KartuIdentitas Pemohon dan juga P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas namaEKO SETYO PURNOMO Kepala Keluarga benar Pemohon berdomisili di DusunGrobogan RT/RW.06/02 Desa Grobogan kecamatan Mojowarno, KabupatenJombang Kabupaten Jombang sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untukmengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan

Pasal 93 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil);Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud hendakmelakukan perubahan terhadap tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka sebagai tindak lanjut dariadanya perubahan data itu sendiri maka sebagaimana diatur dalam (Pasal 71,Pasal 73, Pasal 74 Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo.

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ,maka yang bersangkutan berkewajiban dari untuk melaporkan perubahan tahunkelahiran kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiranbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa FotokopiKutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KantorKependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jombang maka sudahtepatmemerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Pasal 93 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil) serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan:MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Pasal138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam), Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namunTergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yangsah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Putusan No. 336/G/2018/PA.Lwk Hal. 6 dari 16 hal.panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpakehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keteranganSaksiSaksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguhsungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetap!

Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadidengan alasanalasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atauKarena hal lain diluar Kemampuannya dan huruf (f).

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo.

Pasal 77 dan 83 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknyaPemohon dan Termohon sebagai pasangan suamiisteri wajib saling cintamencintal, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahirbathin,serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya, dan haltersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni Perceraian dapat terjadikarena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumahtangga, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitumangka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makasesuai dengan

ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkanpermohonan Pemohon tersebut dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapatmenetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3, bahwaTermohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan kemudian tidakpernah pulang, maka Hakim

menilai Termohon telah nusyuz, oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakimberpendapat Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah,maskan maupun kiswah dari Pemohon;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan hadits sebagaiberikut:aes dias eos ali: oLiwll Artinya: Dar alHasan berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatansebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P.1, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara

(Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putuS karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiPage 14 of 18 Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Dol.Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Tahun 1974, yang menyatakanbahwa Kedua orang tua wajid memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri,kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara keduaorang tua putus, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi,mengajak jalanjalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebutsebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuanPenggugat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 angka (1) instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dailildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Perkara No. 216/Pdt.G/2015/PA Slip.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilsyarak jis.

sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahanperkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il.Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 7 ayat (8) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden

Berdasarkan ketentuan Pasal7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon dan Pemohon II mempunyai kapasitaskedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan pengesahan perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islampada tanggal 04 April 1992 di RT. 004 RW. 002 Desa Sidang Way PujiKecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang (dahulu

Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidakmelanggar larangan untuk melangsungkan

dan d Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidakmelanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuanPasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden

RI Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil junctoPasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991jJuncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah, dan Akta Kelahiran, Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepadaPemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Banding adminsitratif atas diterbitkannya objek sengketa yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Maret2019 dan dikirimkan melalui Jasa PT.

BuktiT3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;4. Bukti T 4 : UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara ;5. Bukti T 5 : UndangUndang 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan ;6.

Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Tengah yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019 (videbukti P16, P17);4.

Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Tengah yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019(vide bukti P16, P17);4. Surat Banding Adminisrasi yang ditujukan kepada Kepala BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019(vide: bukti P19, P20);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upayaadministratif dimana upaya terakhirnya berupa banding administratif yangdiajukan pada tanggal 21 Maret 2019 (vide Bukti P11 s/d.

HDTD,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh Jhonny Pardede selaku Presiden Direkturmemberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H, Robert Sihotang,S.H.,M.Hum. dan Hengki Silaen, S.H, Para Advokat pada KantorHukum OJAK NAINGGOLAN, S.H, M.H & REKAN, berkantor diJalan Kejaksaan Nomor 180/P1, Lt.

diajukan sebagai Bukti P7);Bahwa Surat Presiden Komisaris dimaksud di atas tidak direspon sama sekali olehDirektur Umum ataupun HRD PT.

Pasal 167 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Penggugat memohon hakhak pensiun;(akan diajukan sebagai Bukti P9);Bahwa surat Penggugat ini juga tidak pernah direspon oleh Tergugat;10 Bahwa atas pemberian Surat Peringatan I dari Manager DTIC Berastagi kepadaPenggugat tertanggal 12 Desember 2013, maka kemudian tanggal 16 Desember2013 Presiden Komisaris PT.

Napitupulu, M.M., yangmenyampaikan bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai sekarang,Penggugat tetap hadir bekerja sebagai Urusan Umum (General Affair) di kantorDewan Komisaris atas perintah Presiden Komisaris, sehingga ketidak hadiranPenggugat di Berastagi bukan karena mangkir atau absen yang dapat diberikanSurat Peringatan.

HDTI Sdri.Arlince Pardede untuk membatalkan keputusannya memindahkan Penggugatbeserta beberapa karyawan lainnya ke DTCI Berastagi;Bahwa walaupun telah ada surat resmi dari Presiden Komisaris Ibu MarryPardede kepada Direktur Umum Cq. Koordinator HRD PT.

;;Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Nomor 158 K/Pdt.SusKPPU/2017Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;3.3.

Penetapan Pemohon Keberatan sebagai pemrakarsa proyek telahsesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;5.1.5.2.Bahwa penetapan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor Illsebagai Pemrakarsa Proyek telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur yang selengkapnya berbunyi:Badan usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek PenyediaanInfrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas

Pembelian Prakarsa proyek kerjasama termasuk HakKekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang tender;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak ada ketentuan yangmengatur tentang cara pemberian kompensasi kepadaPemrakarsa Proyek Kerjasama;Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun2005 tersebut telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor67 Tahun 2005 tentang Kerjasama

Bahwa Pada tanggal 9 November 2005 diterbitkanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan BadanUsaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebutPerpres Nomor 67 Tahun 2005) .

Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri cq.GubernurSulawesi Utara, cq. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro(SITARO) cq. Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembuatan PelabuhanUdara (Bandar Udara) Siau Tahun Anggaran 2014 di Ondong, SebagalTergugat ;2. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Perhubungan DirjenPerhubungan Darat cq.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi SulawesiUtara , cg.

Bahwa dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkanDalamhalbukti kepemilikanatau penguasaansebidang tanahsebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada,pembuktian pemilikan ataupenguasaan dapat dilakukan dengan buktilain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan lingkungan masyarakatsetempat yang tidak mempunyai hubunganHalaman 2 dari 31 Putusan Nomor

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum jo

Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2015tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tjsuntuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum jo.

MenurutTERGUGAT I, kerugian materiill yang PENGGUGAT ajukan TIDAKBERDASAR;Bahwa TERGUGAT dengan ini MENOLAK harga pasar yang diajukanPENGUGAT, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan mengenai besarnyanilai ganti rugi dilakukan oleh Ketua Pelaksaan Pengadaan Tanahberdasarkan hasil penilaian dari Jasa Penilai atau Penilai Publik.

Anakia sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 37 ayat (1)Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yangmenegaskan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat darikelalaian penyedia barang / jasa maka penyedia barang / jasa yangbersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/1000(satu per seribu) perhari dari

Anakia sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1)Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yangmenegaskan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat darikelalaian penyedia barang / jasa maka penyedia barang / jasa yangbersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/1000(satu per seribu) perhari dari

Arnev Jaya Abadi untuk melaksanakanpekerjaan Pengadaan BukuBuku Perpustakaan di STAIN Kendari tersebuttidak didahului oleh prosedur / tahapantahapan pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode pemilinan langsung sebagaimana yang ditentukan dalampasal 20 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85Tahun 2006, yaitu :pengumuman pemilihan langsung

ALFIAN TOAR, SP, MM tidakmengenakan sanksi denda keterlambatan kepada saksi DENAWATI, SHsebesar Rp. 3.729.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden RINomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yang menegaskan bila terjadiketerlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian

Arnev Jaya Abadi untuk melaksanakanpekerjaan Pengadaan BukuBuku Perpustakaan di STAIN Kendari tersebuttidak didahului oleh prosedur / tahapantahapan pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode pemilihan langsung sebagaimana yang ditentukan dalampasal 20 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85Tahun 2006, yaitu :a. pengumuman pemilihan langsung

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentangpengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari PengadilanAgama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan berdasarkan relaas panggilan kepada Para Pemohon telah nyata Para Pemohonberdomisili di walayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan denganPasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Instruksi Presiden

Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon denganpemohon Il telah melakukan hubungan suamiistri (bakda dukhul) sehinggadikaruniai 3 orang anak tetapi semua sudah menikah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka terbukti bahwaperkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka

perkawinan ParaPemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2ayat (1) dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :jac Gals 9 5: WelsyArtinya: "Tidak sah pernikahan

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwaperubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, danberdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, jopasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Sipil, ternyata bahwa permohonan Pemohon untukmerubah namanya dari Wa Halangi lahir pada tanggal 11 maret 1984 , tidakbertentangan dengan peraturan perundangundang, maka beralasan untukmengabulkan petitum kedua dan ketiga pemohon ;Menimbang, bahwa oieh karena petitum kedua dan ketiga Pemohondikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UndangundangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1)halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN KdiPeraturan Presiden

disebutkan dalam petitum kedua dan ketiga dikabulkan,maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan Memperhatikan KetentuanKetentuan dari PeraturanPerundangundangan yang berlaku, knususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan(3), Undangundang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden