PUTUSANNomor XXX/Pdt.G/2017/PA.PwlseatsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1),pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rektorat Kampus XXX, bertempatkediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.melawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA

Tergugat hanya diam saja;Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugatdan pulang ke rumah orang tua Tergugat;Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yanghingga saat ini sudah berjalan kurang lebin 3 bulan Tergugat tidakmenjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraianmerupakan jalan terbaik;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh surat izincerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor 180/UN55/KP53/2017tertanggal 25 April 2017;Bahwa orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil;Halaman 2 dari 10 hal.

Putusan No.253/Pdt/2017/PA.PwlBahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang manadi persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dariKementerian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sulawesi Barat,dengan Nomor 180/UN55/KP53/2017, tertanggal 25 April 2017 dan selanjutnyaMajelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya

Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat makaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.

SALINANPUTUSANNomor 3875/Pdt.G/2018/PA.Grtale =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talakantara;PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung , 05 Desember 1977, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat kediaman di Kampung Tanjung RT. 001 RW. 010 DesaPananjung Kecamatan Tarogong

Termohon kurang menerima gaji Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipildengan alasan gati setiap bulannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupseharihari;Termohon pergi tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon dan semenjakitu Termohon tidak pernah kirim kabar berita selama itu pula Pemohondengan Termohon sudah tidak berhubungan baik lahir maupun batin;Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat denganmencari kepada pihak keluarga Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugattidak tahu keberadaannya

Kabupaten Garut,,dipersidangan mengaku sebagai Kakak SepupuPemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagaisuami istri sah sejak tahun 2001 yang lalu, dari pernikahan tersebutHalaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3875/Pdt.G/201 8/PA.Grtsudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohonkurang menerima gaji Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil danTermohon pergi tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon; Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2011 yang lalu antaraPemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pulaantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpulbersama lagi; Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun danmemberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsungharmonis, namun sejak bulan Oktober 2011, rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisinan yang terusmenerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohonkurang menerima gaji Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dan Termohonpergi tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon;3. sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dengan Termohon telahberpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya

PUTUSANNomor 1317/Pdt.G/2021/PA.SmdDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 November 1969,Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan CiptoMangunkusumo Perum.Bukit Pinang Bahari Blok C2No.7 RTO3 Kelurahan Gunung Panjang

SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarindamenerangkan: Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalahkeponakan Penggugat. Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah suamiPenggugat, namanya XXXXX. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cipto Mangunkusumo,Kota Samarinda.

Meterai, maka surat bukti tersebut harusdinyatakan sah sebagai alat bukti.Menimbang, bahwa SaksiSaksi Penggugat masingmasing di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas,Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1317/Pdt.G/2021/PA.Smddidasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya salingbersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. makaSaksiSaksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipildan berdasarkan surat bukti P.2.

Penggugat telan mendapatkan izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istriyang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukanperkara ini ke Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa kedudukan Pemohonselaku seorang Pegawai Negeri Sipil dalammengajukan perceraian wajib mendapatkan ijin dari atasan, sebagaimana halini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yunktoPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yaitu pasal 3 ayat (1) yangmenentukan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajibmemperolehi zin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;.

perkara kepada Pemohon;Subsider :Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPemohon hadir sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidakhadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggildengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenangoleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (sesuai PeraturanPemerintah 10 Tahun 1983 juntis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 ;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenyarankan kepada pihak Pemohon untuk tidak meneruskanHalaman 4 dari 10 halaman Putusan No 0235/Pdt.G/2019/PA.PmkPermohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi

kembali, akan tetapi tidak berhasil ;Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 0235/Pdt.G/2019/PA.PmkMenimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebuttidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telahdipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakantidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatunkan dengan Verstek (Pasal 125ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan isterinya bernamaTermohon, maka Pemohon telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangtentang izin perkawinan dan perceraian bagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannyamendalilkan sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai goyah dan tidak

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan izin perceraian dari Badan lKepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah KabupatenBandung Barat berdasarkan Surat Izin Nomor: 474.2/015BANGRIRtentang Izin Perceraian tertanggal 25 Oktober 2019.10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuaiketentuan Pasal (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.11.

Putusan No.2655/Pdt.G/2019/PA.Nphmenghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dengan masingmasing relaas panggilannomor 2655/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyataketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmendapatkan

Putusan No.2655/Pdt.G/2019/PA.NphPenggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksitersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian yang dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah memperoleh surat Keterangan dari pejabat yangberwenang/atasannya, dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.Majelis

Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, buktitertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukanfaktafakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; Bahwa rumah tangga antara Penggugat

juni 2021.Bahwa dalam perkawinan kakak pemohon yaitu Almarhum YOVANDRIMATAHERU dengan Almarhumah ELVIRA NOVIA LIKLIKWATIL telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: VELICIA STEVANI lahir di Ambontanggal 03 Oktober 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 586/CS/2004tanggal 25 November 2004 dan JOELL NATHANIEL STHEVANNOMATAHERU lahir di Ambon tanggal 29 Desember 2011 sesuai Kutipan AktaKelahiran No 03/CS/2012 tanggal 03 Januari 2012.Bahwa semasa hidup Almarhumah ELVIRA NOVIA LIKLIKWATIL bekerjasebagai Pegawai

Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Kota Ambon.Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan dan atas nama VELICIASTEVANI dan JOELL NATHANIEL STHEVANNO MATAHERU yang masihPenetapan No. 183/Pdt.P/2021/PN Amb Halaman 1 dari 7dibawah umur, untuk mengambil dan mengurus hakhak PENSIUN AlmarhumahELVIRA NOVIA LIKLIKWATIL pada PT Taspen Cabang Ambon dan BankModern Expres Cabang Ambon.Bahwa oileh karena anak Almarhum YOVANDRI MATAHERU = danAlmarhumah ELVIRA NOVIA LIKLIKWATIL yaitu : VELICIA STEVANI lahir

/B/2004 Tanggal O06 Juni 2021dan telah meninggal dunia padaPenetapan No. 183/Pdt.P/2021/PN Amb Halaman 3 dari 7benar;1.tanggal 14 Juni 2021 di Ambon sesuai dengan Akta kematian Nomor.8171KM140620010001;Bahwa saksi menerangkan sepeninggal Kakak Kandung Yovandri Mataherudan Istrinya Almarhumah Elvira Novia liklikwatil maka anakanak dari KakakKandung Pemohon dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Pemohon sebagaiTante;Bahwa setahu saksi semasa hidup kakak kandung Pemohon YovandriMataheru bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Badan PusatStatestik Kota Ambon;Bahwa saksi menerangkan bahwa oleh karena anakanak Almarhum VeliciaStevani Mataheru dan Joell Nathaniel sthevanna Mataheru adalah Ahli Warisdan belum dewasa mengklaim dan mengurus Pensiun / hakhak tersebut makaPenetapan No. 183/Pdt.P/2021/PN Amb Halaman 4 dari 7Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anakanaktersebut; Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan untuk pengurusan hakhakdari Almarhum Yovandri Mataheru;Menimbang

Joell Nathaniel sthevanna Mataheru yang lahit diAmbon pada tanggal 29 Desember 2011 dan keduanya pada saat ini belumdewasa; Bahwa benar pada tanggal 08 November 2015 Kakak Pemohon yang bernamaYovandri Mataheru telah meninggal dunia di Ambon; Bahwa Almarhum Yovandri Mataheru semasa hidupnya bekerja sebagai PNS(Pegawai Negeri Sipil);Penetapan No. 183/Pdt.P/2021/PN Amb Halaman 5 dari 7 Bahwa setelah kakak Pemohon menikah lagi, ke dua anakanak dengan AlmarhumYovandri Mataheru dan almarhuma Elvira Novia

PUTUSANNomor 314/Pdt.G/2015/PA Pp.Be edDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telahmenjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS ), bertempat tinggal di Kelurahan XXX, KecamatanXXX, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniaianak 1 orang bernama ANAK, umur 7 tahun yang dipelihara olehTermohon;Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semulaberjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohondengan Termohon' sering muncul perselisihan dan pertengkarandisebabkan oleh : Termohon selalu. menyuruh tukang ojek mengikuti Pemohon bilaPemohon pergi ke kantor; Pemohon tidak terima kelakuan Termohon terhadap anak;Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkanizin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/024/BKD/VV2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 29 Juni2015;Bahwa pada bulan Mei 2010, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Termohon menadatangani Surat Pernyataan kemudian pergimeninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampaisekarang yang sudah berjalan 5 tahun lamanya dan selama kepergiannyatersebut Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkanTermohon

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor:800/024/BKD/VV/2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 29 Juni2015, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadirsendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir

Negeri Sipil telahmendapat ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon Nomor: 800/024/BKD/VV2015, yang dikeluarkanoleh Bupati Luwu tanggal 29 Juni 2015, oleh karenanya telah memenuhiketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 yangmerubah ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1983;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telahberusaha menasihati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damaidalam

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati LombokTimur sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon milikisebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;3.

Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikianpemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mauberdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telahmengurus surat izin perceraian dari atasan Penggugat, dengan SuratKeputusan Izin Perceraian dari Bupati Lombok Timur, Nomor800

Oleh karenanya perkara ini dapatdiperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin atasan, Nomor 800/114/KPSDM/2019, tanggal 06maret 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur, sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah dipenuhi olehHal. 5 dari 10 Put.

PUTUSANNomor: 102/Pdt.G/2012/MSKsgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), pendidikan S2, tempat tinggal di Kabupaten AcehTamiang, selanjutnya disebut Penggugat;LAWANTERGUGAT, umur 58

SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru),tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, memberikan keterangan di bawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah teman satu kost dengan saksi dan saksimengenalnya sejak 1,5 tahun lalu, saksi kenal juga dengan Tergugat karenapernah melihatnya sekali; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyaiseorang anak; Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugatsudah

1974 tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Penduduk)membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum(yurisdiksi) Mahkamah Syariyah Kualasimpang, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,secara kompetensi relatif Mahkamah Syariyah Kualasimpang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan bukti P.3berupa Surat Keputusan nomor 474.3/30/2012 tertanggal 18 April Maret 2012,Hal. 5 dari 8 hal.

Putusan No. 102/PdtG/2012/MSKsgtertanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur, olehkarena itu sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990, makaMajelis Hakim berpendapat syarat bagi Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiluntuk melakukan perceraian telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi kedua Penggugat (Nurjannahbinti Muhammad Ismail), dimana saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidaktinggal lagi serumah selama 1,5 tahun karena selama masa

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerjasebagai Guru di SMALB Negeri No.14 Takengon;2. Bahwa saat ini Pemohon hidup sendiri tanpa tanggungan lagi karenaanak Pemohon telah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, sedangpendamping hidup Pemohon juga tidak ada lagi karena Pemohon denganSuami yang bernama Hasan Sani bin Abd Rahim telah berpisahberdasarkan Akta Cerai Nomor 0028/AC/2016/PA/MsyTkn;3.

Negeri Sipil saat ini telah hidup sendiri tanpatanggungan lagi karena anak kandung Pemohon telah berkeluargasedangkan suami Pemohon telah bercerai dengannya, dan Pemohon telahmengasuh anak tersebut sejak dari bayi dan sampai dengan saat ini masihdalam asuhan Pemohon;Halaman 8 dari 13Penetapan Nomor 201/Padt.P/2016/MS.TknMenimbang, bahwa alasan pengangkatan anak tersebut disampinguntuk kepentingan Pemohon sendiri juga punya maksud untuk menolonganak kandung Pemohon yang kurang mampu dan anaknya yang

orang tua kandung dari calon anak angkat telah reladan menyetujul anak kandungnya Alika Fairus binti Herbianto untuk dapatditetapbkan sebagai anak angkat Pemohon demi kepentingan terbaik bagianak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 sertaketerangan saksisaksi di atas bila dihubungkan dengan keteranganPemohon, pengakuan kedua orang tua kandung calon anak angkat di mukasidang, maka Majelis telah menemukan faktafakta di muka sidang sebagaiberikut : Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang sampai saat telahhidup sendiri tanpa ada tanggungan lagi karena anaknya sudahberkeluarga dan Pemohon telah bercerai dengan suaminya; Bahwa Pemohon telah mengasuh dan memelihara seorang anakperempuan yang berinama Alika Fairus binti Herbianto sejak anak tersebutmasih banyi (berumur tiga bulan) sampai dengan sekarang ini; Bahwa anak tersebut Pemohon asuh dan pelihara dari persejutuankedua orang tuanya yang bernama Herbianto bin M.

Yunus dan MaitaDiana Wati binti Hasan Sani; Bahwa Pemohon mengangkat anak tersebut didasari rasa nalurikemanusiaan yaitu kasin sayang dan demi kepentingan terbaik bagi anak,kesejahteraan dan perlindungan anak; Bahwa Pemohon mempunyai kKemampuan ekonomi dan sosial, karenaPemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon belumHalaman 10 dari 13Penetapan Nomor 201/Padt.P/2016/MS.Tknpernah melakukan kejahatan yang oleh karenanya dijatuhi hukumanpidana;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yuridis

Bahwa pewaris semasa hidupnya adalah pegawai negeri sipil.6. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula hartapeninggalan berupa tabungan pada bank BRI Britama Cabang Watampone, dengannomor rekening 011101025900503 jumlah uang sebesar Rp 34.796.458,00 (tigapuluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluhdelapan rupiah) atas nama PEWARIS.7.

Negeri Sipil Republik Indonesiaatas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh BadanAdministrasi Negara pada tanggal 10 Juli 1979,bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (buktiP7).Fotokopi Buku Tabungan Britama Cabang Watamponedengan nomor rekening 011101025900503 atas namaPEWARIS, bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (bukti P8).Hal. 4 dari 13 Pen.

ANAK 3 (anak kandung).Menimbang, bahwa dari bukti P5, dan P7, maka telah terbukti bahwa benaralmarhum PEWARIS adalah seorang pegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa dari bukti P8 berupa buku tabungan pada Britama CabangWatampone atas nama PEWARIS yang dikuatkan oleh keterangan saksisaksi di bawahsumpah, maka telah terbukti bahwa benar almarhum PEWARIS mempunyai uang di BRICabang Watampone dengan nomor rekening 011101025900503 sejumlah Rp34.796.458, (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh

hukum telah memenuhisyarat materil sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksisaksi, makaditemukan faktafakta sebagai berikut:ReNSISTRI ( istri ).PEMOHON 2 (anak kandung).ANAK 2 (anak kandung).ANAK 3 (anak kandung).Bahwa PEWARIS telah meninggaldunia pada tanggal 16 November 2011di Mekkah karena sakit.Bahwa almarhum PEWARISmeninggalkan isti dan tiga oranganaknya sebagai ahli warisnya yaitu:Bahwa almarhum PEWARIS adalahseorang Pegawai

Negeri Sipil.Bahwa almarhum PEWARISmMempunyai wang di BRI CabangWatampone dengan nomor rekening011101025900503 =sejumlah Rp34.796.458, (tiga puluh empat jutatujuh ratus sembilan puluh enam ribuempat ratus lima puluh empat rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di muka, maka majelishakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalildalilnya dansesuai pula maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Hal. 9 dari 13 Pen.

dengan aslinya, bertanda (P.2);Asli Surat Keterangan Kematian atas namaSompu Nurdin, M yang dikeluarkan oleh LurahLapadde, Kecamatan Ujung, Kota ParepareNomor : 468.3/09/Lapadde tanggal 30 April2014, yang bermeterai cukup bertanda (P.3);Asli Surat Keterangan Kematian atas nama A.Tasni yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde,Kecamatan Ujung, Kota Parepare Nomor :468.3/09/Lapadde tanggal 26 Maret 2014, yangbermeterai cukup bertanda (P.4);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barru Nomor :862.269 tentang pensiun Pegawai

Negeri Sipilatas nama Sompu Nurdin.

Tasni, merupakan akta autentikkarena dibuat oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) berupa SuratKeputusan Bupati Barru tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil atas namaSompu Nurdin.

M binMallu sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangansaksi di persidangan Majelis Hakim menemukan faktafakta sebagaiberikut :e Bahwa almarhum Sompu Nurdin. M bin Mallu telah meninggal duniapada tanggal 28 Oktober 2009;e Bahwa bapak kandung dan ibu kandung almarhum Sompu Nurdin.M telah meninggal dunia sebelum almarhum Sompu Nurdin. Mmeningggal dunia;e Bahwa semasa hidupnya almarhum Sompu Nurdin.

M merupakanseorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa tujuan pengesahan ahli waris yang diajukan oleh parapemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahliwaris almarhum Sompu Nurdin. M;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, makahubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum SompuNurdin. M adalah keponakan almarhum Sompu Nurdin M, karena parapemohon adalah anak kandung Manan (saudara lakilaki sekandungalmarhum Sompu Nurdin.

dibacakan permohonannya, atas pertanyaan Mejelis, Pemohonmenambahkan penjelasan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah kenal dengan Calon Suami Pemohon semenjak tahun2005, dan mulai saling taaruf untuk menuju pernikahan (berpacaran) semenjakawal tahun 2010;e Bahwa Wali Nikah Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan CalonSuami Pemohon karena Calon Suami Pemohon bekerja sebagai sopir, sementaraWali Nikah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan lakilaki yangseprofesi dengan Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil;e Bahwa di samping itu Wali Nikah Pemohon menginginkan Pemohon tidakmenikah dulu, supaya Pemohon bisa membantu biaya sekolah adikadikPemohon;e Bahwa Calon Suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap danberpenghasilan tetap;e Bahwa Calon Suami Pemohon berprilaku baik dan bertanggung jawab;Bahwa meskipun Wali Nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, akan tetapiWali Nikah Pemohon mengirimkan surat yang berisi keterangan/jawaban tertulis ataspermohonan Pemohon yang pada pokoknya Wali

benar, saya Calon Suami Pemohon, dan sebelumnya saya belum pernahmenikah;e Bahwa Saya sudah berkenalan dengan Pemohon semenjak tahun 2005, dan mulaiberpacaran semenjak tahun 2010;e Bahwa saya sudah tiga kali menemui Wali Nikah Pemohon untuk melamarPemohon, tetapi Wali Nikah Pemohon tidak mau menikahkan saya denganPemohon;e Bahwa alasan Wali Nikah Pemohon tidak mau menikahkan saya dengan Pemohonadalah karena saya tidak cocok dengan Pemohon, sebab saya hanya bekerja sebagaisopir, sedangkan Pemohon Pegawai

Negeri Sipil;e Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak adahubungan yang menghalangi pernikahan, baik hubungan darah,hubungan susuan, maupun hubungan perkawinan;e Bahwa Calon Suami Pemohon adalah seorang yang baik danbertanggung jawab;e Bahwa Calon Suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan danpenghasilan tetap;e Bahwa Calon Suami Pemohon telah menunjukkan kesunguhannya untukmenikah dengan Pemohon;e Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkanpenglihatan dan pendengaran saksi

Negeri Sipil;e Bahwa Penghulu pada Kantor Urusan Agama menolak menikahkan Pemohondengan Calon Suami Pemohon;e Bahwa Wali Pemohon tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulanbahwa Wali Pemohon Adhal (enggan menikahkan Pemohon dengan Calon SuamiPemohon), karena Calon Suami Pemohon bekerja sebagai Sopir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapatbahwa keengganan wali Pemohon bukanlah keengganan syari, oleh karena itu

Bahwa maksud diajukan permohonan asal usul anakini Karena isteri dari Pemohon yang bernama Zulia Eka Anggraini bin Wasulberstatus pegawai negeri sipil dan untuk mendapatkan hakhak anak perludiajukan permohonan penetapan asal usul anak;7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;8. Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :a.

Negeri Sipil;2.

pernah bercerai sampai padatanggal 4 September 2021 Zulia Eka Anggraini binti Wasulmeninggal dunia dikarenakan kena struk; Bahwa Pemohon dan Zulia Eka Anggraini binti Wasul telahdikarunial anak bernama Dhoges Rahmat Dani yang berumur 9tahun; Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalamasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Zulia Eka Anggraini bintiWasul hingga sekarang; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anakuntuk mendapatkan hakhak anak terkait status Zulia Eka Anggrainisebagai Pegawai

Negeri Sipil;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatuapapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap padapermohonan mereka serta mohon penetapan;Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TasBahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahseperti tersebut

Bahwa, Zulia Eka Anggraini adalah seorang Pegawai Negeri Sipildan telah meninggal pada tanggal 4 September 2021;1. Bahwa Pemohon dan Zulia Eka Anggraini binti Wasul telahdikaruniai Seorang anak yang bernama Dhoges Rahmat Dani, lahir tanggal7 Agustus 2012;1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhandan pemeliharaan Pemohon dan Zulia Eka Anggraini hingga sekarang;2.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh IzinPerceraian dari atasannya yakni An. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklatdaerah Kota Baubau, Sekretaris, Nomor 873.4/2825, tertanggal 21September 2015.8.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadir dalampersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;Bahwa Penggugat yang terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Baubau telah menyerahkan Keputusan

ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugathadir dipersidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pulamengirim wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakdatangnya itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yangdiajukan oleh Penggugat sebagai persyaratan yang harus dipenuhi olehseorang Pegawai

Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telahternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, in cassu Sekretaris DaerahKota Baubau yang merupakan atasan langsung dari Penggugat, serta telahpula sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga patut dinyatakan bahwaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Penggugatdapat diterima ;Menimbang, bahwa dengan diterimanya Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan

negeri sipil; Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka

(P1) menjelaskan bahwa Tergugatmembacakan dan menandatangani sighat taklik talak sesaat setelah akad nikahberlangsung;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) Penggugat telahmenyampaikan surat izin perceraian dari atasan langsung selaku aparat pegawainegeri sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhiketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudahdewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimanadiatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

negeri sipil;Bahwa Tergugat sering main judi togel dan kerap berutang kepada orang laintanpa sepengetahuan Penggugat, lalu utang utang tersebut dilimpahkankepada Penggugat untuk dilunasi;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni2014 dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untukmerukunkan kembali, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan

negeri sipil;Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi togel dansering berutan tanoa sepengetahuan Penggugat, utang mana kemudiandilimpahkan kepada Penggugat untuk dilunasi;Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha untukmerukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Hal. 7 dari 10 Put.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Pemerintah DaerahKabupate Konawe telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenangberdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten KonaweNomor tanggal yang menyatakan memberikan izin kepadaPemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di PengadilanAgama;2.

apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telahhadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:0084/Pdt.G/2016/PA.Una., tanggal 18 April 2016 dan tanggal 27 April 2016,Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyataketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri sipil telah memperoleh izindari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Konawe Nomor Tahun 2016 tanggal :Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihatiPemohon agar kembali membina rumah tangganya dan tidak bercerai denganHal. 3 dari 13 hal Put.

kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatuapapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten KonaweNomor : Tahun 2016 bertanggal hal mana telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19 joPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanyapemeriksaan perkara ini dapat

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untukmengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Patiberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinHalaman 2 dari 12 hal.

Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2020/PA.PtPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmengajukan surat permintaan Izin untuk melakukan perceraian denganTermohon kepada Bupati Pati pada tanggal 03 Februari 2020 dan padatanggal 07 Oktober 2020 Bupati Pati telah menerbitkan Keputusan BupatiPati Nomor : 800/3154 Tentang Pemberian Izin Perceraian denganmemberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian denganTermohon;11.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohonadalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Fotokopi SuratTentang Pemberian Izin Perceraian, bahwa Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil, terbuktiPemohon telah mendapatkan Surat Izin untuk Perceraian, oleh karenanya buktitersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menyatakan Antara Pemohondan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkanPemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.

Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2020/PA.PtMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapatmembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, berupa Fotokopi SuratKeterangan Untuk Melakukan perceraian, Termohon sebagai Pegawai NegeriSipil, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, terbuktiTermohon telah mendapatkan

PUTUSANNomor 0290/Pdt.G/2018/PA.RksBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan D3, bertempat tinggal di Kampung Jalupang Pasar, RT.OO1RW. 001, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak,selanjutnya

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil ataukuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaasuntuk hadir di persidangan.Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat denganTergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakangugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah menyerahkanSurat izin dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Lebak Nomor 873.4/Kep.030Pemb.danDatim2018 tanggal 15 Maret 2018.Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat di persidangan berupa:a.

SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat kediaman di Kampung Jalupang Pasar, RT. 001, RW. 001, DesaCidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak sebagai Kakak IparPenggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:2. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagaisuami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai1 orang anak.

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikanPenggugat dan Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 1

Negeri Sipil yangpenghasilannya tidak mencukupi' belanja kebutuhan rumahtangga sehari hari; bahwa saksi tahu Termohon dalam pertengkaran seringmengancam untuk membunuh Pemohon menggunakan palu, batudan lain lain, bahkan Termohon telah menyemprotkan cairancuka dan cabe ke mata Pemohon hingga Pemohon mengalamicedera serta telah pula merusak barang barang perabotrumah tangga; bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan tidakPutusan No.107/Pdt.G

dekatPemohon; ec re rrr rrbahwa Pemohon sudah mempunyai isteri bernama TERMOHONASLI (Termohon); bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon pernahhidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Termohonhingga dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohondikaruniai 3 (tiga) oranganak; eee r eeeebahwa sejak bulan Oktober 2010 saksi sering menyaksikanPemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkanmasalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, karenaPemohon hanya seorang pensiunan Pegawai

Negeri Sipil yangpenghasilannya tidak mencukupi belanja kebutuhan rumahtangga sehari hari; bahwa saksi tahu Termohon dalam pertengkaran seringmengancam untuk membunuh Pemohon menggunakan palu, batuPutusan No.107/Pdt.G/2011/PA SPG.

Negeri Sipil tidak mencukupi belanjakebutuhan rumah tangga sehari hari, dalam pertengkaran manamenurut kesaksian saksi saksi bahwa Termohon sering mengancamuntuk membunuh Pemohon menggunakan benda benda tumpul sepertipalu, batu dan lain lain bahkan Termohon telah tegamenyemprotkan cairan cuka dan cabe ke mata Pemohon hinggacedera, serta merusak barang barang perabot rumah tangga,berlanjut dengan terjadinya pisah tempat tinggal disertaiPutusan No.107/Pdt.G/2011/PA SPG.

Negeri Sipil tidakmencukupi belanja kebutuhan rumah tanggga sehari bahwa dalam pertengkaran, Termohon sering mengancam untukmembunuh Pemohon menggunakan benda benda tumpul, telahmelakukan tindakan kejam terhadap Pemohon denganPutusan No.107/Pdt.G/2011/PA SPG.