Haltim Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;

HaltimNomor : 03/HK.03.1.Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Penetapan DanPengankatan Anngota Panitia Pemilihnan Kecamatan Untuk PemilihanUmum Tahun 2019 ; 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai Panwaslu Kab.Haltim Nomor : 02/SK/PWSHT/2017 Tentang Penetapan AnggotaPaniatia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan SekabupatenHalmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DanDPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ; 11 (Ssebelas) Lembar Salinan Form DAA1 PPK DPRD Kab/Kota Desa.Soagimalaha

Terdakwamembuka sidang sekaligus memimpin pleno rekapitulasi untuk perhitungansuara pada PresidenWakil Presiden, Calon DPR, Calon Anggota DPRDPropinsi, Calon Anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah (DPD), sedangkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) membantu dengan menyiapkan dokumendokumen pendukung dalampelaksanaan pleno pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatanKota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;wonnne nee Bahwa pada saat pleno Panitia Pemilihan

HaltimNomor : 03/HK.03.1.Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Penetapan DanHalaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN SosPengankatan Anngota Panitia Pemilihnan Kecamatan Untuk PemilihanUmum Tahun 2019 ; 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai Panwaslu Kab.Haltim Nomor : 02/SK/PWSHT/2017 Tentang Penetapan AnggotaPaniatia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan SekabupatenHalmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DanDPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ; 11 (Ssebelas

HaltimNomor : 03/HK.03.1.Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Penetapan DanPengankatan Anngota Panitia Pemilihnan Kecamatan Untuk PemilihanUmum Tahun 2019 ; 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai Panwaslu Kab.Haltim Nomor : 02/SK/PWSHT/2017 Tentang Penetapan Anggota PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera TimurPada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta PemilihanPresiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ; 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA1 PPK DPRD Kab/Kota Desa.Soagimalaha

Tenukiik Atambua 85711 dan di Kantor Satker Penyediaan Rumah UntukMBR Direktif Presiden di Prov. NTT Jl Sam Ratulangi No. 8A 8B Kel.

HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja(Ka.Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov.

HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka.Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov.

TA. 2012 beserta lampirannya.; 33Foto Copy surat PPK Nomor KU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/ XII/2011 tanggal 29Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.; 34Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.; 35Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu; 36 Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.; 37Adendum Ke1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB17/17 tanggal 1 Agustus 2012.; 38Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/SatkerPRNTT/XI/2012tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012dan Usulan tahun2013.; aoFoto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan KegiatanTahun 2012.; 40Foto copy Nomor : 510

dinyatakan Tender Dibatalkan secara elektronik makasecara hukum tidak ada seorang atau badan hukum yang ikut tenderyang dimenangkan, sehingga dalam hal ini belum menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata incasu PENGGUGATdan termasuk peserta lelang lainnya yang ikut tender, maka belummenimbulkan hak dan kewajiban kepada siapapun yang mengikutitender tersebut;Bahwa terkait dengan Tender Dibatalkan, maka hal ini telah diatur didalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden

Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 51(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud padaayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan :a. evaluasi ulang; ataub.

Tender/Seleksi ulang.Bahwa secara hukum jika Tender/Seleksi telah dinyatakan gagal makamekanisme yang harus dilakukan oleh Pokja adalah melakukan evaluasiulang atau Tender/Seleksi ulang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (7)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 joPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 maka secara hukum gugatanyang diajukan oleh PENGGUGAT belum terpenuhinya anasir yangmenimbulkan akibat hukum kepada seseorang atau badan hukumperdata

Nomor 16 Tahun 2018 jo PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah maka salah satu jalan penyelesaiannya adalah melakukanevaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang sebagaimana yang diaturdalam Pasal 51 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 joPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;Bahwa memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 51 ayat (2)huruf c jo Pasal 51 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018Jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dan guna mewujudkan percepatanpembangunan atas Objek Sengketa dan Objek Sengketa Il yangbertujuan untuk kepentingan umum, maka dengan segera TERGUGATakan melakukan Tender Ulang kembali atas kedua Objek Sengketa yangtelah dinyatakan Tender Gagal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan pada peraturan perundangundangan

;;Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Nomor 158 K/Pdt.SusKPPU/2017Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;3.3.

Penetapan Pemohon Keberatan sebagai pemrakarsa proyek telahsesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;5.1.5.2.Bahwa penetapan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor Illsebagai Pemrakarsa Proyek telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur yang selengkapnya berbunyi:Badan usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek PenyediaanInfrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas

Pembelian Prakarsa proyek kerjasama termasuk HakKekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang tender;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak ada ketentuan yangmengatur tentang cara pemberian kompensasi kepadaPemrakarsa Proyek Kerjasama;Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun2005 tersebut telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor67 Tahun 2005 tentang Kerjasama

Bahwa Pada tanggal 9 November 2005 diterbitkanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan BadanUsaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebutPerpres Nomor 67 Tahun 2005) .

Seluruh proses tersebutmengandung ketidakcermatan serta mengarah padapelanggaran atas ketentuan pelelangan, dan PrinsipDasar Pengadaan sebagaimana ditetapkan dokumenPelelangan dan dalam pasal 3 huruf c, d dan huruf eKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun = 2003, sehinggamengakibatkan pelaksanaan Pelelangan tidak adil, tidaktransparan dan terjadi persaingan yang tidak sehat,sehingga hal tersebut sangat merugikanPenggugat. eee14PENGGUGAT telah mengajukan Protes, sanggahan, dansanggahan banding tersebut

Pasal 26 huruf d Keputusan Presiden No.: 80 Tahun2003. , yang menetapkan bahwa : Pejabat yangberwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalahBupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilaidi atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliarrupiah )2.

Lampiran I Bab II, A, 1, j Keputusan Presiden No.:80 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa Pemenanglelang diumumkan dan diberitahukan olehpanitia/pejabat pengadaan kepada para pesertaselambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelahditerimanya surat penetapan penyedia barang/jasasedari pejabat yang berwenang3. Bab II pasal 17. Dokumen Pelelangan , yangmenetapkan bahwa: PemenangLEAN iceaiacws ani wus ras 12)Lelang ditetapkan oleh Bupati , berdasarkan Usulan Panitia Pengadaan.

Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun. Bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, d dan eKeputusan Presiden Nomor: SO Tahun 2003d. Bertentangan dengan Pasal 26 huruf d KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;@ BOFTENtANBONss seas eussusar 21)e. Bertentangan dengan Pasal 27 ~=ayat (2) KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;f. Bertentangan dengan Lampiran I Bab II.A.1.j KeputusanPresiden Nomor: SO Tahun2003; 222222 eee eee eee eeeg.

Bertentangan dengan Lampiran I Bab TI/I.A.1.f.5).h)Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun11.a.Bertentangan dengan DokumenPelelangan; 2272222 r eee ee eee. Bertentangan dengan Bab I Pasal 6.2 Jo Bab II Pasal3.2 Dokumen Pelelangan;Bertentangan dengan Bab I Pasal 18.2 DokumenPelelangan; .

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 2 +2222 nen ena Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur f.

Penyimpangan atau kesalahan penawaran harga penggugattidak cukup akurat untuk dapat mempengaruhi lingkup,kualitas dan hasil/ kinerja pekerjaan.Bahwa Tergugat dalam dalam proses penetapan Keputusan TataUsaha Negara telah melanggar Peraturan perundangundanganHal 21 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKsebagai berikut :o nnn nen nnn noe nnn none nee(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang merujukDACA : 2222 nn oan nnn nnn nnn

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihnan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 222 non nnn non non nnn ene nee nee = Bagian A, Sub Bagian 7 Metode Evaluasi Penawaran(terlampir keseluruhan) Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur, f.

Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 6yaitu:(3) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:a.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungtidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; dan selanjutnya tertulis dalam Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 tentangPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dalamPenjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2) tertulis bahwa Dalam halpenetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak

Anakia sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 37 ayat (1)Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yangmenegaskan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat darikelalaian penyedia barang / jasa maka penyedia barang / jasa yangbersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/1000(satu per seribu) perhari dari

Anakia sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1)Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yangmenegaskan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat darikelalaian penyedia barang / jasa maka penyedia barang / jasa yangbersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/1000(satu per seribu) perhari dari

Arnev Jaya Abadi untuk melaksanakanpekerjaan Pengadaan BukuBuku Perpustakaan di STAIN Kendari tersebuttidak didahului oleh prosedur / tahapantahapan pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode pemilinan langsung sebagaimana yang ditentukan dalampasal 20 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85Tahun 2006, yaitu :pengumuman pemilihan langsung

ALFIAN TOAR, SP, MM tidakmengenakan sanksi denda keterlambatan kepada saksi DENAWATI, SHsebesar Rp. 3.729.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden RINomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 yang menegaskan bila terjadiketerlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian

Arnev Jaya Abadi untuk melaksanakanpekerjaan Pengadaan BukuBuku Perpustakaan di STAIN Kendari tersebuttidak didahului oleh prosedur / tahapantahapan pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode pemilihan langsung sebagaimana yang ditentukan dalampasal 20 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85Tahun 2006, yaitu :a. pengumuman pemilihan langsung

Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDN9) Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, Upaya Keberatan terhadap PutusanPemberhentian tersebut sudah dilakukan dengan mengirimkanUpaya Keberatan terhadap atasan Bupati yaitu pada tanggal 16Mei 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara, kemudian padatanggal 29 Juli 2019 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan &RB, Komisi Aparatur Sipil Negara dan kepada Presiden;10) Bahwa sampai dengan sekarang surat balasan dari

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTUtama, JPT madya, dan JF ahli utama;ataub. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPTPratama, JA, JF selain JF ahli utamaPemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karenaalasan tidak tersedia lowongan jabatan yang manakenyataannya Penggugat berulangulang mendapat jabatanHalaman 16.

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPT madya, dan JF ahli utama; ataub. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,JA, JF selain JF ahli utama.Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDN19.Bahwa dalam penetapan dasar hukum Objek Gugatan sangatlahbertentangan dengan aturan tentang retroaktif. Objek Gugatanyang dikeluarkan dengan perbuatan pidana a quo sangatberbeda waktu terjadinya (tempus delicti).

Nomor :824.3/2255/2012 tentang Mutasi dari Pemerintah Gunung Sitollke Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Mei 2012,(Bukti P9);Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :92/TK/TAHUN/2016 Tentang Penganugerahan TandaKehormatan Satyalancana Karyasatya tanggal 9 November 2016,(Bukti P10);Halaman 35.

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPTmadya, dan JF ahli utama; ataub.

.: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan

Republik Rakyat China) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and The PeoplesRepublic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai KerjasamaEkonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor:

Benliz Pacific diwilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130(sebelas ribu seratus tiga puluh) hektar, yang telah diterima olehTermohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, jikaditinjau. dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansipermohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sehingga semestinya Termohon menjawabdan mengabulkan permohonan Pemohon a quo;Bahwa, disamping itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkanInstruksi

Presiden yang dipandang sebagai aturan moratoriumdibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk Bidang Energidan Sumber Daya Mineral yang berakibat terhambatnya prosespengurusan adminitrasi dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,dan studi kelayakan dalam Kedua Wilayah Izin Usaha PertambanganEksplorasi a quo, Instruksis Presiden Republik Indonesia tersebutadalah:Halaman 11 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR18.17.1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.4.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.5.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 jo.Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 jo. Instruksi Presiden Nomor 6Tahun 2017 jo.

., Notaris di Jakarta ;Bahwa dari hasill No. 03 G/HUM/2003 yang pada intinya menolak gugatan dariYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk melakukan hak uji materiilterhadap Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002, putusanmana dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa:Presiden berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait dengan kepatuhan atauketidakpatuhan Pemegang Saham dalam PKPS.Kepada yang patuh diberikan jaminan kepastian hukum berupa pembebasan darituntutan

melaksanakan kebijakankebijakan terkait denganperbankan termasuk program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham sesuai denganalur kebijakan yang telah ditetapkan secara hukum dan politik.Perlu ditambahkan bahwa berdasarkan JAWABAN 1 tersebut diatas, terbukti pulabahwa dengan diterimanya Surat Keterangan Lunas oleh Keluarga Salim (dahuluTERGUGAT 2, 3 dan 4) dari Pemerintah Republik Indonesia, maka Keluarga Salim(dahulu TERGUGAT 2, 3 dan 4) telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkanMSAA.JAWABAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA DALAM HALAMAN 4 DARIJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPAT PENGUSULDAN ANGGOTA LAINNYA TERHADAP KETERANGAN REPUBLIKINDONESIA TENTANG INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN KASUS KREDITLIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN BANTUAN LIKUIDITAS BANKHalaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2014/PN TngINDONESIA PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA TANGGAL 1 APRIL 2008 (JAWABAN 2).Presiden Republik Indonesia

Namun setelah 3 pemaparan tersebut, belum ditemukanadanya buktibukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi dandisimpulkan akan diserahkan kepada Menteri Keuangan untukditindaklanjuti.SELAIN ITU, DI DALAM JAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIADALAM HALAMAN 10 DAN 11 DARI JAWABAN 2, TERBUKTI BAHWASETELAH DILAKUKAN PENGUSUTAN TUNTAS ATAS PEMEGANGSAHAM PENGENDALI PT BCA (KELUARGA SALIM/DAHULUTERGUGAT 2, 3 DAN 4) ATAS DESAKAN KOMISI III DPR DALAMRAPAT KERJA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADATANGGAL

28 JUNI 2007, TIDAK DITEMUKAN ADANYA BUKTIBUKTIYANG MENGARAH KE TINDAK PIDANA KORUPSI.Ditambahkan lebih lanjut oleh Presiden Republik Indonesia dalam halaman 27dan 28 bahwa :Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim BLBI I dan BLBI II adalahmengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset daripemegang saham pengendali (PSP) PT.

Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri cq.GubernurSulawesi Utara, cq. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro(SITARO) cq. Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembuatan PelabuhanUdara (Bandar Udara) Siau Tahun Anggaran 2014 di Ondong, SebagalTergugat ;2. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Perhubungan DirjenPerhubungan Darat cq.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi SulawesiUtara , cg.

danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di KecamatanKapuas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, makasesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat(1) Instruksi Presiden

keduanya tidakmungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tanggayang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudharatyang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinahmawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surahArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden

dari pada menarikkebaikan/ kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a) dan(f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1.....Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden

alasanyang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut,maka sesuai dengan pasal 149 angka (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banjarbaruberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2), terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuanPasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctoPasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden

tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akansangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sertamenunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untukmenciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 3 Intsruksi Presiden

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Bjb ale ye Wel awlasllJ Leo Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatanPenggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalildalil gugatan Penggugat telahterbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakanputus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Voor DeBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara

tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara pemohon denganpemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluanpenerbitan buku nikah dan digunakan untuk mengurus kartu keluarga dan aktakelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialanh suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf(e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telahmengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriyang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah diHal. 6dari 11Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2021/PA.

MmjInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman KTPel perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Pamekasan, namun oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayahjurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang

dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No. 1000/Padt.G/2017/PA Spg.Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Pamekasan,namun oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukumPengadilan Agama Sampang dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006

telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari suSunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan Jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

Ul> ule prio awArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatHal. 8 dari 10 hal. Put.

Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 memuat keterangan perihal identitas dan statuskependudukan Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayahjurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 tersebut bersesuaian pula denganpengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atauposita gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT dan saksi SAKSI

Pasal 77 ayat (2)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapatmewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam dan a/Quran surah arRum ayat 21 yang lafalnya:dam) bo 90 aSin Seas Ugall piu Lal s 5) aSundil Gye aS! SUS Oy!

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka (2)dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkalis harus mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Pamekasan,namun oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukumPengadilan Agama Sampang dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0540/Pdt.G/2018/PA Spg.Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawai pencatatnikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 39Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Pemohondan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai, dan masingmasing juga tidakpernah menikah lagi dengan orang lain, bahkan SUAMI PEMOHON telahmeninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu, kemudian Pemohon bermaksudmengurus uang duka dan pensiunan janda, maka dengan dikuatkan bukti P.3terbukti SUAMI PEMOHON telah benarbenar meninggal dunia pada tanggal 10Oktober 2013, dan Majelis

Pasal 4 dan 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diaturdalam Pasal 8 s/d 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Pasal 39 s/d 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat(3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim menilai penikahan Pemohon dengan SUAMIPEMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan untuk diisbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrinulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis