,maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalamperkawinan yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepadaPengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohonuntuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izinkepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan AgamaTilamuta;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin kepadaPemohon untuk mentalak Termohon maka perkawinan Pemohon dan Termohon akanputus karena talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar

Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, Pemohon memiliki kewajibankewajiban yang harusdilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa mut ah dan nafkah iddah;Hal. 14 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.TlmMenimbang, bahwa mutah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telahdiceraikan

Olehkarena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan melihat kemampuanPemohon dan atas pertimbangan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakimberpendapat adil dan bijaksana membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah bagiTermohon sebagai imbalan Termohon menjalani masa iddah yakni selama 3 bulansebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (ilusoir)maka

Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkanbiayabiaya guna memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan, sandang dan papan.Seyogyanya pula menjadi tanggung jawab bersama antara bekas suami dan bekas isterisetelah perkawinan dinyatakan putus baik karena talak maupun karena perceraian.Namun yang mendapat porsi tanggung jawab yang lebih besar adalah bapak/bekas suamiHal. 17 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Tlmsebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974tentang

atau badan usaha dengan cara merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosann penympananalokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri; e Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijualkepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu premiumRp. 4.500, (empat ribu lima ratus ribu rupiah), solar Rp. 4.500, (empat ribulima ratus rupiah), dan minyak tanah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)sesuai dengan peraturan Presiden

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidiHal 12 dari 29 halaman, No. 67/Pid.B/2013/PN.Tjg.pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidipemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yangkemudian diubah dengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yangdisubsidi pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.

Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraiantersebut adalah perceraian

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan

Seluruh proses tersebutmengandung ketidakcermatan serta mengarah padapelanggaran atas ketentuan pelelangan, dan PrinsipDasar Pengadaan sebagaimana ditetapkan dokumenPelelangan dan dalam pasal 3 huruf c, d dan huruf eKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun = 2003, sehinggamengakibatkan pelaksanaan Pelelangan tidak adil, tidaktransparan dan terjadi persaingan yang tidak sehat,sehingga hal tersebut sangat merugikanPenggugat. eee14PENGGUGAT telah mengajukan Protes, sanggahan, dansanggahan banding tersebut

Pasal 26 huruf d Keputusan Presiden No.: 80 Tahun2003. , yang menetapkan bahwa : Pejabat yangberwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalahBupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilaidi atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliarrupiah )2.

Lampiran I Bab II, A, 1, j Keputusan Presiden No.:80 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa Pemenanglelang diumumkan dan diberitahukan olehpanitia/pejabat pengadaan kepada para pesertaselambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelahditerimanya surat penetapan penyedia barang/jasasedari pejabat yang berwenang3. Bab II pasal 17. Dokumen Pelelangan , yangmenetapkan bahwa: PemenangLEAN iceaiacws ani wus ras 12)Lelang ditetapkan oleh Bupati , berdasarkan Usulan Panitia Pengadaan.

Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun. Bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, d dan eKeputusan Presiden Nomor: SO Tahun 2003d. Bertentangan dengan Pasal 26 huruf d KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;@ BOFTENtANBONss seas eussusar 21)e. Bertentangan dengan Pasal 27 ~=ayat (2) KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;f. Bertentangan dengan Lampiran I Bab II.A.1.j KeputusanPresiden Nomor: SO Tahun2003; 222222 eee eee eee eeeg.

Bertentangan dengan Lampiran I Bab TI/I.A.1.f.5).h)Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun11.a.Bertentangan dengan DokumenPelelangan; 2272222 r eee ee eee. Bertentangan dengan Bab I Pasal 6.2 Jo Bab II Pasal3.2 Dokumen Pelelangan;Bertentangan dengan Bab I Pasal 18.2 DokumenPelelangan; .

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 2 +2222 nen ena Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur f.

Penyimpangan atau kesalahan penawaran harga penggugattidak cukup akurat untuk dapat mempengaruhi lingkup,kualitas dan hasil/ kinerja pekerjaan.Bahwa Tergugat dalam dalam proses penetapan Keputusan TataUsaha Negara telah melanggar Peraturan perundangundanganHal 21 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKsebagai berikut :o nnn nen nnn noe nnn none nee(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang merujukDACA : 2222 nn oan nnn nnn nnn

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihnan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 222 non nnn non non nnn ene nee nee = Bagian A, Sub Bagian 7 Metode Evaluasi Penawaran(terlampir keseluruhan) Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur, f.

Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 6yaitu:(3) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:a.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungtidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; dan selanjutnya tertulis dalam Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 tentangPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dalamPenjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2) tertulis bahwa Dalam halpenetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untukditerima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, (vide Pasal 26 ayat 1,ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

(1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (Vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah melebihi batas minimalpembuktian (Vide Pasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohondan Termohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (VidePasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadapTermohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT),maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkantalaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuksetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksianikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat(3) Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbuktinusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (vide Pasal 152Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfatan bagi Penggugat, maka gugatan Penggugattentang nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan cara menghukum Tergugatuntuk memberikan nafkah

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;O Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokokPemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalahkarena sejak dari awal pernikahan rumah

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangHal. 7 dari 13 Hal. Put. Perkara No 709 /Pdt.G/2017 /PA Jmb.Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 13 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

dan meninggalkan 1 (satu) orang suami bernama Pemohon (Pemohon 1) dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu P (anak perempuankandung), Pemohon II, agama Islam, P Ill (anak lakilaki kandung), agamaIslam dan Pemohon IV, (anak perempuan kandung), Pemohon Ill, agamaIslam;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 2,yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh (Pewaris),Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

diubah beberapa kali dan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi RevisiTahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidangkewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya diPengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a dipersalahkan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan b dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok

hukum yang menyatakan Pewaris (Almh) wafatpada tanggal 16 Juli 2019 karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan1 (Satu) orang suami bernama Pemohon (Pemohon 1) hubungan perkawinan,dan 3 (tiga) orang anak kandung, hubungan darah yaitu P (anak perempuankandung), Pemohon Il, agama Islam, P Ill (anak lakilaki kandung), agamaIslam, Pemohon IV, (anak perempuan kandung), Pemohon Ill, agama Islam,dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor2800/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 20 Desember 2018 dan 21 Januari 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidak hadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturHal. 7 dari 14 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dinubungkanHal. 12 dari 14 Hal. Put.

Perkara No.156/Pdt.G/2019/PA.MLpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.286/Padt.G/2021/PA.BkIsdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan

Dan Allah MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P,, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut: wo Bs osec ceLasSS Lewls aul O1S5 aisin Go US All yu lo jar OsArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allan akan memberi

Pasal 116 huruf (a) dan (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitandengan terjadinya perselisihnan terusmenerus antara Suami istri berdasarkanHalaman 10 dari 14 Halaman Put.Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Dgl.Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putuS karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiHalaman 11 dari 14 Halaman Put.Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Dgl.Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

putus karena Talak BainShugraa;Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan olehPenggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan padaalat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat teruS

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwagugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan,dan talak yang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satubentuk talak bain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasanuntuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimanaterdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampaisaat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantaraisinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugatsecara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKabupaten Ketapang.

Pasal 80Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yangpada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberibimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluanhidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuatPenggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologismenjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri dalam bermasyarakat;Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut

Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugatpada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkandi atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut

Ktp.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukanoleh pihak isteri agar dijatunkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuanpasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3,Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

Sampai saat initidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralin ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RINomor

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pulasubstansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telahmemenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, berdomisilidalam

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi HukumIslam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya PengadilanAgama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan PemohonII hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon,yang atas pertanyaan Hakim Ketua, para Pemohon

saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakimdalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwaperkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca PeraturanMenteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakimdalam tahap kostituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasanmenurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari paraPemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh

memerintahkan kepadaPegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftaryang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Rio Pakava tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan jugatidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasiPengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:cS 4atll ALN 18) dudsArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanidentitas pernikahan dan identitas kependudukan

ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,iad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Peohon Il telah dapatHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Tbhmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Perkara No. 0002/Pdt.G/2018/PA Sip.yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PASlp. bertanggal 17 Januari 2018 dan 23 Februari 2018, dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanaHal. 9 dari 15 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan = dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara analogis dandalildalil syarak tersebut jis.