Ditemukan 31143 data
11 — 3
263/Pdt.P/2021/PA.Krs
86 — 0
263/Pdt.G/2019/PA.Kph
ANIS WULANDARI
9 — 5
263/PDT.P/2013/PN.BLT
10 — 0
263/Pdt.P/2021/PA.GM
11 — 8
263/Pdt.G/2024/PA.ME
7 — 5
263/Pdt.G/2022/PA.Ptk
16 — 9
263/Pdt.P/2022/PA.Tbh
9 — 6
263/Pdt.G/2015/PA.Kjn
23 — 11
263/Pdt.G/2023/PA.Sbh
8 — 5
263/Pdt.P/2024/PA.JT
13 — 0
263/Pdt.P/2023/PA.Smp
25 — 23
263/Pdt.G/2024/MS.Ksg
14 — 9
263/Pdt.G/2024/PA.Bi
95 — 7
Bahwa perbuatan Tergugat yang mengakui dan menguasai berdasarkanSurat Keterangan Penyerahan Tanah yang diduga palsu yakni tandatangan dalam surat tersebut bukanlah tanda tangan Penggugat,sementara itu tanah yang diakui justru diatas tanah milik Penggugat,Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pat.G/2013/PN.Spt.bahkan Tergugat dapat dituduh menggunakan surat palsu sebagaimanadiatur dalam Pasal 263 KUHPidana, sehingga apa yang dilakukan olehTergugat adalah bertentangan dengan hukum, serta melanggar hakhakkeperdataan
Hukum Pidana) sedangkan yangdimaksud Penggugat dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah akses akibatataupun kerugian yang ditimbulkan oleh adanya pelanggaran pidana sesuaiPasal 263 KUHP tersebut, berdasarkan itu semua maka saya Tergugat akanmenjawab sebagai berikut:Sangat jelas bahwa pokok/sumber dari gugatan Penggugat ini adalahPasal 263 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).Maka dengan ini saya Tergugat menyatakan bahwa selama ini sayaTergugat tidak pernah diperiksa, oleh pihak Kepolisian NegaraRepublik
Kesimpulan.Setelah membaca serta mempelajari dari gugatan Penggugat ini makasaya Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat ini sangat tidaklengkap, kurang pihak yang digugat, pokok ataupun dasar dari gugatan yangmenggunakan pembuktian berdasarkan persidangan menurut hukum acarapidana dengan faktafakta sebagai berikut:1.Dasar/pokok dari gugatan Penggugat ini sangat jelas adalah perkarapidana Pasal 263 KUHP.Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 19/Pat.G/2015/PN Spt2.
Kami para Tergugat baik Tergugat , Tergugat Il serta Turut Tergugatidak pernah diadili, apalagi diputuskan bersalah melakukan tindakanpidana melanggar Pasal 263 KUHP sesuai gugatan dari Penggugat.Para pihak yang digugat tidak lengkap, karena tidak menggugat:I. H. Syahbudin/seluruh ahli warisnya sebagai Tergugat I.Il. Lurah/Kelurahan Ketapang sebagai Turut Tergugat I.III.
Tergugat menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugatsangat jelas adalah perkara pidana Pasal 263 KUHP,yang harus disidangkan dalam perkara pidana bukanperkara perdata, sedangkan Tergugat , Tergugat II atauTurut Tergugat tidak pernah diadili, apalagi diputuskanbersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263KUHP sesuai gugatan dari Penggugat;2. Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan Penggugattidak lengkap karena tidak menggugat:a. H. Syahbudin/seluruh ahli warisnya sebagai Tergugat ;b.
NENY WURI HANDAYANI, SH
Terdakwa:
AKHMAD TAUFIK bin TARWI
83 — 11
Menyatakan terdakwa AKHMAD TAUFIK Bin TARWI bersalah melakukantindak pidana memakai surat palsu " sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kamiyang kedua.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD TAUFIK Bin TARWIberupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwaditahan;3.
HARI SANTOSO.0 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RUDIYANTO selaku pemiliktanah tidak bisa memiliki dan menguasai tanah tersebut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHPMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
HARUN MULJONO KUSUMA.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut:1.
;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsurtersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 263 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan suratpalsu atau yang dipalsukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak melihatadanya
yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;Perbuatan Terdakwa telah merugikan khususnya Rudyanto selaku pemiliktanah;Keadaan yang meringankan:Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN KrsTerdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yangmelanggar hukum;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan tersebut dalampertimbangannya tidak sempurna (onvaldoeger gemotivero), sehinggabersifat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangatmerugikan pemohon Peninjauan Kembali ;Sebelum pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafanhakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Judex Factiyang mengakibatkan amar putusannya keliru, pbemohon Peninjauan Kembaliterlebin dahulu akan mengemukakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263
Olehkarena itu perlu ditarik batasbatas dimana letak penerapan kekhilafan ataukekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat(2) hurufc KUHAP ;Pasal 263 ayat (2) hurufc KUHAP tidak memberikan penjelasan tentangpengertian istilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan hanyamengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasanpengajuan permohonan Peninjauan Kembali ;Pengertian umum menurut kamus umum bahasa Indonesia yangdisusun oleh W.J.S Poerwadarminta
menyatakan, khilaf mempunyaipengertian keliru/salah sedangkan kekhilafan mempunyai pengertiankekeliruan/kesalahan yang mencolok sama sekali ;Bahwa pengertian tersebut kemudian diintredusir kedalam pengertiankekhilafan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf cKUHAP dimana dalam praktek Hukum, pengertian kekhilafan/kekeliruanyang nyata dimaksudkan sebagai salah satu cacat dalam pertimbangan,atau dengan kata lain pertimbangan putusan yang diambil tidak sempurna.Atau juga dapat diartikan
Mal, karenahalhal yang relevan secara yuridis telah mempertimbangkan dengan benar.Perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yangmenyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan dana asuransi merupakantindak pidana korupsi ;Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novumyang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasanalasanpermohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalamketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;Menimbang, bahwa dengan
56 — 15
Menyatakan Terdakwa SUPADMO WP Als PADMO Bin KARTOMIHARJO, telahterbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mereka yang sengajamemberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengansengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaiansurat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2)KUHP Jo Pasal 56 Ayat(2) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;2.
Sunarto yang terletak di Desa Bukit Kemuning.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1)KUHP;AtauKedua :Bahwa Terdakwa SUPADMO WP Als PADMO Bin KARTOMIHARJO, pada hariRabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidaktidaknya masih dalam bulanJuni 2011 setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011,beftempat di KantorKoperasi Wahana Mandiri di Desa Plamboyan Kec. Tapung Kab.
(dua puluh lima juta dua puluh riburupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksisaksi dibawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan artikata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satudakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan KesatuPenuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 263
Tapung Hulu.Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankanmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini;Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPserta peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
52 — 24
jalan No.2 VIA KEND.DT.64 tertanggal Mamuju, 11/12015.c 1 (satu) lembar surat jalan No.19 VIA KEND.DT.74 tertanggal Mamuju, 14/122014.d 1 (satu) lembar surat jalan No.20 VIA KEND.DT.55 tertanggal Mamuju, 5/12015.adalah tidak wajar, karena terdapat pendobelan tarikan.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.KARYA MANDALAPUTRA (KMP) mengalami kerugian sebesar + Rp.19.977.100, atausetidaktidaknya lebih dari Rp.2.500.000,.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 263
Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaankombinasi (alternatif subsideritas) sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primairsebagaimana diatur dalam Pasal 263
Oleh karenanya unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.Menimbang, bahwa dalam
No. 96/Pid.B/2015/PN.Mam34Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa RUSMIN Bin ABBAS tersebut diatas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
PT. ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE
Termohon:
Dittipidum Bareskrim POLRI
248 — 109
CLS, adalah merupakanpelanggaran nyata atas ketentuan Pasal 8 dari Wording PolisPSAKI, mengenai laporan tidak benar;2) Bahwa perbuatan memberikan keterangan Palsu adalahmelanggar ketentuan Pasal 263 KUHP, yang perbuatan tersebutberhubungan dengan perbuatan mengadakan dokumenpendukung klaimnya yang ditujukan atau setidaktidaknyadiperguanakan untuk memperbesar nilai klaim.Bahwa berdasarkan kesimpulan proses penyidikan tersebut di atas padatanggal 21 Mei 2021, Termohon telah melaksanakan Gelar Perkara
,dengan hasil gelar Laporan Polisi Nomor: LP/0568/X/2020/Bareskrimtanggal 2 Oktober 2020 atas nama Pelapor Lukman Hakim terkait dengandugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP yang didugadilakukan oleh Terlapor PT.
CLS perlu pengujian diluar hukum pidana karenaterdapat sengketa dalam hubungan hukum perusahaan asuransi danpemegang polis.Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergambar jelas penyidikan perkaradugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP denganTerlapor PT. Cahaya Lampung Selatan yang diduga dilakukan olehTerlapor tidak cukup bukti untuk dilanjutkan, di samping itu pula Pelaportelah keliru mendudukkan PT.
Artha Graha General Insurance dengantindak pidana yang dilaporkan Pemalsuan dokumen UU No. 1 tahun 1946tentang KUHP, pasal 263 KUHP, Penipuan / Perbuatan curang UU No. 1 tahun1946 tentang KUHP, pasal 378 KUHP ( P25 jo T1), dengan terbitnya, surattermohon yaitu Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.S.Tap /161.4c/VI /2021 /Dittipidum yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 16 Juni 2021 (P36 = T29.a), yang dikeluarkan Termohon adalah merupakan materi Praperadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim
Artha Graha General Insurance dengan tindakpidana yang dilaporkan Pemalsuan dokumen UU No. 1 tahun 1946 tentangKUHP, pasal 263 KUHP, Penipuan / Perbuatan curang UU No. 1 tahun 1946tentang KUHP, pasal 378 KUHP Waktu kejadian tanggal 23, bulan 10, tahun2019, tempat kejadian Toko Jalan Patimura No. 29, Kel. Banjarsari, Kec. MetroUtara, Kab/Kota : Kota Metro Lampung, serta bukti P24, yaitu Surat TugasNo.28/DIRUT/AGGI/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dari Direktur UtamaPT.
43 — 34
berikut :1.Menyatakan Terdakwa HOTJEN LUBIS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu Membuatsurat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatuhak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang,atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatuperbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh oranglain menggunakan suratsurat itu seolaholah surat itu asli dan tidakdipalsukan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263
kartu keluarga a.n HERUTRIONO, 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan a.n AMANDA, 1 (satu)lembar foto copy KTP a.n NELSON BNCIN dan RENTI ARES MANIK, 1 (satu)lembar hasil scan a.n RIDWAN, 6 (enam) lembar blangko kosong kutipan aktakelahiran, 4 (empat) lembar blangko kosong kutipan akta perwakilan, 1 (satu)unit Laptop warna putih merek Asus, 1 (Satu) unit scanner merek canon warnahitam dan 1 (satu) unit printer merek Epson warna hitam.wannnn= = Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263
kelahiran, 4(empat) lembar blangko kosong kutipan akta perwakilan, 1 (satu) unitLaptop warna putih merek Asus, 1 (satu) unit scanner merek canon warnahitam dan (satu) unit printer merek Epson warna hitam;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 263
membantu membuatsurat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak,sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yangboleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan denganmaksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu. seolaholah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalaumempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhioleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263
Lbp.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa Merugikan Negara dsan merusak tata tertibmasyarakat;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakuiperbuatannya;Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 (1) KUHPidana, UU No. 8tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundanundangan