Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.Tergugat, lalu Terugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, laluPenggugat diterlantarkan tidak lagi diperdulikan Tergugat sampai saat ini, pihakkeluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat denganmemberikan nasehat tetapi tidak berhasil, olen karena Penggugat telah bertekatuntuk bercerai dari Tergugat maka pihak keluarga tidak sanggup lagi untukmenyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuansebagaimana ditegaskan pada Pasal

dalam rumah tangga apabila telah terwujud pecahnyarumah tangga, atas hal itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telahdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti dikemukakandiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat, olehPenggugat telah dapat membuktikannya dipersidangan, karenanya petitum gugatanPenggugat angka satu dan dua sudah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1371/Pdt.G

diarhakan sehingga Pemohon merasa keberatan, Termohonsering berkatakata kasar kepada Pemohon seperti berkata hinaan; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulanFebruari tahun 2021, Pemohon yang meninggalkan tempat kediamanbersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi; Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar bersabar dan mengurungkanniatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

; antara Penggugat dan Tergugataiei (mitsagon gholizhon)sudah tidak ada ikatan batin yang kuat paseyang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudahtidak saling mencintai dan tidak = saling membutuhkan, dan tujuanperkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ArRum ayat 21, akan Sulitterwujud;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahHalaman 7 dari 14 halamanPutusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.SgtaAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman

Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulitHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2020/PA.Tngperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinanadanya motif persepakatan

berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 hinggasekarang; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumahtangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

meninggalkan Penggugat hinggasekarang; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

proses acaraberacara dalam persidangan sehingga baru dalam pengajuan memorikasasi ini Pemohon kasasi mengetahui dan menyadari sesungguhnya halyang sifatnya prinsipil itu adalah ternyata Termohon Kasasi belummemenuhi syarat selaku Advokat untuk beracara di persidangan karenaTermohon Kasasi yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasidalam Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. belum memilikiBerita Acara Sumpah sebagai salah satu persyaratan untuk beracaradalam persidangan sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 4 UU Nomor 18Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga dengan demikian Surat Kuasadan Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 yang dibuat olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor132/Pdt.G/2013/PN Btg. secara hukum adalah tidak sah dan tidakmengikat serta batal demi hukum dan hal ini pula telah ditegaskan dalamSurat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 (mohonMajelis meneliti fotokopi kartu Advokat dari TermohonKasasi/Penggugat/Terbanding yang diajukan

Surat KuasaMenjual yang sudah disepakati/diperjanjikan oleh PARA PIHAK sudahmempunyai kekuatan hukum bukti yang sempurna tentang isinyaseperti akta otentik, sebagaimana ditegaskan dalam JurisprudensiMARI No. 1043.K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 juncto Pasal1875 KUHPdt ;Dengan buktibukti sebagai berikut:Bukti Surat1.

Dimana SuratKuasa Menjual ini tidak bertentangan pada Pasal 1792 KUHPdt. junctoInstuksi Mendagri Nomor 14/1982 tentang larangan Surat Kuasa Mutlak.Surat Kuasa Menjual yang sudah disepakati/diperjanjikan oleh PARAPIHAK sudah mempunyai kekuatan hukum bukti yang sempurna tentangisinya seperti akta otentik, sebagaimana ditegaskan dalam JurisprudensiMARI No. 1043.K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 juncto Pasal 1875KUHPdt ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka gugatanPenggugat

Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskanikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yangmenyatakan bahwa Agar ada kesatuan pengertian dan kepastianpenggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan

bukanlah lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yangdibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikansengketa konsumen di luar pengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatuBadan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang UndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa ("Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan

Nomor 867 K/Pdt.SusBPSk/2017digunakan analogi atas putusan yang dijatunkan oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnyamemuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU, dimana PutusanKPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman adalah tindakan

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;d.

Nomor 867 K/Pdt.SusBPSk/201793/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 106/PMK.06/2013);Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum UndangundangHak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakanagar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum ada Peraturan PerundangUndanganyang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotekyang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi

Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yangmenyatakan Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaantersebut maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan = yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diaturdalam HIR/RBg. berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3.

BatuBara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman,melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah,yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luarpengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu BadanArbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUArbitrase), hal mana ditegaskan

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atasputusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irahirah tersebut telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2Halaman 7 dari 37 hal Put.

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.

Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 42HIR/258 RBg. yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (oukan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang HakTanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut,maka ditegaskan

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBagarah ayat 241:Uf g pereall, cla lata alt gArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf... Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:data! d gh gedag i dole caiArtinya:Wajib memberi mutah kepada isteri yang dicerai.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajibanpemberian mutah hanya kepada orang yang berkecukupan secaraekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupantetapdiwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepadapara suami yang ingin mentalak isterinya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal41 huruf (6) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalandengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambilalih sebagai pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut:~ Ud aes oys ge Gar,Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anakanaknya(AlMuhadzazab II: 177),Ga) (cle Aa9did al 9 Gl Al Cpe ( 98) Hal. 22 dari 25 hal. Put.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Nomor 68/Pdt.G/2016 /PA.Pdlg Hal. 19 dari 24 halaman.sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan lembaga/badan arbitraseyang memiliki Kkewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu badanarbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UndangUndang Arbitrase) hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.

Nomor 645 K/Pdt.SusBPSk/2016dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalamyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irahirah dalamputusan KPPU, dimana putusan KPPU notabene bukan putusan lembagaperadilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yangmelanggar Undang Undang kekuasaan kehakiman, dan oleh karena ituputusan dimaksud mengandung

Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013);Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang UndangHak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakanagar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut, Maka ditegaskan

dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Selanjutnya dalam Yurisprudensi MahkamahAgung No. 588 K/Sip/1973 ditegaskan karena perkarasekarang sama dengan perkara terdahuku, sedang terdahulutelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka gugatantidak dapat diterimab.

Alasan /dalil gugatan yang sama;Menimbang,bahwa jika semua unsur telah terpenuhui maka dapatdikatagorikan sebagai Nebis In idem ,ketentuan Nebis In Idem dalam pasal diatas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihatsecara keseluruhan, semua hal semacam ini ditegaskan dalam PutusanHalaman 27 dari32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN TjkMahkamah Agung No.647/K/Sip/1973 yang menyatakan ada atau tidaknyaasas Nebis In Idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak

melekatnya suatu unsur ne bis in idem apabilaterhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatanhukum tetap,dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor; 647 K / Sip/ 1973yang mengatakan ,ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatuPutusan ,tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja,terutama kesamaanobjek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap,selanjutnya dalam YurisprudensiMahkamah Agung No.588 K/Sip/1973 ditegaskan

Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesualketentuan Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa :1.2.Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari keberatan dan banding administratif.

huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangApartur Sipil Negara, norma yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya sudahdiatur dalam undangundang kepegawaian yaitu dalam Pasal 23 ayat(5) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian,dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan

Sipil Negara.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku PejabatPembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan BupatiTimor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHalaman 28 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGHubungannya Dengan Jabatan, sudah jelas denganmempertimbangkan dan memenuhi asasasas umum pemerintahanumum yang baik sebagaimana ditegaskan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Penggugat yang dimaksud telah dinyatakan terbuktikebenarannya;Menimbang, bahwa Penggugat sudah merasa tidak mungkin dapat rukunlagi sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal mana sebagaimana telahdiuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, telah dinyatakanterbuktikebenarannya serta berdasarkan pada fakta dipersidangan majelis hakimberpendapat Pengggat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukunsebagai suami isteri untuk mewujudkan tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan

Bahwa berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama Pasal 60 A ayat (1) ditegaskan bahwa Dalam memeriksadan memutus perkara hakim harus bertanggung jawab ataspenetapan dan putusan yang dibuatnya, dan pada ayat (2)dinyatakan bahwa: Penetapan dan putusan harus memuatpertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasarhukum yang tepat dan benar, seharusnya berdasarkan ketentuantersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadidasarkan pada faktafakta yang disampaikan di

Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata ditegaskan Jikaseseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jikapara ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanyatidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supayakebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di mukanPengadilan. Mohon diperiksa di dalam Jawaban, Duplik danbukti tertulis (karena Terbanding tidak mengajukan bukti lainselain bukti tertulis.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata ditegaskan bahwa: untuk membantah suatu hak oranglain, wajid membuktikan adanya hak itu atau kejadian yangdikemukakan itu.) tidak satupun pernyataan Terbanding yangmemungkiri kebenaran posita Pembanding pada angka 5 huruf(6) Nomor (1). Majelis Hakim pun tidak pernah memerintahkanHal. 14 dari 20 hal. Put.

sesuaiPeraturan Perundang Undangan yang berlaku.Salah satu syarat yangwajid dicantumkan dalam APHT adalah Nilai Hak Tanggungan, olehkarena fungsi pencantuman Nilai Hak Tanggungan dalam APHT danHalaman 8 dari 60 Putusan Nomor 714Padt.Plw/2018/PN Jkt Brt124.20:26.27.implikasi pencantuman Nilai Hak Tanggungan adalah dalam kaitannyadengan Hasil Lelang Objek Hak Tanggungan adalah utuk menentukanBesaran Preferensi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan, sehinggaterdapat Kepastian Hukum;Bahwa sebagaimana telah ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumah sengketa beralihkepada pembeli incassu Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal .3.

Kedudukanhukum pembeli lelang menjadi pemilik yang sah juga ditegaskan dalamYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.1326/Sip/1980 tanggal 19Agustus 1982 yang kaedah hukumnya menyatakan sejak saat pelelangandinyatakan jatuh kepada Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal, pemilikanatas tanah dan rumah sengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal .9.

eksekusi harus melalui gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1987No. 1157K/Pdt/1986 yang menegaskan :Perlawanan diajukan pada tanggal 26 Nopember 1984,padahal putusan yang dilawan sudah selesai dieksekusi padatanggal 13 November 1984, dengan demikian Perlawananterhadap Putusan yang sudah selesai dieksekusi harusdinyatakan tidak dapat diterima tanoa mengurangi hak Pelawanuntuk mengajukan gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 1979 No.1237K/Sip/1975, dalam putusan ini ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumahsengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal .3.