Ditemukan 46744 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA SERANG Perdata Permohonan
Register : 03-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 31-05-2020
Putusan PA SERANG Nomor 161/Pdt.P/2016/PA.Srg
Tanggal 15 Juni 2016 — - Bahrul Royadi bin Haruri - Tuti Sunarsih binti Tata Subarna
151 — 16
  • 161/Pdt.P/2016/PA.Srg
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 13-05-2024 — Putus : 21-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PA PADANG Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Pdg
Tanggal 21 Juni 2024 — Pemohon melawan Termohon
34 — 23
  • 161/Pdt.P/2024/PA.Pdg
Pengadilan PA KOTO BARU Perdata Agama
Register : 05-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PA KOTO BARU Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.KBr
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 4
  • 161/Pdt.G/2021/PA.KBr
Pengadilan MS SINGKIL Perdata Agama
Register : 08-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 23-11-2021
Putusan MS SINGKIL Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Skl
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 9
  • 161/Pdt.G/2021/MS.Skl
Pengadilan PA KOTO BARU Perdata Agama
Register : 25-04-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 19-05-2022
Putusan PA KOTO BARU Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.KBr
Tanggal 19 Mei 2022 — Pemohon melawan Termohon
23 — 10
  • 161/Pdt.P/2022/PA.KBr
Pengadilan PA BLORA Perdata Agama
Register : 23-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PA BLORA Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bla
Tanggal 6 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 9
  • 161/Pdt.G/2024/PA.Bla
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-05-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 15-08-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 14 Agustus 2024 — Penggugat:
PT TORAS BANUA SUKSES
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
30 — 34
  • 161/G/2024/PTUN.JKT
Pengadilan PA Namlea Perdata Agama
Register : 02-08-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PA Namlea Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nla
Tanggal 22 Agustus 2024 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
  • 161/Pdt.P/2024/PA.Nla
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 03-08-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 575/Pdt.BTH/2015/PN.SBY
Tanggal 3 Agustus 2015 — KARYONO WIDJAJA melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Dkk
61 — 6
  • TERLAWAN III;4) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, qqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG2(KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Jl.lIndrapura no. 5 (GKN I Lt.3),Selanjutnya mohon disebut Sebagai ..........cccccceccec ec eeeeeeeeeeeeeeeeeenesTERLAWAN IV;5) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, qqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SIDOARJO, berkedudukan di Jl.Erlangga No.161, Selanjutnyamohon disebut sebagaiTERLAWAN
Pengadilan PN MAROS Pidana Umum
Register : 02-02-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN MAROS Nomor 22/Pid.B/2018/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
NOFITA KRISTIARINI, SH.
Terdakwa:
ROSNIAH ALIAS ROS BINTI MASSERE
136 — 29
  • putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 24 Nopember 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
  • 1 (satu) eksamplar salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 30 Maret 2015 atas Gugatan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
  • 1 (satu) eksamplar Derden verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 6 April 2015 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 161
    /Pdt.G/2015/PA.Mrs;
  • 1 (satu) eksamplar salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 28 September 2015 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
  • 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Nikah No. 005/05/IV/1998, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kab.
    satu) eksamplar gugatan Nomor: 013/G-PHB/KHS/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 tentang Pembagian Harta Bersama yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama dengan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tertanggal 15 September 2014;
  • 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Maros tetanggal 11 Nopember 2014 atas gugatan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
  • 1 (satu) eksamplar fotocopy salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 4 April 2016 atas Gugatan Nomor: 161
    /Pdt.G/2015/PA.Mrs;
  • 1 (satu) eksamplar salinan putusan sela dai Pengadilan Agama Maros tertanggal 23 Mei 2016 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
  • Surat Keterangan Satu Nama Nomor: 08/KET/14.1003/I/2014, tertanggal 20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Alliritengae, Kec.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 21-01-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks
Tanggal 21 Januari 2016 —
134 — 6
  • ditransfer melalui Nomor Rekening : 20850020084073atas nama RENALDY N A SINANU.Dan pembayaran Uang Pisah kepada Penggugat III pada tanggal 08 Juni 2015,sebesar Rp. 1.037.500, (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),ditransfer melalui Nomor Rekening : 2289002001855 atas nama GUNAWIR,perhitungan Uang Pisah tersebut merujuk pada peraturan perusahaan (PP)yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Pasal 43,halaman 27 serta UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 Pasal 161
    Tergugat menolak dalildalil yang dikemukakan Para Penggugat poin 3, 11, 12,13, 14, 15 dan 20, dikemukakan Para Penggugat sangat bertentangan denganfakta yang ada serta apa yang dilakukan atas pemberhentian Para Penggugataquo telah sesuai pasal 161 Ayat (1) dan (2) undangundang No. 13 Tahun2013, disamping itu kinerja Para Penggugat dinilai pencapaiannya di bawahratarata, target pencapaian berdasarkan Memo : 149/Am/122013 tertanggal30 Desember 2013, mengatur tentang Target ditetapkan yaitu 98% dan
    Bahwa berdasarkan pasal 161 Ayat (1), (2) Undangundang KetenagakerjaanNo. 13 Tahun 2003, menyatakan :1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/ourunh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama,kedua, dan ketiga secara berturutturut;2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masingmasingberlaku untuk
    dapat dikabulkan danharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja dengan Para Penggugat karena alasan yang sah yaitu ParaPenggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal31 angka 7 Peraturan Perusahaan PT.Mega Auto Central Finance (buktiT1) makapemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam perkara ini karena Para Penggugatmelakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaansebagaimana maksud Pasal 161
    Mei 2015 dan upah Penggugat II terhitung sejak Juni 2015, sampaidengan diperiksanya perkara ini, namun demikian dalam gugatannya Para Penggugathanya mengajukan tuntutan upah proses sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) /bulan selama 6 (enam) bulan untuk masingmasing Penggugat ;Menimbang, bahwa alasan pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini adalahkarena sebab Para Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam peraturan perusahaan (bukti T1) maka berdasarkan ketentuan Pasal 161
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk
Tanggal 9 September 2020 — - NURUL FATA - PT. ECO OILS JAYA INDONESIA
232 — 57
  • peraturanperusahaan pasal 44 ayat 3 huruf 1 perihal menolak untuk mentaatiperintah atau penugasan yang layak dari atasan atau dari Pimpinanperusahaan termasuk didalamnya menolak untuk dimutasikan, baik didalamataupun diluar perusahaan dalam satu Grup, dan dimana surat peringatantertulis Ill ini berlaku selama 6 bulan sejak dibuat dan ditanda tangani olehkepala Head HR Departemen PT EcoOils Jaya Indonesia ( diatur didalamHalaman 2 dari 31 Putusan Perdata Nomor 25/Padt.SusPHI/2020/PN GskUU No 13 Tahun 2003 Pasal 161
    Bahwa dasar hukum Tergugat dalam memberikan surat peringatan ketigadengan mengacu UU No 13 Tahun 2003 Pasal 161 adalah tidak benar dantidak sinkron serta bertentangan dengan bunyi ketentuan UndangundangNo 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 Ayat (1) itu sendiriyang mana bunyinya adalah sebagai berikut :(1) Dalam hal pekerja /ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
    2019 tidak dapatdibenarkan karena Peraturan perusahaan belum dapat pengesahan dariDinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.20.Bahwa selain itu surat Keputusan bernomor : 87/SK/HREOuI/X1I/201921tertanggal 15 November 2019 tentang Pemberitahuan Hubungan Kerjayang pada pokoknya berdasar pada ketentuan Undang undang Nomor 13tahun 2003 Pasal 59 perihal KKWT Jo Kepmenakertrans Nomer KEP.100/MEN/VI/2004 pasal 3 ayat 5 Tentang pelaksanaan KKWT dan Undangundang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161
    Bahwa Pihak Tergugat menolak dengan tegas dalildalil gugatan paraPenggugat pada posita petitum gugatan No. 4, 5, 6 para Penggugat yangttmenyebutkan Pihak Perusahaan atau Tergugat secara langsungmemberikan Surat Peringatan Ill kepada Penggugat tanpa disertaipembinaan terlebih dahulu dengan SP 1 dan SP II (serta tindakan tanpa didasar hukum yang jelas atau tidak sesuai ketentuan (Vide Pasal 161 UUNo.13 tahun 2003) bahwa dalam kenyataannya Pihak ManagementPerusahaan/Tergugat selalu senantiasa mengambil
    Bahwa Pihak Tergugat menanggapi posita gugatan para Penggugat no.7, 8,serta 9 pada petitum gugatan para Pengugat yang menyebutkan DasarHukum pihak Tergugat memberikan Surat Peringatan Ill kepada pihakPenggugat tidak sinkron dan bertentangan dengan Pasal 161 UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bahwa dalam hal ini pihak Tergugatmenilai pihak Penggugat dalam menyusun dalil gugatan tidak pahamterhadap prosedur formil dalam pengesahan suatu ketentuan yang bersifatmateriil yang mana pihak Tergugat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-04-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 69/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
SUSILO PRABOWO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR
277 — 239
  • Beralih kepada Adi Kurdi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12September 2002 Nomor 161/02/IX/2002;c. Selanjutnya Adi Kurdi mengajukan permohonan konversi/pengakuanhak kepada Tergugat dan pada tanggal 29 April 2003 terbit SertipikatHak Milik Nomor 2188/Kelurahan Sentul atas nama Adi Kurdi;d. Beralin kepada Susilo Prabowo berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23Maret 2005 Nomor 38/VII/Kep.Kidul/2005;e. Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTA BLITAR NOMOR.303/Pbt.HM No.2188/Kel.
    PUTUSANPENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 409/PDT/2006/PT.SBY.TANGGAL 24012009,inti amarnya adalah:Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Kamdan(orang tua Sumiati dkk) dan menyatakan jual beli tanah obyek sengketaantara Kamdan dengan pihak Adi Kurdi dihadapan PPAT tanggal 12September 2002 Nomor 161/02/IX2002 dibatalkan dan tidak mempunyaikekuatan hukum;PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03072012 JO.
    Bukti T 5Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonanmengajukan pembatalan jual beli dengan Akta jual belliNomor : 161/02/IX/2002, yang diajukan oleh Sumiatitanggal 13 Maret 2019 ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kota Blitar;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual beli Nomor :161/02/IX/2002 tanggal 12 September 2002;Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan NegeriBlitar Nomor : 36/Pdt.G/2005/PN.BIt. tanggal 19 Desember2005;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan TinggiSurabaya
    ;Menimbang bahwa terbitnya obyek sengketa a quo sebagaimanapada konsideran Membaca, selain permohonan Sumiati, cs tanggal 6 Maret2019 terkait permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Sentul,Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBYKelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dan Akta Jual beliNomor : 161/02/IX/2002 tanggal 12 September 2002, dihadapan Mardi BasukiHM.
    TANGGAL 24012009, intiamarnya adalah: Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milikalmarhum Kamdan (orang tua Sumiati dkk) dan menyatakan jual beli tanahobyek sengketa antara Kamdan dengan pihak Adi Kurdi dihadapan PPATtanggal 12 September 2002 Nomor 161/02/IX2002 dibatalkan dan tidakmempunyai kekuatan hukum;2) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03072012 JO.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus
Putus : 29-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 385/Pid.Sus/2015/PN Blt
Tanggal 29 Desember 2015 — Susilo Prabowo als. Sus als. Mbun
58 — 13
  • dan mineral ikutannya;Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untukmemindahkan mineral dan /atau dari daerah tambang dan/atau tempatpengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.Bahwa Penjualan kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasilpertambangan mineral atau batubara.Bahwa Setiap orang melakukan yang menampung, memanfaatkan melakukanpengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral tanoa IUPOperasi Produksi dan atau IUPK Operasi Produksi sanksinya ada pasal 161
    SUSILOPRABOWO dan perbuiatan SUSILO PRABOWO selaku Direktur Utama PTModerna Tehnik Perkasa telah melanggar pasal 161 UU RI No. 4/2009 tentangttMinerba yang berbunyi Setiap orang yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan tanpaijin/IUP operasi produksi dan atau IUPK Operasi produksi dipidana penjara 10(sepuluh) tahun atau dengan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah).AHLIHOTMA SILALAHIBahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010
    dipertimbangkankarena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidanayang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan Terdakwa haruslahmemenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu Dakwaan Kesatu melanggarpasal 161
    demikianmasyarakat yang menambang batu secara tradisional tersebut boleh menjual batukepada siapapun atau perusahaan manapun, termasuk menjual ke perusahaanmilik terdakwa;Menimbang, bahwa lagi pula perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa tidakmelakukan penjualan mineral dan batubara, melainkan menjual produk industriberupa ready mix dan hot mix;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian petimbangan diatas maka unsur initidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 161
    Undangundang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tidakterpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinan melakukan perbuatan melanggar Pasal 161 Undangundang Nomor 4tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terobukti secara sah danmeyakinan melakukan perbuatan melanggar Pasal 161 Undangundang Nomor 4tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam dakwaan KesatuPenuntut
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Pertambangan
Register : 16-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 20 Nopember 2019 — SUKATNO Bin AHMAD JUKI;
187 — 15
  • curai tersebutkemudian Terdakwa SUKATNO beserta alatalat yang digunakan untukmelakukan kegiatan pengolahan logam emas di amankan ke PolresKatingan untuk proses lebih lanjut.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.SusLH/2019/PN Ksn Bahwa Terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral tidak memiliki ijin IUPOperasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi dari pihak yang berwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 161
    Proses retorting tersebut melaluiproses fisika dan kimia dengan rumus sebagai berikut (Au,Hg)amaigamAuUpadat + Hguap.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karenamelanggar Pasal 161 yang antara lain berbunyi setiap orang ataupemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yangmenampung, memanfaatkan atau) melakukan pengolahan danHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.SusLH/2019/PN Ksnpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP atau
    berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas dapatdiketahui bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidakmempunyai ijin seperti yang sudah disyaratkan dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ,sehingga dengan demikian unsur Yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukandari pemegang IUP, IUPK telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161
    oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161
    tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakimlamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amarputusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahanTerdakwa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 161
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2016 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 PK/Pdt/2016
Tanggal 27 September 2016 — Ir. TJOKORDA GEDE SUTHA, dkk vs TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 1 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan NegeriGianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir. tanggal 18 Juni 2012;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;. Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 16 dari 24 Hal. Put.
    Bahwa kami selaku pemohon Peninjauan kembali sangat keberatan atasputusan tersebut, Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung yang memeriksadan memutus perkara a quo tidak cermat dan meneliti seluruh pembuktiandan faktafakta persidangan terutama bukti tambahan dalam perkara tingkatBanding (halaman 5) putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt./2012/PT.Dps tanggal 1 April 2013 sangat jelas bukti surat: P.6, P.7, P.8 eratHalaman 17 dari 24 Hal. Put.
    PemohonPeninjauan Kembali mengajukan yang menentukan adalah PutusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir tanggal 18 April2001, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah diputus olehPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2012PT.DPS, tanggal 1 April2013 yang menentukan adalah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor10/Pdt.G/2009/PN.Gir, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 14 Juli2011, bukti P.6, P.7, P.8;3.
    Termohon Peninjauan Kembali (PK)sangat bertentangan dengan hasil pembuktian pada peradilan tingkatPertama dan peradilan tingkat Banding, yang mana putusan MahkamahAgung RI Nomor 1772 K/PDT/2013, tanggal 17 Desember 2013 adalahtidak adil, begitu saja mengambil pertimbangan hukum pada memorikasasi pemohon kasasi tanpa hasil pembuktian pada acara persidanganPeradilan tingkat pertama dan peradilan pada tingkat banding; Bahwa apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal1 April 2013, Nomor 161
    Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor1772K/PDT/2013, tanggal 17 Desember 2013, Menguatkan Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2012/PT.PDS, tanggal 1 April 2013;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, buktibukti PK1 sampai dengan PK3 beserta lampirannya bukan merupakan novumyang bersifat menentukan sebagaimana Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 13-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 4698/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
  • berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13September 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JemberNomor 4698/Pdt.G/2018/PA.Jr, tanggal 13 September 2018, dengan dalildalilsebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Mei 2008, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari, KabupatenJember dengan Akta Nikah Nomor 161
    Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 161/22/V/2008 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 12Mei 2008 (P.2);Bahwa atas bukti bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :1. saksi ;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi adalah saudara Pemohon; Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Pemohon
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 01-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 5611/Pdt.G/2016/PA.Jr
Tanggal 21 Desember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
8 — 0
  • dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5611/Pdt.G/2016/PA.Jr, tanggal 01 Desember 2016, dengan dalildalil sebagai berikut:e Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 1999, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 560/161
    Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 560/161/VII/1999 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 26 Juli 1999(P.2);Bahwa atas bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :1. saksi ISaksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Pemohon;e Pemohon dan Termohon sebagai suami
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-09-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1423/Pdt.G/2013/PA.Smd.
Tanggal 23 Oktober 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 3
  • ., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor1Salinan Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2013/PA.Smd.Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/50/V1I/1995tanggal 12 Juni 1995;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah sewaan di jalan Bung Tomo, Kecamatan Baga, KotaSamarinda selama, kemudian berpindahpindah dan terakhir di rumahorangtua Penggugat di jalan Manunggal Perumahan Uka Blok
    dilanjutkan dengan membacakangugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebuttidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir danketidak hadirannya tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatanPenggugat, namun kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat,Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikahatas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 161
Pengadilan PA PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PA PATI Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA.Pt.
Tanggal 21 Juni 2016 — PEMOHON TERMOHON
7 — 0
  • Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanXXXX Kabupaten Pati Nomor 161/43/VIII/1998 Tanggal 24 Agustus1998, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar danbermeterai cukup, bukti P.2 ;Putusan Nomor : 0301/Padt.G/2016/PA.Pt.Halaman 3 dari 10 halaman3.
    Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa KompentensiAbsolut dan Kompentensi Relatif dalam perkara ini sebagaimana bukti P.1,Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang PengadilanAgama Pati;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suamiistri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1998Putusan Nomor : 0301/Padt.G/2016/PA.Pt.Halaman 5 dari 10 halamantercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161